Catatan Awal: Lagu Performatif

Ain’t got no, I got life (1968), yang ditulis ulang oleh Nina Simone berdasarkan lirik dari dua lagu yang terdapat di dalam Hair (1960-an), barangkali, dapat diambil sebagai salah satu contoh “lagu performatif”.

Baca juga: Notabene Generasi Performatif

Mengapa saya menyebutnya—atau mengambilnya sebagai contoh—lagu performatif? Beberapa alasannya, berikut akan saya coba paparkan, menurut pendapat pribadi. Namun, sebelum itu, cobalah simak video Nina Simone menyanyikan lagu tersebut:

Nina Simone menyanyikan lagu ini di London pada tahun 1968.
  1. Mengacu gagasan tekstualnya: Lagu ini mendasarkan visi kemanusiaan—kebebasan dan kehidupan itu—di atas hal-hal konkret. Hidup adalah tubuh; nilai-nilai yang direproduksi dalam lingkup superstruktur, misalnya cinta (ataupun konsep-konsep lainnya dari pranata sosial dan politik), justru dibantah.
  2. Merefleksi dampak kulturalnya, yaitu dengan menimbang sejauh apa transformasi sosial yang diakibatkannya (sekaligus bagaimana wacana lagu itu juga mengkonfirmasi suatu keadaan sosial tertentu). Lagu ini, konon, dihayati sebagai “anthem baru” bagi beberapa kelompok besar masyarakat di dunia dan mewakili sebuah gerakan kultural melawan rasisme.

Baca juga: Bagaimana Karya Seni yang Performatif

  1. Terkait dengan bagaimana lagu itu ditampilkan (dalam hal ini, oleh Nina Simone): Tampilan yang memunculkan efek kekerabatan kolektif. Pertunjukan dari lagu ini demikian disruptif. Bukan saja dari segi romantisasi yang hadir tatkala lagu itu diperdengarkan (di saat konser), tetapi juga dari sisi penghayatan atasnya yang nyaris seperti ibadah, dan pengaruhnya bagi tindakan massa dalam aksi, serta gaungnya hingga ke tataran wacana aktivisme global.
Ini adalah rekaman konser dari Nina Simone menyanyikan Ain’t got no, I got life yang paling saya suka. Tapi sejauh ini, saya pribadi belum mengetahui kapan dan di mana konser ini diadakan. Pihak yang mengunggah video ini belum merespon komentar saya.

Update (ditambahkan tanggal 8 November 2020):

Seseorang menanggapi pertanyaan saya di kolom komentar, dan menyebutkan bahwa konser Nina Simone yang terekam pada video YouTube di atas adalah konser Harlem Cultural Festival, 1969. (Oh, iya, kalimat pertanyaan saya itu keliru, ya…?! Harusnya “hold”, bukan “held”. Wkwkwk)
  1. Mengutip versi sinema (tahun 1979) dari karya teater musikal rock yang berjudul Hair itu, yang mana versi sinema-nya ini bisa kita tarik sebagai konteks lain untuk menyusun interpretasi lanjutan:
Salah satu cuplikan adalan dalam Hair, sebuah film drama komedi musikal antiperang Amerika di tahun 1979, yang dibuat berdasarkan Hair: The American Tribal Love-Rock Musical, sebuah karya musikal Broadway tahun 1968.

Adegan “I’ve got life” juga mengingatkan kita sebuah adegan “perang makanan” dalam Sedmikrásky (atau Daisies), sebuah film eksperimental yang dibuat pada masa Gelombang Baru Ceko (1960-an) oleh salah seorang sutradara avant-garde, Věra Chytilová.

Daisies (bahasa Ceko: Sedmikrásky) karya Věra Chytilová (Cekoslowakia, 1966).

Bagi saya, itu adegan “tanpa tata krama” yang mengganggu kemapanan kelas sosial tertentu. Makanan, dalam konteks tersebut, adalah perpanjangan dari tuntutan tubuh yang konkret, dan ke dalamnya subversivitas disisipkan melalui penampilan yang absurd dan gila, yang secara bersamaan menggemakan suatu krisis (juga suatu kritik) mengenai sistem (dalam hal ini, sistem borjuasi).

  1. Dalam lagu ini, bagian-bagian tubuh dipreteli lewat kata-kata (dari si aku—sang penyanyi). Lagu ini lantas menjadi corong yang demikian subjektif dan personal, sekaligus menyiratkan ide tentang pengalaman. Lagu, atau musik, sejatinya, bukan hanya soal mendengar, tetapi juga soal menubuh. Yang menarik, bagaimana dua lirik (“Ain’t got no” dan “I got life”) itu diurutkan oleh Nina Simone menjadi alur yang dari “tidak punya apa-apa” yang kemudian “menjadi apa-apa”. Bukankah “montase” bait semacam ini sangat mencerminkan gagasan-gagasan Nietzsche mengenai “ke-afirmatif-an” itu…?!
  2. Yang terakhir (penting dan lucu untuk disebutkan): Unsur sastranya mumpuni. Lagu ini puisi, bukan semata kumpulan kalimat ngedumel a la millennial kelas menengah ngehe yang memoles-moles hati tatkala jenuh bekerja sampai esok hari. Karena menubuh, kata-kata tentang tubuh dari Ain’t got no, I got life justru tentang perjuangan sepanjang hayat; bukan angin-anginan seperti lagu-lagu anyar “indie” sekarang: kala masih mahasiswa teriak aktivisme hingga menggunakan kata ‘penis laki-laki’, tapi setelah di dunia kerja berkoar soal kesehatan emosional dan nostalgia, juga melenakan diri sendiri sebagai serangga yang menyembah-nyembah terhadap cinta. Tidak “perform” sama sekali.

Ketikan Keempat Para Pengikat Kata di Tahun 2019

Artikel ini sudah dimuat lebih dulu di situs blog Ikatan Kata, dengan judul yang sama, beberapa menit sebelum diterbitkan di situs ini.

INI HARI PERTAMA saya, Manshur Zikri (seorang pengikat kata pemula), membuka halaman dashboard Ikatan Kata. Lanjut membuka “add new post”, saya diingatkan dengan tampilan halaman penyunting klasik. Waduh! Saya sudah terlanjur terbiasa dengan tampilan block editor yang sekarang; tampilan Classic Editor malah membuat saya “gugup”.

Tidak lama setelah kemunculannya di tahun 2018, fitur block editor (sebutan lain bagi nama resminya: Gutenberg WordPress Editor) yang digunakan WordPress sekarang ini sempat membuat dunia per-blog-an di “WordPress Universe” geger. Tidak sedikit yang menghujatnya karena dianggap membuat ribet pengalaman yang sederhana tapi asyik dari kegiatan menyunting tulisan. Dulu, saya juga merasakan keribetan itu. Beberapa kawan saya yang berprofesi sebagai administrator website dan programmer pun mengeluhkan hal yang sama.

Tapi belakangan, ketika sudah mulai terbiasa dengan block editor, saya akhirnya mengakui bahwa Gutenberg memang lebih nyaman digunakan daripada Classic Editor. Selain itu, fitur-fiturnya juga lebih lengkap dan dapat digunakan dengan cepat.

Sekarang, saya jadi penasaran lagi, Para Pengikat Kata selain saya lebih suka yang mana? Saya akan senang membaca tanggapannya nanti.

***

CUKUP LAMA JUGA saya mencari-cari ide untuk artikel pertama saya di Ikatan Kata ini. Sempat terpikir untuk membuat puisi, seperti Sunarno, meskipun saya tidak merasa hujan datang terlambat beberapa hari belakangan. Kalau air dari langit itu turun lebih awal, bisa-bisa saya masih tak akan beranjak dari kasur hingga detik ini. Saya sekarang sudah duduk di meja kerja, mengetik lagi seperti kemarin sore, membiarkan jemari saya untuk terus saja menari sekenanya di atas keyboard sembari menimbang-nimbang apakah sebaiknya saya menulis suatu hal yang filosofis juga, seperti Nomina? Hm…! Sulit juga, apalagi saya tak punya banyak waktu hari ini untuk membuka, setidaknya, dua atau tiga halaman artikel referensial supaya tulisan saya tidak ngawur.

Akhirnya, sampai di sini, hati saya cukup mantap untuk melanjutkan ide yang sempat melintas di kepala ketika menulis paragraf di atas: meninjau beberapa artikel bertagar ketik4 yang sudah ditulis oleh Para Pengikat Kata sebelum saya, untuk saya cerna dan tanggapi (kalau perlu). Eksekusi dari ide ini mungkin akan memakan waktu juga, sepertinya… Tapi, tak apalah! Hitung-hitung untuk sedikit lebih mengenal mereka lewat karya. Bukankah Ikatan Kata memang dibikin untuk wadah belajar bersama?

***

Memang mengikuti syarat sebuah soneta (empat belas baris; empat bait), Hasrat Yang Membara-nya Andy Riyan memancing pertanyaan saya: apakah benar si penyair (yang menggunakan nama akun jejakandi) ini sudah menulis 43 Soneta (saya menduganya dari “Soneta 43” yang disematkan pada judul puisi)? Kalau itu benar, saya tertarik ingin membaca semua soneta gubahannya. Mungkinkah situs blog miliknya memuat lebih banyak jenis puisi? Saya kembali penasaran. Tapi, saya tidak menemukan nama “Andy Riyan” di daftar anggota Ikatan Kata sehingga tak tahu alamat url dari blog si penyair. Atau, jangan-jangan, saya lalai karena melewatkan namanya di daftar itu?

Alangkah serunya jika setiap penulis menampilkan nama aslinya ke publik, sebagaimana yang tertera di daftar anggota, sehingga memudahkan kita yang ingin berkunjung ke setiap blog pribadi yang dikelola masing-masing penulis. Saya pikir, kegiatan saling berkunjung blog ini adalah hal terpenting untuk menguatkan silaturahmi dan juga membangun kemesraan. Persis seperti refleksi zaki19482 atas pesan eyangnya, bahwa mesra itu penting.

Kegiatan blogwalking sering kali memakan banyak waktu. Beberapa orang berpendapat bahwa nge-blog itu malah bisa merugikan karena menyita waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk kegiatan yang, katanya, lebih bermanfaat. Pendapat semacam itu tentunya kolot sekali, bukan? Ya, saya setuju bahwa kita tidak boleh membiarkan waktu terbuang sia-sia, sebagaimana pendapat Mia di Ketik #4 miliknya. Karena itu, agar nge-blog ini berkah, saya sungguh-sungguh memanfaatkannya sebagai waktu untuk benar-benar membangun pertemanan yang tulus demi menggapai cita-cita tentang lingkungan yang appreciative dan supportive. Tulus, penuh apresiasi, dan saling dukung; dalam arti bahwa pertemanan yang lepas dari berbagai bias, termasuk bias gender sekalipun. Pertemanan yang dibangun lewat kepercayaan dan penghargaan atas karya yang dibuat oleh masing-masing Para Pengikat Kata.

***

Nah, ngomong-ngomong soal gender, saya punya masukan untuk tulisan @dianpurnamasari1903 yang berjudul “Gender dan Wanita“. Terlepas dari isinya, perlu saya sampaikan bahwa penggunaan kata “wanita” sebenarnya sudah dihindari oleh para aktivis perempuan dan kaum feminis di Indonesia. Sebab, kata “wanita” justru kontraproduktif dengan gagasan kesetaraan gender. Konon, “wanita” berasal dari gabungan kata “wani ditoto” (‘berani diatur’), yang mana hal ini dianggap sebagai buah dari konstruksi masyarakat patriarkis dalam menentukan peran perempuan di hadapan laki-laki. Sebagai gantinya, kaum feminis dan aktivis perempuan menyerukan penggunakan kata “perempuan” (karena dianggap berasal dari kata “empu”, yang berarti ‘orang yang sangat ahli’ atau ‘gelar kehormatan’) karena jauh lebih menggaungkan makna penting dari gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan haknya. Memang, ini semua merupakan perihal politik bahasa. Tapi, sebagai sebuah strategi, atau sikap dan pernyataan kultural, penggunaan kata “perempuan” di segala produk dan objek artikulasi mengenai kesetaraan hak dan gender, dianggap sebagai salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Menurut saya, tidak ada salahnya juga mengganti judul itu menjadi “Gender dan Perempuan” supaya terasa lebih josss!!!

***

Sampai di sini, saya sempat tertegun sejenak ketika membaca paragraf kedua di artikel KETIK #4 yang ditulis @ulfahheroekadeyo: “Bagaimana nantinya nasib Indonesia? [di tahun 2020]

Seandainya saya melompat ke masa lalu, ke masa ketika ia menulis kalimat itu, saya membayangkannya sekarang: saya akan membisikkan kalimat yang, bisa jadi, akan terdengar berlebihan di telinganya: “Dunia mengalami pandemi; manusia akan berperang melawan virus mematikan!”

Dan kita semua tahu sekarang bahwa kalimat saya itu bukanlah bualan. Pandemi benar-benar mengkhawatirkan. Orang tua beberapa kawan saya saja, yang tinggal di Jakarta, sudah dinyatakan positif Covid 19. Mereka kini tengah berjuang agar penyakitnya tidak parah, juga berharap bisa sembuh. Bukan hanya teman-teman saya, kabar itu juga mengagetkan dan mengkhawatirkan saya pribadi. Situasi hari ini memang benar-benar menakutkan!

Kapan pandemi ini akan berakhir?!

Tapi, di tengah-tengah kekhawatiran kita akan pandemi, tak ada salahnya juga jika kita masih bisa menghibur diri, dan menjadikan situasi yang menakutkan ini sebagai inspirasi untuk aksi komedi. Ya, nggak? Tertawa secara kritis, kira-kira begitu. Anda mungkin akan paham maksud saya kalau sudah menonton video jenaka dari Kristo Immanuel yang berjudul “Kalau 2020 adalah manusia” ini:

***

JUJUR SAJA, SAYA senang dengan gaya menulis Iqbal Syauqi (nama akunnya: “samuqi”) dalam “Paguyuban Busway Ciputat-Kampung Rambutan“. Bisa dibilang, kalau kita mengacu kepada twist yang ada di bagian akhir, ini adalah contoh “fiksi berbingkai” (yaitu: fiksi yang dibingkai dengan latar nyata si penulis). Dengan kata lain, sejak awal kita sudah membaca sebuah fiksi yang—di dalam “dunia kepengarangan si Iqbal” (untuk konteks tulisannya itu)—semata imajinasi di kepala “Si Saya”. Paguyuban itu hanyalah imajinasi Si Saya, yang mana Si Saya adalah tokoh imajinatif (sudut pandang orang pertama) dari Iqbal.

Tipis sekali sebenarnya perbedaan gaya ini dengan tulisan-tulisan autobiografis. Tapi, di akhir tulisan, si penulis membuka “isi dapur” imajinasinya: dia sedang mengimajinasikan tokoh “Si Saya” (atau “Si Aku”) yang sedang berimajinasi pula tentang paguyuban. Kompleks!

***

PADA SERI PUISI Faris Fauzan, saya justru tergelitik dengan komentar Fahmi Ishfah (yang menanggapi dengan membuat puisi pula). Pada bagian bawah, Fahmi menyarankan si penyair untuk mengoreksi beberapa kata. Katanya: “Pada pos ‘Puan Puisi’ karyamu ini ada kata-kata yang mesti dikoreksi. Seperti kata ‘meniti’ bukan ‘menitih’, ‘di mana’ bukan ‘dimana’, ‘di sini’ bukan ‘disini’, dan ‘dirundung’ bukan ‘dirunding’.”

Kalau boleh saya berpendapat, kita mempunyai hak untuk membebaskan puisi dari aturan-aturan baku tata bahasa (paradigma ini berkembang di negeri kita terutama sejak Chairil Anwar menerapkan konsep Licentia Poetica atau Lisensi Puitika dalam karya-karyanya yang, pada hari ini, sering menjadi rujukan bagi eksperimentasi puisi dalam ranah sastra Indonesia). Puisi adalah ruang untuk menyimpangkan bahasa. Yang tidak di pisah, bisa saja saya tulis menjadi duakata yang ditulis sebagai satu kata. Aturan bahwa “di sini” harus menyesuaikan sifat bakunya sebagai keterangan tempat, sebenarnya, tidak lagi berlaku di dalam puisi. Karena puisi bukan dunia bahasa lazim, melainkan dunia eksperimen bagi subjektivitas pengarang. Adalah hak mutlak seorang penyair untuk menulis kata dan mengungkai kalimat sebebas yang ia inginkan; kata-kata bagi penyair bisa menjadi rupa-rupa liris dan ekspresif yang melanggar sama sekali ejaan-ejaan yang disempurnakan itu.

Jadi, menurut saya, “menitih” dalam konteks puisi Faris Fauzan, tidak perlu dikoreksi, begitu juga dengan “dimana” dan “disini” yang ia gunakan, jika memang si penyair sejak awal sudah meniatkannya begitu. Kalau “dirunding”…? Hm…, saya rasa itu kesalahan teknis robotik dari mesin WordPress saja, yang mengubah secara otomatis kata itu menjadi “-runding” daripada “-rundung”…? Atau, jemari si penyair tanpa sengaja terpeleset di atas keyboard yang ia gunakan…? Siapa tahu, kan?!

***

SAMA SEPERTI ADIK saya, Rahma Frida punya hobi memelihara kucing juga, rupanya, ya…?!

Sampai sekarang, terutama sejak gandrung media sosial dan kerap lalai menghabiskan waktu menatap layar-layar selebar telapak tangan, saya tak habis pikir bagaimana mungkin ada fenomena kucing peliharaan bisa akrab dengan anjing peliharaan. Sungguh tidak mungkin. Setidaknya, hal itu belum pernah menjadi mungkin di pengalaman hidup saya. Belum pernah saya temukan ada orang (teman, kerabat, kenalan, siapa pun yang saya tahu) yang memelihara kucing, bisa membuat kucingnya akrab dengan anjingnya. Bagaimana caranya???

Frida mungkin bisa berbagi pandangannya kepada saya tentang fenomena itu. Apakah mendidik kucing adalah faktor mutlak bagi orang yang memutuskan untuk memelihara kucing? Bagaimana caranya mendidik kucing? Paman saya pernah berkata bahwa kucing itu lebih licik daripada anjing. Konon, jika anjing setia menemani majikannya yang sakit sampai mati, kucing justru setia untuk menanti kematian sang majikan. Katanya, sih, begitu… saya tidak tahu apakah itu hanya bualan atau memang begitu…? Ini intermezo saja, sebenarnya. Tapi, saya jadi ingat percakapan saya dengan ayah.

“Lai tau ang, a bedo kuciang jo anjiang?” tanya ayah saya. (‘Kamu tahu apa bedanya kucing dengan anjing?’)

Saya menggeleng saja sewaktu ia tanya begitu.

“Kalau anjiang, tulang dagiang dari rumah sabalah dibaok larinyo ka mari,” kata ayah saya, menjelaskan. “Kalau kuciang, tulang dapua wak yang dibaoknyo lari dari rumah ko.” (‘Kalau anjing, tulang daging dari rumah tetangga dibawa lari olehnya ke sini. Kalau kucing, tulang dari dapur kita yang dibawanya lari dari rumah ini.’)

Dari percakapan itu, ayah saya seperti ingin menyatakan bahwa kucing lebih licik daripada anjing. Saya ingat, percakapan ini terjadi tatkala rumah saya dulu sedang menjadi “rumah singgah” bagi kucing-kucing jalanan. Seberapa pun sinisnya ayah saya dengan kucing-kucing, itu tak menyurutkan rasa kasih sayang adik saya terhadap kucing-kucing jalanan. Semakin hari, semakin banyak saja kucing datang ke rumah, dan entah bagaimana menjadi peliharaan adik saya. Sampai-sampai saya pun ikut jengah. Hahaha!

***

ARTIKEL SELANJUTNYA, YANG berjudul Pengalamanku cara membiasakan Membaca Buku, yang ditulis oleh Edwin Firmansyah, sepertinya, menjadi artikel terakhir yang saya “colek” di sini. Detik ini, ruang kerja saya sudah gelap. Saya harus segera bergegas. Biasanya, jam-jam segini, saya akan bersiap membuka buku untuk dibaca-baca.

Membaca buku, dalam kasus kegiatan sehari-hari saya, bukan lagi semata hobi, tapi justru menjadi kewajiban. Saya harus membaca apa pun, sebanyak mungkin, karena tuntutan pekerjaan. Menjadi seorang kurator seni dan aktivis kebudayaan, mau tidak mau, harus berwawasan luas. Cara cepat untuk mendapatkannya, selain bergaul sebanyak-banyaknya dengan orang, adalah dengan membaca buku. Buku apa saja.

Sekarang ini, saya sedang berusaha menuntaskan membaca buku Everything You Always Wanted to Know About Curating* (*But Were Afraid to Ask) karya Hans Ulrich Obrist (2011). Ini buku lama, sebenarnya. Bisa dibilang, saya terlambat mendapatkan buku ini. Artinya, saya termasuk dalam kategori orang yang telat membaca buku penting dari Obrist mengenai medan seni rupa kontemporer dunia itu. Tapi, tidak apa-apa! Bukankah lebih baik terlambat tahu daripada tidak tahu sama sekali?

Saya pun, seperti Edwin, ingin merekomendasikan buku Obrist yang lain, berjudul Ways of Curating (2014)—yang sudah lebih dulu saya tuntaskan dua tahun lalu ketika melakukan riset selama tiga minggu di London. Rekomendasi ini saya tujukan kepada orang-orang yang punya hobi atau minat dengan kesenian. Apalagi yang suka foto-foto di pameran-pameran seni rupa kontemporer untuk content yang instagrammable. Di situ, kita akan tahu betapa seni tidak sesederhana mengartistik-artistikkan peristiwa, objek, dan kata-kata saja. Seni, pada dasarnya, adalah sebuah pengetahuan yang penting, sepenting pengetahuan kedokteran. (Buku ini juga ada versi interaktifnya, loh! Benar-benar keren!)

***

NAH, AKHIRNYA, TULISAN saya sudah begitu panjang! Jadi, saya sudahi dulu. Kepada teman-teman yang saya tag di artikel ini, saya dengan senang hati akan membaca tanggapan kalian semua (baik dalam bentuk komentar ataupun artikel lainnya di blog kalian masing-masing). Semoga artikel ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk semakin produktif menulis.

Oh, iya! Rencananya, untuk KETIK berikutnya, saya akan melakukan metode yang sama: men-tag beberapa Para Pengikat Kata, sebagai cara saya untuk bisa bertegur sapa dengan teman-teman semua.

Ditunggu, ya! #asyek

Tentang Jaringan Blogger

Tidak lebih dari seminggu yang lalu, saya berbincang dengan Izul, rekan kerja saya, yang juga seorang blogger—situs blog yang ia kelola bernama Sharelist. Saat itu, kami membayangkan bagaimana rasanya membangun suatu jaringan pertemanan para penulis blog, yang di dalam jaringan itu, para blogger bisa saling dukung satu sama lain. Saya lantas menemukan hal menarik di website Maria Frani Ayu ketika, pada malam harinya—karena sudah tak ada pekerjaan lain yang perlu saya selesaikan—saya meninjau satu per satu akun blogger yang terpampang di daftar halaman Reader-nya WordPress. Blogwalking—aksi yang sudah lama tak saya lakukan (padahal 11 tahun lalu aksi ini adalah kegemaran saya)—malam itu membuat saya menyadari suatu pola: beberapa orang sudah saling kenal, terlihat dari bagaimana mereka berinteraksi melalui kolom komentar ataupun dari intensitas mereka memberi apresiasi berupa “Like” pada sejumlah terbitan para blogger yang saya ikuti. Saya pun jadi tahu, karenanya, bahwa ada komunitas blogger bernama Ikatan Kata.

Dengan gembira, segera saja saya mengirim alamat url blog itu via WhatsApp kepada Izul, mendorongnya untuk ikut bergabung. Namun, sepertinya, malam itu, Izul belum benar-benar tertarik dengan komunitas ini, selain juga karena—saya duga—perhatiannya sedang tersita penuh ke rencananya untuk mengadakan semacam giveaway dalam rangka merayakan 2 tahun aktifnya Sharelist. Tapi, justru karena saya tahu bahwa dia akan mengadakan giveaway itulah, saya pikir, penting baginya untuk bergabung ke Ikatan Kata. Komunitas ini berpotensi untuk membuka jaringan pertemanan bagi sesama penikmat musik.

Artikel ini sengaja saya buat dalam rangka menuntaskan tantangan bertajuk KETIK yang diberikan oleh pengurus Ikatan Kata kepada para Pengikat Kata (istilah bagi anggota komunitas tersebut). Tantangannya: membuat artikel ajakan bergabung ke komunitas ini. Nah, jadi wajarlah kemudian kalau misalnya di sini, Anda (para pembaca budiman sekalian) akan mendapati nama-nama seperti Maria (yang punya webblog juga di sini), Dhuha, Asti, Michan, Dimaz, Dini, Mika, Ade, dan Afifah, serta beberapa nama lain yang sempat saya kenal melalui WordPress: Ulan, Audhina, Ziza, Umi Sholikhah, dan Bang Ical. Semuanya sengaja saya tag dan beri hyperlink, semacam menjadi “notifikasi” untuk mereka, agar “terdampar” ke rumah Ikatan Kata dan tertarik untuk bergabung.

Saya kurang tahu juga, sebenarnya, apakah Ulan (yang lebih-kurang sebulan lalu saling merespon komentar dengan saya terkait ulasan esai yang ia tulis) dan Audhina, Ziza, Umi Sholikhah, serta Bang Ical (yang keempatnya pernah saya “colek” di artikel saya, berjudul “Enter Title Here“, gara-gara mereka me-“like” beberapa artikel di blog saya; kami pun berkomunikasi di kolom komentar) sudah bergabung di Ikatan Kata, atau belum. Saya sendiri belum melihat profil anggota komunitas ini satu per satu, jadi tidak tahu siapa-siapa saja yang sudah dan belum bergabung. Bagaimanapun situasinya, tidak ada salahnya, toh, jika saya menghubungkan mereka semua agar bisa saling berkorespondensi melalui artikel ini?

Saya pribadi penasaran, bagaimana komunitas blogger semacam Ikatan Kata ini akan berkembang dan beradaptasi di masa depan, ketika platform-platform media sosial semakin beragam dan canggih…? Di masa lalu, belum pernah kita menyaksikan frekuensi para blogger yang mendadak jadi superstar dan orang kaya baru semasif fenomena YouTuber hari ini, bukan? Ya…, memang ada yang menjadi superstar, sebutlah salah satu contohnya: si penulis Kambing Jantan itu—yang lawakannya tak lucu sama sekali di telinga saya (dan malah tidak sedikit banyolannya yang mengarah kepada perendahan kelompok tertentu)—yang sekarang juga menjadi salah satu YouTuber “papan atas” di Indonesia. Tapi, Raditya Dika hanya satu dari sedikit pegiat blog yang kala itu mendapat atensi publik luas dan berkesempatan melebarkan karirnya di industri hiburan. Dulu, kisah seperti penggagas SUCRD ini tidak banyak; kuantitasnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya YouTuber terkenal di zaman menjelang akhir periode generasi langgas ini.

Di satu sisi, hari ini, peluang untuk menapak kisah seperti si pengarang Kambing Jantan itu sudah semakin terbuka lebar, tetapi kondisi ini beriringan pula dengan semakin tingginya tingkat persaingan di antara para penulis-penulis baru. Terlepas dari politik “arus utama vs alternatif” di dunia industri buku/sastra, saya sering kali merenung: bagaimana kemudian kita memikirkan dan mengupayakan wacana tekstual (di ranah webblog) yang bisa bersaing, dari segi kontennya, dengan wacana audiovisual (dari ranah platform-platform pengumpul video dan image, semacam TikTok, Instagram, dan YouTube itu)? Sebenarnya, ide seperti Sharelist yang dikerjakan Izul itu menarik, dan berpeluang besar untuk membangun ruang yang kritis. Tapi mungkin kita butuh gerakan yang bisa saling dukung. Ini semua, tentu saja, dalam upaya untuk lebih menghidupkan budaya literasi dan tulis-menulis, daripada sekadar latah menjadi orator-orator kelas karbitan yang gandrung beropini secara lisan di YouTube tapi kurang memiliki kedalaman.

Maria (istri saya) beserta teman-temannya (Asti, Dini, Mika, Ade, dan Afifah), sudah pasti, belum bergabung ke komunitas blogger Ikatan Kata. Saya tahu itu. Mereka semua seniman, kecuali Ade dan Afifah, yang bekerja sebagai petani (tapi pernah juga mengerjakan sebuah proyek yang terkait dengan seni berbasis masyarakat). Mereka ini orang-orang yang produktif dan juga mengerti wacana-wacana budaya tulisan, tapi kurang punya intensitas yang tinggi untuk mengurus website mereka (mungkin karena kesibukan mereka—dan saya paham betul kesibukannya). Dimaz dan Michan lebih rajin menerbitkan post baru karena, memang, isi dari website mereka berkaitan erat dengan profesi mereka sekarang ini. Saya kira, jika mereka semua bersedia bergabung dengan Ikatan Kata, maka pertemanan di antara pegiat blog ini akan menjadi lebih menarik. Saya yakin itu.

Alasan lain yang “mengganggu” kepala saya adalah, ketakjuban saya secara personal kepada seorang seniman, Gretchen Andrew. Ia dikenal sebagai “search engine artist”, yang dengan sadar menjadikan strategi SEO sebagai medium artistiknya. Menurut saya, si seniman ini berhasil menunjukkan bagaimana seni bisa selalu relevan: dia mengelabui teknologi (mengelabui Google, dalam hal ini) tanpa “meninggalkan” dunia literasi kata dan kepiawaian tekstual, dan mampu mendemonstrasikan kemungkinan-kemungkinan lain dari dunia per-media-sosial-an hari ini. Bukankah proyek-proyeknya terasa begitu inspiratif? Kau bisa melihat salah satu proyeknya yang berjudul Frieze Los Angeles itu, kalau tidak percaya!

Saya rasa, Ikatan Kata—dan komunitas blogger lainnya yang sudah lebih dulu aktif—dan korespondensi semacam ini, bisa menjadi salah satu peluang untuk melangkah lebih dekat ke cita-cita tersebut. Mungkin, ini bisa menjadi jawaban untuk rasa penasaran Izul tentang “jaringan para blogger” yang kami obrolkan beberapa hari lalu.

Ya, salam kenal, teman-teman semua yang sudah saya tag di artikel ini! Hahaha!

Partisipasi Politik Bukan Semata Coblos

Saya kaget dan tak percaya saat teman saya di Universitas Indonesia (UI) bercerita tentang tanggapan seorang juri, doktor sastra, pada ajang pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) Universitas Indonesia. Teman saya ini mengajukan proposal penelitian bertema media komunitas bagi pembangunan daerah, studi kasus terhadap media online Halaman Papua, Jaringan Informasi Lingkar Merapi,  juga Radio Komunitas Angkringan Jogja (untuk non-online). Teman saya berkata, “Ketika saya presentasi, juri tidak melihat urgensi dari media komunitas itu.”

Gambar 01_72

Kebetulan, Hari Rabu kemarin, 2 April, 2014, saya hadir di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI, mengikuti sebuah diskusi yang diadakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia (KSMEPUI), dalam Program Krida, bertajuk “Pemilu: Momentum Mencerdaskan Masyarakat”. Di jeda waktu sholat, Pepe, teman saya itu, menceritakan keberatanhatinya atas saran juri untuk mengganti tema proposal penelitiannya tersebut.

“Saya lolos,” ujarnya. “Tapi juri menyarankan untuk ganti topik.”

Pepe tak sempat menjabarkan secara detil argumentasi sang juri karena diskusi harus dilanjutkan. Ia, sebagai moderator diskusi, harus memandu tanya-jawab antara pembicara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Sosiolog Ganda Upaya, dan para mahasiswa yang hadir.

Mengingat kembali cerita Pepe yang singkat itu, ada satu pernyataan yang masih terngiang-ngiang di kepala saya hingga sekarang: komentar sang juri Mapres tentang Halaman Papua—kebetulan pula itu adalah media online yang saya kelola bersama Forum Lenteng—yang ditirukan oleh Pepe, kira-kira seperti ini: “Itu isinya orang-orang Papua berkumpul, bikin video, terus di-upload ke youtube? Gitu doang?”

Terlepas apakah benar atau tidak komentar itu pernah diucapkan sang juri, tetap saja tragedi pengetahuan, namanya, ketika aksi bermedia oleh warga masyarakat (lokal) dianggap tidak urgent.

Gambar 02_72

Tapi kemarin, perhatian saya lebih tersita pada isi diskusi. Saya tak tahu apa agenda dari Krida KSMEPUI kali ini. Melihat dari penekanan materi yang diberikan oleh Bung Ganda dan arah diskusi oleh moderator, saya menduga diskusi ini bertujuan pada meningkatnya pemahaman teman-teman KSMEPUI akan program kerja ke lokasi-lokasi di tingkat daerah dalam menggalakkan pendidikan politik yang berfokus pada pemilu. Menurut tangkapan saya, sebagian besar penjelasan Bung Ganda menekankan metode di lapangan, pendekatan-pendekatan dan materi penting yang perlu dikomunikasikan ke masyarakat tingkat lokal. Baginya, meningkatkan kesadaran warga akan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban kita semua. Bagi calon akademisi yang melakukan aksi-penelitian ke lokasi sasaran, harus piawai menggunakan kode-kode lokal agar komunikasi yang dilakukan tidak disalahartikan.

Ketika memaparkan soal ‘pendidikan politik’, Bung Ganda berpendapat bahwa yang harusnya menjadi fokus kita semua ialah mendorong warga agar terlibat dalam ‘partisipasi politik’. Berdasarkan dokumentasi KSMEPUI di akun twitternya, partisipasi politik diartikan sebagai tindakan sah menurut hukum yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan si pemimpin yang terpilih. Berkontribusi pada pemilu berarti berpartisipasi politik. Partisipasi politik juga menekankan fungsi—ini penting, menurut saya, karena berkaitan dengan cerita Pepe yang saya singgung di awal tulisan—yakni hak warga untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi pembangunan di wilayah tempat hidupnya, juga untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Menanggapi diskusi itu, izinkan saya sejenak menyoalkan pemilu! Apa yang seharusnya, sekarang ini, perlu kita cermati tentang pemilu?

Apa yang beda?

Sejak dicetuskannya kebijakan pemilihan langsung, seketika kita dihadapi oleh ribuan janji oleh ratusan ‘figur tak dikenal’. Kita semakin terperangkap dalam relasi kekuasaan antara pemilik modal dan pelaku politik, terjerat oleh benang kusut konglomerasi media, diterpa polusi jutaan teks dan gambar. Beriringan dengan perkembangan tekonologi komunikasi dan informasi, di kalangan kaum pengakses internet, kita makin dikerdilkan menjadi robot pecandu citra oleh suatu entitas kekuatan tak berbentuk. Narcotizing dysfunction mengambil alih dalam tingkatan yang baru, yang lebih menakutkan. Hanya dengan sekali klik atau twit, tanpa sadar kita memasuki hubungan lingkaran (relasi sosial) yang di dalamnya terdapat pelaku-pelaku dominan pengeksploitasi opini publik. Tanpa sadar kita melakukan semacam reifikasi tahap kedua, lebih rumit, abstrak, dan semakin tak terkendali. Sementara itu, di kalangan kaum bukan pengakses internet, kita dipaksa duduk kebingungan di depan TV menyaksikan ‘debat-debat terbuka’ para calon yang sesungguhnya dikemas murni untuk hiburan semata, dan perang berita-berita yang mengunggulkan citra tokoh yang satu dibanding tokoh yang lain. Yang lebih parah, masyarakat penonton TV diajari cara mengkritik paling bodoh oleh pelawak-pelawak TV yang sering menggunakan umpatan, istilah cabul dan bully.

Kita adalah bagian dari kedua kalangan itu, dan sama-sama dipaksa berpuas diri melihat lingkungan dirusak oleh sampah reklame yang didesain asal-asalan. Kita semua menerimanya, memakluminya, karena ada ‘hari sakral tanggal 9’ yang perlu dirayakan: beramai-ramai menyalurkan suara ke TPS.  Di satu sisi mungkin kita akan berpikir telah melakukan sesuatu sesuai kehendak individu kita, tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kita tunduk pada “keharusan-keharusan struktural tidak berpribadi dan pembatasan-pembatasan yang tidak dapat dipahami secara memadai dari segi dominasi konkret” (Postone, 1993: 4, dalam Ritzer, 2011)???

Euforia pemilu dengan beragam partai—mengamini perbedaan sebagai berkah—memang bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kita semua sepakat, keadaan kini lebih baik dibandingkan keadaan terpasung di era Orde Baru. Sialnya, Pemilu 1955, yang digadang-gadang sebagai pemilu paling demokratis, dijadikan contoh tanpa kesadaran akan konteks kondisi sosial-politik di waktu yang berbeda. Berpengalaman sebagai bangsa yang mempunyai fase terbungkam selama lebih kurang 32 tahun, adakah kita sadar bahwa demokrasi semu sedang hidup, bahwa kita telah masuk ke babak oligarki mistis: berkedok, terselubung, tak tampak!? Karir pemerintah yang belum lagi memuaskan hanya mengantarkan kita pada sikap passive resistance, apatis, sinis. Kita terombang-ambing oleh arus disinformasi.

Kita disuguhkan banyak pilihan, tetapi kita diposisikan menjadi pribadi yang tak mampu memilih sebagai individu yang merdeka. Banyaknya pilihan justru membatasi pilihan kita. Partisipasi warga diarahkan menjadi partisipasi follower, bukan leader. Seakan-akan yang leader hanyalah yang dipilih. Bukankah kita harus menjadi pemimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum menentukan wakil kita di meja-meja pemerintahan? Kita memilih bukan dengan jiwa pemimpin, tetapi dengan jiwa yang tunduk. Kita berdiri di salah satu sisi otoritas yang timpang, yakni sisi yang powerless. Di Pemilu 2014 ini, mungkin, masih begitulah kondisi kita, kita yang tak sadar.

Gerakan ‘pemilu cerdas’ kemudian digalakkan oleh berbagai elemen masyarakat ‘yang peduli’. Ajakan untuk tak menyia-nyiakan hak pilih dan hak suara digembar-gemborkan. Oleh sebagian kelompok mahasiswa di UI, menyelamatkan status Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diagendakan, supaya suara-suara tak hilang, katanya. Oleh sebagian kalangan intelektual, keluar anjuran untuk ‘memilih calon dengan benar’ (contohnya, website http://majuindonesia.com/), meskipun sifatnya masih prosedural, agar surat suara tidak rusak, mungkin. Seminar-seminar pun diselenggarakan untuk memanfaatkan detik demi detik menuju tanggal 9 April sebagai momentum. Diskusi-diskusi, kajian-kajian, jurnal-jurnal, hasil survei-survei dan voting-voting sementara, semuanya membanjir.

Tidak ada yang salah dengan semua gerakan itu. Namun, kegelisahan tetap muncul dari seorang mahasiswi dalam diskusi yang saya ikuti. Ia bertanya, “Pendekatan sosiologis apa yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Sebab, tak mungkin mencerdaskan orang banyak dalam waktu yang demikian singkat menjelang hari H pemilu?”

Bung Ganda menanggapi dengan argumen yang tidak langsung menjadi jawaban. Menurutnya, yang paling sering kita lupakan ialah aksi pasca pemilu. Kembali mendasarkan pandangannya pada materi mengenai partisipasi politik, beliau mengatakan bahwa pengawasan yang paling penting justru saat yang dipilih telah duduk di kursi jabatan dan mulai menjalankan janjinya. Warga masyarakat harus menjadi agen yang menakar apakah implementasi kebijakan itu sesuai dengan harapan atau tidak. Dengan kata lain, yang seharusnya menjadi fokus aksi ialah bukan sekedar memastikan warga menggunakan hak pilih dan hak suaranya (datang ke TPS lalu coblos), tetapi meningkatkan kritisisme mereka terhadap figur-figur, mampu merangkai dan memproduksi argumentasi yang bertanggung jawab, sadar akan hak konstitusional, mengetahui fungsi institusi negara dan mampu menganalisa relasi kekuasaan yang mengakibatkan tersingkirnya kebutuhan warga masyarakat itu.

Masalahnya, kekurangan yang ada di kita sekarang ini, belum banyaknya sarana (media) yang (1) jujur memaparkan tentang apa dan siapa yang paling tepat untuk dipilih; (2) menerangkan secara rinci mengapa dan bagaimana suatu kebijakan dijalankan. Informasi media massa masih sebatas komparasi-komparasi prestasi, kalau bukan kampanye terselubung. Kecenderungan baru akan ‘kampanye negatif’ disikapi dengan gagap dan sering disalahartikan (dan bahkan dipraktekkan) sebagai kampanye hitam. Media massa arus utama (mainstream) menunjukkan aib-nya sendiri: terikat oleh kepemilikan dan mempropagandakan kepentingan tokoh tertentu yang menjadikan pemilu sebagai jalan tol untuk membangun tameng guna mengamankan mereka dari tuntutan kejahatan kemanusiaan.

Kalau sudah jelas demikian keadaannya, faktor apa lagi yang membuat media komunitas—saya lebih senang menyebutnya sebagai media warga—itu tidak penting?!

Mungkin, kita masih meraba-raba untuk mengidentifikasi manfaat pengelolaan media oleh warga bagi pembangunan. Atau, mungkin pula muncul keraguan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan media secara independen hanya akan memperparah banjir informasi yang sudah tak terbendung. Cara berpikir inilah yang harus diluruskan.

Agar kita tak habis diperintah ‘Media’, kita harus menaklukkannya. ‘Media’ mempunyai kekuasaan berupa informasi. Dalam rangka melakukan gerakan untuk memperjuangkan hak-hak warga negara, kita harus merebut alat kekuasaan itu (sebagaimana orang-orang kiri yang menganjurkan buruh merebut alat produksi dari tangan kapital demi membangun masyarakat adil-sejahtera). Informasi (kata lainnya, pengetahuan) adalah kunci bagi pembangunan. Masih ada yang mau menyangkal bahwa keterbatasan bangsa kita terhadap akses informasi (sejarah nasional dan lokal, arsip-arsip surat kabar tempo dulu, dokumentasi-dokumentasi peristiwa, dan blueprint pembangunan era kolonial, yang semuanya tersimpan di perpustakaan bangsa penjajah) menyebabkan kita tertinggal jauh dari bangsa-bangsa Barat? Mengapa kita masih saja tinggal diam jika sudah ada kesempatan untuk merekam apa yang ada sekarang demi perkembangan moral dan pengetahuan generasi masa depan?

Paling tidak, dengan membangun wacana penyeimbang melalui ‘media warga’, warga berpeluang untuk mengadakan pendidikan dialogis, baik bagi wilayah lokalnya sendiri maupun bagi cakupan nasional dan internasional, serta mempengaruhi arah kebijakan daerah dan pusat. Yang menjadkan informasi dari ‘media warga’ sebagai mata air, bukan sebagai air bah, ialah unsur kepentingannya bagi konteks lokal, dalam takaran yang dibutuhkan (bukan mubazir), dan menyuarakan aspirasi yang murni dari warga. Saat media massa diragukan sebagai pilar keempat demokrasi, media warga harus dirayakan sebagai kekuatan baru, baik yang online sifatnya maupun tidak. Mendorong warga mengelola media sendiri, berarti mendorong mereka untuk kritis dan selektif, mampu memilah dan menganalisa.

Kembali kita ke pembahasan Bung Ganda tentang aksi warga pasca pemilu, beliau mengingatkan bahwa aksi akar rumput tak akan ada apa-apanya jika tidak berkesinambungan. “Bangunlah jaringan, dengan berjejaring, aksi tidak akan berhenti di satu titik,” serunya. Dan menurut saya, bermedia, atau membangun media komunitas, adalah bagian dari membangun kerja berjejaring itu.

Pertanyaan terakhir di dalam diskusi itu, muncul dari saya sendiri. Saya bertanya pada Bung Ganda, “Jika berbicara moral, kalau misalnya ada di antara kita yang memang tak lagi percaya pada calon-calon, lalu memilih golput, apakah itu benar atau tidak? Saya sendiri masih ragu dengan pemikiran ini. Bagaimana pandangan Bapak?”

Pertanyaan saya itu ditanggapi oleh Bung Ganda, dan berdasarkan tangkapan saya akan penjelasannya, kira-kira dapat dijabarkan seperti ini: golput, jika kita melihatnya sebagai civil disobedience (maksudnya pembangkangan sipil, tetapi yang bijak dan cerdas), adalah hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Tidak ada yang murni bahwa masyarakat 100% memilih. Golput pun adalah hak. Pertanyaan yang harus kita lemparkan ke diri sendiri, jika memang para calon bertentangan dengan aspek moral kita, dan kita secara sadar memilih golput, apakah kita hanya akan menjadi kalangan golput yang sinis, atau kalangan golput yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab berarti tetap memposisikan diri kita sebagai orang yang memikirkan masa depan bangsa melalui aksi-aksi konkret, melakukan pengawasan, dan mempengaruhi arah kebijakan. Dan itu bisa dilakukan dengan beragam cara. Bermedia warga, adalah salah satu cara itu. Sebab, saat warga bermedia dengan cerdas, ia juga berpartisipasi politik secara konkret.

Ngobrol di Warung Teh Talua si Rozi

Artikel ini sudah terbit lebih dulu dengan judul yang sama, “Ngobrol di Warung Teh Talua si Rozi“, di jurnal akumassa pada tanggal 1 Agustus 2013.

AKU BARU MENYADARI kehadirannya beberapa detik kemudian ketika dia mulai mendekat sambil tersenyum. Aku masih ingat dan kenal betul pemuda yang lantas mengambil posisi duduk di depanku seraya menyulut rokoknya.

Kubalas senyumnya, dan sambil berusaha keras menarik sebuah nama dari ingatan yang teronggok dan tak tersentuh lebih dari tiga tahun, aku bertanya tanpa rasa canggung, “Baa kaba ang?” (Bagaimana kabarmu?).

Dia jawab pelan, “Elok-elok se…” (Baik-baik saja…).

Warung Teh Talua si Rozi.

Suaranya tak jauh berubah. Meskipun rambutnya sekarang lebih panjang, pemuda itu tetap saja Romel yang kukenal waktu masih sekolah mengaji dulu. Pagi hari, kami bersekolah di Sekolah Dasar (SD) yang berbeda, tetapi siangnya pergi mengaji ke sekolah yang sama, yakni Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) Ar-Rahim.

Sejak tamat MDA, aku sangat jarang bertemu dengannya. Bahkan, bukan hanya dengannya. Bisa dibilang, aku memang sangat jarang berinteraksi dengan teman-teman sepermainan di sekitar rumahku di Kota Pekanbaru, Riau, yang beralamat Jalan Pepaya No. 66, Kecamatan Sukajadi. Terutama sekali sejak aku duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Waktu aku masih SD, bersama abang-abangku, anak-anak di sekitar rumah sering bermain sepakbola di lapangan upacara milik kantor yang berada tepat di depan rumah kami—dulu, kantor itu bernama Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lalu berganti fungsi menjadi Kantor Poltabes Pekanbaru, berganti lagi menjadi Kantor Palang Merah Indonesia Riau, dan sekarang menjadi Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Kegiatan ekstrakurikuler yang padat menyebabkan aku lebih banyak menghabiskan waktu di SMA Negeri 8—beralamat di Jalan Abdul Muis No. 14, Kecamatan Sail—hingga sore hari. Bermain bola ala kadar, tanpa alas kaki, di lantai batu, dengan batas gawang menggunakan sandal jepit, dan pembagian tim-nya berdasarkan hompimpah, berganti pola menjadi pertandingan sepakbola antar kelas atau antar sekolah, menggunakan seragam lengkap, di lapangan bola bergawang besi milik sekolah, dan ditambah kehadiran teman-teman perempuan sekelas yang berteriak-teriak menjadi supporter dadakan.

Kantor BNN Riau yang berada di depan rumahku.

Intinya, intensitas bercengkrama antara aku dan Romel, dan juga dengan pemuda-pemuda sepantaran di dekat rumah, memang terbilang rendah. Namun, bukan berarti kami tak saling kenal. Sering kami bertemu di jalan dan bertegur sapa sambil berseru, “Hoi! Nio kama ang?” (Hei! Mau kemana kau?), atau sekedar menaikkan alis mata, tanda bahwa satu sama lain masih saling kenal. Aku tahu dia warga asli di sekitar rumah—aku warga RW 3 sementara dia warga RW 1 (sekarang konon berubah jadi RW 4)—begitu pun dia mengenalku. Dan memang, setahuku, begitulah cara interaksi warga di lingkungan tetangga tempatku tinggal itu terbangun: keakraban yang wajar dan tak dilebih-lebihkan, saling tahu satu sama lain sebagai sesama warga; tak bertemu dalam waktu yang lama, tak serta merta sebabkan sikap kikuk atau pangling.

Romel. Di belakangnya, para pemuda Gang Tanjung sedang duduk-duduk menikmati teh talua.

“Waktu itu, terakhir kali bertemu, dia seperti tak kenal…pangling!” kata Romel, menjawab pertanyaanku mengenai kabar beberapa teman yang juga merantau ke Jakarta, sama sepertiku. Orang yang disebutnya pangling itu bernama Riyan, temanku di MDA Ar-rahim juga, anak pemilik jasa percetakan yang sempat jadi langgananku di jaman-jaman aku sibuk membeli perlengkapan sekolah. UD Citra Karya, nama tokonya.

“Oh, ya!?” seruku tak percaya. Sebab, keterangan itu bertentangan dengan keakraban wajar yang selama ini aku pahami sebagai karakter penduduk di sekitar rumah. “Kok bisa sampai gak kenal?” tanyaku dalam hati.

Berangkat dari keganjilan itulah aku dan Romel mulai bercakap-cakap lebih jauh mengenai apa-apa saja yang berubah dan tak berubah dari pola gaya hidup teman-teman sepermainan yang, secara umur, kini telah sah menjadi pemuda lokal, usia produktif, di kawasan Jalan Pepaya, Kelurahan Jadirejo.

***

SUDAH LAMA AKU ingin menulis cerita tentang sebuah warung tenda di pinggir Jalan Pepaya, tempat di mana aku berbincang-bincang dengan Romel pada malam ke-25 Bulan Ramadhan 1434 H/2013 M itu. Ketika liburan semester Bulan Januari lalu, aku tak sempat menulisnya. Liburan semester kali ini, tentu aku tak ingin mengabaikan narasi-narasi kecil yang menumpuk di meja-meja warung itu. Satu hal yang menarik perhatianku adalah tampang orang-orang yang kukenal sebagai pemuda Gang Tanjung, sebuah gang kecil tempat MDA dan Masjid Ar-rahim berada, terlihat duduk-duduk di sana hingga larut malam bermain domino. Dan menurutku, keadaan itu contoh dari sesuatu yang telah berubah: pemuda Gang Tanjung yang dulunya nongkrong di sekitaran masjid, sekarang beralih nongkrong di warung tenda itu.

Maka, berkebetulan dengan jadwal mati listrik di rumah sehingga aku terpaksa menghentikan aktivitas ngenet, aku melangkah ke luar rumah, menuju warung tenda itu untuk memesan segelas teh talua (teh telor)—minuman khas orang Minang, berupa seduhan teh manis panas pekat dicampur dengan dua butir kuning telur ayam kampung yang dikocok sampai putih berbusa, dan rasanya seperti capucino panas. Teh talua sering diminum untuk menguatkan stamina tubuh. Bagi para pemuda setempat yang kebagian tugas ronda, teh talua jadi menu favorit.

Ketika pesanan teh talua-ku jadi, aku bertanya kepada Romel mengenai tongkrongan pemuda Gang Tanjung itu.

“Baru-baru ko, ko, pado nongkrong siko,” ujar Romel. “Biasonyo kan dakek masajik, tuh nyo! Dek bahutang…namonyo juo wak bedagang, kan?” (Baru belakangan ini nongkrong di sini. Biasanya di dekat mesjid. Karena hutang…namanya juga berdagang, kan?)

Sebagai mahasiswa yang juga hobi ngutang, aku mengerti sekali alasan-alasan yang menyebabkan orang-orang berpindah tongkrongan warung. Dan mendengar kata Romel itu, aku lantas tertawa.

Pak Jon sedang mengeringkan nasi yang baru dimasak agar mudah dibuat menjadi nasi goreng.

Warung tenda teh talua ini milik seseorang yang oleh Ayahku sering dipanggil si Jon, tak tahu Jon apa nama lengkapnya. Yang jelas, anaknya, Rozi, yang membantunya berdagang teh talua, adalah temanku juga di waktu MDA dulu. Abangnya, si Jepri—aku biasa memanggilnya “Jepri tok“–merupakan teman sekelasku di MDA. Kami semua teman sepermainan di lingkungan sekolah mengaji di dekat rumah. Sebenarnya, warung tenda teh talua si Rozi ini sudah lama ada. Ayahku mengatakan bahwa pemuda setempat sering nongkrong di sana. Akan tetapi, pemuda yang seumuranku, atau tiga hingga lima tahun lebih tua dariku, memang baru-baru ini nongkrong di sana.

Ruko-ruko di pinggir Jalan Pepaya, di sebelah rumahku. Di bulan puasa ini, ruko-ruko ini lebih sering tutup.

Tetangga rumahku banyak yang membangun rumah toko (ruko), dan umumnya jadi usaha rumah makan atau jasa percetakan. Riyan adalah salah satu pemilik ruko percetakan di Jalan Pepaya. Dulu, Riyan memang terkenal sebagai anak berprestasi di MDA, tetapi juga orang rumahan. Aku akrab dengannya, tetapi dia tak akrab dengan anak-anak lain di Jalan Pepaya dan Gang Tanjung.

Ruko Citra Karya, toko percetakan milik ayah Riyan.

Sama sepertiku, ketika merantau ke Jakarta, Riyan juga jarang pulang ke Pekanbaru dan membaur dengan pemuda-pemuda sepantarannya. Begitulah keterangan yang diutarakan oleh Romel.

“Si Rozi saja yang sering jualan di sini yang bertemu Riyan,” kata Romel. “Aku jarang.”

Jika malam hari, ruko mereka tutup, dan di halaman parkir di depannya orang lain membuka warung tenda nasi goreng atau teh talua. Jadi, hingga lewat tengah malam pun, mudah sekali mencari makanan karena di kanan-kiri rumahku ada banyak warung tenda. Dan warung tenda teh talua si Rozi ini adalah salah satu yang jadi favorit ayahku, sejak ia dan ayahnya membuka usaha tersebut.

Bahkan, ibuku yang sangat ketat memilih-milih makanan, pernah berujar, “Kalau warung si Rozi, tuh lamak. Ndak samo jo nan di sabalahko. Itu a, tuh!? Pecin jo sado rasonyo!” (Warung si Rozi itu, enak. Tidak sama dengan yang di sebelah itu. Apa itu!?Vetsin-nya saja yang terasa!).

Suasana malam hari di ruko-ruko sebelah rumahku.
Suasana malam hari di ruko-ruko sebelah rumahku.
Salah satu warung nasi goreng yang buka pada malam hari ketika ruko-ruko di sebelah rumahku tutup.

Di tengah tawaku itu, si Rozi datang dan duduk di sebelah Romel. Dia baru saja tiba seusai mengambil dan membawa air seember dengan motor, dari tempat yang aku tak tahu di mana (mungkin saja rumahnya). Tak jauh beda dengan Romel, dia menanyakan kabarku, kabar saudara sulungku yang sudah di Korea, kabar sepupuku yang dulu juga masuk rombongan teman-teman sepermainan di MDA, kabar adikku, bagaimana aktivitas kuliahku, pekerjaanku, dan pertanyaan-pertanyaan standar lainnya yang ditanyakan seseorang jika memulai perbincangan dengan orang yang sudah lama tak dilihatnya.

Rozi tertarik dengan cerita dan pengalamanku di Jakarta. Dia bahkan bertanya dengan antusias, “Berarti lah banyak jumpo artis di situ ndak, Bang?” (Berarti kau sudah banyak bertemu artis di situ ya, Bang?).

Yo ado beberapo, ado namo tampek nongkrong artis-artis, tuh, ruangrupa namonyo kalau di Jakarta, tuh!” (Ya, ada beberapa. Ada nama tempat nongkrong artis-artis di Jakarta ruangrupa namanya!)

Aku menjelaskan kepada mereka bahwa di Jakarta, ada banyak organisasi atau komunitas-komunitas tempat berkumpul para seniman, peneliti, akademisi, sastrawan dan budayawan, serta artis-artis.

Tapi artis nan rancak yo! Kalau nan buruak macam Kangen Band, atau yang di tivi-tivi, tuh, ndak tau den do!” (Tapi artis yang bagus, ya! Kalau yang seperti Kangen Band atau yang di TV itu, aku tidak tahu!) ujarku menjelaskan.

Begitu juga dengan Romel, yang tertarik dengan obrolan perkuliahan. Dia mengatakan bahwa dia juga sedang menempuh bangku kuliah, di Muhammadiyah Pekanbaru, jurusan komunikasi, semester tiga.

“Wah, rancak, tuh ma! A peminatan ka ang nio ambiak, beko?” (Wah, bagus itu! Peminatan apa yang akan kau ambil nanti?) tanyaku.

“Jurnalistik,” jawabnya.

Aku kemudian menceritakan bahwa selain kuliah, di Jakarta aku juga bekerja sebagai penulis di sebuah jurnal online bernama akumassa. Dengan singkat padat aku jelaskan padanya hal-hal apa yang aku jadikan bahan tulisan.

“Iko warung si Rozi ko ni ka den tulis mah rencanonyo!” (Warung si Rozi ini akan kutulis, rencananya!) seruku. Disambut tawa gembira si Rozi, aku berseru lagi, “Tampek nongkrong nak-nak mudo Jalan Pepaya!” (Tempat nongkrong pemuda di Jalan Pepaya!)

Rozi, baju hitam, pemilik warung teh talua.

Aku kemudian bertanya tentang isu geng motor di Pekanbaru. Tba-tiba saja isu itu terlintas di kepalaku sebab kabar terbaru yang aku simak di media massa nasional tentang Kota Pekanbaru adalah fenomena geng motor yang mulai marak di Kota Bertuah ini.

“Di siko sarang alternatifnyo mah!” (Di sini, kan jalur alternatifnya!) kata Rozi.

Makasuiknyo?” (Maksudnya?) tanyaku dengan kening berkerut.

“Kalau bacakak, dikaja polisi, larinyo lewat jalan ko, ka balakang pasa, taruih ka Panam!” (Kalau berkelahi, dikejar polisi, larinya lewat jalan ini, ke belakang pasar, terus ke Panam!) jelas si Rozi.

Panam adalah sebutan untuk sebuah kawasan di Pekanbaru, tepatnya kawasan Jalan Hr. Subrantas, Kecamatan Tampan. Berdasarkan laporan dari Riau Pos, Mei 2013, peta mayoritas geng motor di Pekanbaru terbagi menjadi dua kubu yang selalu bersiteru. Geng motor kubu Panam adalah wilayah kekuasaan si Klewang, residivis yang memang terkenal karena track record tindak kriminalnya. Klewang membawahi banyak geng motor, antara lain XTC, Laser, Sinchan, Keparat, BMR (Benteng Merah), B2R (Black Baron) dan Atit Abang.

Sedangkan kubu Kota, terdiri dari kelompok geng motor bernama Ghost Night, L2N (Lajang-Lajang Nekat), Astec, dan Opsi. Rozi dan Romel menjelaskan kepadaku bahwa penguasa di kubu Kota bernama Wen (atau begitulah orang-orang memanggilnya). Geng motor Ghost Night dan Astec adalah yang terkuat di Kota, sedangkan geng motor terkuat di Panam adalah XTC (milik Klewang). Tertangkapnya Klewang pada Bulan Mei 2013 lalu, ternyata tidak mengurangi tingkat keberadaan dan keonaran geng motor. Penjelasan dari Rozi dan Romel—aku percaya mereka sangat mengerti hal-hal begitu karena pergaulan mereka cukup luas sebagai akamsi (anak kampung sini) di dekat rumahku—menyebutkan bahwa anggota-anggota geng motor yang belum tertangkap masih sering buat onar.

“Panglima-panglima geng si Klewang masih ado tuh yang ndak tatangkok…” (Panglima-panglima geng si Klewang masih ada, tuh yang belum tertangkap…) kata mereka. Pemimpin geng motor di bawah Klewang terkenal dengan sebutan Panglima.

Pak Jon sedang melayani pelanggan yang sedang membayar.

Rozi kemudian melanjutkan, “Kalo lah malam hari, tuh, ijan lei, Bang! Banyak kejadian, trutamo dakek SMA 8, tuh ha! Kan banyak anak-anak nongkrong depan sekolah, tuh, kan? Abis sadonyo kanai bantai geng-geng motor tuh.” (Kalau sudah malam, jangan deh, Bang! Banyak kejadian, terutama dekat SMA 8 itu! Banyak anak-anak nongkrong di depan sekolah itu, kan? Semuanya habis dihajar geng-geng motor itu).

“Samo tu nyoh!” (Sama juga!) Romel menimpali cerita Rozi. “Kalau di kampus tuh, di kelas jo dosen, caliak jam, lah jam sambilan malam, ‘Yuk, kita pulang, yuk!’ kecek dosennyo!” (Kalau di kampus, di kelas dosen melihat jam, pas jam sembilan malam, ‘Yuk, kita pulang, yuk!’ kata dosennya!)

Menurut mereka berdua, ketika heboh-hebohnya, geng motor di Pekanbaru memang benar-benar memengaruhi kenyamanan warga. Kerusuhan yang ditimbulkan oleh geng-geng motor itu tidak tanggung-tanggung, mulai dari merampok warnet (warung internet) hingga memperkosa dan pesta sex. Cerita mereka itu sama dengan berita-berita yang kubaca pada artikel-artikel di internet.

Rozi dan Romel juga menceritakan perkembangan aktivitas para pemuda setempat bahwa perkelahian antar daerah pun, seperti anak-anak Gang Tanjung tawuran dengan anak-anak Jalan Panger, sudah jarang terjadi. Dulu, biasanya bulan puasa adalah ajang tawuran di subuh hari. Seusai sholat subuh, pemuda-pemuda setempat di dekat rumahku berjalan-jalan subuh dari Jalan Pepaya, menuju Jalan Sudirman, kemudian berkelahi dengan rombongan pemuda yang datang dari Jalan Panger.

Aku bertanya, “Apa karena geng motor?”

Romel menjelaskan bahwa geng motor itu sebenarnya sudah ada sejak lama, dan tidak berpengaruh banyak ke aktivitas pemuda setempat.

“Pemuda di sini yang bergabung juga ada, bahkan ada juga yang tertangkap!” kata Romel. “Tapi yang mengurangi tawuran itu justru karena warnet, game online.”

“Kalau geng motor, tuh, kini labiah banyak balap, urang, Bang!” (Kalau geng motor itu, sekarang lebih banyak balap motor) si Rozi menimpali.

“Apo lai pas marak karajo jadi operator, tuh kan? Musim bana tuh warnet-warnet, pado nongkrong mahabiahan waktu di situ anak-anak siko.” (Apalagi waktu marak pekerjaan jadi operator itu. Musim warnet, pada nongkrong menghabiskan waktu di sana, anak-anak sekitar sini).

“Dari dulu pai kini, bantuak-bantuak iko se nyo, Zik… ndak ado nan barubah labiah elok do… Nongkrong, main domino, judi, ndak banyak berubah pemudanyo doh…” (Dari dulu hingga sekarang, begini-begini saja, Zik. Tidak ada yang berubah lebih baik. Nongkrong, main domino, judi, tidak banyak yang berubah pemudanya). Romel mengatakannya kepadaku dengan nada sedikit sedih dan terkesan sedang menyayangkan situasi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kami.

Obrolan dengan Romel dan Rozi menyadarkanku betapa posisi kaum pemuda sungguh rentan. Hingga saat ini, aku sendiri mengakui bahwa daerah tempat tinggalku di Pekanbaru ini tidak mengalami kemajuan yang berarti, selain pembangunan ruko-ruko yang semakin banyak. Para pemudanya umumnya tak punya pekerjaan yang jelas. Kalau pun punya pekerjaan tetap, bukan pekerjaan dalam artian dapat meningkatkan kualitas hidup. Kalau tidak dengan perkelahian, pemudanya menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, nongkrong di warnet, atau main judi. Hanya terbilang sedikit pemuda yang seperti Romel, yang mau kuliah untuk menambah wawasannya, atau seperti Rozi yang dengan kemampuan seadanya memperbaiki perekonomian keluarga dengan berdagang teh talua dan setiap hari bersabar menghadapi hutang-hutang para pelanggan.

Perbincangan kami kemudian mengarah ke aktivitas-aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan anak muda, seperti musik (Romel sangat antusias ketika aku bercerita tentang perkembangan wacana musik di kampusku, Universitas Indonesia), kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus-kampus, lalu pekerjaan-pekerjaan sosial-masyarakat seperti yang dilakukan oleh akumassa. Romel berbagi cerita tentang bagaimana orang-orang di daerah, teman-temannya yang juga pelaku seni, sulit mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dia berpikir bahwa tentu di Ibukota peluang itu lebih tinggi karena akses untuk mendapatkannya lebih banyak.

Hal itu kemudian mendorongku untuk menjelaskan padanya lebih jauh mengenai Forum Lenteng, salah satu organisasi nirlaba di bidang sosial-kebudayaan di Jakarta, tempatku belajar dan bekerja sebagai penulis. Mengulangi penjelasanku mengenai ruangrupa Jakarta tadi,aku menjelaskan padanya tentang bagaimana Forum Lenteng, yang didirikan oleh periset, mahasiswa, dan seniman, membangun jaringannya melalui kerja kolaborasi, produksi karya, mendokumentasi, untuk memperkuat posisi tawar sehingga mampu menarik perhatian pemerintah setempat, bahkan mampu mempengaruhi kebijakan.

“Di Jakarta, Jogja dan Bandung, ada banyak komunitas dan organisasi seperti itu,” kataku. “Tempat berkumpul para seniman, budayawan, akademisi, dan lainnya, dan biasanya mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif di kampus juga turut berkumpul di sana. Belajar, dan kadang juga kerja sambilan. Kami menulis, mengkaji film, belajar bersama, mengadakan festival dan pameran, memperluas jaringan kerja dengan komunitas-komunitas di daerah lain, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.”

Romel sedang membuka website http://www.akumassa.org melalui ponselnya.

Aku lantas menunjukkan padanya alamat website www.akumassa.org, dan Romel membaca beberapa tulisan yang dimuat di dalamnya.

Obrolanku dengan Rozi dan Romel pun berakhir ketika kumandang sahur dari masjid berbunyi. Sekitar pukul setengah empat, aku memutuskan pulang dan sahur di rumah, begitu juga dengan Romel. Sedangkan Rozi, masih harus menjaga tokonya hingga azan subuh nanti.

“Seandainya akses bagi setiap pemuda sama rata, obrolanku malam ini dengan mereka pasti akan jauh berbeda,” kataku dalam hati seraya berjalan menuju rumah. *

Delman dan Polemik Kemanusiawian Jakarta

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama, “Delman dan Polemik Kemanusiaan Jakarta”, pada tanggal 24 Juni 2013.

PERAYAAN HARI ULANG Tahun DKI Jakarta tahun ini mengusung tema “Jakarta Baru, Jakarta Kita”. Kompas.com, pada Mei, 2013, memuat penjelasan Asisten Pemerintahan DKI, Sylviana Murni, selaku ketua panitia perayaan hari jadi DKI Jakarta. Katanya, tema itu mengusung semangat untuk mengubah dan menata Jakarta yang lebih humanis, futuris, dan pluralis.

Sepulang dari diskusi di Warung Daun, depan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, saya iseng pergi ke Monas untuk melihat euforia hari jadi DKI. Sebenarnya, saya sangat menyayangkan tak sempat hadir pada ‘PRJ Monas’ atau Pekan Produk Kreatif Daerah, pada tanggal 14-16 Juni 2013 lalu. Padahal, proyek uji coba Jokowi, yang oleh beberapa media massa disebut-sebut akan menjadi embrio Pesta Rakyat Jakarta di tahun 2014 nanti itu, merupakan momen yang tepat untuk membaca langkah evaluasi pemerintah terhadap acara-acara serupa yang mengusung nama Jakarta. Oleh sebab itu, pada Hari Sabtu, 22 Juni 2013, saya mondar-mandir di area Monas berharap dapat menemukan sesuatu yang menarik di detik-detik puncak perayaan pesta besar ulang tahun Ibukota, paling tidak menemukan salah satu dari tiga hal yang disebut humanis, futuris, dan pluralis.

Suasana di luar area Monas pada siang hari, 22 Juni 2013

Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud meninjau keberhasilan acara perayaan HUT DKI Jakarta. Sebab, saya hanya mampu melawan panas terik matahari di Monas hingga pukul empat sore. Ketika baterai kamera saya habis, saya memutuskan pulang, mengingat ada kegiatan lain yang harus saya hadiri malam itu. Tapi, saya punya pendapat bahwa semangat humanis, futuris dan pluralis, sedapat mungkin memang direpresentasikan oleh Pemda DKI dalam rangkaian acara perayaan tahun ini. Salah satunya pameran prototipe kereta monorel—yang bisa dibilang menjadi bagian dari langkah sosialisasi proyek Monorel Jakarta, demi masa depan transportasi Ibukota yang lebih baik (futuris)—yang sungguh sangat disayangkan juga, tak sempat sempat saya lihat karena pameran itu baru akan dibuka untuk publik pada petang hari, sedangkan pukul enam sore saya sudah harus berada di Depok.

Pameran Monorel Jakarta.
Pintu gerbang untuk masuk ke dalam pameran monorel. Pameran belum dibuka ketika saya datang berkunjung, siang hari pukul 13.00 WIB.

Saya memang tak mempunyai cukup bahan untuk mengevaluasi “Jakarta Baru, Jakarta Kita”. Tapi, jika kembali merefleksi pengalaman sepintas saya ketika berjalan-jalan di area Monas siang itu, saya ingin fokus membahas satu di antara tiga semangat yang diusung pada HUT DKI tahun ini, yakni semangat Jakarta yang lebih humanis. Dan sebelum mendebatkannya lebih jauh, saya ingin bercerita tentang delman di Monas.

Sering kali saya bertanya pada diri sendiri, “Apa sebenarnya yang harus manusiawi dari Jakarta?” Pertanyaan itu kembali muncul di benak saya setelah sempat berbincang dengan seorang kusir delman yang berkeliaran di sekitar Monas. Karena tak kuat berjalan kaki menaklukkan luasnya Lapangan Medan Merdeka, saya akhirnya memilih menaiki delman. Jujur saja, hari itu baru pertama kalinya saya melihat delman bebas keluar-masuk area Monas sejak saya tinggal di Jakarta dari tahun 2009. Otomatis, saya paham bahwa transportasi tradisional Betawi itu hadir dalam rangka memeriahkah HUT DKI Jakarta ke-486. Tampilan delman-delman itu meriah, lengkap dengan hiasan ondel-ondel di bagian kanan-kiri tempat duduk penumpang sementara pak kusir mengenakan baju khas betawi, seperti babe-babe yang saya lihat di drama seri TV, Si Doel Anak Sekolahan.

Pak Yahya, salah seorang kusir delman yang hari itu ikut menawarkan jasa angkutan kereta kudanya di area Monas.

Pak Yahya, warga Pulo Jahe, si kusir delman yang saya naiki, awalnya menyebut lima puluh ribu rupiah untuk sekali naik. Saya menawarnya menjadi tiga puluh lima ribu. Meskipun dengan tampang tak senang, dia bersedia mengantar saya berkeliling Monas.

“Udah sejak kapan bawa delman, Pak?” tanya saya mencoba memecah keheningan di atas kereta kuda.

“Udah lama, dua puluh tahun ada,” jawabnya sambil melecuti si kuda supaya baik jalannya.

“Ini delman memang sengaja buat ultah Jakarta atau gimana, Pak?”

“Ya…kalau sekarang iya. Tapi, tiap Sabtu, Minggu, biasanya juga ada.”

“Sabtu dan Minggu?”

“Iya, tapi baru sekarang. Kalau dulu gak boleh. Cuma boleh setiap Hari Sabtu dan Minggu, tapi di luar aja, gak boleh ke dalem sini. Baru sekarang ama Jokowi dikasih ijin masuk ke sini.”

“Dulu itu, maksudnya, kapan, Pak?” tanya saya lagi sembari mengeluarkan kamera yang baterainya sudah sekarat, mengambil beberapa foto, dan kemudian merekam pembicaraan kami.

“Waktu Fauzi Bowo,” jawabnya sambil melirik kamera saya. “Tapi, waktu Sutiyoso gak ada masalah… Fauzi Bowo aja…”

Pemandangan yang saya tangkap ketika menaiki delman Pak Yahya.

Cerita tentang nasib menyedihkan yang menimpa para kusir delman di Jakarta memang bukan kabar baru. Lebih kurang empat tahun terakhir, terutama sejak kebijakan pada masa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yakni Surat Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, No 911/1.754, tanggal 15 Juni 2007, keberadaan delman di Jakarta semakin kembang kempis. Alasannya sederhana saja: delman mengganggu kebersihan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Hingga Bulan Maret 2013, di mata pemerintah Ibukota, delman masih dilihat sebagai transportasi terlarang. Akibat aturan itu, pasukan ‘pengusaha berkuda’ yang umumnya berasal dari Kemanggisan, Palmerah ini, mau tak mau harus main kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kalau situasi sedang ‘aman’, masyarakat saat ini hanya menggunakan jasanya sebagai transportasi wisata atau wahana bermain ‘kuda-kudaan’ karena anak-anak kecil jaman sekarang sudah jarang melihat kuda menarik kereta di tengah kota.

“Kalau misalnya hari biasa, mangkal di mana, Pak?”

“Ya, keliling-keliling aja, bawa anak-anak yang mau naik, biasanya itu. Kadang juga di Pondok Kopi, Buaran, tapi jarang…”

Saya diam sebentar, kemudian Pak Yahya berkata lagi, “Sebenarnya, ya itu, waktu Fauzi Bowo dilarang, cuman bolehnya Hari Sabtu Minggu aja. Tapi di luar. Kalau sekarang, kayaknya udah dibolehin lagi,” ujarnya. “Kemarin kita dikasih modal sama Jokowi, buat ngebersihin.”

“Ngebersihin? Maksudnya?” tanya saya bingung.

“Ya, ini, buat cat, hiasan, biar rapi, jadi enak dilihat… ini, kan sebelumnya jelek, kotor…” jawab Pak Yahya sambil menunjuk delmannya yang berpenampilan baru. “Kita juga dikasih baju, seragam, biar sama.”

“Oh, gitu…”

“Tapi gak tahu, deh, besok-besok dibolehin lagi apa yak?”

Tampilan delman Pak Yahya pada hari ulang tahun DKI Jakarta ke-486.

Sepertinya, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Joko Widodo, memang khusus mengeluarkan izin bagi para kusir supaya bisa beroperasi di dalam dan di luar kawasan Monumen Nasional untuk mendukung perayaan ulang tahun Jakarta saja. Sebab, belum ada peraturan resmi yang menyangkut nasib delman-delman tersebut. Jokowi sendiri mengakui bahwa dia belum membahas lebih jauh terkait keputusan yang menyangkut nasib transportasi bebas polusi asap itu. Dalam video yang diunggah ke YouTube, oleh akun GubernurJokowiAhok, tanggal 15 Juni 2013, Joko Widodo menuturkan bahwa pada dasarnya delman-delman Betawi dapat beroperasi di mana saja, asal tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan Kota Jakarta.

Baru saja saya salut dengan langkah bijak Pemda ini, saya dikejutkan oleh ekspresi Pak Yahya yang kaget ketika melihat beberapa petugas Satpol PP yang menghadang delmannya dan delman-delman lain yang melalui jalur yang sama. Salah seorang petugas memukul kuda delman yang berada di depan kami, lalu berteriak, “Kan sudah dibilang gak boleh ke sini!? Pergi! Pergi!” Kemudian, semua kusir yang melalui jalur itu memutar balik delmannya, menjauhi petugas Satpol PP.

“Loh, katanya udah boleh, Pak, tapi kok diusir lagi?” tanya saya beberapa detik kemudian.

“Gak tahu,” jawab Pak Yahya bingung. “Lewat sini saja, ya…?”

“Iya, Pak… saya berhenti di dekat rumput di ujung saja,” kata saya sambil menunjuk pohon-pohon yang ada di sekitaran area Monas, tepatnya di dekat panggung besar yang akan diisi acara pesta pada malam puncak. “Mungkin memang jalur yang itu dilarang, Pak.”

“Gak tahu juga. Tapi tadi boleh-boleh aja, sekarang dilarang,” kata Pak Yahya kesal.

Menjelang mencapai tempat berhenti yang saya tunjuk itu, perbincangan kami mengarah ke nasib-nasib para kusir yang masih eksis hingga sekarang. Mulai dari penghasilan yang sudah tak memuaskan– dulunya bisa mencapai lebih kurang lima ratus ribu rupiah sehari, merosot menjadi lebih kurang seratus lima puluh ribu rupiah—hingga ke usaha-usaha para kusir dalam bernegosiasi dengan para pejabat.

“Ada, namanya, Bang Hasan, yang datang ke Jokowi waktu itu,” kata Pak Yahya.

“Dia siapa, Pak? Kusir juga?”

“Iya, dia kusir,” jawab Pak Yahya. “Tapi, ya… dia yang mimpin kita-kita lah, yang ngurusin ngomong ke gubernur…”

Turun dari delman, saya kesal karena ternyata kamera saya mati dan tidak merekam semua kejadian. Setelah saya periksa, adegan Satpol PP menghalau delman tidak terekam. Bahkan, perbincangan kami juga terpotong.

Saya akhirnya memutuskan pulang. Saya menuju Stasiun Juanda dengan berjalan kaki. Di area luar Monas, saya melihat ada beberapa delman yang melintas, bahkan ada yang melawan arus macet Jakarta. Dandanan delman-delman itu sama dengan delman-delman yang ada di dalam area Monas. Sekali lagi sayang, saya tak bisa mengabadikannya karena kamera saya sudah tak bisa menyala.

Suasana siang hari di Monas pada hari ulang tahun DKI Jakarta.
Suasana para pengujung yang duduk ngaso di salah satu rerumputan di area Monas, menunggu acara panggung hiburan yang akan dimulai petang hari.
Suasana persiapan panggung untuk acara puncak ulang tahun DKI Jakarta di Monas.
Suasana siang hari di Monas, para pengunjung berjalan-jalan di sekitar tenda-tenda pameran/jualan.
Suasana siang hari di Monas, para pedagang kecil juga membuka lapak di area Monas pada hari ulang tahun Jakarta.

Apa sebenarnya yang harus manusiawi dari Jakarta? Sekali lagi saya bertanya, bahkan ketika menulis ini. Semakin hari, manusia Jakarta, mau tak mau, harus berkompromi untuk menjadi ‘tak manusiawi’ karena berhadapan dengan kepadatan Jakarta yang semakin tak ramah. Masalahnya, hal-hal yang dianggap bergerak lambat dilihat sebagai gangguan. Kita dapat menilainya mulai dari tingkah laku sebagian besar warga Jakarta yang mengabaikan jembatan penyeberangan, aksi masa bodoh para pedagang yang membuka lapak di sembarang tempat, hingga tanggapan pemerintah yang melakukan penggusuran warung-warung warga di pinggir jalan, dan pelarangan alat transportasi yang tidak menggunakan mesin/motor, seperti delman, contohnya. Masih banyak lagi hal-hal tak manusiawi yang terjadi di Jakarta, baik yang dilakukan oleh warganya maupun oleh pemerintahnya.

Khusus pada kasus delman di Jakarta, hanya karena alasan tahi kuda mengotori jalanan dan gerak jalannya yang lambat menyebabkan macet di jalanan, transportasi khas Betawi ini dilarang melalui surat keputusan pemerintah. Di mata masyarakat, kepopuleran delman tergerus oleh ‘kehebatan’ angkutan kendaraan bermotor. Padahal, kalau dipikir-pikir, kotoran mesin bermotor lebih berbahaya ketimbang kotoran delman. Macet Jakarta juga sebenarnya disebabkan oleh semakin tak manusiawi-nya perilaku konsumsi warga masyarakat terhadap barang tersier yang memberikan kepastian kelas dan citra (mobil dan sepeda motor pribadi). Menurut saya, penataan terhadap Jakarta, untuk membangun Ibukota yang lebih manusiawi, justru melupakan esensi kemanusiaan ketika ‘penertiban’ delman, atau kasus-kasus lainnya yang senada, menjadi agenda yang diutamakan.

Salah satu delman menunggu warga mangkal di area dalam Monas di hari ulang tahun Jakarta.

Pengalaman naik delman di hari ulang tahun Jakarta itu memunculkan kesan di dalam diri saya bahwa delman kembali dilirik hanya ketika dia dapat menjadi ikon kebanggaan Ibukota. “Warisan budaya masyarakat yang Jakarta (Betawi) banget!” biasanya orang-orang berujar. Sementara itu, hal yang paling ‘khas’ dari Jakarta itu sendiri, seakan dilupakan. Mengapa tak ‘memamerkan’ jalanan yang macet saja jika ingin menunjukkan karakter Jakarta yang sesungguhnya? *

Dilarang Memotret e-ticketing

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 10 Juni 2013.

SUATU HARI, TEMAN sekampus bercerita kepada saya. “Gue kena pentungan ama petugas gara-gara ngerekam penggusuran para pedagang di stasiun kereta!” keluhnya. Di lain kesempatan, teman saya yang lain, Ageung, juga pernah bercerita kepada saya bahwa dia sempat ditegur oleh petugas keamanan di dalam kereta gara-gara dia merekam suasana penumpang di dalam KRL (kereta rel listrik). Hal yang sama juga pernah terjadi pada saya sendiri, ketika mencoba mengambil gambar di Stasiun Universitas Indonesia. Sepertinya, ada semacam ketakutan bagi para petugas keamanan, atau mungkin juga pihak PT KAI, jika hal-hal yang berhubungan dengannya ditangkap oleh kamera. Dan sialnya, hal itu kembali terulang pada tanggal 10 Juni 2013, meskipun rekaman yang rencananya akan saya ambil hanyalah sebuah foto.

Stasiun Bogor.

Pagi, Hari Senin, adalah waktu yang benar-benar sibuk di Stasiun Bogor. Kerumunan massa berpacu dengan waktu agar tak ketinggalan kereta pertama. Sebelum memasuki Bulan Juni 2013, kesibukan ini sudah menjadi rutinitas yang dianggap wajar. Namun, ketika spanduk-spanduk yang mengumumkan tentang penggunaan tiket elektronik mulai dipajang di pagar-pagar stasiun kereta, Bulan Juni menjadi awal perubahan irama dan pola mobilisasi para pengguna jasa KRL.

Spanduk e-ticketing (Sumber foto: Wisnu Widiantoro, Kompas.com).

Fenomena e-ticketing KRL Commuter Jabodetabek bagi saya sudah menjadi sebuah masalah. Saya menangkap adanya ‘ketidaksiapan’ masyarakat, khususnya pengguna jasa KRL, terhadap kebijakan baru dari PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Buktinya, pada tanggal 1 Juni 2013, hari e-ticketing diberlakukan, ketika saya ingin keluar dari Stasiun Bogor—hari itu, pintu keluar-masuk utama Stasiun Bogor sudah dirombak dan dipindahkan ke tempat yang baru, yakni bukan lagi keluar menuju Pasar Anyar dan Taman Ade Irma Suryani (Taman Topi), tetapi langsung di pinggir Jalan Kapten Muslihat—terjadi sedikit kerusuhan di pintu masuk stasiun. Para penumpang yang hendak keluar stasiun secara serentak bersorak “Huuu!” karena para petugas menahan dan menyuruh mereka berbaris antri agar bisa menempelkan kartu e-ticketing di mesin-mesin yang sudah ditempatkan di pintu keluar-masuk itu. Seruan yang menyalahkan itu wajar terjadi karena memperlambat gerak para penumpang yang, mungkin saja, sedang buru-buru agar tiba di tempat tujuan tepat waktu. Puluhan penumpang akhirnya menerobos palang yang ada di mesin pembaca kartu e-ticketing tersebut, ada yang melewatinya dengan melompati palang, ada juga yang merunduk lewat di bawah palang. Intinya, kehadiran mesin dan kartu e-ticketing itu menjadi percuma.

Antrian panjang e-ticketing di Stasiun Depok Baru (Sumber foto: Nurfahmi Budi Prasetyo, PenaOne.com).

Tak jauh beda dengan hari itu, sekitar seminggu setelahnya, saya melihat hal yang sama. Kerumunan mengantri di depan tempat pemesanan tiket, lalu harus mengantri lagi di depan mesin, bersabar menunggu giliran menempel kartu. Keluhan-keluhan serupa masih terdengar meskipun tidak bersifat kolektif. Karena terusik dengan peristiwa massa itu, tangan saya terasa gatal lantas mengambil kamera untuk mengabadikan adegan para pengguna jasa KRL yang masih harus diajarkan oleh para petugas bagaimana menempatkan kartu e-ticketing dengan benar agar palangnya bisa terbuka.

Namun, saya ingat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya: PT KAI takut dengan kamera dan dokumentasi yang ‘disalahgunakan’. Atas dasar niat yang baik, saya pun menghampiri salah seorang petugas untuk meminta izin ingin mengambil gambar barang sejepret dua jepret dengan dalih tugas kuliah. Kira-kira begini percakapan saya dengan salah seorang petugas:

“Dosen saya ngasih tugas suruh menulis esai tentang e-ticketing, Pak. Ambil gambar, boleh, ya?!” kata saya dengan polosnya. Jawabannya, seperti yang sudah saya tebak sebelumnya, “Surat izinnya mana?”

Gak ada surat izin, Pak!” terang saya. “Soalnya, ini tugas kuliah biasa, bukan penelitian. Lagian juga ambil gambar dikit, Pak. Di sini doang, mau foto para penumpang make mesin e-ticketing-nya itu. Untuk bukti dokumentasi saja, Pak!” saya mencoba merayu.

“Ya, gak bisa. Harus ada izin dulu!”

“Emangnya ada larangan, ya, Pak kalau mau ambil gambar di stasiun?”

“Bukan begitu, Mas. Kita bukannya ngelarang!” jelas si petugas. “Tapi ini sudah prosedural, biar jelas. Kalau misalnya terjadi apa-apa, gimana? Kalau yang di atas marah, nantinya saya juga yang kena.”

“Ya, kan gak bakal diapa-apain juga, Pak. Buat tugas kuliah ini, kok!” saya masih mencoba merayu.

“Nanti kalau atasan saya tahu, terus kitanya dimarahin atau dipecat, situ mau tanggung jawab?”

“Kalau begitu, cara ngurus izinnya gimana, Pak?”

“Silahkan datang ke bagian informasi, tanya di sana. Atau langsung temui Kepala Stasiun saja!”

Akhirnya saya mengikuti saran si petugas. Saya mendatangi kantor bagian informasi untuk meminta izin. Hal ini saya lakukan agar saya bisa benar-benar leluasa mengambil gambar tanpa ditegur.

“Wah, itu harus ada surat izinnya dulu! Urusnya ke (Stasiun) Kota!” kata petugas yang ada di kantor bagian informasi.

Mendengar syarat itu, saya langsung hilang harap. Hanya untuk mengambil gambar sepintas saja, saya harus ke Stasiun Kota untuk meminta izin, tentu itu bukan langkah yang efisien. Akhirnya, saya mendatangi lagi petugas keamanan yang saya mintai izin lebih dulu, dan mengatakan bahwa saya tidak mendapat izin dari kantor bagian informasi. Saya mencoba merayu sekali lagi si petugas keamanan, agar saya bisa mengambil, paling tidak, satu foto saja.

Gak bisa, Mas! Ini udah aturannya,” katanya.

Emang ada aturannya, gitu, Pak?” saya bertanya dengan penuh keraguan. Lagi-lagi, jawabannya hanya: “Ya, prosedur-nya memang begitu, Mas! Kemarin juga ada mahasiswa, tapi pake surat, kita kasih izin.”

“Tapi maksud saya, ini, kan, ruang untuk publik, Pak!” saya mencoba melawan argumentasinya dengan sedikit emosi. “Di mana-mana, yang namanya stasiun itu adalah fasilitas untuk publik. Tapi kenapa orang dilarang foto-foto. Lagian, saya juga minta izin dulu, kan, Pak? Tapi, kok harus pake surat dan harus ke Kota dulu? Ribet, Pak!”

“Ya, kalau Mas bersikeras, langsung ke Kepala Stasiun saja, biar percaya!” katanya. Dan saya tahu, mengikuti saran itu pun akan sia-sia saja. Ujung-ujungnya pasti minta surat izin lagi.

Penggunaan mesin e-ticketing di Stasiun Tanah Abang (Sumber foto: Hyo-Heru Haryono, Okezone.com).

Apakah saya yang terlalu naïf karena meminta izin dulu sebelum mengambil gambar, padahal sebenarnya bisa saja mengambil gambar sembari membeli tiket dan berjalan menuju kereta (sebagaimana kata salah seorang petugas muda yang berbisik kepada saya: “Kenapa gak ngambil seperti biasa saja sambil beli tiket, sih?” katanya ketika mengantarkan saya menuju kantor bagian informasi)? Apa jangan-jangan saya kualat karena mengatakan tugas kuliah sebagai dalih untuk mengambil gambar?

Aksi itu saya lakukan bukan tanpa motif. Selain untuk tak mengulang pengalaman ditegur oleh petugas karena mengambil gambar sembarangan, saya juga ingin memastikan apakah memang ada aturan tegas tertulis dari PT KAI tentang penggunaan kamera bagi masyarakat umum yang ingin mengambil foto atau video di dalam kawasan stasiun kereta. Jika memang ada, saya ingin menerimanya langsung dari pihak PT KAI. Sebab, sejauh pengamatan saya, tidak ada rambu-rambu larangan memotret seperti rambu-rambu dilarang merokok.

Namun, ternyata hari itu pejabat yang berwenang tidak berada di tempat sehingga saya tak memiliki kesempatan bertanya lebih jauh. Selain itu, karena sudah terlanjur menjadi perhatian petugas, saya tak sempat membuka kamera dan mengambil gambar. Saya baru bisa leluasa mengambil gambar ketika berada di dalam kereta di tengah-tengah kepadatan penumpang, di mana kecil kemungkinan bagi petugas untuk menghampiri saya. Itu pun bukan foto peristiwa penumpang yang menggunakan mesin e-ticketing, tetapi hanya suasana ramainya pengguna kereta menunggu Commuter Line menuju Jakarta.

***

KEMBALI KE MASALAH e-ticketing, masalah ini ternyata bukan saya saja yang merasakannya. Beberapa teman saya di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Indonesia, juga berpendapat yang hampir serupa. Berikut saya cantumkan tanggapan beberapa teman mahasiswa yang sehari-harinya menggunakan KRL tentang program e-ticketing:

Bagaimana tanggapan Anda tentang e-ticketing?

Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Menurut gue, e-ticketing ngerepotin. Apalagi kalau di Stasiun Tebet, ngubah sistem banget. Bikin tambah ribet karena dibuat satu jalur semua, jalur masuk dan jalur keluar, bikin tambah penuh…Nggak terlalu efisien, karena bisa juga banyak penyimpangan juga. Orang bisa bawa kartunya pulang tanpa ketahuan. Terus, orang gak bisa nuker kartu secara mudah, karena, taunya, (KRL) Ekonomi duluan yang dateng…segala macem, ribet, udah gak bisa dituker. Malah nyusahin.”
Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“E-ticketing itu sama aja, sih, kayak karcis. Cuman bedanya, kita diperiksa dari awal, dan pas masuk ke dalam keretanya sendiri, gak diperiksa lagi. Diperiksnya lagi setelah kita keluar. Dan itu cuma masukin…Kalau karcis, pemeriksaannya di tengah.”
Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Ayu, pengguna KRL dari Stasiun Bekasi  ke Stasiun Manggarai, dan ke Stasiun Depok.

“Nggak efisien, menurut gue. Karena, dari pengalaman gue itu, gue bisa beli tiket hanya ke (Stasiun) Jakarta Kota, tapi gue bisa langsung ke (Stasiun) Depok tanpa harus beli tiket terusan, karena pas di pintu keluar Stasiun UI itu gak diperiksa lagi. Kalau karcis, kan ketahuan, tiket terusan itu dari (Stasiun) Bekasi ke (Stasiun) Depok itu ada tulisannya, Bekasi-Depok, sedangkan kartu yang e-ticketing itu sama semua. Kita gak bisa bedain itu tiket ke Depok atau ke Jakarta Kota.”
Ayu, pengguna KRL dari Stasiun Bekasi  ke Stasiun Manggarai, dan ke Stasiun Depok.

Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI

“Sebenarnya, pertama mungkin bingung. Cuman karena pernah gunain waktu di Singapur, ada tiket kayak gitu juga, itu berjalan mungkin karena disana udah teratur. Kalau di sini, mah agak susah karena gak terlalu ngaruh juga. Soalnya, jalur masuknya bisa mana aja, gak harus e-ticketing, bisa dari samping.”
Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI.

Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

“Belum efisien. Pertama, di alat cek-nya. Teknologi untuk ngecek tiketnya tujuan kemananya, gak jelas. Kedua, cara pembayarannya. Cara pembayaran itu sangat lama. Pas lu bayar, ada struk dulu, itu memakan waktu. Karena orang naik kereta buru-buru. Jadi orang ujung-ujungnya gak beli tiket. Jadinya kejahatan.”
Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

Akbar, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Depok.

“E-ticketing menurut gue penerapannya masih dini, ya…banyak masyarakat yang belum siap. Jadi, bukannya efisien malah gak efisien sama sekali. Gak efisiennya, ya itu, pertama masyarakat masih belum ngerti banget gimana cara makenya. Pas dia mau masuk, nih bingung gimana cara tapping, terus antriannya jadi panjang. Terutama lagi, pas keluar. Misalkan, kita udah bener masukinnya, tapi ternyata, kayak macet, gitu. Terus, ada juga beberapa kayak, ‘Loh, ini masukinnya ke arah mana, sih?’ Karena di kartunya sendiri gak dijelasin cara masukinnya ke arahnya gimana.”
Akbar, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Depok.

Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

“Bermanfaat, sih! Soalnya kalau yang kertas itu kadang-kadang suka hilang. Kalau e-ticketing, karena bentuknya keras, orang lebih ngeh dan aware bahwa dia megang tiket untuk naik kereta. Secara pribadi, manfaatnya, lebih rapi aja, sih. Lebih berasa berteknologi lah, gak primitif pake kertas gitu di cekrek-cekrek.”
Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“E-ticketing… ngerepotin, bikin macet pas belinya, bikin macet pas get in-nya, terus pas get out-nya pun macet. Karena cuma ada dua mesin gitu…mesinnya terbatas. Kadang-kadang ada kartunya gak kebaca gitu.”
Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

Adit, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“Gue pernah pake, jadi yang di-tap, dia gak berfungsi dengan baik. Malah gue jadi di suruh lewat yang pinggir, lewat di jalan yang biasa lagi. Kalau menurut gue, e-ticketing itu cuma kayak buat formalitas pengen kayak di … ya begitu lah, kayak mengikuti kemajuan jaman. Tapi sebenarnya gak terlalu itu, sih… sama aja.”
Adit, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

Rahis, pengguna KRL dari Stasiun Cawang ke Stasiun UI.

“E-ticketing jadi lebih mudah, sih, tinggal dipencet doang, udah, selesai. Tapi, sama aja, sih sebenarnya, cuma beda itunya doang. Waktunya, sama aja kayak cekrek. Soalnya, pas ituin kartunya juga lama juga nungguinnya.”
Rahis, pengguna KRL dari Stasiun Cawang ke Stasiun UI.

Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

“Sebenarnya memang Indonesia penting banget punya e-ticketing. Maksudnya, kalau melihat negara-negara lain yang sudah maju, seharusnya kita mengikuti prosedur di sana, gitu. Tapi, kendalanya di sini adalah kita belum siap, belum semuanya menggunakan. Dan ternyata, itu juga menggunakan…ada struknya, dan itu harus diberikan. kebanyakan, stasiung-stasiun yang saya datangi, mereka hanya ngasih kartunya aja, tapi gak kasih struknya.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Dara, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.

“E-ticketing, bagus, cuma ribet. Maksudnya, kayak misalnya gue dikasih e-ticketing dari (Stasiun) Tebet, tapi karena gue ke (Stasiun) UI, gue cuma ngasih ke abangnya. Jadi belum ada alatnya gitu. Menurut gue, ngapain harus pake kartu kalau misalnya gak dimasukin… itu ribet menurut gue, mendingan karcis.”
Dara, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.

Apa kesan yang Anda rasakan terkait perbedaan mendasar dan esensial antara e-ticketing dan karcis biasa?

“Cuman mudah geseknya doang. Tapi ujung-ujungnya karena di (Stasiun) UI belum ada, sama aja, ngasih kartu juga. Dan sama aja bikin lebih repot, sebenarnya.”
Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Kalau dari segi manfaat, sih… segi efektivitas… ya manfaatan e-ticketing. Namun, kalau efektivitas itu, lebih ke karcis, sih. Kalau karcis, kan kita megang itu dari awal… pokoknya dari siklus awal itu, kan kita bisa… ‘Mana karcisnya?’ dan di dalam kereta itu kan juga diperiksa karcisnya, dan sampai keluar diperiksa karcisnya. Dan menurut saya itu efektif dari orang-orang yang tidak diinginkan.”
Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Bedanya, cuman lebih keren doang…Kalau di Singapur mungkin kayak e-toll. Jadinya, setiap orang, pengguna langganan, tuh bisa pake, udah ada saldonya., dan itu emang dipake terus-terusan. Kalau sekarang, dia make sekali, udah balikin, sama kayak karcis aja.”
Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI.

Izma, pengguna KRL dari Stasiun Kota ke Stasiun Depok.

“E-ticketing, sebenarnya bagus, ya. Bikin lebih murah dan lebih adil, dalam hal penilaian harga tiket, kan itu dihitungnya per stasiun lagi. Jadi, gak membebanin orang lah, tergantung trek yang mereka tempuh. Tapi kekurangannya, sosialisasinya memang harus terus berlanjut, sih. Biar masyarakat lebih terbiasa gunain e-ticketing.”
Izma, pengguna KRL dari Stasiun Kota ke Stasiun Depok.

Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Kesan gue, gue bingung pertama kali. Soalnya, pas gue mau masuk pintu masuk itu, kata mbaknya, disuruh taruh e-ticketing di bawahnya. Pas gue taruh, ternyata (palangnya) gak bisa keputer gitu, gue belum bisa masuk. Kata mbaknya, ‘Lamaan dikit, Mbak!’ Nah, itu gue hampir ketinggalan kereta gara-gara itu doang.”
Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

Yuriko, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“E-ticketing itu hanya memperlambat aja. Soalnya, waktu gue pake karcis itu lebih cepet dari pada pake e-ticketing. Terus, antrian, tuh panjang banget cuma gara-gara buat ngantri itu doang. Kalau pake karcis, cepet.”
Yuriko, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Gak begitu kentara sih perbedaannya, cuman pas get-in get-out aja. Karena tadinya, kan itu buat tarif progresif yang per stasiun itu, kan? Tapi karena belum diberlakukan, jadi sampai sekarang ya sama aja kayak tiket kertas kayaknya.”
Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“Bedanya, ya, cuman gak ada sampah aja. Kalau pake yang seperti biasa, kan mesti dibolongin, kan? Bakalan ada sampah. Tapi yang ini gak. Cuman itu doang, sih.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Bagaimana pendapat Anda tentang efek dari e-ticketing terhadap suasana di stasiun kereta?

“Ganggu. Ibaratnya, (di Stasiun Bogor) kan ada dua, ya, pintu utama dan pintu belakang. Kalau lu naik di sini (pintu utama) itu angkot harus muter dulu. Sementara di sini (pintu belakang) itu ada pos polisi, ada juga tempat perbelanjaan. Artinya, macet. Ibaratnya, kalau lu mau masuk, tuh, susah banget.”
Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

“Sebenarnya, untuk bentuk stasiunnya jadi terlihat lebih agak sedikit rapi dan lebih terkontrol. Tapi, ya, e-ticketingnya itu, sih yang agak ganggu. Soalnya, jadi bikin rame, jatuhnya jadi ngedesek, gitu.”
Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Kalau di dalam stasiunnya sendiri, lebih menyusahkan. Soalnya, kan orang-orang masih belum pada ngerti, ya. Jadi kayak pas mau masuk, pada ngantri.”
Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

“Untuk beberapa stasiun, misalnya saya dari (Stasiun) Cawang ke (Stasiun) UI, UI belum ada e-ticketing, kan? Jadi, orang tuh bisa lolos gitu aja.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Ika, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Untuk dari (Stasiun) UI ke (Stasiun) Tebet itu masih kurang berguna. Karena dari UI, tiketnya masih kertas, di Tebet tiketnya bentuk e-ticketing. Jadi, agak gak nyambung gitu.”
Ika, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Irda, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Belum semua stasiun yang memberlakukan e-ticketing. Ada beberapa stasiun bahkan selain lu ngasih kartunya yang kayak ATM itu, lu harus ngasih kayak struknya. Kan, kalau namanya e-ticketing, lu gak harus ngasih kayak gituan lagi, kan? Terus kayak di beberapa stasiun, kayak di Stasiun Tebet, tuh mesinnya ada lima, tapi yang kepake cuma satu. Dan itu, kalau kadang-kadang lagi banyak orang, bikin kayak penumpukan gitu.”
Irda, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

***

Kalau berbicara tentang ruang dan hak masyarakat, memang jelas bahwa stasiun kereta bukanlah ruang publik, tetapi ruang untuk publik. PT KAI (Persero) adalah pemilik stasiun kereta yang selama ini kita gunakan sebagai tempat menunggu kedatangan transportasi umum KRL.

Saya sempat bertanya kepada Ugeng T. Moetidjo, seorang periset di Forum Lenteng. Menurutnya, fasilitas untuk publik semacam stasiun kereta api bukan ruang publik, melainkan “ruang negara”. Dengan kata lain, negara atau pihak pengelola memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan tertentu terhadap ruang yang difasilitasi untuk publik tersebut. Konsep “ruang untuk publik” berbeda dengan “ruang publik”, seperti taman kota atau warung kopi, yang oleh Jurgen Habermas, ditandai berdasarkan sifat ruangnya yang demokratis (dapat diakses oleh siapa saja). Stasiun kereta, pada dasarnya, tidak dapat diakses oleh publik yang tidak membeli tiket (membayar masuk).

Namun, yang menjadi pokok kebingungan—dan juga ketidakterimaan—saya adalah peraturan tentang dilarang memotret yang tidak sampai ke masyarakat umum secara luas. Selama ini, saya tidak pernah melihat aturan itu, baik di area stasiun maupun di dalam gerbong kereta, sebagaimana larangan duduk di atap kereta, berdiri di depan pintu, melompat melintasi rel di luar area yang diperbolehkan, atau merokok di area-area tertentu.

Hal ini, terkait dengan pengalaman saya, akan menjadi kendala ketika pada suatu waktu ada peristiwa tertentu yang perlu diabadikan dan dibagikan ke masyarakat luas sebagai bagian dari informasi publik. Arus informasi menjadi tidak dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

(Sumber foto: MI/Ramdani/ip, metronews.com)

Contohnya, fenomena hadirnya e-ticketing tersebut. Saya melihat ada wartawan media massa MNC TV yang meliput perkembangan program e-ticketing. Petugas keamanan stasiun berkata bahwa mereka yang wartawan pun sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum meliput. Jelas saja, kerja profesional yang demikian akan tertata oleh etika dan tanggung jawab profesi serta dukungan dari lembaga atau instansi si wartawan. Akan tetapi hal ini menjadi rumit bagi masyarakat biasa. Tidak ada lembaga resmi yang melatarbelakangi warga biasa terkait hal itu sehingga peluang warga biasa untuk mengabadikan sebuah peristiwa menjadi bingkaian informasi pun terbatasi. Dengan kata lain, arus informasi yang berasal dari perspektif warga biasa (jurnalisme warga) menjadi terhambat oleh aturan, yang pada kenyataannya, tidak tersosialisasikan dengan baik. Jika sosialisasi soal ketertiban umum berjalan dengan baik, warga biasa akan lebih siap dengan segala kemungkinan, termasuk kendala-kendala seperti yang saya alami.

Program e-ticketing, seperti yang telah saya telusuri pendapat para pengguna KRL dari kalangan mahasiswa, sejauh ini masih menjadi masalah, baik dari segi kesiapan sarana dan prasarananya sendiri maupun dari kesiapan masyarakat terhadap teknologi komputerisasi tersebut. Menurut saya, masalah ini harus disebarluaskan untuk mengundang tanggapan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan PT KAI demi tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak. Fotografi adalah salah satu medium yang paling efektif untuk menyebarluaskan informasi seperti ini. Peraturan pembatasan penggunaan kamera bagi warga biasa, atau ketidakjelasan dari PT KAI mengenai tata aturan mengenai hal itu, menambah masalah yang memangkas hak-hak masyarakat. Ini menjadi PR tersendiri bagi kita semua.

KRL, oh KRL! Sudahlah PT KAI sering membuat program yang kurang memuaskan, ditambah pula dengan aturan ketertiban umum yang lumayan membingungkan. Seharusnya, jika memang KRL adalah fasilitas untuk publik, melayani publik, tak ada alasan untuk takut menerima kritikan dari publik, apalagi takut oleh aktivitas potret memotret dari warga yang simpatik. *

Belaka-belaka Performa Kita

Tulisan berikut ini merupakan sebuah esai yang saya buat pada tanggal 1 November 2012. Pada Bulan November, saya memiliki rencana untuk menyebarkan tulisan ini di kampus FISIP UI, tetapi karena kendala kesibukan di komunitas dan kegiatan kampus (ditambah dengan persiapan menghadapi ujian), niat tersebut tidak terlaksana. Mengingat konteks waktu yang sudah berlalu, tulisan ini pun akhirnya hanya menjadi penambah daftar arsip di komputer saya. Saya memuatnya di blog ini sekedar untuk dapat dibaca-baca, dan mungkin saja ada pembaca lain yang memiliki pendapat berbeda.

—————–***—————–

Ketika saya mencoba membuat tulisan ini, terlintas di pikiran saya sebuah pertanyaan: “Apa hebatnya aksi-aksi macam begini jikalau akhirnya hanya akan menjadi argumentasi yang dilihat sambil lalu dan tak memberi pengaruh apa-apa?” Paling-paling, ini hanya akan menjadi selebaran gratis di sela-sela aktivitas nongkrong di Takor atau pengisi waktu luang sembari menunggu azan di musholla. Meyakininya sebagai sebuah cara untuk memancing perubahan pun, atau sebutlah meningkatkan jiwa kritis kita, belakangan ini saya rada pesimis.

Meskipun begitu, bagaimana pun, mau tidak mau, saya melihat bahwa memang inilah satu cara yang paling mudah: menulis. Setidaknya, cara ini lebih sederhana, tapi elegan, dibanding cara-cara lain yang memiliki tujuan sama. Karena menulis di surat kabar sekelas KOMPAS atau TEMPO itu sulit—opini-opini mahasiswa tenggelam oleh amatan-amatan sekelas ‘profesor’, dan orang-orang seperti Bagun dan Mahargasarie perlu menjaga kredibilitas konten media massa miliknya dengan menyajikan tulisan-tulisan para intelek sementara intelektualitas mahasiswa hari ini dipandang sebelah mata—dan mempromosikan tulisan di media on-line kurang efektif karena se-ring dianggap ‘masturbasi’, maka pilihannya jatuh pada kertas fotokopian. Di jaman social media begini, kertas fotokopian seperti ini juga bisa langsung mengalihkan perhatian publik karena keberhinggapannya di atas tangan pembaca tidak akan tenggelam oleh kultwit-kultwit para “pemikir” atau keluhan akan tugas kuliah dan kegalauan mencari pasangan.

Saya rasa, ini pula yang menjadi alasan mengapa kritikan-kritikan melalui selebaran anonim, seperti yang pernah muncul sekitar 1-2 tahun lalu di FISIP UI, seringkali dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang gelisah dengan kampusnya. Bagaimana tidak, forum-forum diskusi oleh mahasiswa jarang sekali diselenggarakan. Kalau pun ada, penyelenggaraannya hanya akan jadi ajang unjuk gigi, orasi dadakan, dan debat kusir, serta dihadiri oleh mahasiswa berjumlah tidak lebih dari dua puluh orang (sering juga cuma dua orang). Menyebutnya sebagai satu pertarungan atau konflik kepentingan, saya sendiri sering tertawa dan berujar pada diri sendiri: “Tahu apa kita dengan politik kampus selama gejala-gejala KKN di kampus ini masih hanya jadi perbincangan iri hati yang berbisik-bisik?”

Saya mulai menduga, jangan-jangan yang ada di dalam kepala kita hanyalah popularitas, dan oleh karenanya tak aneh jika banyak mahasiswa yang bangga ketika bisa ngemeng dan ngecap soal propaganda.

Pola kegiatan-kegiatan mahasiswa pun juga begitu. Kesuksesan yang ingin dicapai ditakar dari perspektif “kuantitas pe-ngunjung”—demikian beberapa mahasiswa FISIP UI mengistilahkannya—sedangkan usaha-usaha sosialisasi ide, sebagai tolak awal untuk aksi konkret, sering terlupakan (dan akhirnya aksi konkret itu tak pernah jadi ada). Kerangka berpikir kita menunjukkan sebuah ujung panah yang menusuk kotak berisi kata “eksistensi”. Hal ini, seperti biasanya saya berpendapat, menyebabkan lembaga-lembaga mahasiswa sibuk dengan perencanaan acara-acara bersifat selebrasi dan pamer diri; ma-sing-masing himpunan mahasiswa di setiap jurusan/departemen di FISIP UI terobsesi untuk unjuk kebolehan—ajang seperti Olimfis dan Gelas Maba dijadikan kesempatan untuk “mempermalukan” lawan. Cita-cita yang digadang-gadang, misalnya #satufisip, pun hanya menjadi hiasan spanduk di depan musholla. Maklum saja jika Beringin, di edisi ke-25 FISIPERS (Oktober, 2012), dengan sedikit emosi, menulis dan melempar pertanyaan: “FISIP masih satu, kan? Atau jurusan dan organisasi di dalamnya sudah asyik dengan proyek dan lapak masing-masing? Pfftt…”

Saya tidak sedang menjawab pertanyaan saya di awal, melainkan ingin berpendapat bahwa gelagat kehidupan mahasiswa sekarang ini, terutama FISIP UI tempat tulisan ini disebarkan secara khusus, penuh dengan ‘pertunjukan-pertunjukan’. Generasi kita adalah generasi performa. Perhatian kita terhadap hal-hal yang lebih pelik dibenamkan oleh hasrat diri yang ekspresif; interaksi di antara mahasiswa penuh dengan pengungkapan ke-aku-an yang tinggi. Kita bisa saja terpancing, dengan sedikit bertolak pinggang tapi sesungguhnya begitu tertarik, oleh sentilan dan jargon, atau bahkan sekarang oleh sekadar hashtags.

Ternyata, kita masih kekurangan ‘pertunjukan’. Benar-benar begitu datar, dan oleh sebagian orang, keadaan ini jelas dapat dirasa. Ada banyak ketidaksetujuan diajukan kepada penyelenggara-penyelenggara acara pada setiap pertemuan dengan para panitia. Ketidakterimaan pada sebuah putusan diperpanas dalam gosip-gosip, lalu akhirnya, memutuskan untuk tidak ikut terlibat. Sudah begini, lagi-lagi masih ada yang mengeluh bahwa dinamika kehidupan kampus kita begitu-begitu saja (dan saya adalah salah satu yang paling sering mengeluhkan ini).

Belakangan, para pengkritik dituding memiliki kegagalan. Pertama, kritik yang sering dilemparkan, seperti melalui tulisan ini, misalnya, hanya berhenti sebagai sebuah bacaan karena tidak pernah ditanggapi secara serius oleh pengurus-pengurus lembaga. Kalimat birokratis seperti “Terimakasih atas masukannya, akan kami pertimbangkan!” lah yang menjadi upah bayaran atas jerih payah para penulis dalam menjabarkan argumentasinya secara terstruktur. Kedua, para pengkritik, yang dulu aktif melakukan serangan-serangan hingga dicap dengan kata “Apasih!?”, dituding gagal melakukan kaderisasi karena, nyatanya, sekarang kita tak bisa menghitung dengan jari (bukan karena banyak, tetapi karena tidak ada) penulis-penulis yang mau mengutarakan kritikannya. Kehilangan sosok seperti Beringin, yang selalu berbicara paling akhir di setiap forum diskusi dari BEM FISIP UI, menjadi kekhawatiran baru, bahkan kekhawatiran itu muncul dari pihak BEM dan BPM FISIP UI sendiri. Kaget juga saya ketika menyadari bahwa dua lembaga ini merasa ketagihan “dicubit”. Atau jangan-jangan, mereka membutuhkan sebuah pertunjukan yang ‘seru’ agar setiap mahasiswa FISIP UI tertarik untuk datang dalam forum-forum seperti itu? Dan saya tahu pasti, pengkritik sejati bukan menginginkan hal seperti itu, melainkan sebuah perubahan yang sesuai dengan yang ia tuntut.

Beberapa orang yang dulu suka melempar kritik dengan berbagai cara, kini biasanya memberikan alasan: “Sudah tua! Tidak mau terkena sindroma pasca kekuasaan.” Entah sejak kapan pula para pengkritik memiliki kekuasaan, karena seharusnya, menurut saya, mereka berada di luar lingkaran ‘kekuasaan’ tersebut. Oleh sebab itu, menjadi sah kiranya jika kritik dapat hidup hingga akhir jaman, dan semua orang berhak untuk terus melakukan kritik dari sejak dia muda hingga tua, bahkan jika dia tidak bisa lagi berjalan, melihat, dan berbicara.

Jadi, ketiadaan kritik, tentunya disebabkan oleh hal-hal lain. Contohnya, selebaran anonim berhenti berkiprah karena kehabisan ongkos dan kehilangan penulis-penulis yang berani dan mampu berperilaku bijak; penulis-penulis yang memiliki hasrat berpikir begitu tinggi tanpa terperdaya oleh godaan-godaan performa belaka dan popularitas, yang menorehkan namanya bukan untuk dikenang, tapi sebagai ketegasan tanggung jawab.

***

Kita harus mengakui bahwa kita kekurangan orang yang mau mengkritik lingkungannya sendiri. Saya ragu, apakah nanti tulisan ini akan ada yang mengkritiknya? Saya perlu meng-ingatkan, keberadaan lembaran ini tidak akan bertahan selama dua puluh empat jam! Sebentar lagi, mungkin dia akan menjadi bagian dari sampah-sampah yang ada di bawah meja Anda.

Beberapa hari ini, kegelisahan seperti ini mulai dijawab (dan saya juga turut menjawab). Kedewasaan para pengkritik kini diuji untuk mau lebih peka dalam memilah apa-apa yang perlu mendapat kritikan yang membangun. Jikalau inisiatif-inisiatif seperti ini, yang mulai kembali hidup pada permulaan Ujian Tengah Semester Gasal ini, masih diragukan dan dilihat hanya sebagai bagian dari kecenderungan “hasrat performa”, sebagai cara untuk menjadi populer di lingkungan kampus, saya menangkisnya dengan alasan: saya adalah manusia Takor yang ingin membaca “perdebatan-perdebatan intelektual” sembari menunggu dan menghabiskan nasi alo dan es teh Mang Ari.

Perhatikan lebih jauh dinding-dinding di kampus ini! Orang-orang yang mengaku merasa bosan mulai menunjukkan aksi-aksinya. Saya lantas bertanya apakah alasan yang mendorongnya ialah performa-performa belaka? Atau adakah kesadaran untuk mengkomodifikasi hasrat-hasrat performa itu menjadi sebuah strategi untuk melakukan perubahan? Bagaimana pun, kemunculannya masih ditanggapi oleh celetukan sinis, seperti “Kayaknya ada yang mau melakukan perubahan, nih…” atau “Cie gue dikritik, dipantau, dsb…” atau “mau nyalonin diri jadi ketua BEM tahun depan, ya? Ada unsur kampanyenya!” Semuanya melihat inisiatif seperti ini sebagai performa, dan ditanggapi dengan performa pula, seolah gerakan ini salah dan sedang mencari musuh.

Dan akhirnya, sebagai satu gaya untuk menyambut baik inisiatif-inisiatif kritis, saya harus kembali mengeluarkan pertanyaan ini: DI MANA KESADARAN KITA, MAHASISWA?

Depok, 1 November 2012

Tooftolenk Manshur Zikri

…cuap-cuap soal statistika sosial, ah…!

Kita tidak dapat memastikan apakah keluhan ini layak menjadi representasi dari populasi suara para terpelajar yang lain di negeri ini. Lagipula, kita juga sulit untuk menentukan parameternya. Dan yang paling penting, ini bukan persoalan tentang karakteristik dari sebuah keluhan sebagai sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi masyarakat terpelajar yang lain, yang juga mengeluhkan hal yang sama.

Jelas, ujaran-ujaran ini sedang mempermasalahkan (kalau tidak boleh dikatakan ‘mengumpati’) apa yang selama ini kita kenal sebagai statistika (kalau di lingkungan ilmu sosial, kita mengenalnya sebagai statistika sosial). Beberapa jam lalu kesadaran itu muncul, ketika alam pikiran jungkir balik di dalam angkot, di atas bangku sebelah pak supir yang sibuk mengusap kaca mobil yang buram akibat rintik hujan, bahwa ketidaksenangan hampir semua mahasiswa terhadap statistika sosial disebabkan ketidakpahaman serta ketidakmengertian apa kegunaannya.

Tulisan ini bukan sebuah pernyataan bahwa semuanya telah terang. Justru, semakin diulik, semakin tahulah bahwa statistika itu memang rumit. Hingga sekarang, titik terang itu belum lagi menghampiri untuk memberikan jawaban sederhana tapi mengena: “Aku ini untuk itu, loh!”

Mungkin, perlu diakui bahwa, umumnya, statistika (termasuk juga statistika sosial itu) hanya dilihat sebagai perhitungan angka-angka, yang maknanya diurus belakangan. Sebagian besar mahasiswa yang membencinya hanya berpikir: “Bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan soal hitungan statistika ini dengan mudah, lantas kelar semua tugas-tugas itu!”

Soal-soal statistika dalam ujian biasanya berbentuk: diketahui A, B, C dan D, lalu carilah E, F dan G-nya.

Jarang ada dosen yang memberitahukan (atau mahasiswa yang bertanya) tentang apa gunanya E, F dan G itu dicari. Apa manfaatnya bagi kita yang sedang melakukan penelitian jika mengetahui nilai E, F dan G itu?

Wajar, jika dalam beberapa hari ini, kata ‘distribusi normal’ berkutat di dalam kepala diiringi dengan seribu tanya: untuk apa ‘distribusi normal’ itu diketahui? Apa manfaatnya bagi seorang peneliti kalau dia tahu bahwa data-data yang ia miliki homogen atau heterogen, apa manfaatnya jika ia tahu nilai ‘varian’, ‘rata-rata’, dan ‘modus’nya? Jelas sekali bahwa ini benar-benar memuakkan! Sungguh memuakkan karena kita disuruh mencari apa yang kita tidak mengerti. Dan ketika kita menghadapi masalah yang riil ada di masyarakat, kita tidak tahu harus menggunakan ‘istilah’ yang mana untuk menjelaskan apa.

Memang, para pakar atau pelajar yang mau belajar lebih banyak, tentu mengerti arti dan kegunaan istilah-istilah itu. Pasti ada orang jenius yang mengerti statistika, atau orang cerdas yang berhasil menemukan ‘kuncian’ untuk menjinakkan statistika yang seramnya tak kalah dengan legenda klenik di lingkungan urban.

Tapi bagaimana dengan orang lain yang tidak tertarik dengan statistika? Atau jangan-jangan, ketidaktahuan itulah yang justru menyebabkan statistika tidak menarik. Menghadapi angka-angka sebagai sebuah bahasa yang tidak dapat dipahami adalah malapetaka.

Sayangnya, hingga ujung semester lalu di kampus FISIP UI, terutama jurusan Kriminologi, statistika hanya diajarkan sebagai materi yang matematis, menghitung ini-itu tanpa ada usaha atau langkah untuk menjabarkan apa maknanya.

Sungguh aneh ketika kita menghadapi fakta bahwa informasi di internet lebih membantu ketimbang pelajaran di dalam kelas. Ini cacat namanya… CACAT! Cacat di pihak pengajar maupun pelajar.

Kesadaran kita untuk ingin lebih tahu itu, ternyata, luput oleh ketakutan (atau ketidaksenangan) dalam menghadapi angka-angka. Apa benar demikian? Hadeuh….

Tulisan ini, mungkin, dapat dilihat sebagai bukti bahwa ada korban dari kecacatan cara atau metode belajar mengajar di dalam kelas. Korbannya adalah saya. #dubrak

Rasanya, kita perlu melakukan perbaikan dan menerapkan metode baru, yang efektif dan efisien, dalam mata kuliah memuakkan itu, agar carut-marut statistika sosial ini dapat diredakan. #asyek #iseprokok

rokok gak rokok, asal sadar

Tak disangka, ternyata isu tentang dilema merokok di area kampus semakin teromantisasi sedemikian rupa. Hadirnya bahasan panjang dari Fisipers, yang terbit beberapa waktu lalu, telah menegaskan bahwa permasalahan ini memang harus beranjak dengan lebih signifikan dari ranah gosip ke ranah pemikiran yang terbakukan dalam bahasa yang ‘terbacakan’ dan kemudian ditafsirkan—dan sesungguhnya hal ini sudah dilakukan sejak lama, dari tahun 2003. Sekali lagi, kita melihat kehebatan media meskipun tidak seluruh dari lingkungan kita mau menanggapinya dengan bijak. Terlepas dari kekura-ngan penyajian yang belum mendalam secara optimal, bisa dikatakan Fisipers telah membukakan kita sebuah pintu penyadaran agar mau berpikir ulang tentang masalah ini: masalah sederhana sekaligus rumit yang dekat dengan keseharian kita.

Jelas, ini persoalan penting!

Merokok, jika kita melihatnya dari sudut pandang medis, adalah satu perilaku yang dapat merugikan kesehatan. Anggapan ini berdasarkan penelitian panjang dari para praktisi kesehatan, dan yang kini telah menjadi satu logika umum. Akan tetapi soal carut marut tentang rokok yang selama ini kita lihat, barulah kulit terluar. Keliru, tentunya, jika kita hanya memandang persoalan ini dengan gampang sebagaimana kita dengan mudahnya menghabiskan berbatang-batang rokok dan bergelas-gelas kopi.

Lihat realitasnya! Logika umum dengan mudah terpatahkan oleh keegoisan untuk tunduk kepada hasrat yang telah mendarah daging bagi para perokok aktif, dan wacana-wacana untuk mengubah kultur yang telah melekat di lingkungan kita pun tak lepas dari tanggapan sinis.

Hingga kini, kita belum menemukan jawaban yang menjadi solusi pasti, dan mereka yang berkewajiban mengeluarkan kebijakan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI) pun tampak kurang tegas untuk bersikap. Panutan-panutan kita seolah terbawa angin perdebatan tentang hak dan kewajiban individu. Sampai kapan mereka, dan juga kita, harus menunggu perkembangan?

Pada satu hari di semester lalu, di dalam sebuah forum obrolan antara mahasiswa dengan para pejabat kampus (manajer), isu tentang aktivitas merokok ini juga sempat dimunculkan pada sesi tanya-jawab. Pak Dekan, yang dimintai untuk menanggapi, justru membalikkan pertanyaan tersebut kepada para hadirin, apakah setuju apabila kebijakan ‘dilarang merokok’ itu diterapkan di lingkungan kampus FISIP UI. Jawaban dari para peserta forum seimbang antara yang setuju dengan yang tidak. Pak Dekan kemudian menjelaskan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali suara-suara yang tertampung, dan mungkin akan berencana memberikan jalan tengah de-ngan membuka akses yang sama rata bagi para perokok dan yang bukan. Salah satunya dengan menyediakan area-area tertentu khusus untuk merokok.

Akan tetapi, toh, pada waktu itu Dekan hanya bertanya secara mendadak melalui voting. Hasil voting kala itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan, dengan pertimbangan bahwa proporsi mahasiswa yang hadir sangat kecil sekali dibandingkan dengan mahasiswa lain yang memilih untuk menghabiskan waktu pada kegiatan lain. Sejauh ini, kita juga tidak mendengar ada langkah yang jelas dari Dekanat atau pemerintah kampus FISIP UI untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang rencana kebijakan tersebut (atau, langkah itu mungkin ada, tetapi tidak tersampaikan ke masyarakat FISIP secara masif). Akibatnya, sekali lagi kita tidak menemukan jawaban pasti, dan soal rokok-merokok ini kembali bertengger di ranah ‘gunjingan’ belaka.

membela diri, tidak ada salahnya.

Kalau memang tujuannya adalah pelestarian lingkungan, lebih berbahaya mana antara membuang sebatang rokok dengan menebang puluhan pohon untuk bangunan-bangunan?

“Ada ratusan bahkan ribuan puntung rokok dibuang dalam setiap jam! Dan ada berliter-liter asap melayang ke udara setiap detik!” mungkin begitu Anda akan berujar.

Pertanyaan saya: adakah bukti konkret bahwa hal itu merusak lingkungan di kampus kita? Kalau ada, tolong sajikan (karena saya juga penasaran dengan jawaban dari pertanyaan itu)! Ada baiknya pula kita juga menyoroti sikap dan tindakan ‘membuang sampah sembarangan’.

Kemudian, muncul semacam pembelaan bahwa rokok merusak kesehatan. Justru saya akan bertanya: kesehatan itu milik dan urusan siapa? PBB? Langkah PBB untuk peduli dengan kesehatan masyarakat dunia saja masih perlu kita pertanyakan: apa jenis udang di balik batunya?

Merokok mengganggu orang yang tidak merokok? Orang tidak merokok justru mengganggu orang yang merokok.

Saya rasa hal ini cukup adil untuk menjadi bahan perdebatan di lingkungan debat kusir. Intinya, kekuatan argumen dari masing-masing pihak sama besar.

oke, jalan tengah… tapi bukan itu soalnya!

Sebenarnya, inisiatif yang sempat terwacanakan oleh Dekan untuk memberi jalan tengah, yakni akan ada area-area tertentu yang dijadikan tempat merokok, sudah merupakan satu langkah yang mendekati adil. Kebijakan ini, jika memang terealisasi, akan tetap memberikan kesempatan kepada para perokok untuk dapat memu-askan ketergantungannya tanpa mengganggu mereka yang tidak suka dengan batang-batang penghasil asap ‘mematikan’ itu…

“Izinkan saya menyulut sebatang rokok, sejenak!”

Mungkin Anda berpikir, sedari awal, bahwa saya mempermasalahkan kebijakan yang akan muncul terkait rokok-merokok. Bukan! Saya justru sedang penasaran dengan masalah lain: kesadaran.

Saya sempat bertanya kepada seseorang, “Anda yang merokok, jika merokok di satu meja, kemudian ditegur oleh orang yang tidak merokok, apa yang akan Anda lakukan?”

“Mengapa saya ditegur?” tanyanya.

“Asap rokok yang Anda hasilkan mengganggu!” saya memberi contoh.

“Saya akan berkata: ‘Saya justru terganggu karena Anda tidak merokok!’” ujarnya datar.

“Betapa egoisnya?” saya menanggapi.

“Itu bukan egois,” orang yang saya tanya menjelaskan. “Saya tidak melarang dia untuk menegur saya. Suara protesnya merupakan hak asasi. Akan tetapi, jika dia melarang saya melakukan hak saya (merokok), itu jelas gangguan. Saya tidak akan membiarkannya menyebabkan saya mematikan rokok yang sedang saya hisap, tetapi tegurannya merupakan satu hal yang memang perlu dihormati.”

“Bagaimana jika di area itu memang ada larangan merokok, yang dengan kata lain, Anda memang tidak memiliki hak karena sudah ada aturannya?”

“Itu memang masalah. Saya tetap tidak akan menyalahkan orang yang menegur saya. Tapi, saya justru penasaran, ada apa di balik kebijakan itu? Pastinya ada kepentingan-kepentingan tertentu.”

“Di mana korek saya tadi?”

Pada waktu yang lain, sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, terjadi sebuah perdebatan di dalam studio radio kampus kita yang terkenal. Salah seorang aktivis mahasiswa kala itu diundang untuk menjadi tamu dalam acara on air, dan topik pembicaraan tidak lain adalah rokok dan aktivitas merokok.

“Sudah kita ketahui bersama bahwa merokok pasif itu lebih berbahaya dari pada merokok aktif,” ujar si penyiar. “Jadi, perokok aktif harus menghargai orang yang tidak merokok.”

“Justru pendapat itu, menurut saya, salah!” tepis si aktivis.

“Loh?” si penyiar bingung.

“Yang lebih tepat adalah merokok aktif justru lebih membahayakan dibandingkan merokok pasif, kalau memang kalian menganggap merokok itu berbahaya. Bukankah orang yang merokok aktif, secara tidak langsung, menjadi perokok pasif juga?”

Pertanyaan yang terakhir itu saya anggap sebagai sentilan terhadap kebijakan yang sempat diragukan pada percakapan pertama. Mengapa demikian?

Kebijakan merupakan satu produk dari penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sosialisasi dan opini publik dikonstruksi sedemikian rupa dengan berbagai cara: bahkan dengan menggunakan pendapat para pakar yang seharusnya mencerdaskan masyarakat. Artinya, hasil sosialisasi dari berbagai iklan layanan masyarakat itu, secara tidak langsung, telah mendiskreditkan mereka yang merokok: orang yang merokok akan selalu salah di mata orang yang tidak merokok. Padahal, siapa yang lebih merugi? Apa ini bisa disebut sebagai bentuk diskriminasi? Tentu saja ini hanyalah sebuah pemikiran skeptis yang terlalu berlebihan.

Berangkat dari ilustrasi itu, saya mencoba untuk mulai membangun pertanyaan di dalam kepala Anda: mengapa kebijakan ini perlu direalisasikan oleh penguasa kampus kita, mulai dari lingkungan rektorat hingga lingkungan dekanat?

sentilan dan cubitan

Dalam forum Obama semester lalu, seorang mahasiswa juga sempat memberikan pendapatnya tentang rencana kebijakan tersebut. Secara tegas, si mahasiswa ini mengatakan bahwa masalah kesehatan memang menjadi tanggung jawab kita bersama, tetapi penekanannya lebih kepada individu, sebagaimana kita mempermasalahkan keterpurukan moral. Ketika orang memutuskan untuk merokok (orang dewasa, tentunya), berarti dia telah mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang berdampak bagi dirinya sendiri. Akan tetapi, sekali lagi, kita harus sadar bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Masalahnya kian menjadi rumit ketika kebebasan seseorang memunculkan gangguan terhadap kebebasan orang lain: aktivitas merokok memiliki dampak buruk juga bagi orang yang tidak merokok sama sekali.

Lebih jauh, si mahasiswa mencoba mengingatkan kepada para hadirin bahwa harus ada pertimbangan tentang dampak yang lebih besar, yang lebih bersifat kolektif, berkenaan dengan pemberlakukan kebijakan tersebut. “Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya ketika aktivitas merokok dilarang di kampus kita. Kira-kira, akan seperti apa protes yang muncul dari mereka yang telah tergantung pada rokok. Kebrutalan massa? Bisa jadi. Meskipun sangat kecil, kemungkinan itu tetap saja ada.”

Sedikit menyentil para petingggi, mahasiswa tersebut justru mengamini kebijakan pelarangan merokok dengan satu syarat. “Jikalau Pak Rektor mau menghentikan pembangunan yang ‘tak jelas’, menghentikan peneba-ngan pohon, memberlakukan pelarangan menggunakan kendaraan pribadi ke dalam kampus, dan bersedia bersama-sama mahasiswa menaiki sepeda kuning atau bis kuning dari Gerbatama menuju kantor, saya berjanji akan mengorbankan diri untuk pergi ke luar lingkungan kampus UI hanya untuk menghisap sebatang rokok!” tegasnya.

Secara tidak langsung, pendapat itu mencoba melihat lebih jauh masalah apa yang seharusnya mendapat perhatian kita bersama. Ada dua kata penting: keasrian lingkungan. Tak jauh berbeda dengan tanggapan dari Kepala Humas FISIP UI: “…reduksi gas dan dampak buruk penggunaan AC serta kendaraan bermotor lebih bermakna dibandingkan dengan konsentrasi berlebih terhadap asap rokok. Pasalnya, isu pemanasan global yang kian hari kian memanas terlihat tidak begitu hits di lingkungan Universitas Indonesia”, demikian menurutnya, yang kemudian ditulis oleh Johannes Natanael Sianturi, dalam “Dilema Poliferasi KTR di FISIP”, pada terbitan Fisipers, edisi ke-23, Bulan Maret 2012.

komoditi, kita komoditi

Tentu Anda tahu video Sex, Lies & Cigarettes’: Vanguard Sneak Peek, sebuah video yang menyajikan hasil liputan, semacam investigasi, tentang beragam fakta mengenai industri dan bisnis rokok di Indonesia. Di dalam video itu, diperlihatkan secara gamblang bagaimana ‘bodohnya’ masyarakat kita yang rela terbuai oleh industri rokok beserta iklan-iklannya yang ilusif. Menonton video tersebut, menjadi aneh pula rasanya ketika menyadari bagaimana definisi ‘terbelakang’ dari kaum Barat dalam melihat negara dunia ketiga. Kita pun menjadi merasa semakin ‘bodoh’ (sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa video itu pun sesungguhnya adalah satu bentuk pembodohan dalam kemasan yang berbeda).

Intinya cuma satu: kita, baik yang merokok maupun yang tidak, menjadi komoditi.

Mungkin ada baiknya kita memahami mengapa rokok dan pabrik-pabriknya tidak bisa dilenyapkan begitu saja di negara kita. Masalah buruh dan dunia pekerjaan, tentu saja. Meskipun basi, alasan itu memang masih harus kita gunakan hingga sekarang.

Menghadapi statements dalam video itu, saya justru menjadi semakin khawatir, serta merta teringat dengan kasus flu burung dan windows, yang mana segala pelarangan itu berasal dari anjuran-anjuran negara-negara Barat—sama halnya dengan masalah adat-istiadat (sebutlah Kayau sebagai salah satu contoh) yang mulai kita anggap tidak manusiawi hanya karena hasutan kompeni: mereka memiliki tujuan dan kepentingan.

Kita yang tidak merokok, pada dasarnya, menjadi komoditi bagi pihak berkepentingan dalam menetapkan kebijakan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah dalam penetapan satu kebijakan, berapa persen di dalamnya unsur suara-suara dari masyarakat yang membutuhkan kebijakan itu? Benarkah proporsi dari suara masyarakatnya menyatakan menolak aktivitas merokok dan mengamini kebijakan pelarangan merokok?

Kita yang merokok, sudah jelas, juga menjadi komoditi. Ketergantungan terhadap barang yang sudah mulai dicap sebagai barang haram itu membuat industri rokok (kaum kapitalis) semakin jaya dan kaya.

Antara rektorat plus dekanat dan para pengusaha rokok, kepentingannya sama besar. Apakah Anda sudah mulai melihat masalah yang sebenarnya? Masyarakat kita sekarang ini sedang diadu-domba oleh kepentingan-kepentingan; dampak yang jelas dari debat wacana. Dan aksi mengadudomba itu sedang menari-nari di FISIP UI.

saya cuma mau bilang, rokok saya habis

Oleh sebab itu, saya harus mengakhiri tulisan ini. Namun, tak enak rasanya jika saya harus mengakhirinya tanpa memberikan semacam penutup yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan untuk berpikir ulang.

Kalau pun memang, kelihatannya, di awal hingga pertengahan tulisan ini saya sedikit meragu-ragukan tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sesungguhnya saya sedang meragukan pemikiran kita masing-masing: saya sedang bertanya-tanya tentang kesadaran kita semua.

Tulisan ini bukan bertanya tentang kesadaran masyarakat bahwa merokok itu salah atau tidak (karena ada banyak argumen yang debatable). Alih-alih, tulisan ini bertanya tentang kesadaran kita tentang posisi dan nasib kita di depan mata aturan atau kebijakan.

Bukan masalah apakah kebijakan itu berlaku atau tidak, tetapi sadarkah kita apa signifikansi dan kepentingan di balik kebijakan tersebut? Bukan berarti saya mendukung aktivitas merokok sepenuhnya dan menyalahkan mereka yang tidak merokok, tetapi sadarkah kita bahwa kebijakan itu, bisa jadi, bukan suara masyarakat kita yang sesungguhnya (di lingkungan FISIP UI, khususnya)?

Dan bukan pula saya mau menghakimi mereka yang merokok, tetapi sadarkah kita (yang merokok ini) telah menjadi objek dan mainan dari kalangan-kalangan yang berkepentingan? Secara jujur saya bukan melarang orang merokok, tetapi bisakah kita lebih bijak dalam melakukan aksi memuaskan hasrat pribadi sehingga tidak menggangu orang lain?

Jadi, bukan merokok atau tidak merokok yang menjadi soal; bukan pula menolak atau mendukung kebijakan. Sekali lagi saya tegaskan, saya mempertanyakan kesadaran kita semua (ada baiknya pula kita belajar dari masyarakat kulit hitam yang memiliki kesadaran kelas sehingga mereka tak bisa dipandang sebelah mata).

Kita butuh solusi? Ya, kita memang butuh sebuah solusi. Solusinya sederhana: merokok gak merokok, asal sadar! Maka sadarlah!

_________________________________

Artikel ini saya buat, tanggal 17 Mei 2012, sebagai sebuah esai dalam menanggapi isu kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI). Pesebaran artikel ini dilakukan dengan cara menyebarkannya dalam lembaran kertas fotokopi-an bolak-balik. Lembaran bacaan itu saya (dan teman-teman) beri nama Buklethapmas. Bisa dikunjungi blognya di sini http://buklethapmas.wordpress.com/