Proses Kegiatan Pelatihan Program Akumassa Bernas

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa pada tanggal 24 Juli 2013.

Pelatihan akumassa bernas, sebuah program lanjutan dari akumassa yang digagas oleh Forum Lenteng, guna meningkatkan kemampuan para penulis akumassa agar dapat menghasilkan karya tulis berdasarkan hasil liputan mendalam, diselenggarakan selama empat hari, tanggal 20-23 Juli 2013. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Para partisipan akumassa bernas mendapat wawasan baru mengenai jurnalisme investigasi secara umum, sekaligus pengalaman turun lapangan dan melakukan liputan mendalam untuk dijadikan bahan tulisan.

Otty Widasari, Koordinator Program akumassa Forum Lenteng, sekaligus fasilitator pelatihan akumassa bernas, memandu para partisipan dalam membedah tulisannya masing-masing.

Pada hari pertama, tanggal 20 Juli 2013, Otty Widasari, Koordinator Program akumassa yang sekaligus menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan akumassa bernas, melakukan identifikasi dan pemetaan masalah terhadap isu-isu yang berada di sekitar para partisipan di wilayah lokalnya masing-masing. Pemetaan ini dilakukan dengan cara mendedah tulisan-tulisan para partisipan yang sudah pernah dimuat di dalam website http://www.akumassa.org. Otty mengupas kekuatan dan kelemahan setiap tulisan, sekaligus memaparkan peluang-peluang yang dimiliki si penulis serta isu yang ditulisnya, agar dapat menghasilkan karya tulis yang bernas: tajam, tangkas, padat berisi dan mendalam, serta dapat dipercaya.

Bambang Sulistyo memberikan materi tentang moralitas, etika dan hukum kewartawanan.

Siang harinya, setelah jeda waktu sholat zuhur, para partisipan mendapatkan materi dari Bambang Sulistyo, seorang jurnalis Desk Seni dan Budaya di Majalah Gatra, mengenai moralitas, etika dan hukum kewartawanan. Secara mendalam, Bambang menjelaskan setiap poin yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik, memberikan contoh-contoh bagaimana jurnalis profesional menerapkannya, lantas mengaitkan konteks bagaimana Kode Etik Jurnalistik dapat juga menjadi pedoman bagi warga biasa ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan mengarah ke aktivitas jurnalistik, seperti membuat tulisan akumassa, salah satunya. Dalam menjelaskan contoh ini, Bambang menceritakan pengalamannya dalam melakukan investigasi di Bali mengenai praktek pedofilia yang dilakukan oleh seorang pemilik sebuah yayasan terhadap anak-anak di lingkungan setempat.

Bambang Sulistyo memberikan materi tentang bagaimana membuat outline dalam kerja jurnalisme investigasi.

Malam harinya, Bambang memberikan materi tentang bagaimana membuat outline sebuah tulisan investigasi. Wawasan tentang pembuatan outline liputan investigasi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan para partisipan sehingga dapat diterapkan dalam melakukan liputan mendalam di lapangan. Unsur-unsur penting dalam pembuatan outline tersebut antara lain adalah penjabaran tentang latar belakang dan angle yang hendak diambil, rencana teknis pengumpulan data (termasuk juga di dalamnya rencana foto-foto yang akan diambil untuk keperluan tulisan). Di dalam outline juga dicantumkan penjelasan mengenai manajemen pelaksanaan investigasi, seperti durasi kerja dan dana yang dibutuhkan.

Meskipun apa yang dijelaskan oleh Bambang adalah metode para jurnalis profesional, Bambang menyampaikan kepada para partisipan bahwa metode tersebut dapat diadopsi sesuai kebutuhan bagi para penulis warga, seperti penulis-penulis akumassa. Selain itu, Bambang juga berpesan bahwa menulis karya jurnalistik investigasi yang baik harus dilakukan secara sabar dan pelan-pelan.

“Warga biasa lebih bebas, karena tidak tertekan oleh deadline dan pengaruh perusahaan medianya,” begitulah kira-kira kata Bambang. “Banyak para jurnalis profesional yang sebenarnya memiliki cita-cita menjadi penulis independen seperti para penulis akumassa. Jadi, manfaatkanlah sebaik-baiknya kelebihan kalian.”

Linda Christanty memberikan materi tentang Jurnalisme Baru, Jurnalisme Sastrawi dan Jurnalisme Naratif.

Pada hari kedua, 21 Juli 2013, pukul setengah sembilan pagi, para partisipan mendapatkan materi tentang jurnalisme investigasi dan jurnalisme sastrawi dari seorang sastrawan cum-wartawan, Linda Christanty. Dalam sesi itu, Linda secara detail menerangkan kepada para partisipan tentang sejarah perkembangan teori dari investigasi, di antaranya dimulai dari Jurnalisme Baru di kisaran tahun 1960-1970, yang memiliki ciri khas berupa adanya adegan, detail, dialog, dan sudut pandang orang ketiga dalam karya tulis jurnalistik. Gaya jurnalisme ini mendapat kritik dan sekaligus dikembangkan oleh teori Jurnalisme Sastrawi, yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Di dalam praktek jurnalisme sastrawi, unsur-unsur yang digunakan antara lain adalah adanya fakta, konflik, karakter, emosi, akses, perjalanan waktu, dan kebaruan.

Lebih jauh, Linda Christanty juga menjelaskan tentang Jurnalisme Naratif, yang menurut Robert Vare, dianggap sebagai puncak dari jurnalisme bercerita. Linda menjelaskan bahwa dalam jurnalisme baru, unsur 5W+1H merupakan hal utama, tetapi memiliki istilah yang berbeda dari jurnalisme biasa: who berubah menjadi karakter, what berubah menjadi alur atau plot, why berubah menjadi motif, when berubah menjadi kronologi, where berubah menjadi setting, dan how berubah menjadi narasi.

Firmansyah (kedua dari kiri) sedang membacakan karya tulis Dian Komala, berjudul “Berjanji”.

Setelah memberikan materi tentang teori jurnalisme investigasi tersebut, Linda mempersilahkan satu dua orang partisipan membacakan sebuah karya tulis yang sudah pernah dimuat di website http://www.akumassa.org, untuk kemudian dikupas lebih jauh. Dua tulisan yang dibacakan ialah “Ditangkap Satpol PP” karya Chandra Zefri Airlangga dari Padangpanjang, Sumatera Barat (dibacakan oleh partisipan dari Lombok, Muhammad Sibawaihi), dan “Berjanji” karya Dian Komala dari Parungkuda, Sukabumi (dibacakan oleh partisipan dari Lebak, Firmansyah). Melalui dua tulisan tersebut, Linda kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing tulisan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Satu prinsip yang kemudian ditekankan oleh Linda adalah, “Dalam jurnalisme, objektif itu bukanlah tujuan, melainkan metode.” Hal ini memberikan pemahaman kepada para partisipan bahwa objektivitas sebuah karya jurnalistik hanya dapat dicapai jika menerapkan kerangka kerja yang baik dan benar.

Pada hari ketiga, sore, 22 Juli 2013, para partisipan melakukan simulasi dengan turun lapangan ke lokasi secara langsung. Lokasi yang dipilih adalah kawasan Warung Kaleng, atau Kampung Sampai, Cisarua, Bogor. Setiap orang dibagi berdasarkan desk yang sudah ditentukan dalam diskusi outline pada pagi harinya. Observasi di lapangan ini berlangsung dari sekitar pukul tiga hingga pukul tujuh. Setelah merasa cukup mengumpulkan bahan-bahan, para partisipan kembali ke Vila Radiant Bamboo untuk memberikan laporan kepada fasilitator, di mana diskusi tersebut dipimpin oleh pemimpin redaksi sementara akumassa bernas, yakni Muhammad Sibawaihi.

Partisipan pelatihan akumassa bernas sedang bersiap-siap melakukan observasi di kawasan Kampung Arab (Warung Kaleng), Cisarua, Bogor.
Firmansyah (baju putih), partisipan dari Komunitas Saidjah Forum, Lebak, ketika sedang melakukan observasi ke warung-warung di sekitar Kampung Arab.
Pijar (baju kuning), partisipan dari Komunitas Kinetik, Surabaya, ketika sedang melakukan wawancara kepada penjaga kios ponsel di sekitar Kampung Arab.

Bahan-bahan yang dilaporkan oleh masing-masing partisipan ini, kemudian, oleh fasilitator, dipilah-pilah menjadi tiga kategori, yakni fakta, asumsi, dan kesimpulan sementara. Setiap data dituliskan di dalam post-it dan ditempelkan di papan tulis. Setelah semua data dijabarkan, para partisipan dipersilahkan untuk berdiskusi lebih jauh agar dapat menentukan angle tulisan, serta tema unik apa yang dapat ditulis. Setelah diskusi outline dan pemilahan data ini, setiap partisipan membuat satu karya tulis sebelum kemudian diserahkan kepada fasilitator untuk dikoreksi.

Partisipan akumassa bernas melakukan diskusi dan laporan hasil observasi.
Otty Widasari, memandu partisipan untuk melakukan pemilahan data.
Otty Widasari, memandu partisipan untuk melakukan pemilahan data.

Pada hari keempat, 23 Juli 2013, sesi terakhir dari rangkaian kegiatan pelatihan ini adalah bagaimana cara membuat proposal sederhana untuk pengajuan ide karya tulis dalam Program akumassa bernas. Sesi ini diberikan oleh Hafiz, Ketua Forum Lenteng. Pada sesi itu, para partisipan juga mendiskusikan bagaimana teknis pelaksanaan Program akumassa bernas, seperti bentuk kerjasama antara mereka dengan tim redaksi akumassa di Jakarta, tentang bagaimana teknis pengiriman karya, serta proses pendampingan, dan sebagainya.

Hafiz, Ketua Forum Lenteng, ketika memberikan materi tentang pembuatan proposal.

Rangkaian kegiatan pelatihan Program akumassa bernas berakhir setelah sesi Hafiz. Para partisipan, yang sejak pagi sudah check out dari kamar masing-masing, dipersilahkan untuk membawa barang-barang ke mobil jemputan, dan tak lama setelah itu, rombongan akumassa bernas kembali pulang menuju markas Forum Lenteng, di Lenteng Agung, Jakarta.

Dalam beberapa waktu ke depan, redaksi http://www.akumassa.org akan memuat tulisan-tulisan hasil simulasi akumassa bernas sebagai rangkaian tulisan akumassa bernas yang pertama. *

Program Akumassa Bernas

Artikel ini sudah lebih dulu terbit di jurnal akumassa pada tanggal 20 Juli 2013.

AKUMASSA adalah program utama yang terus dikembangkan oleh Forum Lenteng untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sadar terhadap media. Melalui program ini, kesadaran warga dibangun untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial, ekonomi dan budaya, sekaligus juga ditempa keterampilannya dalam memproduksi informasi secara independen dan kemudian mengelolanya menjadi sumber pengetahuan yang dapat disebarkan secara luas ke masyarakat.

Pertemuan hari pertama kegiatan pelatihan program akumassa bernas.

Lebih kurang empat tahun, Program akumassa dijalankan oleh Forum Lenteng. Tahun 2008 hingga 2012, program ini berjalan di beberapa lokasi dalam bentuk kegiatan workshop selama satu bulan, dengan output berupa karya video akumassa. Setiap komunitas yang berpartisipasi dalam program ini—biasa disebut sebagai komunitas dampingan akumassa—juga memproduksi informasi dalam bentuk teks (tulisan) dan image (foto dan gambar) oleh para anggotanya, dan karya-karya itu dimuat di website online http://www.akumassa.org. Selain komunitas dampingan akumassa, ada juga para kontributor dari lokasi-lokasi lain, baik personal maupun komunitas, yang turut menyumbangkan karya tulisannya kepada jurnal online ini.

Dokumentasi akumassa: Peluncuran Buku Rekam Media (April, 2013).

Bulan Februari, 2012, Forum Lenteng melakukan sebuah gebrakan dengan mencetuskan program pemantauan terhadap media massa arus utama yang beroperasi di tingkat lokal, yang disebut Program Rekam Media : Pemantauan Media Berbasis Komunitas. Program yang melibatkan sepuluh orang warga biasa sebagai pemantau media massa ini, rampung pada Bulan Februari 2013, dengan output berupa hasil penelitian tentang sajian media massa lokal, dan diterbitkan dalam bentuk buku, berjudul Kajian Terhadap Sajian Informasi Media Massa Lokal Melalui Lima Kategori Isu (Good Governance, Hak Asasi Manusia, Perempuan dan/atau Anak, Kriminalitas, dan Lingkungan Hidup) Dari Perspektif Akumassa, pada Bulan April 2013.

Dari kanan: Manshur Zikri, Anib Basatada Wicaksono, Albert Rahman Putra, Pijar Crissanti, Muhammad Sibawaihi.

Gebrakan Forum Lenteng tidak berhenti sampai di situ. Setelah beraksi dalam wacana “literasi media” dan “kritisisme terhadap media”, Program akumassa melangkah lebih jauh untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas konten dan kemampuan penulis-penulis akumassa. Maka, pada pertengahan tahun ini, Forum Lenteng mencetuskan Program akumassa bernas: Liputan Mendalam Berbasis Komunitas, yang mana penyelenggaraan pelatihan program ini dilaksanakan tepatnya pada tanggal 20-23 Juli 2013, di Villa Radiant Bamboo, Jl. Raya Cidokom Pasir Kuta, Megamendung, Bogor (Puncak).

Program akumassa bernas: Liputan Mendalam Berbasis Komunitas memiliki fokus bagaimana menempa kemampuan para penulis akumassa untuk dapat memproduksi karya jurnalisme warga yang lebih baik dari segi konten. Tidak lain, tujuan yang hendak dicapai dari program ini ialah menghasilkan para penulis jurnalisme warga berwawasan dan bermental profesional, serta karya-karya tulisan mendalam yang diakui, dipercaya, dan diapresiasi serta disejajarkan dengan karya-karya jurnalisme profesional. Hal ini menjadi semacam usaha dari Forum Lenteng untuk menjawab tantangan bagi jurnalisme warga dalam menjawab keraguan terhadap karya-karya tulisan yang memiliki gaya dan perspektif dari perspektif warga biasa.

Firmansyah.

Dalam menjalankan program pelatihan ini, akumassa mengundang enam orang penulis akumassa yang berasal dari beberapa daerah (empat di antaranya adalah komunitas dampingan akumassa, dan satu komunitas di luar dampingan akumassa). Mereka adalah Albert Rahman Putra, dari Komunitas Gubuak Kopi, Solok, Sumatera Barat; Firmansyah, dari Komunitas Saidjah Forum, Lebak, Banten; Pijar Crissandi, dari Komunitas Kinetik, Surabaya, Jawa Timur; Anib Basatada Wicaksono, dari Komunitas Anak Seribu Pulau, Blora, Jawa Tengah; Muhammad Sibawaihi, dari Komunitas Pasir Putih, Pemenang, Lombok Utara; dan Manshur Zikri, dari perwakilan akumassa di Jakarta.

Otty Widasari, Koordinator Program akumassa sedang menjelaskan Program akumassa bernas.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, diundang dua orang pemateri yang sudah lama berkecimpung di wilayah kerja profesional, yakni Bambang Sulistyo dari Majalah Gatra, dan Linda Christanty, seorang sastrawan cum-wartawan, yang pernah menulis beberapa buku, salah satunya berjudul Jangan Tulis Kami Teroris. Selain itu, kegiatan pelatihan ini juga diisi oleh Otty Widasari, Koordinator Program akumassa, dan juga oleh Hafiz, Ketua Forum Lenteng.

Dalam beberapa hari ke depan, jurnal online http://www.akumassa.org akan memuat artikel yang fokus melaporkan perkembangan kegiatan pelatihan Program akumassa bernas, dan secara khusus tulisan yang mengulas proses pembelajaran yang berlangsung dalam kegiatan tersebut. *

Delman dan Polemik Kemanusiawian Jakarta

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama, “Delman dan Polemik Kemanusiaan Jakarta”, pada tanggal 24 Juni 2013.

PERAYAAN HARI ULANG Tahun DKI Jakarta tahun ini mengusung tema “Jakarta Baru, Jakarta Kita”. Kompas.com, pada Mei, 2013, memuat penjelasan Asisten Pemerintahan DKI, Sylviana Murni, selaku ketua panitia perayaan hari jadi DKI Jakarta. Katanya, tema itu mengusung semangat untuk mengubah dan menata Jakarta yang lebih humanis, futuris, dan pluralis.

Sepulang dari diskusi di Warung Daun, depan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, saya iseng pergi ke Monas untuk melihat euforia hari jadi DKI. Sebenarnya, saya sangat menyayangkan tak sempat hadir pada ‘PRJ Monas’ atau Pekan Produk Kreatif Daerah, pada tanggal 14-16 Juni 2013 lalu. Padahal, proyek uji coba Jokowi, yang oleh beberapa media massa disebut-sebut akan menjadi embrio Pesta Rakyat Jakarta di tahun 2014 nanti itu, merupakan momen yang tepat untuk membaca langkah evaluasi pemerintah terhadap acara-acara serupa yang mengusung nama Jakarta. Oleh sebab itu, pada Hari Sabtu, 22 Juni 2013, saya mondar-mandir di area Monas berharap dapat menemukan sesuatu yang menarik di detik-detik puncak perayaan pesta besar ulang tahun Ibukota, paling tidak menemukan salah satu dari tiga hal yang disebut humanis, futuris, dan pluralis.

Suasana di luar area Monas pada siang hari, 22 Juni 2013

Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud meninjau keberhasilan acara perayaan HUT DKI Jakarta. Sebab, saya hanya mampu melawan panas terik matahari di Monas hingga pukul empat sore. Ketika baterai kamera saya habis, saya memutuskan pulang, mengingat ada kegiatan lain yang harus saya hadiri malam itu. Tapi, saya punya pendapat bahwa semangat humanis, futuris dan pluralis, sedapat mungkin memang direpresentasikan oleh Pemda DKI dalam rangkaian acara perayaan tahun ini. Salah satunya pameran prototipe kereta monorel—yang bisa dibilang menjadi bagian dari langkah sosialisasi proyek Monorel Jakarta, demi masa depan transportasi Ibukota yang lebih baik (futuris)—yang sungguh sangat disayangkan juga, tak sempat sempat saya lihat karena pameran itu baru akan dibuka untuk publik pada petang hari, sedangkan pukul enam sore saya sudah harus berada di Depok.

Pameran Monorel Jakarta.
Pintu gerbang untuk masuk ke dalam pameran monorel. Pameran belum dibuka ketika saya datang berkunjung, siang hari pukul 13.00 WIB.

Saya memang tak mempunyai cukup bahan untuk mengevaluasi “Jakarta Baru, Jakarta Kita”. Tapi, jika kembali merefleksi pengalaman sepintas saya ketika berjalan-jalan di area Monas siang itu, saya ingin fokus membahas satu di antara tiga semangat yang diusung pada HUT DKI tahun ini, yakni semangat Jakarta yang lebih humanis. Dan sebelum mendebatkannya lebih jauh, saya ingin bercerita tentang delman di Monas.

Sering kali saya bertanya pada diri sendiri, “Apa sebenarnya yang harus manusiawi dari Jakarta?” Pertanyaan itu kembali muncul di benak saya setelah sempat berbincang dengan seorang kusir delman yang berkeliaran di sekitar Monas. Karena tak kuat berjalan kaki menaklukkan luasnya Lapangan Medan Merdeka, saya akhirnya memilih menaiki delman. Jujur saja, hari itu baru pertama kalinya saya melihat delman bebas keluar-masuk area Monas sejak saya tinggal di Jakarta dari tahun 2009. Otomatis, saya paham bahwa transportasi tradisional Betawi itu hadir dalam rangka memeriahkah HUT DKI Jakarta ke-486. Tampilan delman-delman itu meriah, lengkap dengan hiasan ondel-ondel di bagian kanan-kiri tempat duduk penumpang sementara pak kusir mengenakan baju khas betawi, seperti babe-babe yang saya lihat di drama seri TV, Si Doel Anak Sekolahan.

Pak Yahya, salah seorang kusir delman yang hari itu ikut menawarkan jasa angkutan kereta kudanya di area Monas.

Pak Yahya, warga Pulo Jahe, si kusir delman yang saya naiki, awalnya menyebut lima puluh ribu rupiah untuk sekali naik. Saya menawarnya menjadi tiga puluh lima ribu. Meskipun dengan tampang tak senang, dia bersedia mengantar saya berkeliling Monas.

“Udah sejak kapan bawa delman, Pak?” tanya saya mencoba memecah keheningan di atas kereta kuda.

“Udah lama, dua puluh tahun ada,” jawabnya sambil melecuti si kuda supaya baik jalannya.

“Ini delman memang sengaja buat ultah Jakarta atau gimana, Pak?”

“Ya…kalau sekarang iya. Tapi, tiap Sabtu, Minggu, biasanya juga ada.”

“Sabtu dan Minggu?”

“Iya, tapi baru sekarang. Kalau dulu gak boleh. Cuma boleh setiap Hari Sabtu dan Minggu, tapi di luar aja, gak boleh ke dalem sini. Baru sekarang ama Jokowi dikasih ijin masuk ke sini.”

“Dulu itu, maksudnya, kapan, Pak?” tanya saya lagi sembari mengeluarkan kamera yang baterainya sudah sekarat, mengambil beberapa foto, dan kemudian merekam pembicaraan kami.

“Waktu Fauzi Bowo,” jawabnya sambil melirik kamera saya. “Tapi, waktu Sutiyoso gak ada masalah… Fauzi Bowo aja…”

Pemandangan yang saya tangkap ketika menaiki delman Pak Yahya.

Cerita tentang nasib menyedihkan yang menimpa para kusir delman di Jakarta memang bukan kabar baru. Lebih kurang empat tahun terakhir, terutama sejak kebijakan pada masa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yakni Surat Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, No 911/1.754, tanggal 15 Juni 2007, keberadaan delman di Jakarta semakin kembang kempis. Alasannya sederhana saja: delman mengganggu kebersihan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Hingga Bulan Maret 2013, di mata pemerintah Ibukota, delman masih dilihat sebagai transportasi terlarang. Akibat aturan itu, pasukan ‘pengusaha berkuda’ yang umumnya berasal dari Kemanggisan, Palmerah ini, mau tak mau harus main kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kalau situasi sedang ‘aman’, masyarakat saat ini hanya menggunakan jasanya sebagai transportasi wisata atau wahana bermain ‘kuda-kudaan’ karena anak-anak kecil jaman sekarang sudah jarang melihat kuda menarik kereta di tengah kota.

“Kalau misalnya hari biasa, mangkal di mana, Pak?”

“Ya, keliling-keliling aja, bawa anak-anak yang mau naik, biasanya itu. Kadang juga di Pondok Kopi, Buaran, tapi jarang…”

Saya diam sebentar, kemudian Pak Yahya berkata lagi, “Sebenarnya, ya itu, waktu Fauzi Bowo dilarang, cuman bolehnya Hari Sabtu Minggu aja. Tapi di luar. Kalau sekarang, kayaknya udah dibolehin lagi,” ujarnya. “Kemarin kita dikasih modal sama Jokowi, buat ngebersihin.”

“Ngebersihin? Maksudnya?” tanya saya bingung.

“Ya, ini, buat cat, hiasan, biar rapi, jadi enak dilihat… ini, kan sebelumnya jelek, kotor…” jawab Pak Yahya sambil menunjuk delmannya yang berpenampilan baru. “Kita juga dikasih baju, seragam, biar sama.”

“Oh, gitu…”

“Tapi gak tahu, deh, besok-besok dibolehin lagi apa yak?”

Tampilan delman Pak Yahya pada hari ulang tahun DKI Jakarta ke-486.

Sepertinya, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Joko Widodo, memang khusus mengeluarkan izin bagi para kusir supaya bisa beroperasi di dalam dan di luar kawasan Monumen Nasional untuk mendukung perayaan ulang tahun Jakarta saja. Sebab, belum ada peraturan resmi yang menyangkut nasib delman-delman tersebut. Jokowi sendiri mengakui bahwa dia belum membahas lebih jauh terkait keputusan yang menyangkut nasib transportasi bebas polusi asap itu. Dalam video yang diunggah ke YouTube, oleh akun GubernurJokowiAhok, tanggal 15 Juni 2013, Joko Widodo menuturkan bahwa pada dasarnya delman-delman Betawi dapat beroperasi di mana saja, asal tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan Kota Jakarta.

Baru saja saya salut dengan langkah bijak Pemda ini, saya dikejutkan oleh ekspresi Pak Yahya yang kaget ketika melihat beberapa petugas Satpol PP yang menghadang delmannya dan delman-delman lain yang melalui jalur yang sama. Salah seorang petugas memukul kuda delman yang berada di depan kami, lalu berteriak, “Kan sudah dibilang gak boleh ke sini!? Pergi! Pergi!” Kemudian, semua kusir yang melalui jalur itu memutar balik delmannya, menjauhi petugas Satpol PP.

“Loh, katanya udah boleh, Pak, tapi kok diusir lagi?” tanya saya beberapa detik kemudian.

“Gak tahu,” jawab Pak Yahya bingung. “Lewat sini saja, ya…?”

“Iya, Pak… saya berhenti di dekat rumput di ujung saja,” kata saya sambil menunjuk pohon-pohon yang ada di sekitaran area Monas, tepatnya di dekat panggung besar yang akan diisi acara pesta pada malam puncak. “Mungkin memang jalur yang itu dilarang, Pak.”

“Gak tahu juga. Tapi tadi boleh-boleh aja, sekarang dilarang,” kata Pak Yahya kesal.

Menjelang mencapai tempat berhenti yang saya tunjuk itu, perbincangan kami mengarah ke nasib-nasib para kusir yang masih eksis hingga sekarang. Mulai dari penghasilan yang sudah tak memuaskan– dulunya bisa mencapai lebih kurang lima ratus ribu rupiah sehari, merosot menjadi lebih kurang seratus lima puluh ribu rupiah—hingga ke usaha-usaha para kusir dalam bernegosiasi dengan para pejabat.

“Ada, namanya, Bang Hasan, yang datang ke Jokowi waktu itu,” kata Pak Yahya.

“Dia siapa, Pak? Kusir juga?”

“Iya, dia kusir,” jawab Pak Yahya. “Tapi, ya… dia yang mimpin kita-kita lah, yang ngurusin ngomong ke gubernur…”

Turun dari delman, saya kesal karena ternyata kamera saya mati dan tidak merekam semua kejadian. Setelah saya periksa, adegan Satpol PP menghalau delman tidak terekam. Bahkan, perbincangan kami juga terpotong.

Saya akhirnya memutuskan pulang. Saya menuju Stasiun Juanda dengan berjalan kaki. Di area luar Monas, saya melihat ada beberapa delman yang melintas, bahkan ada yang melawan arus macet Jakarta. Dandanan delman-delman itu sama dengan delman-delman yang ada di dalam area Monas. Sekali lagi sayang, saya tak bisa mengabadikannya karena kamera saya sudah tak bisa menyala.

Suasana siang hari di Monas pada hari ulang tahun DKI Jakarta.
Suasana para pengujung yang duduk ngaso di salah satu rerumputan di area Monas, menunggu acara panggung hiburan yang akan dimulai petang hari.
Suasana persiapan panggung untuk acara puncak ulang tahun DKI Jakarta di Monas.
Suasana siang hari di Monas, para pengunjung berjalan-jalan di sekitar tenda-tenda pameran/jualan.
Suasana siang hari di Monas, para pedagang kecil juga membuka lapak di area Monas pada hari ulang tahun Jakarta.

Apa sebenarnya yang harus manusiawi dari Jakarta? Sekali lagi saya bertanya, bahkan ketika menulis ini. Semakin hari, manusia Jakarta, mau tak mau, harus berkompromi untuk menjadi ‘tak manusiawi’ karena berhadapan dengan kepadatan Jakarta yang semakin tak ramah. Masalahnya, hal-hal yang dianggap bergerak lambat dilihat sebagai gangguan. Kita dapat menilainya mulai dari tingkah laku sebagian besar warga Jakarta yang mengabaikan jembatan penyeberangan, aksi masa bodoh para pedagang yang membuka lapak di sembarang tempat, hingga tanggapan pemerintah yang melakukan penggusuran warung-warung warga di pinggir jalan, dan pelarangan alat transportasi yang tidak menggunakan mesin/motor, seperti delman, contohnya. Masih banyak lagi hal-hal tak manusiawi yang terjadi di Jakarta, baik yang dilakukan oleh warganya maupun oleh pemerintahnya.

Khusus pada kasus delman di Jakarta, hanya karena alasan tahi kuda mengotori jalanan dan gerak jalannya yang lambat menyebabkan macet di jalanan, transportasi khas Betawi ini dilarang melalui surat keputusan pemerintah. Di mata masyarakat, kepopuleran delman tergerus oleh ‘kehebatan’ angkutan kendaraan bermotor. Padahal, kalau dipikir-pikir, kotoran mesin bermotor lebih berbahaya ketimbang kotoran delman. Macet Jakarta juga sebenarnya disebabkan oleh semakin tak manusiawi-nya perilaku konsumsi warga masyarakat terhadap barang tersier yang memberikan kepastian kelas dan citra (mobil dan sepeda motor pribadi). Menurut saya, penataan terhadap Jakarta, untuk membangun Ibukota yang lebih manusiawi, justru melupakan esensi kemanusiaan ketika ‘penertiban’ delman, atau kasus-kasus lainnya yang senada, menjadi agenda yang diutamakan.

Salah satu delman menunggu warga mangkal di area dalam Monas di hari ulang tahun Jakarta.

Pengalaman naik delman di hari ulang tahun Jakarta itu memunculkan kesan di dalam diri saya bahwa delman kembali dilirik hanya ketika dia dapat menjadi ikon kebanggaan Ibukota. “Warisan budaya masyarakat yang Jakarta (Betawi) banget!” biasanya orang-orang berujar. Sementara itu, hal yang paling ‘khas’ dari Jakarta itu sendiri, seakan dilupakan. Mengapa tak ‘memamerkan’ jalanan yang macet saja jika ingin menunjukkan karakter Jakarta yang sesungguhnya? *

Dilarang Memotret e-ticketing

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 10 Juni 2013.

SUATU HARI, TEMAN sekampus bercerita kepada saya. “Gue kena pentungan ama petugas gara-gara ngerekam penggusuran para pedagang di stasiun kereta!” keluhnya. Di lain kesempatan, teman saya yang lain, Ageung, juga pernah bercerita kepada saya bahwa dia sempat ditegur oleh petugas keamanan di dalam kereta gara-gara dia merekam suasana penumpang di dalam KRL (kereta rel listrik). Hal yang sama juga pernah terjadi pada saya sendiri, ketika mencoba mengambil gambar di Stasiun Universitas Indonesia. Sepertinya, ada semacam ketakutan bagi para petugas keamanan, atau mungkin juga pihak PT KAI, jika hal-hal yang berhubungan dengannya ditangkap oleh kamera. Dan sialnya, hal itu kembali terulang pada tanggal 10 Juni 2013, meskipun rekaman yang rencananya akan saya ambil hanyalah sebuah foto.

Stasiun Bogor.

Pagi, Hari Senin, adalah waktu yang benar-benar sibuk di Stasiun Bogor. Kerumunan massa berpacu dengan waktu agar tak ketinggalan kereta pertama. Sebelum memasuki Bulan Juni 2013, kesibukan ini sudah menjadi rutinitas yang dianggap wajar. Namun, ketika spanduk-spanduk yang mengumumkan tentang penggunaan tiket elektronik mulai dipajang di pagar-pagar stasiun kereta, Bulan Juni menjadi awal perubahan irama dan pola mobilisasi para pengguna jasa KRL.

Spanduk e-ticketing (Sumber foto: Wisnu Widiantoro, Kompas.com).

Fenomena e-ticketing KRL Commuter Jabodetabek bagi saya sudah menjadi sebuah masalah. Saya menangkap adanya ‘ketidaksiapan’ masyarakat, khususnya pengguna jasa KRL, terhadap kebijakan baru dari PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Buktinya, pada tanggal 1 Juni 2013, hari e-ticketing diberlakukan, ketika saya ingin keluar dari Stasiun Bogor—hari itu, pintu keluar-masuk utama Stasiun Bogor sudah dirombak dan dipindahkan ke tempat yang baru, yakni bukan lagi keluar menuju Pasar Anyar dan Taman Ade Irma Suryani (Taman Topi), tetapi langsung di pinggir Jalan Kapten Muslihat—terjadi sedikit kerusuhan di pintu masuk stasiun. Para penumpang yang hendak keluar stasiun secara serentak bersorak “Huuu!” karena para petugas menahan dan menyuruh mereka berbaris antri agar bisa menempelkan kartu e-ticketing di mesin-mesin yang sudah ditempatkan di pintu keluar-masuk itu. Seruan yang menyalahkan itu wajar terjadi karena memperlambat gerak para penumpang yang, mungkin saja, sedang buru-buru agar tiba di tempat tujuan tepat waktu. Puluhan penumpang akhirnya menerobos palang yang ada di mesin pembaca kartu e-ticketing tersebut, ada yang melewatinya dengan melompati palang, ada juga yang merunduk lewat di bawah palang. Intinya, kehadiran mesin dan kartu e-ticketing itu menjadi percuma.

Antrian panjang e-ticketing di Stasiun Depok Baru (Sumber foto: Nurfahmi Budi Prasetyo, PenaOne.com).

Tak jauh beda dengan hari itu, sekitar seminggu setelahnya, saya melihat hal yang sama. Kerumunan mengantri di depan tempat pemesanan tiket, lalu harus mengantri lagi di depan mesin, bersabar menunggu giliran menempel kartu. Keluhan-keluhan serupa masih terdengar meskipun tidak bersifat kolektif. Karena terusik dengan peristiwa massa itu, tangan saya terasa gatal lantas mengambil kamera untuk mengabadikan adegan para pengguna jasa KRL yang masih harus diajarkan oleh para petugas bagaimana menempatkan kartu e-ticketing dengan benar agar palangnya bisa terbuka.

Namun, saya ingat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya: PT KAI takut dengan kamera dan dokumentasi yang ‘disalahgunakan’. Atas dasar niat yang baik, saya pun menghampiri salah seorang petugas untuk meminta izin ingin mengambil gambar barang sejepret dua jepret dengan dalih tugas kuliah. Kira-kira begini percakapan saya dengan salah seorang petugas:

“Dosen saya ngasih tugas suruh menulis esai tentang e-ticketing, Pak. Ambil gambar, boleh, ya?!” kata saya dengan polosnya. Jawabannya, seperti yang sudah saya tebak sebelumnya, “Surat izinnya mana?”

Gak ada surat izin, Pak!” terang saya. “Soalnya, ini tugas kuliah biasa, bukan penelitian. Lagian juga ambil gambar dikit, Pak. Di sini doang, mau foto para penumpang make mesin e-ticketing-nya itu. Untuk bukti dokumentasi saja, Pak!” saya mencoba merayu.

“Ya, gak bisa. Harus ada izin dulu!”

“Emangnya ada larangan, ya, Pak kalau mau ambil gambar di stasiun?”

“Bukan begitu, Mas. Kita bukannya ngelarang!” jelas si petugas. “Tapi ini sudah prosedural, biar jelas. Kalau misalnya terjadi apa-apa, gimana? Kalau yang di atas marah, nantinya saya juga yang kena.”

“Ya, kan gak bakal diapa-apain juga, Pak. Buat tugas kuliah ini, kok!” saya masih mencoba merayu.

“Nanti kalau atasan saya tahu, terus kitanya dimarahin atau dipecat, situ mau tanggung jawab?”

“Kalau begitu, cara ngurus izinnya gimana, Pak?”

“Silahkan datang ke bagian informasi, tanya di sana. Atau langsung temui Kepala Stasiun saja!”

Akhirnya saya mengikuti saran si petugas. Saya mendatangi kantor bagian informasi untuk meminta izin. Hal ini saya lakukan agar saya bisa benar-benar leluasa mengambil gambar tanpa ditegur.

“Wah, itu harus ada surat izinnya dulu! Urusnya ke (Stasiun) Kota!” kata petugas yang ada di kantor bagian informasi.

Mendengar syarat itu, saya langsung hilang harap. Hanya untuk mengambil gambar sepintas saja, saya harus ke Stasiun Kota untuk meminta izin, tentu itu bukan langkah yang efisien. Akhirnya, saya mendatangi lagi petugas keamanan yang saya mintai izin lebih dulu, dan mengatakan bahwa saya tidak mendapat izin dari kantor bagian informasi. Saya mencoba merayu sekali lagi si petugas keamanan, agar saya bisa mengambil, paling tidak, satu foto saja.

Gak bisa, Mas! Ini udah aturannya,” katanya.

Emang ada aturannya, gitu, Pak?” saya bertanya dengan penuh keraguan. Lagi-lagi, jawabannya hanya: “Ya, prosedur-nya memang begitu, Mas! Kemarin juga ada mahasiswa, tapi pake surat, kita kasih izin.”

“Tapi maksud saya, ini, kan, ruang untuk publik, Pak!” saya mencoba melawan argumentasinya dengan sedikit emosi. “Di mana-mana, yang namanya stasiun itu adalah fasilitas untuk publik. Tapi kenapa orang dilarang foto-foto. Lagian, saya juga minta izin dulu, kan, Pak? Tapi, kok harus pake surat dan harus ke Kota dulu? Ribet, Pak!”

“Ya, kalau Mas bersikeras, langsung ke Kepala Stasiun saja, biar percaya!” katanya. Dan saya tahu, mengikuti saran itu pun akan sia-sia saja. Ujung-ujungnya pasti minta surat izin lagi.

Penggunaan mesin e-ticketing di Stasiun Tanah Abang (Sumber foto: Hyo-Heru Haryono, Okezone.com).

Apakah saya yang terlalu naïf karena meminta izin dulu sebelum mengambil gambar, padahal sebenarnya bisa saja mengambil gambar sembari membeli tiket dan berjalan menuju kereta (sebagaimana kata salah seorang petugas muda yang berbisik kepada saya: “Kenapa gak ngambil seperti biasa saja sambil beli tiket, sih?” katanya ketika mengantarkan saya menuju kantor bagian informasi)? Apa jangan-jangan saya kualat karena mengatakan tugas kuliah sebagai dalih untuk mengambil gambar?

Aksi itu saya lakukan bukan tanpa motif. Selain untuk tak mengulang pengalaman ditegur oleh petugas karena mengambil gambar sembarangan, saya juga ingin memastikan apakah memang ada aturan tegas tertulis dari PT KAI tentang penggunaan kamera bagi masyarakat umum yang ingin mengambil foto atau video di dalam kawasan stasiun kereta. Jika memang ada, saya ingin menerimanya langsung dari pihak PT KAI. Sebab, sejauh pengamatan saya, tidak ada rambu-rambu larangan memotret seperti rambu-rambu dilarang merokok.

Namun, ternyata hari itu pejabat yang berwenang tidak berada di tempat sehingga saya tak memiliki kesempatan bertanya lebih jauh. Selain itu, karena sudah terlanjur menjadi perhatian petugas, saya tak sempat membuka kamera dan mengambil gambar. Saya baru bisa leluasa mengambil gambar ketika berada di dalam kereta di tengah-tengah kepadatan penumpang, di mana kecil kemungkinan bagi petugas untuk menghampiri saya. Itu pun bukan foto peristiwa penumpang yang menggunakan mesin e-ticketing, tetapi hanya suasana ramainya pengguna kereta menunggu Commuter Line menuju Jakarta.

***

KEMBALI KE MASALAH e-ticketing, masalah ini ternyata bukan saya saja yang merasakannya. Beberapa teman saya di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Indonesia, juga berpendapat yang hampir serupa. Berikut saya cantumkan tanggapan beberapa teman mahasiswa yang sehari-harinya menggunakan KRL tentang program e-ticketing:

Bagaimana tanggapan Anda tentang e-ticketing?

Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Menurut gue, e-ticketing ngerepotin. Apalagi kalau di Stasiun Tebet, ngubah sistem banget. Bikin tambah ribet karena dibuat satu jalur semua, jalur masuk dan jalur keluar, bikin tambah penuh…Nggak terlalu efisien, karena bisa juga banyak penyimpangan juga. Orang bisa bawa kartunya pulang tanpa ketahuan. Terus, orang gak bisa nuker kartu secara mudah, karena, taunya, (KRL) Ekonomi duluan yang dateng…segala macem, ribet, udah gak bisa dituker. Malah nyusahin.”
Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“E-ticketing itu sama aja, sih, kayak karcis. Cuman bedanya, kita diperiksa dari awal, dan pas masuk ke dalam keretanya sendiri, gak diperiksa lagi. Diperiksnya lagi setelah kita keluar. Dan itu cuma masukin…Kalau karcis, pemeriksaannya di tengah.”
Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Ayu, pengguna KRL dari Stasiun Bekasi  ke Stasiun Manggarai, dan ke Stasiun Depok.

“Nggak efisien, menurut gue. Karena, dari pengalaman gue itu, gue bisa beli tiket hanya ke (Stasiun) Jakarta Kota, tapi gue bisa langsung ke (Stasiun) Depok tanpa harus beli tiket terusan, karena pas di pintu keluar Stasiun UI itu gak diperiksa lagi. Kalau karcis, kan ketahuan, tiket terusan itu dari (Stasiun) Bekasi ke (Stasiun) Depok itu ada tulisannya, Bekasi-Depok, sedangkan kartu yang e-ticketing itu sama semua. Kita gak bisa bedain itu tiket ke Depok atau ke Jakarta Kota.”
Ayu, pengguna KRL dari Stasiun Bekasi  ke Stasiun Manggarai, dan ke Stasiun Depok.

Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI

“Sebenarnya, pertama mungkin bingung. Cuman karena pernah gunain waktu di Singapur, ada tiket kayak gitu juga, itu berjalan mungkin karena disana udah teratur. Kalau di sini, mah agak susah karena gak terlalu ngaruh juga. Soalnya, jalur masuknya bisa mana aja, gak harus e-ticketing, bisa dari samping.”
Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI.

Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

“Belum efisien. Pertama, di alat cek-nya. Teknologi untuk ngecek tiketnya tujuan kemananya, gak jelas. Kedua, cara pembayarannya. Cara pembayaran itu sangat lama. Pas lu bayar, ada struk dulu, itu memakan waktu. Karena orang naik kereta buru-buru. Jadi orang ujung-ujungnya gak beli tiket. Jadinya kejahatan.”
Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

Akbar, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Depok.

“E-ticketing menurut gue penerapannya masih dini, ya…banyak masyarakat yang belum siap. Jadi, bukannya efisien malah gak efisien sama sekali. Gak efisiennya, ya itu, pertama masyarakat masih belum ngerti banget gimana cara makenya. Pas dia mau masuk, nih bingung gimana cara tapping, terus antriannya jadi panjang. Terutama lagi, pas keluar. Misalkan, kita udah bener masukinnya, tapi ternyata, kayak macet, gitu. Terus, ada juga beberapa kayak, ‘Loh, ini masukinnya ke arah mana, sih?’ Karena di kartunya sendiri gak dijelasin cara masukinnya ke arahnya gimana.”
Akbar, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Depok.

Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

“Bermanfaat, sih! Soalnya kalau yang kertas itu kadang-kadang suka hilang. Kalau e-ticketing, karena bentuknya keras, orang lebih ngeh dan aware bahwa dia megang tiket untuk naik kereta. Secara pribadi, manfaatnya, lebih rapi aja, sih. Lebih berasa berteknologi lah, gak primitif pake kertas gitu di cekrek-cekrek.”
Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“E-ticketing… ngerepotin, bikin macet pas belinya, bikin macet pas get in-nya, terus pas get out-nya pun macet. Karena cuma ada dua mesin gitu…mesinnya terbatas. Kadang-kadang ada kartunya gak kebaca gitu.”
Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

Adit, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“Gue pernah pake, jadi yang di-tap, dia gak berfungsi dengan baik. Malah gue jadi di suruh lewat yang pinggir, lewat di jalan yang biasa lagi. Kalau menurut gue, e-ticketing itu cuma kayak buat formalitas pengen kayak di … ya begitu lah, kayak mengikuti kemajuan jaman. Tapi sebenarnya gak terlalu itu, sih… sama aja.”
Adit, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

Rahis, pengguna KRL dari Stasiun Cawang ke Stasiun UI.

“E-ticketing jadi lebih mudah, sih, tinggal dipencet doang, udah, selesai. Tapi, sama aja, sih sebenarnya, cuma beda itunya doang. Waktunya, sama aja kayak cekrek. Soalnya, pas ituin kartunya juga lama juga nungguinnya.”
Rahis, pengguna KRL dari Stasiun Cawang ke Stasiun UI.

Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

“Sebenarnya memang Indonesia penting banget punya e-ticketing. Maksudnya, kalau melihat negara-negara lain yang sudah maju, seharusnya kita mengikuti prosedur di sana, gitu. Tapi, kendalanya di sini adalah kita belum siap, belum semuanya menggunakan. Dan ternyata, itu juga menggunakan…ada struknya, dan itu harus diberikan. kebanyakan, stasiung-stasiun yang saya datangi, mereka hanya ngasih kartunya aja, tapi gak kasih struknya.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Dara, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.

“E-ticketing, bagus, cuma ribet. Maksudnya, kayak misalnya gue dikasih e-ticketing dari (Stasiun) Tebet, tapi karena gue ke (Stasiun) UI, gue cuma ngasih ke abangnya. Jadi belum ada alatnya gitu. Menurut gue, ngapain harus pake kartu kalau misalnya gak dimasukin… itu ribet menurut gue, mendingan karcis.”
Dara, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.

Apa kesan yang Anda rasakan terkait perbedaan mendasar dan esensial antara e-ticketing dan karcis biasa?

“Cuman mudah geseknya doang. Tapi ujung-ujungnya karena di (Stasiun) UI belum ada, sama aja, ngasih kartu juga. Dan sama aja bikin lebih repot, sebenarnya.”
Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Kalau dari segi manfaat, sih… segi efektivitas… ya manfaatan e-ticketing. Namun, kalau efektivitas itu, lebih ke karcis, sih. Kalau karcis, kan kita megang itu dari awal… pokoknya dari siklus awal itu, kan kita bisa… ‘Mana karcisnya?’ dan di dalam kereta itu kan juga diperiksa karcisnya, dan sampai keluar diperiksa karcisnya. Dan menurut saya itu efektif dari orang-orang yang tidak diinginkan.”
Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Bedanya, cuman lebih keren doang…Kalau di Singapur mungkin kayak e-toll. Jadinya, setiap orang, pengguna langganan, tuh bisa pake, udah ada saldonya., dan itu emang dipake terus-terusan. Kalau sekarang, dia make sekali, udah balikin, sama kayak karcis aja.”
Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI.

Izma, pengguna KRL dari Stasiun Kota ke Stasiun Depok.

“E-ticketing, sebenarnya bagus, ya. Bikin lebih murah dan lebih adil, dalam hal penilaian harga tiket, kan itu dihitungnya per stasiun lagi. Jadi, gak membebanin orang lah, tergantung trek yang mereka tempuh. Tapi kekurangannya, sosialisasinya memang harus terus berlanjut, sih. Biar masyarakat lebih terbiasa gunain e-ticketing.”
Izma, pengguna KRL dari Stasiun Kota ke Stasiun Depok.

Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Kesan gue, gue bingung pertama kali. Soalnya, pas gue mau masuk pintu masuk itu, kata mbaknya, disuruh taruh e-ticketing di bawahnya. Pas gue taruh, ternyata (palangnya) gak bisa keputer gitu, gue belum bisa masuk. Kata mbaknya, ‘Lamaan dikit, Mbak!’ Nah, itu gue hampir ketinggalan kereta gara-gara itu doang.”
Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

Yuriko, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“E-ticketing itu hanya memperlambat aja. Soalnya, waktu gue pake karcis itu lebih cepet dari pada pake e-ticketing. Terus, antrian, tuh panjang banget cuma gara-gara buat ngantri itu doang. Kalau pake karcis, cepet.”
Yuriko, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Gak begitu kentara sih perbedaannya, cuman pas get-in get-out aja. Karena tadinya, kan itu buat tarif progresif yang per stasiun itu, kan? Tapi karena belum diberlakukan, jadi sampai sekarang ya sama aja kayak tiket kertas kayaknya.”
Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“Bedanya, ya, cuman gak ada sampah aja. Kalau pake yang seperti biasa, kan mesti dibolongin, kan? Bakalan ada sampah. Tapi yang ini gak. Cuman itu doang, sih.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Bagaimana pendapat Anda tentang efek dari e-ticketing terhadap suasana di stasiun kereta?

“Ganggu. Ibaratnya, (di Stasiun Bogor) kan ada dua, ya, pintu utama dan pintu belakang. Kalau lu naik di sini (pintu utama) itu angkot harus muter dulu. Sementara di sini (pintu belakang) itu ada pos polisi, ada juga tempat perbelanjaan. Artinya, macet. Ibaratnya, kalau lu mau masuk, tuh, susah banget.”
Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

“Sebenarnya, untuk bentuk stasiunnya jadi terlihat lebih agak sedikit rapi dan lebih terkontrol. Tapi, ya, e-ticketingnya itu, sih yang agak ganggu. Soalnya, jadi bikin rame, jatuhnya jadi ngedesek, gitu.”
Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Kalau di dalam stasiunnya sendiri, lebih menyusahkan. Soalnya, kan orang-orang masih belum pada ngerti, ya. Jadi kayak pas mau masuk, pada ngantri.”
Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

“Untuk beberapa stasiun, misalnya saya dari (Stasiun) Cawang ke (Stasiun) UI, UI belum ada e-ticketing, kan? Jadi, orang tuh bisa lolos gitu aja.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Ika, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Untuk dari (Stasiun) UI ke (Stasiun) Tebet itu masih kurang berguna. Karena dari UI, tiketnya masih kertas, di Tebet tiketnya bentuk e-ticketing. Jadi, agak gak nyambung gitu.”
Ika, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Irda, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Belum semua stasiun yang memberlakukan e-ticketing. Ada beberapa stasiun bahkan selain lu ngasih kartunya yang kayak ATM itu, lu harus ngasih kayak struknya. Kan, kalau namanya e-ticketing, lu gak harus ngasih kayak gituan lagi, kan? Terus kayak di beberapa stasiun, kayak di Stasiun Tebet, tuh mesinnya ada lima, tapi yang kepake cuma satu. Dan itu, kalau kadang-kadang lagi banyak orang, bikin kayak penumpukan gitu.”
Irda, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

***

Kalau berbicara tentang ruang dan hak masyarakat, memang jelas bahwa stasiun kereta bukanlah ruang publik, tetapi ruang untuk publik. PT KAI (Persero) adalah pemilik stasiun kereta yang selama ini kita gunakan sebagai tempat menunggu kedatangan transportasi umum KRL.

Saya sempat bertanya kepada Ugeng T. Moetidjo, seorang periset di Forum Lenteng. Menurutnya, fasilitas untuk publik semacam stasiun kereta api bukan ruang publik, melainkan “ruang negara”. Dengan kata lain, negara atau pihak pengelola memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan tertentu terhadap ruang yang difasilitasi untuk publik tersebut. Konsep “ruang untuk publik” berbeda dengan “ruang publik”, seperti taman kota atau warung kopi, yang oleh Jurgen Habermas, ditandai berdasarkan sifat ruangnya yang demokratis (dapat diakses oleh siapa saja). Stasiun kereta, pada dasarnya, tidak dapat diakses oleh publik yang tidak membeli tiket (membayar masuk).

Namun, yang menjadi pokok kebingungan—dan juga ketidakterimaan—saya adalah peraturan tentang dilarang memotret yang tidak sampai ke masyarakat umum secara luas. Selama ini, saya tidak pernah melihat aturan itu, baik di area stasiun maupun di dalam gerbong kereta, sebagaimana larangan duduk di atap kereta, berdiri di depan pintu, melompat melintasi rel di luar area yang diperbolehkan, atau merokok di area-area tertentu.

Hal ini, terkait dengan pengalaman saya, akan menjadi kendala ketika pada suatu waktu ada peristiwa tertentu yang perlu diabadikan dan dibagikan ke masyarakat luas sebagai bagian dari informasi publik. Arus informasi menjadi tidak dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

(Sumber foto: MI/Ramdani/ip, metronews.com)

Contohnya, fenomena hadirnya e-ticketing tersebut. Saya melihat ada wartawan media massa MNC TV yang meliput perkembangan program e-ticketing. Petugas keamanan stasiun berkata bahwa mereka yang wartawan pun sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum meliput. Jelas saja, kerja profesional yang demikian akan tertata oleh etika dan tanggung jawab profesi serta dukungan dari lembaga atau instansi si wartawan. Akan tetapi hal ini menjadi rumit bagi masyarakat biasa. Tidak ada lembaga resmi yang melatarbelakangi warga biasa terkait hal itu sehingga peluang warga biasa untuk mengabadikan sebuah peristiwa menjadi bingkaian informasi pun terbatasi. Dengan kata lain, arus informasi yang berasal dari perspektif warga biasa (jurnalisme warga) menjadi terhambat oleh aturan, yang pada kenyataannya, tidak tersosialisasikan dengan baik. Jika sosialisasi soal ketertiban umum berjalan dengan baik, warga biasa akan lebih siap dengan segala kemungkinan, termasuk kendala-kendala seperti yang saya alami.

Program e-ticketing, seperti yang telah saya telusuri pendapat para pengguna KRL dari kalangan mahasiswa, sejauh ini masih menjadi masalah, baik dari segi kesiapan sarana dan prasarananya sendiri maupun dari kesiapan masyarakat terhadap teknologi komputerisasi tersebut. Menurut saya, masalah ini harus disebarluaskan untuk mengundang tanggapan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan PT KAI demi tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak. Fotografi adalah salah satu medium yang paling efektif untuk menyebarluaskan informasi seperti ini. Peraturan pembatasan penggunaan kamera bagi warga biasa, atau ketidakjelasan dari PT KAI mengenai tata aturan mengenai hal itu, menambah masalah yang memangkas hak-hak masyarakat. Ini menjadi PR tersendiri bagi kita semua.

KRL, oh KRL! Sudahlah PT KAI sering membuat program yang kurang memuaskan, ditambah pula dengan aturan ketertiban umum yang lumayan membingungkan. Seharusnya, jika memang KRL adalah fasilitas untuk publik, melayani publik, tak ada alasan untuk takut menerima kritikan dari publik, apalagi takut oleh aktivitas potret memotret dari warga yang simpatik. *

Buruh Orasi di Bojongkokosan

Pada artikel berjudul Akan Orasi di Bojongkokosan, saya sempat berjanji akan memuat artikel lanjutan mengenai demonstrasi buruh di Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya dan Ageung membuat sebuah tulisan mengenai peringatan Hari Buruh Internasional yang dilakukan di Bojongkokosan, dan dimuat di website akumassa dengan judul Sedikit Cerita tentang Serikat Buruh di Parungkuda, pada tanggal 2 Mei 2013.

Tulisan ini sedikit banyak adalah hasil buah pikir Ageung sementara saya menyumbangkan buah pikiran melalui diskusi dan saran-saran mengenai bentuk kerangka atau kemasan tulisan. Ageung juga memuat artikel ini di blognya.

Berikut saya post artikelnya. Silahkan dibaca, tanggapi, dan sebarkan! #asyek

—————-***—————-

Sabtu, 27 April 2013, ketika menuju kamar kecil, aku melihat ada banyak selebaran pengumuman ditempel di dinding-dinding bagian dalam gedung pabrik tempatku bekerja, di PT. Nina Venus Indonesia, Jalan Angkrong, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Isinya adalah pemberitahuan tentang pergantian hari libur untuk buruh pabrik. Semua buruh di PT. Nina diwajibkan masuk kerja pada tanggal 9 Mei, yang merupakan hari libur nasional, sebagai pengganti hari tidak masuk kerja pada Hari Rabu, 1 Mei 2013. Bagi pihak perusahaan, May Day seharusnya bukan hari libur.

Spanduk-MAY-DAY-1

Tiga hari kemudian, temanku, Zikri, bertanya, “Gimana hasil obrolanmu dengan ketua serikat buruh di sana?”

“Tidak memuaskan,” jawabku. “Sepanjang obrolan, mereka selalu mempertanyakan status keanggotaanku di serikat, apa aku udah jadi anggota atau belum.”

Emangnya harus daftar dulu baru bisa tahu tentang serikat buruh itu?”

Gak tahu, deh! Pokoknya, setiap aku bertanya tentang serikat buruh itu, tentang struktur organisasinya, gimana kerjanya…, semuanya deh, obrolan selau diarahkan ke sana. Bahkan, waktu aku nyoba ngasih ide bikin blog untuk serikat buruh, mereka bilang aku harus jadi anggota dulu. ‘Kalau tidak begitu, statusnya gimana?’ katanya…”

Serikat buruh yang kami perbincangkan itu adalah Serikat Buruh Industri Plastik – Gabungan Serikat Buruh Independen, disingkat SBIP-GSBI, tetapi biasanya buruh-buruh di PT. Nina menyebutnya dengan ‘GSBI’ saja. Beberapa hari belakangan, aku tertarik dengan keberadaan serikat buruh ini, dan sempat terniat ingin bergabung ke dalamnya meskipun belum menyerahkan formulir pendaftaran yang aku dapatkan lebih dari sebulan yang lalu.

Baju-seragam-GSBI-yang-mengusung-prinsip-independen-militan-patriotik-dan-demokratis

Menurut Anton, ketua GSBI PT. Nina Venus Indonesia, yang sempat berbincang denganku dua hari yang lalu, buruh se-Parungkuda akan melakukan orasi di halaman taman Monumen Bojongkokosan, yang berjarak sekitar sepuluh menit menaiki angkot dari Stasiun Parungkuda ke arah Bogor.

Taman-Monumen-Bojongkokosan

Kemarin, pagi hari, 1 Mei 2013, Teh Asih, teman satu pabrik di PT. Nina Venus Indonesia yangngontrak kamar di rumahku sedang mengepel lantai. Sambil menikmati segelas kopi, Zikri bertanya padanya, “Gak ikutan demo ke Bojongkokosan, Teh?”

Nggak, ah! Takut rusuh!” jawab Teh Asih. “Belum demo aja, kemarin udah ada pabrik yangkebakar.”

“Oh, yang Hari Minggu kemarin itu, ya?” kata Zikri. Dia dan aku sempat melihat kepulan asap memenuhi langit di arah Bogor ketika menaiki angkot dari Parakansalak menuju Stasiun Parungkuda. “Itu di mana, Teh? Kenapa bisa terbakar?”

“Pabrik garmen, katanya. Menurut gosipnya, ada yang bilang karena puntung rokok, tapi ada juga yang bilang karena lampu listrik.”

“Udah kayak pertanda akan terjadi apa-apa ya, Teh?” kata Zikri bercanda sementara Teh Asih menanggapinya dengan tertawa.

Tapi, toh ternyata memang tidak terjadi kerusuhan atau malapetaka apa-apa di Bojongkokosan. Penyelenggaraan demonstrasi oleh para buruh yang dikawal ketat oleh satuan keamanan dari Polres Kabupaten Sukabumi dan TNI itu berlangsung biasa-biasa saja. Barisan massanya tidak seheboh di Bundaran HI ketika aku berkesempatan melihat acara peringatan May Day di Jakarta tahun lalu. Yang tidak biasa adalah justru kebingunganku dengan keberadaan Serikat Buruh di Parungkuda, khususnya GSBI di PT. Nina Venus Indonesia, sehubungan dengan kegunaan dan fungsinya bagi kesejahteraan para buruh di Parungkuda.

Yang aku bayangkan, seharusnya serikat buruh itu bertugas sebagai wakil buruh untuk pengantar pesan aspirasi buruh. Artinya, serikat buruh harus melakukan segala usaha untuk membantu semua buruh tanpa terkecuali. Menurut hasil diskusiku dengan Zikri, serikat buruh menjadi penting bagi penyelesaian masalah-masalah buruh, seperti masalah perampasan hak buruh akan aset-aset publik, masalah akses pendidikan bagi kaum buruh, masalah kesetaraan hak dan jaminan kesehatan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak, serta masalah perlindungan kemanan dan kenyamanan kerja buruh, terutama bagi buruh migran di luar negeri.

Aku pernah bertanya kepada Munir dan Teh Amira , temanku di pabrik, tentang alasan mereka mengapa bergabung ke serikat buruh. “Supaya punya tempat berlindung,” kata mereka.

Munir berkata, “Kita tidak tahu 5 tahun lagi, entah nanti pabrik bangkrut, terus kita di-PHK, jadi ada yang iniin kita lah… biar gak di-PHK.”

Sedangkan Teh Amira berkata, “Awal-awal kenaikan gaji buruh mengikuti UMR, banyak buruh yang ditekan dan gosipnya akan diancam keluar. Terus masuk ke serikat, biar ada tempat berlindung.”

Namun, aku bertanya-tanya di dalam hati, “Tempat berlindung yang seperti apa?” Bagaimana mungkin menjelaskan tempat berlindung itu hanya dengan menyebutnya sebagai suatu wadah yang bisa menjamin kenaikan gaji atau aman dari PHK saja. Tidak ada penjelasan yang lain? Kesan yang aku dapatkan adalah GSBI, atau serikat buruh umumnya di Parungkuda, dianggap ada kalau soal gaji saja, dan ketika gaji sudah memuaskan, ya sudah. Teh Puput pun, temanku yang lain, pernah bercanda waktu aku bertanya apakah dia akan ikut serta GSBI untuk demo atau tidak di Bojongkokosan, “Arek naon demo, pan geus naek gaji na?!” (“Ngapain demo, kan udah naik gajinya?”)

Di sisi lain, penjelasan Anton sebagai ketua Serikat Buruh GSBI PT. Nina juga tidak memuaskan. Ketika aku bertanya tentang apa contoh konkret yang bisa diperjuangkan oleh GSBI soal hak buruh, dia menjelaskan seperti ini:

“Kalau perempuan, kan punya hari libur karena mens dan hamil. Nah, dengan adanya serikat, hak bagi buruh laki-laki juga akan diperjuangkan, misalnya. Jadi semuanya adil.”

“Ha?!” itulah ekspresiku ketika mendengar jawabannya. Aku benar-benar bingung. Sebenarnya, adil yang diinginkan serikat buruh itu yang seperti apa, ya?

Awalnya Zikri kurang percaya dengan ceritaku itu. “Masa begitu, sih cara berpikirnya?” ucap Zikri. Namun, begitu, kebingungan ini tidak mengurungkan niat kami untuk menyaksikan bagaimana situasi demonstrasi yang akan dilangsungkan di Monumen Bojongkokosan pada hari May Day.

Kami tiba sekitar pukul setengah sembilan pagi di Monumen Bojongkokosan. Suasana masih sangat sepi, hanya ada beberapa polisi yang sedang berjaga-jaga.

Monumen-Bojongkokosan-masih-sepi-pada-pagi-hari

“Demonstrasinya mulai jam berapa, Pak?” tanya Zikri kepada salah seorang polisi.

“Seharusnya jam delapan, tapi gak tahu, deh. Belum ada laporan lagi. Ditunggu saja!” jawab polisi tersebut. “Dari mana?”

“Saya mahasiswa, Pak, mau nulis aja buat blog tentang demo buruh di Parungkuda pas Hari Buruh,” kata Zikri. “Kami ijin ambil-ambil gambar, ya, Pak?”

“Ya, silahkan!”

Di sepanjang pagar taman Monumen Bojongkokosan, dipampang berbagai spanduk, salah satunya Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) dan GSBI. Pada spanduk itu tertulis: “Gerakan Buruh Indonesia Melawan Perampasan Upah, Tanah, Kerja & Union Busting”. Di depan kantor Badan Pembina Pelestarian Nilai-Nilai 45, yang terletak di sebelah taman Monumen Bojongkokosan, juga terpampang spanduk besar yang berisi ucapan selamat Hari Buruh Internasional dari Polres Sukabumi. Di sana juga ada mobil bertuliskan “Donor Sekarang” yang melayani para sukarelawan yang ingin mendonorkan darahnya.

Spanduk-MAY-DAY-2

“Lah, itu mereka pada ke mana?” seruku ketika melihat rombongan motor mengenakan baju warna biru-biru (seragam GSBI) melintas di depan taman Monumen Bojongkokosan, menyusuri Jalan Raya Parungkuda ke arah Cicurug. Hingga detik itu, kami tidak tahu bahwa ternyata barisan massa buruh berkumpul di Cicurug dan akan berjalan kaki menuju Bojongkokosan untuk berorasi. Kami baru mengetahuinya setelah jam makan siang, pukul 13:06 WIB, ketika rombongan massa gabungan buruh se-Parungkuda datang dengan iring-iringan mobil panggung berisi sound systemdan bendera-bendera serikat buruh. Menjelang siang itu, Bojongkokosan sepi, hanya ada beberapa buruh yang datang duluan, dan para petugas keamanan.

Suasana di Monumen Bojongkokosan ketika para buruh yang-tiba terlebih dahulu di sana menunggu rombongan massa dari Cicurug

Suasana di Monumen Bojongkokosan ketika para buruh yang-tiba terlebih dahulu di sana menunggu rombongan massa dari Cicurug

Suasana-di-Monumen-Bojongkokosan-ketika-para-buruh-yang-tiba-terlebih-dahulu-di-sana-menunggu-rombongan-massa-dari-Cicurug-2

Beberapa-buruh-yang-menunggu-rombongan-massa-dari-Cicurug-juga-menyiapkan-bendera-serikatnya-masing-masing

Beberapa-buruh-sudah-tiba-di-Monumen-Bojongkokosan

Beberapa-buruh-dan-petugas-keamanan-mencari-tempat-berteduh-di-bawah-pohon

Suasana-makan-siang-petugas-keamanan-1

Saat rombongan buruh yang berjalan kaki itu tiba di Bojongkokosan, seorang orator yang merupakan Koordinator Koalisi Buruh Sukabumi (KBS), Bung Dadeng Nazarudin, menyapa para buruh.

Bung-Dadeng-Nazarudin-Koordinator-Koalisi-Buruh-Sukabumi-KBS

“Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!”serunya. “Ayo temen-temen, semuanya bergabung ke tengah, jangan ada yang berteduh. Bagi buruh-buruh yang berteduh, kalau perempuan, saya sumpahi akan hitam keling, dan bagi buruh laki-laki, saya sumpahi tidak akan pernah bisa bersenggama dengan buruh perempuan itu!”

“Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Buruh!” serunya lagi. “Hidup… buruh… perempuan!” serunya diakhir.

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-1

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-2

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-3

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-4

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-5

Bung Dadeng menyampaikan pidato politiknya, yang secara garis besar berisikan tentang sejarah Hari Buruh, di mana pada tahun 1890 merupakan momentum bagi kesejahteraan buruh karena ada kesepakatan dalam Konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi Internasional No. 47 tahun 1935 yang menetapkan jam kerja buruh selama 8 jam sehari, mengganti ketetapan lama, yakni 18 jam sehari.

“Tapi, apa yang kawan-kawan rasakan di Sukabumi? Kita bekerja lebih dari 8 jam. Kita pulang hingga pukul 11!” teriaknya keras dan dilanjutkan dengan menyumpahi pejabat-pejabat yang ada di Komisi Perburuhan, tanpa mau menyebut fraksi partainya, karena buta dan tuli dengan tuntutan-tuntutan para buruh di Parungkuda selama ini.

Dalam pidato politiknya itu pula, Bung Dadeng menyampaikan 10 tuntutan buruh. Butir pertama, buruh menuntut penghapusan Kepmen No. 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, dan menuntut diberlakukannya Upah Minimum Nasional. “Harga bala-bala di Jakarta dan di Sukabumi sama, betul tidak kawan-kawan?! Harga indomie di Jakarta dan di Sukabumi sama, betul tidak kawan-kawan?!”

Spanduk-berisi-10-tuntutan-buruh-pada-May-Day-2013

Butir kedua, buruh menuntut penghentian pemberangusan serikat buruh. Butir ketiga, buruh menolak Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menuntut jaminan sosial bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia di mana kewajiban itu ditanggung oleh negara. Butir keempat, buruh menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. Butir kelima, buruh menolak privatisasi aset-aset negara. Butir keenam, buruh menuntut pemberlakuan Undang-Undang yang pro buruh. Butir ketujuh, buruh menuntut perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia sekaligus juga menuntut dicabutnya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri (PPTKILN) No. 39 Tahun 2004.

Butir kedelapan, buruh menuntut supaya tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari libur nasional. Aku dan Zikri sempat membaca berita terkait hal ini. Katanya, Presiden SBY telah menyetujui untuk menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional meskipun baru akan berlaku tahun depan. “Jadi, tidak ada lagi hari libur nasional lain dijadikan hari kerja oleh perusahaan untuk mengganti tanggal 1 Mei!” seru Bung Dadeng.

Butir kesembilan, buruh menuntut supaya dihentikan liberalisasi perdagangan. Dan di butir kesepuluh, para buruh menuntut dihentikannya perampasan upah, tanah, dan kerja, serta menuntut dilaksanakannya land reform sejati bagi kaum buruh. Butir kesepuluh itu yang menjadi tema May Day di Parungkuda pada tahun ini.

Ke sepuluh butir tersebut dituliskan pada spanduk, tertanggal 1 Mei 2013 di Parungkuda, oleh gabungan serikat-serikat buruh, yakni  Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Pekerja Danone Aqua Group (SPDAG), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Pada sesi akhir pidato politiknya, Bung Dadeng menyebutkan bahwa demonstrasi hari itu juga didukung oleh pihak pemerintah setempat, yakni ajaran Muspida (Musyawara Pimpinan Daerah), seperti Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi dan Kapolres Sukabumi AKBP M Firman, dan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Akhmad Jajuli, dan Kepala Disnakertrans Aam Amarhalim.

Beberapa-pejabat-juga-turut-hadir-dalam-kegiatan-orasi-memperingati-Hari-Buruh-Internasional-di-Monumen-Bojongkokosan

Namun, yang membuat kami bingung, orasi ini semakin lama terasa seperti kampanye. Pada pidato itu disebutkan bahwa Pak Aam, Kepala Disnakertrans, berencana akan mencalonkan diri menjadi Bupati pada periode selanjutnya. “Kami para buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Sukabumi, sangat mendukung beliau, karena beliau sangat dekat dan mau bekerjasama dengan kita,” kata Bung Dadeng. Dia bahkan memuji-muji para pejabat yang berdiri di atas panggung mobil karena rela berpanas-panas ikut mengiringi massa buruh yang berjalan kaki dari Cicurug menuju Bojongkokosan. Ketika nama Kepala Disnakertrans itu diteriakkan, “Hidup Aam!”, para buruh yang berkumpul di depan panggung turut berteriak, “Hidup!”

Suasana-ketika-orasi-di-Bojongkokosan-1

Suasana-ketika-orasi-di-Bojongkokosan-2

Setelah Bung Dadeng, satu per satu pejabat-pejabat tersebut juga memberi kata sambutan. Wakil Bupati sangat mengapresiasi kegiatan aksi damai yang berlangsung hari itu dan memuji-muji buruh yang begitu semangat bertahan di bawah panas terik matahari. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi juga demikian, dan sangat menghimbau para buruh untuk tidak segan-segan menyampaikan suaranya kepada jajaran dewan agar dapat dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan mengenai buruh.

Wakil-Bupati-memberikan-sepatah-dua-patah-kata

Ketika giliran Kepala Disnakertrans, dia berseru sebagaimana Bung Dadeng sebelumnya, “Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh!” setiap seruannya disambut oleh para buruh. Kemudian, dia berseru lagi, “Perempuan… buruh!” katanya pelan sambil menunjuk rombongan buruh perempuan yang berteduh di bawah pohon di depan mobil panggung, dan disambut dengan tertawa kecil oleh buruh laki-laki.

Kepala-Disnakertrans-memberikan-sepatah-dua-patah-kata1

Pada pidato Kepala Dianakertrans tersebut, disampaikan bahwa sudah ada Surat Keputusan (SK) Upah untuk sektor makan dan minuman. Menurut SK tersebut, UMR buruh di sektor makanan dan minuman meningkat dari 1,2 juta menjadi 1,4 juta. Kabar ini disambut dengan gembira, dan pada saat itu pula SK itu dibacakan secara lengkap di hadapan para buruh yang hadir.

Dirasa-rasa, seperti komentar Zikri kepadaku, demonstrasi KBS kemarin di Bojongkokosan lebih berbentuk acara seremonial untuk menyampaikan dukungan daripada menyampaikan protes. Selain menyampaikan 10 tuntutan dan pengumuman tentang SK baru mengenai UMR tersebut, acara ini juga diisi dengan pemberian cinderamata dari KBS kepada dua orang buruh berprestasi yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam organisasi.

Akhirnya, sekitar pukul dua siang, aku dan Zikri memutuskan untuk pulang ke rumah karena acara orasi telah selesai dan ditutup dengan sujud syukur bersama, foto-foto, dan pertunjukkan kesenian oleh buruh-buruh yang masih bertahan di depan panggung hingga orasi selesai.

Buruh-melakukan-sujud-syukur-di-akhir-kegiatan-orasi1

Buruh-melakukan-foto-foto-diakhir-orasi

Di angkot, aku berkata pada Zikri, “Agak menyedihkan, ya…?! Demonya cuma begitu doang…”

“Ya, namanya juga serikat buruh, rentan oleh konflik kepentingan,” Zikri menanggapi. “Aneh, ya, aspirasi buruh perempuan kurang diangkat. Padahal, sebagian besar buruh di sini perempuan, kan?”

“Ya, gitu deh…!” kataku pelan.

————–***————–

Demikian tulisan tentang buruh di Parungkuda. Semoga lain waktu saya dan Ageung bisa menghasilkan tulisan-tulisan lainnya dari Parungkuda. #asyek

Sumpah Pemuda di Mata Warga RT 10/02

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 30 Oktober 2012.

Ide tentang kerukunan umat beragama, suku dan bangsa, atau yang lebih populer disebut sebagai multikulturalisme, terdengar pada malam itu. Seorang bertubuh tinggi mengenakan jas dan kopiah, berdiri di atas mimbar sembari membaca sebuah teks pidato. Beberapa saat kemudian, orang itu membacakan sebuah teks lagi, teks yang berisikan ikrar atau sumpah, yang pernah dibacakan pula 84 tahun yang lalu: teks Sumpah Pemuda. Setiap bait yang ia bacakan diikuti kemudian oleh orang-orang yang saat itu menyaksikannya. Iringan lagu pun membahana dari balik panggung dan menambah suasana romantisme sejarah tentang masa-masa awal pergerakan nasional.

Sebenarnya, peristiwa itu hanyalah cuplikan dari sebuah drama yang dilakoni oleh anak-anak di lingkungan warga RT 10/02, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Si orang berjas hitam dan berkopiah itu, diperkenalkan oleh sang narator sebagai Soekarno, Bapak Proklamator yang telah menjadi ikon pemuda pada era awal pergerakan nasional. Aneh memang, karena adegan itu justru bertentangan dengan beberapa catatan atau literatur sejarah kita. Pada tanggal 28 Oktober 1928, yang membacakan teks Sumpah Pemuda ialah Soegondo, dan lantas dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin kepada Jong-jong perwakilan daerah yang hadir dalam forum, karena dia lah yang merumuskan teks tersebut. Sedangkan Soekarno, katanya, tidak terlibat begitu banyak dalam peristiwa yang digadang-gadang sebagai salah satu dari lima simpul sejarah penting perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan kaum penjajah.

Para aktor drama yang berperan sebagai tentara Belanda.

“Gebyar Kreasi dan Seni” baru pertama kali diadakan di RT 10/02. Sebuah acara, yang mana ‘drama sumpah pemuda’ itu menjadi salah satu bagian dari rangkaian acaranya, yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 27 Oktober 2012 malam hari itu, terbilang relatif meriah dengan kemasan sederhana. Warga masyarakat yang tinggal di lingkungan rukun tetangga itu mengapresiasinya dengan begitu antusias. Sebagai sebuah acara yang digagas untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda, para pemuda-pemudi setempat jelas terlibat banyak dalam realisasi acaranya. Mulai dari pembacaan puisi, drama, lomba menggambar bertema “lingkungan sehat”, dan penampilan hiburan berupa musik akustik, semuanya melibatkan anak-anak muda. Acara ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua panitia acara, Ir. Sutiyo Budi Irianto, memang memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Lenteng Agung, khususnya RT 10/02, memiliki potensi di bidang kreasi dan seni dan mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan Ibu Pertiwi.

Salah satu adegan dalam drama.

“Kalau di sini, kegiatan anak-anak mudanya apa aja, sih, Pak?” tanya Ageung ketika ia datang bersilaturahmi ke rumah Pak Juanda, Ketua RT 10/02, keesokan harinya.

“Awalnya nggak ada, biasa saja,” jawabnya menjelaskan. “Secara umum, nggak ada. Kalau individu, ya, ada. Tapi, kan, kalau sudah berbicara lingkungan, kan, umum. Pendidikan, ya, biasa aja… sarjana, sedikit.”

Ketika ditanya tanggapannya tentang etos kerja dan kreatifitas anak-anak muda di lingkungan RT 10/02, Pak Juanda menjelaskan, “Jadi, melalui media ini (akumassa.org), di balik gitu, loh! Menurut saya, seharusnya orang yang sudah dewasa, yang sudah ahli, yang sudah kaya, yang sudah mampu, harus begini, gitu, loh! Menyadarkannya, gitu, loh!” katanya mencoba menjelaskan dengan semangat seraya memperagakan gerakan tangan membalik sesuatu.

Berdasarkan penjelasan Pak Juanda, acara tersebut merupakan satu usaha untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat agar mau produktif dan aktif melakukan aksi-aksi pemberdayaan masyarakat.

“Saya kemarin, tuh, pelopor-pelopor saya, tuh: saya, Pak Irwan, Pak Anto, ya, kan… bertiga…!” Pak Juanda bercerita tentang usaha-usahanya dulu. “Kalau anak-anak, kan, nggak ngerti urusan sosial lainnya. Tahunya… ‘Saya siap!’ kalau ada ini itu… Terus saya ajak berpikir… berusaha meninggalkan pola-pola kebodohan… sirik, dengki, kikir, terus… sok ‘wah’… sok ‘weh’… Itu nggak gampang.”

Warga RT 10/02, Lenteng Agung.

Performa dari kelompok Hadro, yang menyenandungkan syair-syair sholawat, menjadi penampilan pembuka pada acara tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, dua orang pembawa acara (dua orang pemudi), naik ke panggung dan memandu acara. Meskipun dengan malu-malu atau canggung, acara tetap berjalan dengan tertib di bawah panduan mereka berdua. “Merdeka! Merdeka! Merdeka! Yes, yes, yes! Huuuu ha!” begitulah salah satu yel-yel yang mereka teriakkan untuk menjaga semangat warga RT 10/02, yang satu demi satu mulai meramaikan lokasi acara, berupa tanah lapang di depan rumah Pak RT, tempat panggung kecil dan loud speaker sederhana didirikan.

Pada waktu awak akumassa.org, Zikri dan Ageungdatang, Pak Juanda terlihat sibuk mondar-mandir, mengurusi beberapa pemuda-pemudi yang masih sibuk menggergaji triplek (mungkin untuk persiapan drama) dan menyambut beberapa tamu kehormatan, salah satunya perwakilan dari Lurah Lenteng Agung..

“Ini Ageung, penulis dari media massa lokal Lenteng Agung!” ujar Pak Juanda sembari memperkenalkan kami kepada Wakil Lurah, Muhammad Nafis.

Mereka kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Pihak Lurah pun berpendapat sama, ketika memberikan kata sambutan, bahwa pemuda-pemudi memiliki kekuatan tersendiri untuk membangun bangsanya, dan kegiatan-kegiatan di bidang kesenian seperti ini merupakan salah satu cara untuk mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke lingkaran hitam kenakalan remaja, seperti narkoba dan premanisme.

Kanan, Bapak Wakil Lurah Lenteng Agung (Muhammad Nafis), kiri, Bapak Ketua RT 10/02 (Juanda).

Ketika awak akumassa.org bertanya tentang proses penyelenggaraan acara tersebut, Pak Juanda menjelaskan, “Alhamdulillah semuanya semangat! Kalau saya sendiri, kan, hanya harapan-harapan. Dengan harapan itu, begitu saya turunkan, itu berjalan, mendapat tanggapan positif. Rupanya, pemikiran itu ada, begitu bertemu, nyatu! Terbentuklah program, rencana, dan rencana itu juga proses. Apa pun yang kita kerjakan, kalau itu bisa, kita laksanakan. Kalau nggak, tinggalkan! Dengan hasil sepuluh hari kerja kemarin, anak-anak, yang teater juga, atau secara umum panitia, saya menitipkan beberapa program, seperti ‘rumah sehat’ dan ‘tempat usaha sehat’. Mereka melakukan sosialisasi ke warga.”

Para pemenang Rumah Sehat dan Tempat Usaha Sehat.

“Dananya, itu ngumpulin, ya, Pak?” tanya Ageung.

“Minta sumbangan. Sistemnya, kita edarkan pamflet ‘Kegiatan pemuda-pemudi RT 10/02 yang akan mengadakan acara Sumpah Pemuda: live music, sandiwara, baca puisi’. Mereka (warga) pada tahu, kan?! Masuklah proposal, dua hari, tiga harinya langsung disambut, terhimpunlah sekian…” jelas Pak Juanda sembari menghisap rokok.

Yang menarik, kemasan acara ini tidak jauh-jauh dari keluhan masyarakat Indonesia tentang negerinya. Konflik antar agama, suku, dan etnis, pengaruh buruk media massa, pola hidup masyarakat yang masih tak bisa lepas dari unsur-unsur klenik, serta ketidakadilan negara yang masih memunculkan ketimpangan sosial, menjadi topik-topik yang direfleksikan pada acara itu. Maka jangan terkejut ketika dua orang pemudi seumuran siswa Sekolah Dasar, menyerukan sebuah kritik tentang pengaruh buruk sinetron saat mendeklamasikan puisi bertema Sumpah Pemuda. Begitu pula dalam drama, ‘Soekarno’ berjas hitam dan berkopiah itu menyerukan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, dengan mengesampingkan identitas kesukuan dan kepentingan kelompok agama, agar dapat bersatu-padu melawan penjajah.

Dua putri membaca puisi.

Mpok Indun, salah satu tokoh dalam drama yang diperankan oleh gadis jelita bernama Alda, terlihat malu-malu. Bahkan, sadar tidak sadar, ia berkata, “Gak mau! Malu!” kepada soundmen yang menyodorkan microphone padanya ketika berakting menangisi seorang pejuang lokal yang mati tertembak senapan kompeni. Bukannya terharu, penonton justru tertawa terbahak-bahak melihat kelucuan ini. Namun demikian, Alda mendapat penghargaan sebagai pemeran perempuan terbaik malam itu, sedangkan Adit, yang berperan sebagai Jenderal Kompeni, menerima penghargaan pemeran laki-laki terbaik. Tentunya, drama diakhiri dengan happy ending, penjajah kalah, dan rakyat Indonesia tidak lagi terpecah-belah. Drama itu seolah menjadi sebuah esai dari warga tentang harapan-harapan mereka akan tatanan masyarakat yang sejahtera, khususnya, di tanggal 28 Oktober, ketika gagasan persatuan itu dikumandangkan oleh para pemuda-pemudi tahun 1928 untuk merangsang semangat rakyat Indonesia agar tak mau berlama-lama menjadi masyarakat terjajah.

Pemuda-pemudi di balik acara Gebyar Kreasi dan Seni.

Pemuda-pemudi adalah kunci bagi tumbuhkembangnya bangsa ini. “Saya, sebagai RT, mengajak dan mengingatkan bahwa pemuda-pemudi itu punya mandat walaupun itu tidak tertulis!” ujar Pak Juanda. “Negara merdeka 1945, Sumpah Pemuda 1928… coba pikirkan… ada kontribusi pemuda di sini. Negara tanpa pemuda, nggak akan merdeka!”

Di penghujung acara, semua anak-anak yang mengikuti lomba menggambar mendapat piala penghargaan. Satu per satu, anak-anak menerima piala yang diserahkan oleh Pak Juanda setelah rangkaian acara terakhir berupa hiburan musik akustik dari panitia. Setelah itu, sebuah kata penutup disampaikan oleh ketua pemuda Karang Taruna Sub-Unit di lingkungan setempat, Pak Irwanto. Dia menghimbau warga untuk terus memberikan dukungan dan apresiasi kepada anak-anak muda di Kelurahan Lenteng Agung agar tetap kreatif dan produktif, khususnya di bidang kesenian. Dia juga menegaskan bahwa drama atau teater adalah salah satu bidang yang harus terus dihidupkan karena mampu melatih kreatifitas. “Biar kemampuan mereka terasah, jago acting, mudah-mudahan bisa sampai menjadi artis sinetron!” ujarnya. Hal itu mengingatkan kami, awak akumassa.org, kepada bait puisi yang sempat dibacakan di pertengahan acara: sinetron memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Mungkin harapannya, dengan tenaga aktor-aktris berbakat dari pemuda-pemudi seperti ini, kualitas sinetron dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Putra-putri RT 10/02 mendapat penghargaan untuk gambar Rumah Sehat yang mereka buat.

Acara pun ditutup dengan iringan lagu Kemesraan yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Satu per satu warga pulang ke rumah masing-masing sementara panitia acara mulai membereskan panggung. Setelah mengambil jatah kue, awak akumassa.org pun turut pulang dengan membawa segudang refleksi tentang Hari Sumpah Pemuda.

Bagaimana pun, acara “Gebyar Kreasi dan Seni” malam itu merupakan sebuah bingkaian dari sudut pandang warga. Semangat Sumpah Pemuda telah menjadi hal yang begitu melekat dan lantas dirayakan tahun ini oleh warga RT 10/02. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah yang sesungguhnya, seperti kontroversi politisasi Sumpah Pemuda di era Orde Lama dan Orde Baru, misalnya, bukan lagi jadi ide yang utama. Toh, apa yang kita bayangkan, sebagai warga masyarakat, tentang kehidupan yang sejahtera, aman dan damai ialah sebuah aspirasi yang mutlak untuk disuarakan. Melenceng sedikit dari kebenaran sejarah, selama untuk tujuan bersama yang baik, tidak masalah. Bukankah Soekarno juga pernah melakukannya untuk membangkitkan semangat para pemuda agar mau membangun bangsanya? Bagi warga, tentunya hal itu sah-sah saja. *

Warga yang Memilih

Artikel ini sudah lebih dulu terbit di jurnal akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 12 Juli 2012.

Lokasi TPS 014 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan

PAGI ITU, SAYA sedang duduk tenang sambil menenteng kamera video di salah satu kursi antrian, di bawah tenda sederhana, di depan sebuah rumah. Saya berada di tengah-tengah peristiwa massa yang riuh rendah oleh suara anak-anak seumuran sekolah dasar (SD) dan ibu-bapak yang asyik bergosip mengenai berita-berita terkini di media massa. Sekali-sekali, ada yang berseru, “Yang ini pasti Jokowi, nih!” atau “Jokowi lagi!” Mereka menebak seraya tertawa ketika melihat ada orang datang sambil mengenakan kemeja kotak-kotak.

Gang Anyar.

RT 007/002, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa. Lebih tepatnya, Gang Anyar, di dalam dan di depan pekarangan sebuah rumah, yang memiliki halaman parkir cukup luas untuk memuat lima hingga sepuluh meja panjang. Lokasi itu menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 014, untuk wilayah setempat, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang dilangsungkan serentak pada tanggal 11 Juli 2012, Hari Rabu kemarin. Tenda peneduh bagi para pemilih didirikan di tengah gang sehingga menghalangi motor yang hendak melintas.

Pukul sembilan pagi saya sudah berada di sana. Satu demi satu warga setempat mulai berdatangan membawa secarik kertas lalu memberikannya kepada petugas yang berjaga di sebuah meja bertuliskan kata “PENDAFTARAN”, lalu duduk di deretan kursi yang disediakan.

Halaman parkir rumah itu terlihat seperti panggung pertunjukan. Ada tiga meja di tengah-tengah. Dua di antaranya diletakkan semacam bilik kecil untuk melakukan pencoblosan secara rahasia sementara pada meja yang satu lagi diletakkan kotak pengumpulan suara. Di bagian sisi kanan, jika kita melihat dari posisi saya duduk, adalah meja para petugas yang menerima pendaftaran ulang peserta pemilih dan memanggil nomor antrian untuk memberikan surat suara. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah meja-meja yang disediakan untuk para saksi di sesi penghitungan suara.

Lokasi TPS 014 yang merupakan rumah warga (rumah H Muhammad Zaini).

Saya sempat bertanya kepada salah seorang petugas TPS, “Ini rumah siapa, Pak?”

“Rumah Haji Muhammad Jaini,” jawab si Bapak yang saya tanya.

“Jaini?” saya mengernyit. “Zaini, pake Z?”

“Iya, Zaini, pake Z!”

Ngitung suara jam berapa, Pak, kira-kira?”

“Ya, sekitar jam satu atau dua lah,” jawabnya. “Jam dua belas, kita istirahat sambil nunggu kalau ada yang masih milih. Mungkin sekitar jam setengah dua ngitung suaranya.”

Saya tidak tahu siapa pemilik rumah itu. Lebih dari itu, saya tidak tahu hampir semua warga yang tinggal di Gang Anyar. Saya bukan warga asli setempat. Meskipun saya beraktivitas setiap hari di daerah Lenteng Agung, dan bahkan menginap hampir setiap hari pula di sebuah kontrakan dekat Gang Anyar itu, saya tidak bisa dikatakan sebagai warga yang memiliki hak pilih atas enam calon pemimpin daerah DKI Jakarta yang sedang dilangsungkan. Meskipun umur saya sudah cukup untuk memiliki hak pilih, saya tidak termasuk dalam daftar 371 warga RT 007/002 yang memiliki hak pilih itu. Dari segi kependudukan, saya bukan warga Jakarta karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya masih bernomor Kota Pekanbaru.

Kehadiran saya di sana hanya sekedar ingin menyaksikan bagaimana warga sekitar merayakan pesta demokrasi mereka untuk DKI Jakarta.

“Nuraini!” seru si petugas yang memanggil nomor antrian. Seketika dua orang perempuan berdiri. Kebingungan terjadi. Ternyata, nama mereka sama. Keduanya diam sebentar seraya saling menunjuk dengan enggan. Pak petugas TPS tak kalah bingung. Namun semuanya terselesaikan dengan cepat ketika petugas meja pendaftaran melakukan konfirmasi urutan nomor antrian. Perempuan yang memberikan secarik kertas terlebih dahulu itulah yang dimaksud untuk melakukan pencoblosan. Setelah namanya disebut, Nuraini yang kedua mendapat giliran.

Ibu Nuraini 01.
Ibu Nuraini 02. Permasalahan kacaunya DPT mengindikasikan adanya pemilih ganda, namun kedua Nuraini di atas memiliki nama yang sama.

Beberapa saat kemudian, giliran seorang bapak yang mengenakan topi. Dia begitu antusias, bahkan menyalami semua petugas TPS. Ketika selesai melakukan pencoblosan, bak seorang publik figur, dia memamerkan surat suara yang ia coblos sebelum akhirnya memasukkan surat itu ke dalam kotak pengumpulan suara. Dia juga memamerkan jari kelingkingnya yang dicelupkan ke tinta hitam, tanda dia telah mencoblos. Saya mengira-ngira, mungkin ia yakin cagub dan cawagub pilihannya akan menang dalam putaran Pilkada tahun ini.

Salah satu pemilih menunjukan salah satu kelingkingnya yang sudah tercelup tinta sebagai tanda telah memilih.

Beberapa bapak-ibu, yang sedang bergosip di meja antrian, memperbincangkan tentang isu-isu terkini terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Ketika saya mencuri dengar percakapan mereka, saya menangkap bahwa mereka saling berargumen tentang keunggulan masing-masing calon. Mulai dari visi dan misi, dugaan-dugaan tentang permainan politik uang, hingga trivia-trivia lain yang saya tak tahu dari mana mereka mendapat sumber informasi itu. Mereka juga menyinggung soal TPS-TPS lain yang ada di lingkungan Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa. Mereka menebak-nebak kemungkinan siapa cagub-cawagub yang menang di TPS A atau di TPS B.

Mendengar gosip mereka itu, mendadak saya teringat perbincangan saya dengan seorang dosen, sekitar satu jam sebelum saya berada di sana. “Menurut prediksi lu, Bang, siapa yang bakal menang?” tanya saya.

Wah, kemarin itu jadi perdebatan yang seru!” ujarnya. “Tapi kalau dilihat-lihat, kalau Pilkada sekarang ini hanya berlangsung satu putaran, kemungkinan besar, Foke yang menang. Tapi kalau misalnya dua putaran, kesempatan Jokowi juga besar.”

Dosen saya itu juga sama dengan saya, KTP miliknya bukan KTP Jakarta. Bisa dikatakan, berlangsungnya proses pemungutan suara itu tidak ada pengaruhnya dengan warga yang tidak berstatus sebagai warga Jakarta secara resmi. Akan tetapi itu tidak sepenuhnya tepat. Hasil akhir dari Pilkada ini tentunya berpengaruh bagi siapa saja yang memijakkan kakinya di Ibukota dan sekitarnya. Bahkan, pada proses pemilihannya saja, secara tidak langsung efek itu sudah terasa. Buktinya, kampus saya, yang berlokasi di Depok, pada hari itu diliburkan sehubungan dengan aktivitas coblos-mencoblos. Bisa dikatakan, sekian persen dari para pegawai kampus dan mahasiswanya adalah warga ber-KTP Jakarta. Jadi wajar hal ini menjadi perbincangan bagi siapa saja, termasuk saya dan si dosen.

***

TEPAT SEPERTI YANG direncanakan, proses penghitungan suara di TPS nomor 014 itu dilakukan pada pukul dua siang. Lokasi TPS yang beberapa jam sebelumnya sempat sepi, mulai kembali ramai. Keriuhrendahan terjadi lagi karena anak-anak seumuran SD lebih ramai dibandingkan menit-menit pertama saya melebur di antara warga setempat.

Proses penghitungan jumlah suara pada masing-masing cagub-cawagub DKI Jakarta.

“Jumlah surat suara yang terkumpulkan adalah 265!” ujar petugas TPS dengan pengeras suara. Saya melihat para saksi mulai mencatat data tersebut.

“Wah, banyak juga, ya, yang tidak memilih!” ada yang berujar seperti itu.

Cukup lama para petugas sibuk menghitung jumlah surat suara. Beberapa saat kemudian, petugas berseru lagi, “Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Ternyata, jumlah suara yang benar adalah 239, sedangkan sisa surat suara yang tidak terpakai 141. Total surat suara dari KPU adalah 380.” Jumlah itu disebutkan oleh para petugas setelah beberapa kali menghitung ulang, yang mana sempat muncul dua kali jumlah yang salah, yakni 265 berubah menjadi 264, dan akhirnya menjadi 239.

Tidak lama setelah pengumuman itu, para petugas mulai menghitung satu-persatu jumlah pemilih masing-masing cagub-cawagub.

“Nomor tiga!” seru petugas penghitung suara ketika membuka surat suara yang pertama.

“Nomor satu!” seru si petugas beberapa saat kemudian, setelah sebelumnya menyebut ‘nomor tiga’ beberapa kali.

Salah satu petugas mencatat nama cagub-cawagub yang terpilih saat proses penghitungan suara.

Faktanya, di TPS nomor 014 itu memang terjadi persaingan antara pasangan Fauzi-Nachrowi dan Jokowi Ahok. Setelah beberapa menit saya bertahan hingga mengetahui hasil akhir, ternyata di TPS tersebut, Jokowi-Ahok mendapatkan suara terbanyak. Ketika surat suara terakhir disebutkan, yang ternyata juga nomor tiga, para warga bertepuk tangan santai tanpa antusias seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Sekelebat saya sempat melihat salah seorang anak kecil mengepalkan tangan seraya berujar pelan, “Yeee, menang!”

Pesta demokrasi di Jakarta tidak hanya dinikmati warga yang memiliki hak pilih, anak-anak juga ikut meramaikannya.

Jumlah akhir penghitungan di TPS itu ialah 73 suara untuk Fauzi-Nachrowi, 1 suara untuk Hendardji-Riza, 105 suara untuk Jokowi-Ahok, 37 suara untuk Hidayat-Didik, 15 suara untuk Faisal-Biem, dan terakhir, 6 suara untuk Alex-Nono. Sedangkan 2 surat suara sisanya tidak sah.

Setelah penghitungan selesai, para saksi melakukan crosscheck dengan para petugas TPS, sementara satu per satu para warga mulai meninggalkan lokasi TPS.

Para pemilih mulai meninggalkan TPS setelah proses penghitungan suara selesai.

***

“TAK ADA YANG lebih problematis selain warga,” begitu bunyi kalimat pertama dalam tulisan Moetidjo, salah seorang peneliti Forum Lenteng, pada katalog pemutaran video akumassa Depok. Kalimat itu jelas dan tegas.

Meninjau visi dan misi yang diusung oleh para cagub-cawagub pada Pilkada DKI Jakarta sekarang ini, jelas sekali mencerminkan bagaimana kompleksnya permasalahan yang ada pada warga. Mulai dari persoalan kependudukan, yang sudah sedikit tergambarkan pada cerita saya di atas, hingga ke persoalan basi tentang kemacetan jalanan Ibukota akibat warga yang hampir semuanya memiliki kendaraan pribadi. Belum lagi masalah tentang kota, sebagai tempat tinggal warga, yang penataannya berantakan, kumuh dan miskin.

Ironisnya, justru hal-hal demikian lantas dikomodifikasi menjadi slogan sosialisasi para cagub-cawagub. Dan bahkan, bentuk gaya hidup kaula muda pun tak luput untuk menjadi celah berstrategi para politikus. Sungguh aneh ketika akhirnya kita berkesimpulan: problema warga menjadi solusi kampanye.

Pemilihan kepala daerah pada tanggal 11 Juli 2012 itu mungkin menjadi satu harapan kita akan kehadiran seorang pemimpin yang sadar bahwa warga, DKI Jakarta khususnya, memiliki masalah. Sudah cukuplah kita berkali-kali menghadapi seruan penanganan masalah macet Jakarta yang hanya tinggal janji, seruan sekolah gratis yang hanya tinggal wacana tanpa aksi pasti, seruan tentang Ibukota sebagai kota layak huni yang hanya tinggal mimpi, hingga wacana baru tentang belanja ke pasar gratis yang hanya berupa iming-iming tanpa realisasi.

Akankah sang terpilih itu tampil sebagaimana yang warga harapkan?

Jawaban itu, sepertinya, belum akan terjawab dalam waktu dekat ini. Sebelum sang terpilih menjalankan tugasnya, warga masih harus menunggu hasil resmi penghitungan dari KPU. Selain itu, seperti yang banyak diprediksi oleh warga setempat, juga oleh saya sendiri, bahwa akan diadakan pemutaran kedua. Prediksi itu wajar, mengingat pemberitaan di media massa memperlihatkan hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survey, seperti Lingkaran Survei Indonesia, Indo Barometer, atau Jaringan Suara Indonesia, Puskaptis, atau Prisma, yang umumnya menunjukkan angka persaingan 30 banding 40 antara Fauzi-Nachrowi dan Jokowi-Ahok. Sedangkan hasil hitungan untuk pasangan lainnya, hanya berkisar antara 2 hingga 11 persen (berita di surat kabar Berita Kota dan Warta Kota).

Namun, hal itu baru akan kita ketahui pada tanggal 20 Juli 2011 ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil perhitungannya secara resmi.

Harapannya, siapa pun pasangan yang menang nanti, adalah hasil suara dari warga yang memilih. *

Catatan Seorang Bukan Demonstran

Artikel ini sudah lebih dulu terbit di Jurnal Akumassa dengan judul yang sama, “Catatan Seorang Bukan Demonstran“, pada tanggal 1 April 2012.

SAYA ADALAH SEORANG mahasiswa yang memang sedang melawan, tetapi saya bukan seorang ‘demonstran’. Saya adalah seorang warga yang mencair dalam massa, tetapi saya bukan ‘gerilyawan’ jalanan yang seringkali memunculkan kerusuhan.

***

LEBIH DARI DUA minggu yang lalu, saya membaca satu artikel berita di sebuah koran lokal Depok. Penulis berita tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, sekitar enam puluh ribu warga Depok akan jatuh miskin jika harga BBM dinaikkan oleh Pemerintah.

Lebih-kurang satu minggu setelahnya, saya mengikuti sebuah diskusi publik yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI). Diskusi itu masih membahas tentang data-data valid yang bisa menjadi landasan argumen untuk menentang kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM. Hampir sebagian besar mahasiswa yang mengikuti diskusi itu tidak setuju jika harga BBM naik, sejalan dengan analisa dari sosiolog UI, Thamrin Tomagola, yang ketika itu hadir sebagai pembicara: alasan Pemerintah menaikkan BBM tidak kuat. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu dikaji ulang.

Thamrin Tomagola saat memaparkan analisanya di Diskusi Publik yang diadakan oleh BEM FISIP UI. Gambar diakses dari http://fisipers.tumblr.com/

Pertama, alasan kenaikan harga BBM karena untuk mengatasi APBN yang jeblok tidak masuk akal, dan rencana kebijakan itu merupakan satu langkah yang ‘kacamata kuda’. Padahal, masalah korupsi merupakan hal yang lebih tepat untuk dijadikan alasan kejeblokan anggaran negara tersebut. Kedua, kebijakan untuk menaikkan harga BBM itu dilakukan pada waktu yang tidak tepat, mengingat kesengsaraan masyarakat semakin menjadi-jadi karena kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Negara. Ketiga, yang menurut saya sangat penting, wacana kebijakan menaikkan harga BBM yang sudah digembor-gemborkan jauh sebelum keputusan itu ditetapkan, memunculkan berbagai spekulasi dan disinformasi di media-media sehingga memunculkan efek ‘panik pra kenaikan BBM’ di tingkat warga. Menjadi wajar kemudian, mengapa harga sembako sudah mahal duluan sebelum harga BBM resmi dinaikkan.

Melanjutkan wacana dalam diskusi itu, beberapa hari kemudian BEM FISIP UI menyelenggarakan pernyataan sikap untuk menolak kenaikan harga BBM dengan alasan-alasan yang telah mereka kaji sendiri, salah satunya dengan melakukan survei terhadap masyarakat tingkat bawah tentang kenaikan harga BBM. Hal yang paling utama mereka kedepankan adalah kenaikan harga BBM memiliki dampak sosiologis yang merugikan masyarakat. Alasan yang diberikan oleh Humas Pemerintah bahwa subsidi BBM umumnya hanya dinikmati oleh orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi, seketika dipatahkan oleh fakta bahwa orang miskin pun, sekarang ini, dapat memiliki kendaraan pribadi dengan cara Kredit. Naiknya harga BBM bisa jadi malah merugikan warga masyarakat tingkat bawah yang menggantungkan usahanya pada penggunaan BBM sebagai sumber daya.

Keesokan harinya, saya mendengar kabar dari seorang teman di kampus, bahwa pada hari pelaksanaan rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), massa aksi dari BEM se-UI akan turun ke jalan: menolak kenaikan harga BBM dan mengawal berjalannya rapat para pejabat.

Massa aksi Universitas Indonesia bersiap-siap berangkat demonstrasi.

Hari Kamis, 29 Maret 2012, malam hari, saya menyaksikan perkembangan berita di salah satu stasiun televisi swasta, TVOne. Berita tersebut mengabarkan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa di kota-kota lain berlangsung secara brutal, sedangkan partai-partai politik yang menolak kenaikan harga BBM semakin banyak. Hanya tinggal 3 fraksi yang mendukung kenaikan harga BBM, yakni Partai Demokrat, PAN dan PKB. Saya masih ingat jelas bahwa di televisi itu terdapat tulisan yang mengatakan bahwa Aburizal Bakrie tidak setuju jika harga BBM dinaikkan. Hal ini kemudian memunculkan beragam dugaan dari saya sendiri dan juga teman-teman mahasiswa yang lain. Jelas, seperti yang sering dikeluhkan orang-orang di situs jejaring sosial, kisruh BBM telah menjadi celah politisasi dari para pelaku politik.

Dalam perjalanan pulang menuju Lenteng Agung, saya terlibat perbincangan dengan Drajat, teman saya, satu program studi Kriminologi Jurnalistik, di Departemen Kriminologi, FISIP UI. Kami menduga-duga kemungkinan yang bakal terjadi setelah melihat berita itu, yakni harga BBM tidak akan jadi naik. “Itu sudah pasti, suara SBY kalah, kan?!” ujar saya kepada Drajat.

“Ya, susah juga, lihat perkembangan aja!” kata Drajat. “Lu ikut turun, gak besok?”

“Turun yukgue mau lihat aksi demonya!”

***

SEORANG TEMAN SAYA, Jodi Afila Ryandra, mengirimkan sebuah pesan singkat melalui telepon seluler:

29-Mar-2012 09:59 pm
Lo turun zik? Proposalnya gimana tuh?

Jodi menanyakan mengapa saya turun. Umumnya teman-teman mengenal saya sebagai mahasiswa yang tidak cukup peduli dengan demonstrasi, dan lebih mementingkan tugas kuliah. Adalah wajar, jika dia menduga saya akan lebih mendahulukan mengurus proposal magang ketimbang berpanas-panas menuju gedung DPR. Akan tetapi, saya membalas pesannya seperti ini:

29-Mar-2012 10:41 pm
Y gue nitip. Kan dikumpulin doang kan?
Turun lah.. Ad bnyk yg perlu d bongkar.. bkn sdangkal mslh bbm aj, perilaku media jg.

Apa yang berkecamuk di kepala saya adalah ulah para pelaku media, yang sudah tidak lagi bebas dari pengaruh politik dan kepemilikan atau konglomerasi. Sejak awal, ketika saya membaca berita-berita di koran lokal Depok, saya sudah menduga bahwa pengaruh pemberitaan media memunculkan ketidakharmonisan di masyarakat terkait dengan isu teranyar, BBM.

Ketika saya dan seorang teman mahasiswi, Tyas Wardhani, memutuskan untuk mendatangi gedung DPR dengan maksud ingin melihat-lihat bagaimana berlangsungnya demonstrasi, saya membawa empat statement (kalau tidak tepat disebut sebagai kebenaran) di dalam kepala, yaitu (1) bagaimana pun alasan atau kilah pembenarannya, kenaikan harga BBM ternyata masih merugikan masyarakat tingkat bawah sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh BEM FISIP UI; (2) suara fraksi di DPR lebih banyak yang menolak BBM (termasuk Golkar yang menjadi perhatian utama saya), tetapi justru memunculkan kecurigaan akan langkah-langkah yang bersifat politis; (3) mahasiswa yang baik tidak akan melakukan aksi brutal (dan saya ingin membuktikan hal itu); dan (4) media arus utama yang ‘dimiliki’ juga bertanggung jawab atas carut-marut BBM ini.

Entah mengapa, saya merasa empat hal itu baru bisa saya verifikasi jika ikut serta bergabung dengan para mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi, bukan sekedar duduk di depan layar televisi menikmati sajian media yang sedikit diragukan, atau menyimak lini masa di jejaring sosial semacam twitter seraya menikmati mi rebus siap saji. Oleh sebab itu, saya yang bukan seorang demonstran, memutuskan untuk turun ke jalan.

***

Massa aksi dari UI mempersiapkan barisan dipandu oleh Ketua BEM FISIP UI, Muhammad Affin Bahtiar (memegang toa).

SAAT TIBA DI dekat gedung DPR, ketika saya dan Tyas menyiapkan kamera untuk mengambil gambar suasana demonstrasi, saya didatangi oleh seseorang yang mengaku wartawan dari media yang saya tak ingat namanya.

“Mas, koordinator lapangannya, ya?” Tanya wartawan itu.

“Oh, bukan!” saya segera menjawab. “Saya gak masuk rombongan.”

“Oh, pers juga, ya, Mas?”

“Ya, dari akumassa.”

“Oh, jumlah mahasiswa dari UI yang turun berapa, ya, Mas?” si wartawan bertanya kembali.

Saat mendengar pertanyaan itu, saya jadi berpikir, mengapa dia malah bertanya dengan sesama pers? Bukan kah lebih baik dia mencari koordinator lapangan tersebut dan menanyakannya langsung. Karena kesal, saya menjawab asal, “Ng… 500 orang mungkin, Bang!” Dan si wartawan itu mencatatnya di dalam buku saku yang dia bawa, kemudian berlalu.

Wartawan (kanan) yang bertanya kepada saya.

Saya, yang merasa sedikit bersalah, kemudian memverifikasi jawaban saya sendiri kepada Mizan, mahasiswa FISIP UI yang menjadi salah satu koordinator lapangan massa aksi UI. “Dari UI, yang turun 250 orang!” katanya. Ingin rasanya saya memberitahukan kepada si wartawan tersebut, tetapi batang hidungnya tak kelihatan lagi sejak mencatat jawaban dari saya. Apakah dia sudah melakukan verifikasi informasi dari saya? Saya pun tak tahu.

***

DI SEKITARAN GEDUNG, ada banyak elemen masyarakat. Mulai dari aktivis buruh dan mahasiswa hingga para pedagang dan pemulung jalanan; mulai dari pejabat, yang dengan mobil mewahnya, sibuk mondar-mandir di pintu gerbang bagian belakang hingga para warga yang hanya menonton, dan tentunya juga para wartawan.

Salah satu media yang sedang meliput.

Saya, Tyas dan rombongan gelombang kedua mahasiswa dari UI menaiki bus Kopaja dari Depok menuju gedung DPR, dan tiba di sana sekitar 45 menit setelah sholat Jum’at. Sementara mahasiswa UI membentuk barisan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa dengan semangat, saya dan Tyas justru segera bergerak cepat menuju gerbang tempat para buruh yang berorasi sedari tadi. Kami mengabadikan semua yang terlihat menggunakan kamera yang dibawa. Saya menaruh perhatian pada para wartawan yang meliput, sedangkan Tyas menaruh perhatian pada peristiwa di lapangan yang menurut pendapatnya adalah unik, seperti pedagang gorengan yang banjir pembeli di tengah-tengah demonstrasi, para buruh yang bersantai sambil bercanda tawa di bawah terik matahari seraya mendengarkan orasi, hingga aksi-aksi brutal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mulai membakar ban dan melemparkannya ke halaman gedung DPR melalui pagar besi.

Ketika di tengah-tengah massa itu, saya melihat bahwa pagar-pagar pembatas jalan sudah banyak yang dirobohkan massa. Beberapa orang pemulung memungut sampah besi, mungkin akan dikilokan oleh mereka. Yang menarik, beberapa orator berseru, “Silakan ambil besi-besi itu! Itu uang kita. Itu hadiah dari kami, para massa aksi, untuk rakyat yang sengsara!”

Para demonstran merusak pagar pembatas jalan.

Kira-kira sudah berlalu 30 menit, ketika Tyas terlibat percakapan dengan beberapa orang yang sibuk mengoleskan semacam adonan berwarna putih-putih di muka mereka, tepatnya di bawah mata.

“Odol?” saya mendengar Tyas bertanya. “Buat apa?”

“Iya, supaya gak perih kalau kena gas air mata,” terang salah satu dari mereka.

Saya dan Tyas tertawa mendapatkan informasi baru yang menarik ini, lantas kembali memotret setiap kejadian yang tertangkap oleh mata.

Tyas ketika sedang mengambil gambar di tengah-tengah demonstrasi.

Orasi dari para orator yang memimpin rombongan terdengar sahut menyahut. Di gerbang bagian kiri, para buruh berteriak-teriak menyalahkan Pemerintah yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Sesekali lagu-lagu yang bernuansa rakyat diputar dan para buruh menari-nari sembari mengibarkan bendera dan umbul-umbul pengenal organisasi atau serikat buruh mereka. Sementara itu, di gerbang bagian kanan, rombongan mahasiswa berorasi dengan cara mereka sendiri: menggunakan toa, membentuk barisan dengan pagar orang berbadan besar-besar, sesekali menyanyikan lagu totalitas perjuangan untuk menambah romantisasi para demonstran.

Akan tetapi ada yang mengganjal di dalam kepala saya: mengapa para demonstran mulai bersiap-siap melindungi wajah mereka dengan odol? Apakah akan rusuh lagi seperti demonstrasi yang berlangsung pada Hari Selasa, 27 Maret 2012?

Jam di ponsel saya menunjukkan pukul setengah empat sore, massa aksi semakin banyak, suasana semakin memanas. Sudah mulai terdengar provokasi-provokasi dari beberapa orang, menyerukan untuk merobohkan pagar gedung. Sepertinya, nyanyian dengan lirik “Hati-hati… hati-hati… hati-hati, provokasi!” tidak berefek sama sekali. Semakin kuat lagu itu dinyanyikan oleh rombongan demonstran, semakin kuat pula pagar-pagar besi itu dipukul oleh para demonstran dengan batu yang dipungut dari jalanan.

***

AKSI PARA DEMONSTRAN semakin brutal. Pukul empat sore, niat untuk merobohkan pagar-pagar besi yang menjulang tinggi itu bukan sekedar provokasi belaka. Para demonstran, tak tahu apakah mereka buruh atau mahasiswa, atau justru orang-orang bayaran, mulai melepas spanduk-spanduk yang tadinya dipasang di pagar gedung. Spanduk itu dipilin, kemudian disangkutkan ke pagar besi. Sekelebat kemudian, sepasukan massa bergerak cepat memegang spanduk itu, dan mulai menarik-narik supaya pagar dapat dirobohkan.

Beberapa orang berusaha merobohkan pagar gedung DPR RI.

Saya dan Tyas mengalihkan perhatian ke aksi tersebut. Kamera saya merekam detik demi detik aksi para demonstran yang sudah panas. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka menegur saya, bukan melarang saya merekam, melainkan mengingatkan kartu identitas. “Hati-hati, Mas, nanti kalau polisinya maju, bisa dikirain provokator. Kartu identitasnya mana?”

Saya dan Tyas mengerti hal ini. Dengan cepat, kami mengenakan jaket almamater (saya juga mengalungkan kartu pers akumassa). Demi menghindari kerusuhan, kami memilih untuk menjauh. Kami sempat terjebak di tengah-tengah kerumunan. Untung saja ada rombongan mahasiswa yang menarik kami masuk ke dalam barisan. Secara perlahan, saya dan Tyas mundur dan memilih untuk mengambil gambar pada posisi yang cukup berjarak dari para demonstran.

Massa demonstran mulai berbuat rusuh.

Di depan kami, rombongan massa semakin kuat memukul-mukul pagar. Asap-asap hitam mengepul ke langit, umpatan-umpatan mereka menyalahkan pemerintah dan anggota DPR terdengar jelas. “Dari pagi di sini, mereka rapatnya malah ntar malem! DPR apaan tuh, pemalas!?” ujar salah seorang buruh yang duduk di sebelah saya.

Kekecewaan saya muncul seketika saat mendengar salah seorang orator, yang awalnya menyalahkan Presiden SBY karena kebijakannya yang tidak bijak, lantas menyatakan bahwa Prabowo lebih tepat menjadi pemimpin negeri ini. Saya melihat ke sekeliling, massa dengan umbul-umbul partai mulai memenuhi lapangan. Mobil-mobil dengan gambar wajah Megawati bertebaran, bendera dengan wajah Prabowo dikibar-kibarkan.

Pukul setengah lima, satu pagar besi gedung DPR jebol. Massa berhamburan ke dalam pekarangan gedung. Barisan polisi dengan tameng dan pakaian lengkap anti huru-hara berdiri membatasi gerak massa. Anehnya, saya melihat ada banyak orang duduk dengan santai di halaman rumput. Tidak ada yang bergerak lebih maju melewati barisan polisi, yang sebenarnya dengan mudah untuk dilalui. Sementara itu, massa di depan gerbang utama semakin keras memukul pagar memancing-mancing kemarahan aparat.

Suasana pasca robohnya pagar gedung DPR RI.

Saya dan Tyas kemudian mencoba masuk ke wilayah pekarangan. Jepretan demi jepretan kami lakukan untuk mengabadikan situasi pasca robohnya pagar pertama. Sesaat kemudian, seseorang yang mengaku pernah kuliah di UI, tingkat S2, menghampiri kami.

“Hati-hati, jangan kira kalian sudah aman,” ujarnya. “Yang duduk-duduk santai di sini bisa jadi intel. Kalau kalian jalan lebih jauh mendekati gedung, bisa-bisa kalian ditangkap!” jelasnya.

Memang benar, saya sendiri menyadari bahwa jaket kuning yang kami kenakan sangat mencolok. Demi menghindari hal yang tak diinginkan, dan mengingat Tyas tidak memiliki kartu identitas pers, kami berdua memutuskan untuk keluar dari pekarangan melalui pagar yang roboh.

Suasana pekarangan gedung DPR RI.

Akhirnya saya memutuskan untuk merekam aksi massa yang mulai merobohkan pagar ke dua. Namun, baru beberapa detik saya menekan tombol play, tiba-tiba sejumlah kerumunan berhamburan ke luar pekarangan melalui pagar yang sudah jebol, mungkin menghindari kejaran dari polisi. Tyas yang berada di samping saya tidak bergerak. Dengan cepat saya menariknya menjauh dari pagar, dan kami mencari posisi yang aman.

“Tenang! Tenang! Jangan ketipu, polisi tidak akan berani! Maju terus, maju! Jangan ada yang keluar! Terus masuk, robohkan lagi pagarnya!” seru salah satu orator yang lain.

Ketika massa bergerak maju lagi, kami duduk di daerah yang sedikit lengang dari kerumunan. Tyas, yang tadi sempat panik, mulai tenang dan bebas dari rasa gugup. Entah mengapa, sebuah orasi dari seorang ibu-ibu yang mengaku pernah menjadi aktivis di tahun 74, menjadi hiburan yang sedikit menenangkan. “Semuanya jangan dilawan dengan kekerasan, jangan dilawan dengan pisau! Kita korban dari Pemerintah yang tidak peduli rakyat, tetapi kita harus melawan dengan hati!” serunya. Orasinya itu lebih terkesan seperti acara talkshow di televisi karena ada orator lain yang mengajaknya berbincang dengan pengeras suara. Dari orasi-orasi mereka, kami mengetahui bahwa ibu itu lebih senang dipanggil Oma, dan mengaku sangat mengagumi Akbar Tandjung. “Hidup rakyat Indonesia! I love you full!” serunya.

“Lho, kok orasinya begitu?” saya berkata heran, sedangkan Tyas tak mampu menahan tawa.

***

DI TENGAH-TENGAH massa yang mulai rusuh itu, tepat waktu proses perobohan pagar pertama, saya sempat berbincang dengan seorang pemulung yang mengaku bernama Jupri. Dari mulutnya, saya mendengar pujian demi pujian tentang mahasiswa. “Saya senang sama abang-abang mahasiswa, sering berteman dengan teman-teman pemulung lainnya. Apalagi kalau hari udah mau deket lebaran, sering ngasih sembako!” katanya. “Abang dari Depok?”

“Iya, Pak, saya mahasiswa UI!” jawab saya.

“Saya sering lihat mahasiswa ikutan ngamen, riset, ngobrol ama mahasiswa juga, saya! Abang dari ekonomi?”

“Bukan, Pak, saya dari ilmu sosial.”

“Oh, riset juga, ya, Bang?”

“Iya, kadang-kadang ada penelitian juga kitanya, Pak!”

“Saya juga pernah ngobrol lama sama mahasiswa, di foto-foto juga,” ceritanya. “sekarang alat udah canggih, ya… semuanya satu, bisa foto, langsung ada suara. Kalau dulu, suara ya suara, foto ya foto!” dia tertawa.

“Iya, Pak, biar lebih cepat dan mudah bawanya,” kata saya.

“Ditolong, Bang ya, mudah-mudahan gak jadi naik minyaknya. Susah, kita!”

“Ya, doakan aja, Pak. Ini kita lagi usaha!” kata saya, kemudian pamit untuk kembali melanjutkan aktivitas potret memotret.

Pak Jupri.

Selain Pak Jupri, saya juga sempat ditanyai oleh seorang ibu-ibu yang berpenampilan seperti warga biasa. “Udah masuk, Nak?” tanyanya ketika pagar yang ke dua roboh.

Nggak, Bu, kami di sini ajangambil gambar!” jawab saya.

“Masuk saja! Suruh mereka itu turunkan harga minyaknya! Tidak tahu orang susah!” gerutunya. “Sudah dibuka pintunya?”

“Belum, Bu, tapi udah ada pagar yang roboh. Tapi orang-orang belum pada masuk.”

“Kenapa gak masuk! Lawan saja polisi itu!”

Saya justru bingung ingin berkata apa. Sepintas saya teringat kata salah seorang orator (bukan mahasiswa), dan mengatakannya kembali kepada ibu itu, “Ya, rencananya mau robohin pagar lagi, Bu, jadi biar lebih leluasa keluar masuknya!”

“Nah, bagus itu! Hancurkan saja, mereka bikinnya pakai uang kita!” katanya dengan nada kesal. Saya kemudian terpisah dengan ibu itu ketika massa semakin ramai mendekati pagar yang roboh.

Ibu yang berbincang dengan saya.

Pukul enam sore, saya memperhatikan daerah itu. Keadaan semakin memanas. Akan tetapi rombongan mahasiswa UI (yang saya maksudkan di sini adalah mahasiswa dari barisan BEM UI) tidak terlihat sama sekali. Beberapa wartawan membawa kamera, meliput peristiwa. Berkali-kali helikopter melintas di atas kerumunan massa. Dari posisi saya, terlihat bahwa helikopter itu mengarahkan sebuah kamera ke bawah. Saya menebak, mungkin itu adalah media yang sedang meliput, tetapi bisa jadi juga aparat yang sedang melakukan pengawasan. Pokoknya, setiap kali helikopter melintas, para demonstran bersorak-sorak dan memaki-maki, bahkan ada yang mengacungkan tangan melecehkan si helikopter.

Salah seorang demonstran memaki helikopter yang melintas.

Merasa sudah cukup dengan foto-foto yang didapat, saya dan Tyas akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan rombongan BEM UI yang masih bertahan di bagian belakang gedung DPR.

Di sana, saya bertemu Affin, Ketua BEM FISIP UI. Saya menceritakan apa yang saya saksikan di kerumunan massa yang ada di area depan gedung.

“Coba lu bayangin, pagar tuh udah roboh dua, dan gerbang juga udah dibuka. Tapi orang-orang masih mukulin pagar dengan batu, dan gak ada yang masuk!” saya bercerita dengan semangat.

“Yah, itu mah jelas banget provokasi!” Affin menanggapi. “Mereka mancing mau ricuh, nunggu polisi maju duluan!”

“Oh, iya, barisan UI kenapa pindah ke belakang, sih? Padahal di tengah-tengah kosong, lho, Fin?!”

“Anak-anak, Sob, takut kenapa-napa,” terang Affin. “Kita ke sini bukan buat rusuh, kan?! Intinya cuma negosiasi dengan pejabat.”

“Tapi, kan kehadiran UI di tengah-tengah bisa jadi poros biar gak ricuh, Bro!”

“Ya, kalo yang udah pengalaman kayak elu atau guesih gak masalah, Zik!” katanya tertawa. “Ini sebagian besar yang turun mahasiswa baru semua.”

***

PUKUL TUJUH MALAM, massa aksi UI yang perempuan diwajibkan pulang oleh BEM, mengingat situasi semakin rawan karena ternyata kericuhan di area depan semakin menjadi-jadi. Tyas tidak ikut rombongan tersebut, dan lebih memilih bertahan di lokasi. “Gue, kan bukan pendemo, gue cuma moto-moto doang!” ujarnya kepada Affin.

Bentrok aparat dengan para demonstran. Gambar diakses dari http://www.hariansumutpos.com/2012/03/30127/bbm-batal-naik-1-april.htm

Ratusan massa dipukul mundur oleh aparat dengan gas air mata. Para demonstran, sebagian ada yang bergerak menuju area belakang gedung, dan bahkan ada juga yang tehalau sampai ke daerah Slipi (menurut keterangan Beringin, salah satu jurnalis mahasiswa di FISIP yang saya kenal).

Ketika melepas lelah di salah satu warung sate, saya, Tyas dan beberapa mahasiswa lain menyaksikan liputan berita di televisi yang ada di warung, terkait situasi huru-hara di area depan. Saya pun bingung, mengapa lagi-lagi stasiun televisi yang begitu semangat memberitakan adalah TVOne. Selain itu, saya sedikit menangkap bahwa berita itu sedikit dilebih-lebihkan. Bukan hanya saya yang berpendapat demikian, teman-teman mahasiswa lain juga. Reporter TV itu tidak ada menyebutkan kemungkinan dari para provokator bayaran, lantas menggeneralisasikan bahwa pelaku kerusuhan adalah mahasiswa dan buruh.

“Ah, sial bangetnih!” ujar saya kesal. “Bayaran, tuh yang rusuh!”

Lu gak tau, kan, tadi tuh di sini ada massa bayaran,” ujar salah satu dari mahasiswa yang ada di warung. “Ditawarin baju kaos ditambah goceng perorang untuk bikin rusuh. Parah banget!” katanya geleng-geleng kepala.

Saya, secara pribadi, yakin bahwa mahasiswa yang baik, tentunya, tidak akan melakukan tindakan brutal. Buktinya, di warung itu, para mahasiswa menonton berita bersama-sama dengan para polisi yang melepas lelah di sela-sela tugas mengawasi berjalannya aksi demonstrasi. Justru saya melihat keakraban di antara dua elemen masyarakat ini.

“Keputusannya udah keluar, Fin?”

“Belum, rapatnya aja ntar jam sepuluh! Perwakilan dari kita udah masuk 20 orang!”

Sekitar pukul sembilan malam, saya mendengar kabar lagi dari teman-teman yang terus menyimak berita, bahwa massa aksi yang rusuh di area depan sudah bubar. Bisa dibilang, hanya massa aksi dari BEM UI yang masih bertahan di belakang dengan cara damai.

Massa aksi BEM UI terus menunggu, menantikan kabar dari perwakilan yang masuk ke ruang rapat paripurna. “Kita akan terus kawal hingga keluar keputusan!” ujar Affin.

***

“MENGAPA RUSUH, YA?” Tyas bertanya di sela-sela kami melepas lelah di antara mahasiswa UI yang juga melepas lelah di depan pagar area belakang. “Mengapa rapatnya malem-malem?”

“Ya, gimana dong? Pejabatnya pengen rapat kalo misalnya demo udah kelar,” saya berkomentar. “Sementara pendemo bakalan marah kalo rapatnya gak mulai-mulai. Nah, batu ketemu batu, kalau diadu, ya, jadinya pecah, sama dengan rusuh!”

Tuh, makanya, seperti kata Oma, semuanya harus dilawan dengan hati!” kata Tyas tertawa.

Menjelang pukul sepuluh, massa BEM UI yang tadinya melepas lelah, berdiri kembali membentuk barisan. Mereka berorasi lagi meskipun hari sudah malam. Mereka kemudian merapat ke pagar, dan sang orator berkeluh kesah tentang kekecewaannya terhadap ketidakonsistenan para anggota fraksi di DPR RI. Saya mendengar suara pagar dipukul lagi. Semakin lama, semakin keras dan berkali-kali.

“Kenapa, Fin?”

“Fraksi yang awalnya menolak, sekarang pada walk outGak jelas banget!” jelas Affin.

Ha?! Apaan?!” saya mengepalkan tangan saking kesalnya, dan saya juga merasa maklum ketika beberapa orang anggota massa aksi BEM UI juga emosi. Bagaimana tidak? Walk out sama saja dengan lepas tangan, menolak tetapi tidak memberi tekanan. “Jadi mereka membiarkan kalau Pemerintah tetap menaikkan BBM, tapi gak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa!” jelas Affin. “Itu sama saja dengan setuju, kan?”

Massa aksi dari BEM UI yang mulai emosi ini memancing para polisi untuk bersiaga secara lebih ketat. Saya melihat Affin dan para pemimpin massa lainnya berbincang dengan para polisi. Saya juga melihat bahwa ada beberapa orang muda-muda mengenakan baju bebas sudah mulai mengitari massa aksi BEM UI. Kecurigaan saya kemudian muncul, jangan-jangan mereka penyusup yang ingin mencari celah untuk memancing kerusuhan.

Akhirnya, berdasarkan pertimbangan untuk ketertiban dan keamanan, massa aksi BEM UI memutuskan untuk bergerak menjauhi gedung DPR, menuju pintu Barat Senayan, menunggu bus Kopaja untuk pulang. Sekitar pukul sebelas, semua massa aksi BEM UI, termasuk saya dan Tyas, pulang ke Depok, sedangkan Affin dan beberapa aktivis mahasiswa lainnya tetap di lokasi mengawal persidangan.

***

Kericuhan di dalam ruang rapat DPR RI. Gambar diakses dari http://foto.detik.com/

DI KAMPUS UI, Depok, beberapa saat setelah turun dari bus Kopaja, saya mendengar kabar lanjutan bahwa perwakilan mahasiswa UI yang masuk ke dalam ruangan rapat melakukan tindakan ricuh lagi. Mereka terlibat keributan dengan aparat Pamdal DPR RI. Saya tidak bisa meng-update berita. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari teman-teman yang menonton televisi, emosi mahasiswa itu terpancing karena persoalan ayat sisipan yang ditambahkan pada pasal 7 dalam UU Nomor 22 Tahun 2011. Sebagaimana diberitakan oleh antaranews.com keesokan harinya, sejumlah partai dalam rapat Badan Anggaran mengusulkan adanya ayat baru, yakni pada Pasal 7 ayat 6 (a) yang memberikan diskresi kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar lebih dari lima belas persen.

Lha, itu sama aja dengan meng-iya-kan kenaikan BBM!” ujar saya setelah mendengar cerita dari Ian, yang terus menyimak berita di TV.

***

LANTAS, APA YANG yang dapat saya simpulkan dari cerita ini? Setidaknya, beberapa asumsi saya di awal itu sedikit mengandung ketepatan. Berdasarkan percakapan saya dengan Pak Jupri dan seorang ibu-ibu di tengah-tengah demonstrasi, ternyata kenaikan harga BBM memang masih belum dapat diterima oleh warga masyarakat. PR untuk Pemerintah ialah mencari jalan lain yang lebih bijak ketimbang mengorbankan hal penting bagi rakyat. Seperti yang berkali-kali dilontarkan oleh para orator saat berdemonstrasi, “Uang sejumlah 150 ribu bukanlah solusi! Itu solusi asal jadi!”

Langkah para anggota Fraksi yang menolak BBM, jika saya cermati lagi, ternyata hanya lah langkah politis. Apakah mungkin untuk menarik simpati rakyat? Toh ternyata, seperti yang dimuat dalam investor.co.id pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 19:13, enam fraksi di DPR (Golkar, PAN, PKS, PPP, PKB dan Partai Demokrat) mendukung penambahan ayat 6 (a) ke dalam Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Seperti yang disampaikan Burhanudin Muhtadi, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia, yang kemudian dikutip oleh situs yang sama, dukungan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan penambahan ayat dalam RUU APBNP 2012. “Dengan opsi itu maka kenaikan tinggal tunggu waktu saja. Mereka sadar isu BBM tidak populer. Mereka seolah-olah menolak tapi memberi tiket institusional kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM. Jadi ini untuk kepentingan elektoral dan pencitraan saja,” pungkas Burhanuddin, yang juga dimuat dalam Suara Pembaruan (lihat di http://www.investor.co.id/national/6-fraksi-dukung-kenaikan-bbm/33072).

Kemudian, tentang demonstrasi yang berujung kerusuhan? Hal ini tidak bisa dilihat secara subjektif atau sepihak. Pada kenyataannya, saya menyaksikan sendiri bahwa kerusuhan pada demo tanggal 30 Maret 2012 itu dipicu oleh orang-orang yang ditunggangi. Kalau pun memang ada dari kalangan mahasiswa, ini menjadi bahasan yang lebih menarik. Akan tetapi saya tergelitik untuk berpikir kembali ketika membaca sebuah komentar pada foto demonstrasi yang diunggah oleh sebuah akun di facebook. Komentar yang ditulis oleh akun bernama Pramilla Deva Ellesandra, itu berbunyi seperti ini:

“…Simpel buat saya, ketika ada histeria massa dan orang-orang turun ke jalan, semuanya sudah tidak bisa dikendalikan dan diprediksi. Serba spontan. Orang yang menolak kebijakan itu sama kayak orang yang menerima kebijakan. Masing-masing punya aksi sendiri. Minta pendemo supaya nggak merusak, itu sama aja kok sama minta pemerintah untuk nggak menaikkan BBM. Cuma bisa berharap, tapi aksinya tetep nggak bisa dikontrol penuh. Bedanya mungkin kalau: pendemo bisa saja dipukul mundur barikade polisi dengan gas air mata atau peluru karet, sedangkan pemerintah tetep punya kuasa absolut untuk menaikkan atau membatalkan kenaikan BBM apapun yang terjadi (alias tidak tersentuh).

Metode “pemaksaan”nya mungkin berbeda di: pendemo ‘mendesak’ pemerintah menganulir kebijakan dengan membuat momentum berupa kerusuhan atau keributan yang berdampak fatal, dan pemerintah mendesak rakyat untuk menerima saja BBM dinaikkan dengan cara…apa saja, berbagai cara. Kan mereka berkuasa 

Btw, ada yg bisa jelasin “demo dengan cara yg mulia” itu gimana ya?

Gue bingung, deh,” keluh salah seorang mahasiswi, yang saya tak tahu namanya, di malam hari sesaat setelah demonstrasi. “Kenapa TV cuma memberitakan yang rusuh-rusuhnya aja? Terus, tuh partai-partai juga gak jelas, plin-plan banget?!”

Entah mendapat ilham dari mana, saya lantas menanggapi, “Kan, kita bisa membaca dari situ. Massa aksi sudah berorasi sejak pagi, dan itu memang sudah ‘panas’ dari awal. Tapi gue liat sendiri kok, yang mulai rusuh-rusuh itu baru datang sekitar jam empat, baru mulai bakar-bakar. Wartawan TV juga mulai rame jam-jam segitu. Saatnya sajian primetime. Kerusuhan dimulai, terus diliput, deh secara liveLu pada nonton berita di mana? Kita semua tahu, stasiun TV yang kita tonton itu milik siapa?!”

Kami semua diam, diam dengan arti menyadari memang begitulah carut-marut yang sedang terjadi di negeri ini. Bahkan Pemerintah dan para petinggi di DPR RI pun seolah-olah bisa bertingkah dengan menghadirkan ‘April Mop’ untuk rakyatnya sendiri. Setelah senang mengumbar-umbar wacana kenaikan harga BBM, kemudian memberi sepercik harapan dengan pernyataan-pernyataan menolak, kemudian malah memberi kebingungan dengan penambahan aturan dalam UU. Bulan April, mungkin, memang tidak akan menjadi bulan naiknya harga BBM, tetapi siapa bisa menduga sekitar enam bulan lagi?

Harapan saya, semoga saja media arus utama dapat sadar diri untuk tidak memberikan keresahan yang berlebihan kepada warga masyarakat. Kalau tidak, jangan salahkan yang muda-muda membuat kerusuhan.

***

Membaca ‘Membaca’

English | Indonesia

Beberapa ingatan terlintas di kepalaku terkait dengan kata ‘membaca’ ketika duduk di dalam sebuah angkot berwarna merah nomor 19, yang berjalan selangkah demi selangkah melintasi kemacetan Jalan Margonda, menuju Terminal Depok, pada Hari Selasa sore, 17 Januari 2012. Dalam keadaan setengah sadar menahan kantuk, samar-samar aku mendengar apa yang dulu pernah diucapkan oleh seorang teman, Ugeng. Kira-kira katanya seperti ini: “Membaca itu tidak melulu diartikan sebagai aktivitas melihat huruf, kata dan kalimat, kemudian melafalkannya. ‘Membaca’ juga bisa dimaknai sebagai suatu sikap atau perilaku untuk lebih peduli terhadap apa-apa yang ada dan terjadi di sekitar kita.” Mencari informasi melalui buku bacaan atau tontonan filem, adalah sedikit contoh dari sikap itu: menyimak apa yang pernah dan/atau sedang ada dan terjadi di tempat kita berpijak sekarang ini, kemudian melakukan aksi untuk menanggapinya.

***

Angkot berhenti di dalam lingkungan terminal, tepat di depan deretan warung-warung, seperti warung kopi (warkop), warung tegal (warteg), warung lapo, dan toko-toko lainnya. Di antara deretan warung itu, menyempil sebuah ruangan kecil berpintu kaca, yang sudah aku kenal lebih kurang sejak sebulan lalu. Rumah Baca Panter, namanya, atau setidaknya begitulah yang tertulis di papan nama yang tergantung di salah satu dinding ruangannya. Kedatanganku, bersama dua orang teman, memang bertujuan untuk mengunjungi rumah baca tersebut.

Deretan warung-warung yang ada di terminal.

Turun dari angkot, kami ― Lulus, yang dengan cekatan mengangkut satu kardus berisi sumbangan buku-buku dan filem; Ageung, membawa sebuah DVD player, yang akan disumbangkan pula untuk melengkapi koleksi Rumah Baca Panter; dan aku sendiri, menenteng sebuah kamera digital kecil, bukan untuk disumbangkan, melainkan untuk kepentingan dokumentasi ― disambut dengan gerakan semangat salah seorang pemuda dari rumah baca. Dia membantu Lulus membawa kardus itu untuk diletakkan di dalam ruangan sederhana, yang kini sudah disulap menjadi perpustakaan kecil yang lebih rapi, jauh berbeda ketika pertama kali aku mendatangi tempat itu.

Jujur saja, hari itu merupakan yang ketiga kalinya aku mengunjungi Rumah Baca Panter, tidak seperti Lulus dan Ageung yang lebih sering datang ke sana untuk melihat aktivitas keseharian para orang tua, pemuda dan anak-anak usia sekolahan di lingkungan terminal merapikan perpustakaan. Dari beberapa pemuda yang menyambut kami, aku hanya mengenali Bang Andi, seorang laki-laki dengan potongan rambut tipis seperti tentara, yang sepertinya baru saja melek dari tidur siangnya karena dibangunkan oleh si pemuda yang membantu Lulus membawa kardus.

Gue masuk angin gara-gara semalam ujan-ujanan, bolak-balik ngurus proposal dan surat ke media-media partner dan sponsor,” ujar Bang Andi seraya mempersilakan kami duduk lesehan,  memesan tiga gelas kopi di warkop sebelah, kemudian menyulut sebatang rokok. “Untung ada anak-anak yang mau bantu mijitin, sekarang sudah mendingan.”

Menurut ceritanya, beberapa hari belakangan ini para pemuda di terminal, termasuk dirinya dan para relawan dari kalangan mahasiswa dari pelbagai universitas yang ikut aktif menjadi pengurus rumah baca, memang sangat sibuk mengurus persiapan acara peresmian Rumah Baca Panter yang akan dihelatkan pada Bulan Februari 2012 mendatang. Mereka mengundang tokoh-tokoh penting, termasuk Walikota Depok yang nantinya akan meresmikan rumah baca, dan band-band terkenal sebagai sajian hiburan. Ada semacam niatan dari para pengurus Rumah Baca Panter, dan Paguyuban Terminal (disingkat Panter, yang menggagas ide rumah baca itu) untuk membuat acara itu semeriah mungkin, tetapi tetap merakyat, untuk mengabarkan kehadiran sebuah rumah baca di Terminal Depok untuk kepentingan masyarakat terminal dan Kota Depok. Rencananya, acara itu juga dilengkapi dengan sebuah rangkaian talkshow yang akan membicarakan isu tentang anak-anak jalanan, yang sejauh ini masih luput dari perhatian dan perlindungan pemerintah.

Gue ada rencana juga mau muter filem dokumenter pendek pas acara itu,” terang Bang Andi. “kira-kira ada nggak, ya, filem yang bagus untuk diputer?”

“Itu aja, ada beberapa filem dan karya video akumassa dalam kardus, untuk rumah baca,” kata Ageung. “kalau mau, itu aja yang diputar nanti pas acara! Kita juga ngasih beberapa koleksi filem dari sutradara-sutradara dunia, untuk ditonton dan buat belajar juga.”

“Oh, ada?! Wah, tengkyu banget, nih, Bro!” seru Bang Andi senang, kemudian bersama-sama kami membuka isi kardus tersebut.

Bang Andi sedang melihat koleksi film dan video yang disumbang akumassa.

Dalam workshop akumassa Depok yang baru saja usai beberapa hari yang lalu, kami menjadikan Terminal Depok sebagai salah satu bingkaian video. Selama proses riset dan suting lapangan di terminal, Rumah Baca Panter adalah tempat favorit untuk melepas lelah sambil menikmati kopi hangat di sore dan malam hari, seraya juga mengambil beberapa gambar untuk membuat video pula tentang rumah baca itu sendiri. Anak-anak dan pengurus rumah baca turut andil membantu kami dalam memberikan informasi-informasi seputar terminal dan aktivitas warganya. Dari tujuh karya yang berhasil kami rampungkan, dua di antaranya adalah tentang terminal, yaitu berjudul “KPP” dan “Terminal Belajar”.

Oleh sebab itu, kami membalas jasa Rumah Baca Panter dengan menyumbangkan buku-buku dan beberapa filem, selain didorong juga oleh niat untuk saling berbagi pengetahuan dan akses untuk terus belajar. Ini menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggapi hal-hal positif yang dilakukan oleh masyarakat terminal dalam mengembangkan potensinya. Besar harapan bagi kita, baik dari akumassa sendiri maupun dari pihak Rumah Baca Panter, untuk dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang melek media dan sadar akan pentingnya pengetahuan sebagai modal untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih baik.

“Ini videonya?!” seru Bang Andi ketika melihat cover video akumassa Depok. “Wah, langsung puter, ah, gue penasaran pengen liat!”

***

“…omong kosong kalau misalnya ada orang yang mengaku bisa menulis atau berkarya dengan baik tanpa pernah membaca,” suara samar lain terdengar, yang pernah diucapkan oleh Hafiz, seorang aktivis sosial dan budaya, dalam sebuah diskusi tentang bagaimana menghasilkan sebuah karya yang baik. “Membaca itu bisa melalui pengalaman, melalui apa-apa yang pernah dilihat dan didengar, dan banyak yang lainnya. Lalu pengetahuan-pengetahuan dari hasil bacaan itu menjadi dasar untuk mengemas karya yang baik, yang juga didukung oleh faktor intensitas yang tinggi untuk terus mencoba.”

***

Adalah Agus Kurnia, yang biasa dipanggil Abah Agus, yang menjadi ketua Paguyuban Terminal. Seperti yang diceritakan Lulus Gita Samudra dalam sebuah tulisan tentang Terminal Depok dan Rumah Baca Panter, dan dimuat di www.akumassa.org pada Senin, 19 Desember 2011, Abah Agus adalah seorang perantau dari Garut, Jawa Barat, yang pernah mengalami menjadi segala bentuk profesi orang jalanan, dari anak jalanan, kondektur, supir, dan sampai akhirnya menjadi warga Terminal Depok yang sekarang sibuk mengurus paguyuban. Apa yang ia jadikan modal untuk dapat bertahan hingga mampu menghimpun para warga untuk tergabung dalam sebuah paguyuban bernama Panter adalah sebuah pengalaman hidup menjadi seorang aku yang mencair di tengah-tengah massa tak bernama yang tersebar di jalanan-jalanan kota.

Dulu, memang Abah Agus tidak bisa membaca koran, tetapi dia tetap ‘membaca’ masyarakat tempatnya bernaung sejak tahun 1990-an, ketika dia memutuskan pergi dari rumahnya. Karena keuletan sikap ‘membaca’ yang ia miliki itu, dia bersikeras untuk belajar bisa membaca koran, kemudian terdorong untuk mengajak orang lain di lingkungan terminal untuk membaca pula. Mulai digagas dalam rapat Panter 2006, Rumah Baca Panter berhasil direalisasikan di penghujung tahun 2011. “Tidak ada kata terlambat untuk belajar!” kata sebuah pepatah, toh masyarakat akan terus hidup hingga akhir jaman sebagai sumber referensi tak terbatas bagi kita untuk terus belajar ‘membaca’.

“Harapannya, dengan kehadiran Rumah Baca Panter, dapat membantu anak-anak muda di sini supaya lebih produktif dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi semuanya,” ujar Abah Agus ketika berbincang denganku saat pertama kali bertemu dengannya.

Ya, menurutku Abah memang ‘membaca’. Dengan memahami problema yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarnya, lantas dia menggagas sebuah ide, dan bersama-sama teman-teman di Panter mereka menghasilkan sebuah ‘karya’ bernama Rumah Baca Panter, yang tentunya akan menjadi baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi warga lokal terminal sendiri.

***

“Apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya adalah membaca, dan menulis,” aku juga menjadi ingat kata-kata dari Otty, seorang aktivis yang sudah lama berkecimpung di bidang jurnalisme warga. “Kita membaca, mendengar, melihat, dan mengumpulkan narasi-narasi kecil dan peristiwa-peristiwa yang tersebar di masyarakat, lalu merekam dan mengemasnya dalam berbagai medium, kemudian menyebarluaskannya sebagai satu produk pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, tanpa ada tujuan-tujuan tertentu selain untuk kepentingan pendidikan.”

***

Ada sekitar 8,3 juta jiwa dari jumlah total penduduk di Indonesia yang mengalami buta aksara, dengan proporsi 64% merupakan perempuan dan sisanya laki-laki (data dari Kompas online). 12% dari total jutaan penduduk Indonesia merupakan angka buta aksara yang ada di Jawa Barat (menurut data dari Benni Setiawan dalam tulisan yang dimuat di http://www.bit.lipi.go.id/ pada 3 Juni 2009). Mengingat jumlah yang besar ini, tentunya permasalahan tentang ‘tidak bisa membaca dan menulis’ menjadi soal yang sangat serius. Namun demikian, anggaran dana yang dikeluarkan Pemerintah untuk menangani masalah ini, seperti usaha untuk membangun taman bacaan masyarakat (TBM), masih tergolong minim. Seperti yang dikabarkan oleh harian Kompas online, pada 8 September 2011, anggaran dana untuk membangun TBM hanya berkisar antara Rp 15 juta – Rp 40 juta. Permasalahan ini kian menjadi rumit dengan ditambah faktor-faktor lain yang menyebabkan warga yang sempat bisa membaca, umumnya, menjadi buta aksara kembali karena kurangnya pembinaan berkelanjutan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.

Dari beberapa sumber yang aku telusuri, usaha-usaha untuk memberantas buta aksara telah banyak dilakukan oleh berbagai elemen negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Baru-baru ini, US Agency for International Development (USAID), Australian Agency for International Development (AusAID), World Vision, dan Departemen Pendidikan Amerika Serikat, mengadakan semacam program kompetisi senilai USD 20 juta yang bertujuan untuk mendukung inovasi tepat guna dan berkelanjutan yang akan meningkatkan melek huruf anak-anak di negara-negara berkembang. Tidak terkecuali Indonesia, para pelaku bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pendidikan yang ada di dalamnya juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi global tersebut.

“Kita tak boleh mengabaikan kapasitas orang untuk tergerak oleh argumen kebaikan,” kata Barbara Ward dalam Hanya Satu Bumi, yang pernah dikutip oleh Goenawan Mohammad dalam sebuah artikel “Catatan Pinggir”-nya pada 20 Juni 1981. Apa pun bentuk usahanya, kalau itu memang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kita memang harus mendukungnya.

Namun demikian, tanpa bermaksud untuk bersikap terlalu skeptis, aku menjadi bertanya-tanya apakah usaha-usaha dari lembaga di luar masyarakat itu sendiri menjadi satu-satunya cara untuk memberantas buta aksara? Belum lagi ada kepentingan-kepentingan tertentu dari mereka yang bisa saja merugikan masyarakatnya. Bagaimana cara kita bisa memproduksi ilmu pengetahuan dan informasi secara mandiri tanpa perlu bergantung dan berharap lebih kepada lembaga-lembaga besar itu, yang belum tentu mengerti problema sesungguhnya yang ada di masyarakat? Apakah mungkin bagi masyarakat bawah, yang dituding sebagai golongan yang tidak bisa membaca dan menulis itu, melakukan satu usaha sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas mereka sebagai pribadi dan sebagai bagian dari massa yang memiliki daya? Aku yakin hal itu bisa dilakukan, karena aku percaya, manusia pada dasarnya memiliki kemampuan ‘membaca’, bagaimana pun bentuk keadaannya, dan mampu berbuat sesuatu untuk menghasilkan hal-hal yang baik bagi diri sendiri dan orang lain.

Apa yang dilakukan oleh Rumah Baca Panter dan Paguyuban Terminal mungkin bisa dijadikan sebagai contoh. Tanpa berlama-lama menengadahkan tangan kepada penguasa, mereka melakukan inisiatif sendiri untuk menciptakan lahan belajar secara mandiri, melalui kerja gotong royong dan kebersamaan warga terminal. Dengan demikian, mereka bisa memproduksi ilmu pengetahuan dan memunculkan akses bagi kebutuhan dan hak-hak mereka.

***

Lantas apa esensinya jika hanya merekam atau menulis, dengan kata lain memproduksi hal-hal yang ada di sekitar kita (masyarakat), untuk dinikmati oleh kita (masyarakat) sendiri pula? Terbentur dengan pertanyaan itu, aku berusaha mencari-cari ingatan lain untuk menjawabnya. Ketika angkot 19 sudah mulai mendekati terminal, aku teringat sebuah kalimat dari Mahardika dalam sebuah tulisannya (dimuat di www.jurnalfootage.net pada 5 Januari 2012). “Masyarakat diberikan kuasa untuk memproduksi pengetahuan atau informasi yang ingin disampaikan dan ditontonnya sendiri. Ini bukanlah semacam onani. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka mencoba membaca kebutuhan mereka sendiri.” Warga yang berkegiatan untuk menciptakan akses pendidikan bagi diri mereka sendiri, lalu menghasilkan buah karya (dalam bentuk apa pun) untuk mereka konsumsi sendiri, sejatinya merupakan satu pribadi yang bersedia “merefleksikan diri mereka sendiri dan merenungi apa yang telah mereka lakukan.” Dengan kata lain, ini merupakan satu sikap otokritik dari masyarakat, sebuah sikap yang jarang sekali dimiliki oleh para penguasa-penguasa di bumi pertiwi.

***

“Wah, ada Paul!” seru Bang Andi sambil tertawa senang ketika melihat salah seorang anak jalanan yang aktif belajar di Rumah Baca Panter muncul di layar televisi. Dalam tayangan video yang tidak lebih dari dua puluh menit itu, kami semua terhibur melihat tingkah lucu Paul, yang memiliki nama asli Maulana, saat sedang belajar angka-angka bersama Ririn (anaknya Abah Agus). “Kalau belajar, duduknya yang tegak, fokus…!” kata Abah Agus dalam salah satu adegan di video “Terminal Belajar” kepada Paul.

Paul, anak yang ada dalam video itu juga turut menonton. Ketika kami semua berseru, “Cie, Paul jadi aktor…!”, dia tersenyum-senyum malu sambil menutup wajahnya dengan tangan.

Paul (kanan) sedang menyaksikan video akumassa Depok.

Tak lama setelah video akumassa Depok itu mulai diputar oleh Bang Andi, orang-orang mulai berdatangan meramaikan suasana. Bapak-bapak dan abang-abang, yang biasanya nongkrong di warkop sebelah, berkumpul memadati pintu rumah baca, tertawa dan berseru-seru senang melihat rekaman video tentang ‘rumah’ mereka. Seruan-seruan seperti “Wah si anu…!” atau “Eh, ada si itu…!” tidak berhenti hingga akhir video. Bahkan video itu diputar lagi sampai beberapa kali, dan mereka semua menikmatinya.

Antusiasme warga ketika menyaksikan aktivitas mereka yang terekam.

Aku, Ageung dan Lulus pun merasa begitu senang melihat antusiasme warga terminal, khususnya para anggota Panter, saat melihat wajah-wajah mereka sendiri di dalam kotak televisi. Saat itu, mereka tidak sedang menonton para artis terkenal; mereka sendiri lah artisnya. Mereka tidak sedang membaca informasi yang biasanya disajikan oleh stasiun televisi pada umumnya; mereka menyantap informasi yang berasal dari keseharian mereka sendiri. Mereka sedang ‘membaca’ apa-apa yang terjadi di sekitar mereka.

Ageung (kanan) tertawa melihat warga terminal saling menertawakan temannya.

Begitu bahagia rasanya, aku sebagai salah seorang partisipan akumassa Depok, melihat secara langsung akan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang kami lakukan.

“Kalau begitu, ini aja, ya, yang diputer pas acara peresmian nanti?!” kata Bang Andi. Aku, Lulus dan Ageung mengiyakan. Akan tetapi kami bertiga berjanji pada diri sendiri, ‘membaca’ dan ‘menulis’ tentang Kota Depok dan Terminal Depok, tidak akan berhenti di karya video itu saja, melainkan akan terus berlanjut hingga tak ada lagi yang bisa dibaca.

Usai menonton karya video akumassa Depok itu, ketika maghrib menjelang, kami semua mengeluarkan isi buku dari dalam kardus, dan para pengurus Rumah Baca Panter mulai menyusunnya di rak-rak buku sederhana milik mereka.

Tim akumassa Depok, Andi, dan pacarnya sedang merapikan buku-buku.

Begitu luas makna tentang ‘membaca’. Begitu mulia nilai sebuah aktivitas ‘membaca’. Dan begitu besar manfaatnya ketika kita bisa memahami apa itu ‘membaca’ yang sesungguhnya. Ingatan-ingatan tentang kata ‘membaca’ itu beriak-riak di dalam kepalaku yang sudah mulai berat karena kantuk semakin kuat. “Pinggir, Bang!” seru suara Ageung membangunkanku. Sore sekitar pukul lima, kami tiba di Rumah Baca Panter untuk melakukan satu kegiatan sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Ini saatnya untuk melakukan apa yang sedari tadi aku pikirkan!” gerutuku dalam hati.


Artikel ini sudah pernah terbit di situs web akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 24 Januari 2012.

Tafakur Agustus-an di Jalanan

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di situs web akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 16 Agustus 2011.

Aku tidak tahu apakah kata-kata yang aku baca saat itu merupakan penuturan yang tepat atau tidak, karena nyatanya aku memang sama sekali tidak merasakan, baik ketertegunan, ketersindiran maupun ketersadaran ketika meng-klik kata ‘like’ pada kalimat status dari sebuah akun facebook milik seorang profesor dan guru besar kriminologi, Universitas Indonesia. “Mengapa banyak orang tidak mengibarkan bendera merah putih di bulan proklamasi ini, ya? Apa orang-orang sudah kehilangan rasa kebangsaan?” Begitulah bunyi kalimat tersebut, sebuah pertanyaan penyadaran, bahkan terkesan menyindir kita semua, dari mulut seorang profesor tua kepada masyarakatnya yang dianggap sudah kehilangan rasa kebanggaan terhadap hari kemerdekaan.

Ketupat Merah-Putih.

Selain aku, ada kira-kira tujuh akun facebook lain ikut membubuhkan tanda ‘like’ pada kalimat status tertanggal 2 Agustus 2011 itu, dan tiga akun yang lain justru mengomentari. Mungkin mereka juga merasakan kepedulian yang sama dengan sang profesor. Berbeda dengan aku yang sengaja memberi ‘jempol’ tanda menyukai kalimat itu hanya karena pertimbangan bahwa yang membuat kalimatnya adalah salah seorang guru besar di jurusan perkuliahan yang sedang aku geluti.

Mungkin jawaban untuk menanggapi pertanyaan itu cukup dijelaskan dengan alasan yang sederhana, sebagaimana komentar dari salah seorang mahasiswa di bawah kalimat sang profesor, “Sudah terbenam dengan suasana Ramadhan Prof… Hhe…” Atau mungkin jawaban dari temanku yang lain lebih mendekati ketepatan. “Lho, bukannya pengibaran bendera merah putih di rumah-rumah itu dilakukan sepuluh hari sebelum tanggal 17, ya?” Tanggapnya atas soal yang aku lemparkan dalam sebuah obrolan tongkrongan: tentang rasa kebangsaan masyarakat yang mulai berkurang akhir-akhir ini (tentunya berangkat dari kalimat status facebook sang profesor), dua hari setelah membaca kalimat si pakar kriminologi itu.

Benar-tidaknya kenyataan tentang kepedulian masyarakat terhadap hari kemerdekaan dan rasa kebanggaan yang telah berkurang, bagaimana pun aku memang merasakan sesuatu yang berbeda pada bulan ini. Coba saja kita tanya pada orang-orang di jalanan, “Bulan apa sekarang?” dan aku hampir yakin bahwa jawaban yang keluar dari mulut mereka, “Sekarang bulan puasa.”.

Biasanya, dimulai sejak pertengahan minggu pertama Bulan Agustus, kain merah-putih sudah menjajah trotoar dan tiang-tiang listrik serta pohoh-pohon yang berdiri di pinggiran jalan. Para pedagang di lampu merah sibuk menawari pernak-pernik hari kemerdekaan kepada para pejalan dan pengendara di jalan raya. Aku masih ingat tahun-tahun yang lalu di Bulan Agustus, terutama ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, saat berjalan di sepanjang Jalan Lenteng Agung menuju Stasiun Lenteng Agung, kemana pun mata memandang, para pedagang bendera membuka lapak dagangannya, umbul-umbul dan kain panjang merah-putih berkibar-kibar tertiup angin di siang hari yang terik.

Sedangkan sekarang ini, hiasan-hiasan merah-putih terasa lebih sedikit dan lebih jarang (atau lebih tepatnya: proses penuhnya jalanan dengan citra warna merah-putih pada bulan ini terasa bergerak lebih lambat). Begitu juga dengan pedagang-pedagangnya. Mungkin ini memang hanya dari sudut pandang diriku sendiri, yang menghabiskan waktu saban hari di sekitar Jalan Lenteng Agung saja. Namun itu tetap dapat menjadi pertimbangan, karena aku membandingkannya dengan pengalamanku di Lenteng Agung pada tahun-tahun sebelumnya, terkait dengan fenomena merebaknya citra warna merah-putih menjelang tanggal 17 Agustus.

Ya, tidak sepenuhnya benar pendapatku itu. Karena di akhir minggu kedua bulan ini, nyatanya kain merah-putih sudah mulai memenuhi jalanan meskipun harus bersedia berdampingan dengan umbul-umbul dan baliho-baliho para habib yang mempublikasikan kegiatan zikir bersama di berbagai tempat di Jakarta.

Lantas, apakah benar semangat tujuh-belas-agustus tahun ini berkurang? Dan apakah benar penyebabnya adalah bulan puasa yang berlangsung selama Bulan Agustus? Atau, dua pertanyaan itu malah tidak relevan sama sekali dengan apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah massa pada kenyataannya?

Aku masih ingat dengan pelajaran sejarah waktu SD dulu. Katanya, detik-detik proklamasi itu berlangsung pada bulan puasa. Peristiwa Rengasdengklok saja terjadi pada jam-jam sahur. Hingga akhirnya kemerdekaan diproklamirkan, tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 H. Jadi sungguh tidak mengenakkan jika harus menerima kenyataan bahwa bulan puasa lah penyebab menurunnya animo masyarakat terhadap perayaan hari kemerdekaan Indonesia di bulan ini.

Aku mendapatkan sebuah sudut pandang baru, dan dasar alasan atas penjelasan yang berbeda, ketika tanpa sengaja melihat beberapa pedagang pernak-pernik hari kemerdekaan menjajakan satu bentuk hiasan yang beda pada tahun-tahun sebelumnya (atau mungkin lebih tepat dikatakan bahwa aku belum pernah melihat bentuk hiasan itu sebelumnya). Saat itu aku sedang berada di dalam mobil bersama teman-teman kuliahku menuju arah Pasar Minggu. Di bawah kolong jalan layang Tanjung Barat, aku melihat pedagang-pedagang itu menawarkan semacam hiasan berbentuk ketupat, berwarna merah-putih, sebagai gantungan mobil. Aku dan yang lain tidak membeli hiasan itu, tetapi kami tetap berdecak kagum atas kreativitas pedagang dalam menanggapi sebuah momentum demi mengusahakan larisnya dagangan mereka.

Ini yang namanya seni kalangan bawah. Kreativitas tidak lagi dijadikan sebagai sesuatu yang adiluhung, melainkan menjadi barang fungsional untuk kepentingan tertentu. Jika beberapa tahun belakangan, di televisi kita hanya menyaksikan iklan-iklan penyambut Bulan Ramadhan dengan tampilan yang itu-itu saja, atau program acara memperingati hari kemerdekaan yang berisi upacara di Istana Negara dan liputan konser para artis yang memeriahkan HUT RI ke-sekian, para pedagang di jalanan justru tampil dengan kejelian mereka memadukan dua momentum yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesatuan aspek sejarah Indonesia. Hasil dari usaha untuk mencari celah dan menarik minat para konsumen itu adalah ketupat tiruan berwarna merah-putih.

Pemilihan atas sasaran mereka pun dapat dikatakan jenius: bukan lagi para pegawai kantoran, guru-guru sekolah, atau anak-anak sekolahan yang sibuk mencari umbul-umbul merah putih untuk menjadi pemeriah kegiatan lomba setelah upacara bendera pada hari H, melainkan para pengemudi mobil yang membutuhkan hiasan gantungan di dalam mobil mereka. Memang, bendera kecil yang biasa di tempel di atap mobil masih menjadi barang dagangan, tetapi pada bulan ini (seperti yang aku amati), ketupat merah-putih menjadi andalan.

Bagiku, yang bukan pengendara mobil, tetapi merupakan pelanggan setia angkutan umum, melihat ketupat-ketupat merah putih yang menggantung di tas atau kotak bawaan si pedagang yang menyusuri kemacetan dan mendatangi mobil satu persatu untuk menawari si ketupat palsu, menjadi hiburan tersendiri yang cukup unik. Dengan melihatnya, aku langsung tersadar bahwa bulan ini adalah Bulan Proklamasi, tetapi juga Bulan Puasa. Dan menurutku, secara tidak langsung para pedagang itu telah melakukan cara yang lebih memberikan efek untuk menyadarkan dan mengingatkan massanya daripada hanya berkeluh kesah tanpa arti seperti yang dilakukan sang profesor pada akun facebook-nya.

***

Ketika kutanya salah seorang pedagang soal harga, jawabnya: “Satunya, ya goceng saja lah kalau cuma satu mah!” Dia sedang duduk di trotoar di bawah kolong jalan layang, di Tanjung Barat, dan sedang asyik dengan telepon genggamnya ketika aku menghampiri.

Yah, kemahalan, Bang!” keluhku mencoba menawar.

“Itu udah setengah harga, Bos. Sebenarnya kalau mau, satunya ini dijual sepuluh ribu. Yang lain juga begitu.”

Kurangin dikit lah, Bang!”

“Kita saja modalnya tiga setengah, satunya ini, makanya kita ‘lempar’ goceng. Kan susah jadinya. Ya namanya orang dagang, nyari untung,” si penjual itu menjelaskan.

Aku diam, acuh dengan penjelasannya. Di mana-mana, para pedagang akan memberikan penjelasan yang sama, dan rengekan para pembeli juga sama. Yang satu tetap bersiteguh dengan harga yang ditetapkan sendiri dalam menghadapi pihak lain yang menuntut harga agar diturunkan.

“Ukurannya cuma yang ini aja, ya, Bang?” tanyaku setelah diam beberapa saat.

“Ya kalau yang ini, yang bagusnya, saya jual goceng lah,” katanya memperlihatkan barang yang aku tanya di awal. Kemudian mengambil barang yang lain, yang lebih kucel, tetapi berukuran lebih besar. “Kalau yang begini, walaupun lebih besar ukurannya, tetap goceng lah, karena warna putihnya agak kusam.”

“Ya sama aja, Bang, tetep goceng!” gurauku. Kemudian aku diam lagi, sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Beberapa pedagang lain sibuk mondar-mandir di jalanan, mendatangi mobil-mobil yang berhenti ketika lampu merah menyala. Ketika lampu hijau, mereka berlarian ke pinggiran jalan menunggu lampu merah selanjutnya. Hanya si abang penjual yang aku tanya itu yang tidak beranjak, sibuk dengan telepon genggamnya sendiri.

Mereka sesungguhnya adalah pedagang asongan atau pedagang mainan. Mereka memang sengaja beralih profesi menjadi penjual ketupat merah-putih pada bulan ini, berharap mencari peruntungan yang lebih. Mulai beroperasi di sekitar Tanjung Barat pada pukul delapan pagi hingga siang (sekitar pukul dua).  Dan ini menjadi alasan mengapa ketika beberapa hari yang lalu aku datang ke lampu merah Tanjung Barat pada sore hari, pukul setengah lima, aku tidak menemukan satu orang pun penjual ketupat merah putih.

“Memang mau beli berapa?” tanya si penjual kemudian.

Ng… sepuluh deh, Bang. Berapa?” kataku.

“Empat puluh dah, sepuluh…”

Yah, masih bisa kurang lah, Bang!”

“Ya itu udah harga mati, Bos. Gak mungkin tiga lima, di mana untung kita? Makanya kita taruh gopek buat untung. Ini buat Bos aja kita taruh segitu. Kalau sama yang lain, ke mobil-mobil itu, sepuluh ribu satunya, kadang lima belas ribu dua,” terangnya merayu-rayu.

“Yang lain harganya juga sama, nihbeneran?”

“Ya beda dikit lah. Kan ada yang jahit sendiri, ada yang diupahin. Kalau yang jahitnya diupahin bisa lebih mahal lagi harganya, Bos.”

“Abang diupahin?”

“Saya jahit sendiri ini, bikin sendiri ketupatnya.”

“Kalau bendera yang biasa itu berapa?” tanyaku menunjuk bendera kecil yang biasa untuk di tempel di atas atap mobil.

“Ini dua ribu aja,” jawabnya.

“Harga kain lagi naik, Bang!” jawab seorang pedagang bendera (bukan pedagang ketupat merah-putih).

Aku bertanya padanya mengapa harga bendera-bendera sekarang begitu mahal, setelah berkeliling di sekitar Tanjung Barat, sekedar ingin mengetahui harga-harga bendera (itu aku lakukan sehari sebelum bertemu tukang penjual bendera ketupat merah-putih). Dan mungkin kenaikan harga kain itu berpengaruh terhadap harga  ketupat merah-putih yang menurutku cukup mahal. Karena bahannya adalah kain, lalu kain itu dipilin seperti bagaimana kita membuat ketupat dari daun kelapa. Sedangkan isi di dalamnya adalah gabus atau sponge.

“Kalau gitu gue foto dulu lah, Bang, ketupatnya. Besok masih jualan di sini kan?

“Besok saya belum tentu ada di sini, Bos,” katanya.

“Kenapa, Bang?”

“Mau dagang mainan besok,” katanya. “Kalau dagang ginian, sepi. Jadi kadang-kadang aja, kalau gak ada mainan, baru dagang bendera.”

“Tapi tetap masih ada yang jualan, kan, Bang?”

“Ya, pasti lah. Jam-jam segini juga ada,” jawabnya.

Setelah itu aku pergi meninggalkan si penjual, di mana sebelumnya aku sempatkan untuk mengambil beberapa gambar dari ketupat merah-putih, hasil kerajinan kalangan bawah yang tidak adiluhung sama sekali itu, yang menjadi cara para pedagang untuk menarik minat para pembeli, yang ternyata juga tidak meningkatkan keuntungan bagi beberapa dari mereka secara berarti.

***

Apakah bulan puasa menjadi penyebab berkurangnya semangat hari kemerdekaan? Ternyata tidak. Ketupat merah putih itu menjadi bukti representasi kemesraan Bulan Ramadhan dan Bulan Agustus. Kenyataannya memang demikian, bahwa kemunculan para pedagang bendera yang tidak seheboh tahun-tahun sebelumnya, tetapi bukan bulan puasa penyebab hilangnya semangat kerja. Para pedagang lesu karena sistem harga yang bergerak di pasar yang mendorong mereka untuk tidak terlalu banyak menginvestasikan modal pada barang yang belum tentu akan dibeli oleh pembeli karena harganya mahal.

Dan akhirnya aku menyimpulkan: Ternyata, orang-orang tidak acuh-acuh amat dengan rasa kebangsaan. Setidaknya, para pedagang menyadari momentum ini. Kekuatan seni jalanan alias kalangan bawah memainkan perannya, menjadi satu kekuatan untuk tetap membuat aku dan massa berada dalam kesadaran tentang nasionalisme, romantisme hari kemerdekaan, namun tetap dapat merasakan euforia Bulan Ramadhan. Dan itu semua dilakukan dengan tanpa sadar oleh para pedagang asongan, yang taunya hanya mencari untung belaka.***