Ngobrol di Warung Teh Talua si Rozi

Artikel ini sudah terbit lebih dulu dengan judul yang sama, “Ngobrol di Warung Teh Talua si Rozi“, di jurnal akumassa pada tanggal 1 Agustus 2013.

AKU BARU MENYADARI kehadirannya beberapa detik kemudian ketika dia mulai mendekat sambil tersenyum. Aku masih ingat dan kenal betul pemuda yang lantas mengambil posisi duduk di depanku seraya menyulut rokoknya.

Kubalas senyumnya, dan sambil berusaha keras menarik sebuah nama dari ingatan yang teronggok dan tak tersentuh lebih dari tiga tahun, aku bertanya tanpa rasa canggung, “Baa kaba ang?” (Bagaimana kabarmu?).

Dia jawab pelan, “Elok-elok se…” (Baik-baik saja…).

Warung Teh Talua si Rozi.

Suaranya tak jauh berubah. Meskipun rambutnya sekarang lebih panjang, pemuda itu tetap saja Romel yang kukenal waktu masih sekolah mengaji dulu. Pagi hari, kami bersekolah di Sekolah Dasar (SD) yang berbeda, tetapi siangnya pergi mengaji ke sekolah yang sama, yakni Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) Ar-Rahim.

Sejak tamat MDA, aku sangat jarang bertemu dengannya. Bahkan, bukan hanya dengannya. Bisa dibilang, aku memang sangat jarang berinteraksi dengan teman-teman sepermainan di sekitar rumahku di Kota Pekanbaru, Riau, yang beralamat Jalan Pepaya No. 66, Kecamatan Sukajadi. Terutama sekali sejak aku duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Waktu aku masih SD, bersama abang-abangku, anak-anak di sekitar rumah sering bermain sepakbola di lapangan upacara milik kantor yang berada tepat di depan rumah kami—dulu, kantor itu bernama Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lalu berganti fungsi menjadi Kantor Poltabes Pekanbaru, berganti lagi menjadi Kantor Palang Merah Indonesia Riau, dan sekarang menjadi Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Kegiatan ekstrakurikuler yang padat menyebabkan aku lebih banyak menghabiskan waktu di SMA Negeri 8—beralamat di Jalan Abdul Muis No. 14, Kecamatan Sail—hingga sore hari. Bermain bola ala kadar, tanpa alas kaki, di lantai batu, dengan batas gawang menggunakan sandal jepit, dan pembagian tim-nya berdasarkan hompimpah, berganti pola menjadi pertandingan sepakbola antar kelas atau antar sekolah, menggunakan seragam lengkap, di lapangan bola bergawang besi milik sekolah, dan ditambah kehadiran teman-teman perempuan sekelas yang berteriak-teriak menjadi supporter dadakan.

Kantor BNN Riau yang berada di depan rumahku.

Intinya, intensitas bercengkrama antara aku dan Romel, dan juga dengan pemuda-pemuda sepantaran di dekat rumah, memang terbilang rendah. Namun, bukan berarti kami tak saling kenal. Sering kami bertemu di jalan dan bertegur sapa sambil berseru, “Hoi! Nio kama ang?” (Hei! Mau kemana kau?), atau sekedar menaikkan alis mata, tanda bahwa satu sama lain masih saling kenal. Aku tahu dia warga asli di sekitar rumah—aku warga RW 3 sementara dia warga RW 1 (sekarang konon berubah jadi RW 4)—begitu pun dia mengenalku. Dan memang, setahuku, begitulah cara interaksi warga di lingkungan tetangga tempatku tinggal itu terbangun: keakraban yang wajar dan tak dilebih-lebihkan, saling tahu satu sama lain sebagai sesama warga; tak bertemu dalam waktu yang lama, tak serta merta sebabkan sikap kikuk atau pangling.

Romel. Di belakangnya, para pemuda Gang Tanjung sedang duduk-duduk menikmati teh talua.

“Waktu itu, terakhir kali bertemu, dia seperti tak kenal…pangling!” kata Romel, menjawab pertanyaanku mengenai kabar beberapa teman yang juga merantau ke Jakarta, sama sepertiku. Orang yang disebutnya pangling itu bernama Riyan, temanku di MDA Ar-rahim juga, anak pemilik jasa percetakan yang sempat jadi langgananku di jaman-jaman aku sibuk membeli perlengkapan sekolah. UD Citra Karya, nama tokonya.

“Oh, ya!?” seruku tak percaya. Sebab, keterangan itu bertentangan dengan keakraban wajar yang selama ini aku pahami sebagai karakter penduduk di sekitar rumah. “Kok bisa sampai gak kenal?” tanyaku dalam hati.

Berangkat dari keganjilan itulah aku dan Romel mulai bercakap-cakap lebih jauh mengenai apa-apa saja yang berubah dan tak berubah dari pola gaya hidup teman-teman sepermainan yang, secara umur, kini telah sah menjadi pemuda lokal, usia produktif, di kawasan Jalan Pepaya, Kelurahan Jadirejo.

***

SUDAH LAMA AKU ingin menulis cerita tentang sebuah warung tenda di pinggir Jalan Pepaya, tempat di mana aku berbincang-bincang dengan Romel pada malam ke-25 Bulan Ramadhan 1434 H/2013 M itu. Ketika liburan semester Bulan Januari lalu, aku tak sempat menulisnya. Liburan semester kali ini, tentu aku tak ingin mengabaikan narasi-narasi kecil yang menumpuk di meja-meja warung itu. Satu hal yang menarik perhatianku adalah tampang orang-orang yang kukenal sebagai pemuda Gang Tanjung, sebuah gang kecil tempat MDA dan Masjid Ar-rahim berada, terlihat duduk-duduk di sana hingga larut malam bermain domino. Dan menurutku, keadaan itu contoh dari sesuatu yang telah berubah: pemuda Gang Tanjung yang dulunya nongkrong di sekitaran masjid, sekarang beralih nongkrong di warung tenda itu.

Maka, berkebetulan dengan jadwal mati listrik di rumah sehingga aku terpaksa menghentikan aktivitas ngenet, aku melangkah ke luar rumah, menuju warung tenda itu untuk memesan segelas teh talua (teh telor)—minuman khas orang Minang, berupa seduhan teh manis panas pekat dicampur dengan dua butir kuning telur ayam kampung yang dikocok sampai putih berbusa, dan rasanya seperti capucino panas. Teh talua sering diminum untuk menguatkan stamina tubuh. Bagi para pemuda setempat yang kebagian tugas ronda, teh talua jadi menu favorit.

Ketika pesanan teh talua-ku jadi, aku bertanya kepada Romel mengenai tongkrongan pemuda Gang Tanjung itu.

“Baru-baru ko, ko, pado nongkrong siko,” ujar Romel. “Biasonyo kan dakek masajik, tuh nyo! Dek bahutang…namonyo juo wak bedagang, kan?” (Baru belakangan ini nongkrong di sini. Biasanya di dekat mesjid. Karena hutang…namanya juga berdagang, kan?)

Sebagai mahasiswa yang juga hobi ngutang, aku mengerti sekali alasan-alasan yang menyebabkan orang-orang berpindah tongkrongan warung. Dan mendengar kata Romel itu, aku lantas tertawa.

Pak Jon sedang mengeringkan nasi yang baru dimasak agar mudah dibuat menjadi nasi goreng.

Warung tenda teh talua ini milik seseorang yang oleh Ayahku sering dipanggil si Jon, tak tahu Jon apa nama lengkapnya. Yang jelas, anaknya, Rozi, yang membantunya berdagang teh talua, adalah temanku juga di waktu MDA dulu. Abangnya, si Jepri—aku biasa memanggilnya “Jepri tok“–merupakan teman sekelasku di MDA. Kami semua teman sepermainan di lingkungan sekolah mengaji di dekat rumah. Sebenarnya, warung tenda teh talua si Rozi ini sudah lama ada. Ayahku mengatakan bahwa pemuda setempat sering nongkrong di sana. Akan tetapi, pemuda yang seumuranku, atau tiga hingga lima tahun lebih tua dariku, memang baru-baru ini nongkrong di sana.

Ruko-ruko di pinggir Jalan Pepaya, di sebelah rumahku. Di bulan puasa ini, ruko-ruko ini lebih sering tutup.

Tetangga rumahku banyak yang membangun rumah toko (ruko), dan umumnya jadi usaha rumah makan atau jasa percetakan. Riyan adalah salah satu pemilik ruko percetakan di Jalan Pepaya. Dulu, Riyan memang terkenal sebagai anak berprestasi di MDA, tetapi juga orang rumahan. Aku akrab dengannya, tetapi dia tak akrab dengan anak-anak lain di Jalan Pepaya dan Gang Tanjung.

Ruko Citra Karya, toko percetakan milik ayah Riyan.

Sama sepertiku, ketika merantau ke Jakarta, Riyan juga jarang pulang ke Pekanbaru dan membaur dengan pemuda-pemuda sepantarannya. Begitulah keterangan yang diutarakan oleh Romel.

“Si Rozi saja yang sering jualan di sini yang bertemu Riyan,” kata Romel. “Aku jarang.”

Jika malam hari, ruko mereka tutup, dan di halaman parkir di depannya orang lain membuka warung tenda nasi goreng atau teh talua. Jadi, hingga lewat tengah malam pun, mudah sekali mencari makanan karena di kanan-kiri rumahku ada banyak warung tenda. Dan warung tenda teh talua si Rozi ini adalah salah satu yang jadi favorit ayahku, sejak ia dan ayahnya membuka usaha tersebut.

Bahkan, ibuku yang sangat ketat memilih-milih makanan, pernah berujar, “Kalau warung si Rozi, tuh lamak. Ndak samo jo nan di sabalahko. Itu a, tuh!? Pecin jo sado rasonyo!” (Warung si Rozi itu, enak. Tidak sama dengan yang di sebelah itu. Apa itu!?Vetsin-nya saja yang terasa!).

Suasana malam hari di ruko-ruko sebelah rumahku.
Suasana malam hari di ruko-ruko sebelah rumahku.
Salah satu warung nasi goreng yang buka pada malam hari ketika ruko-ruko di sebelah rumahku tutup.

Di tengah tawaku itu, si Rozi datang dan duduk di sebelah Romel. Dia baru saja tiba seusai mengambil dan membawa air seember dengan motor, dari tempat yang aku tak tahu di mana (mungkin saja rumahnya). Tak jauh beda dengan Romel, dia menanyakan kabarku, kabar saudara sulungku yang sudah di Korea, kabar sepupuku yang dulu juga masuk rombongan teman-teman sepermainan di MDA, kabar adikku, bagaimana aktivitas kuliahku, pekerjaanku, dan pertanyaan-pertanyaan standar lainnya yang ditanyakan seseorang jika memulai perbincangan dengan orang yang sudah lama tak dilihatnya.

Rozi tertarik dengan cerita dan pengalamanku di Jakarta. Dia bahkan bertanya dengan antusias, “Berarti lah banyak jumpo artis di situ ndak, Bang?” (Berarti kau sudah banyak bertemu artis di situ ya, Bang?).

Yo ado beberapo, ado namo tampek nongkrong artis-artis, tuh, ruangrupa namonyo kalau di Jakarta, tuh!” (Ya, ada beberapa. Ada nama tempat nongkrong artis-artis di Jakarta ruangrupa namanya!)

Aku menjelaskan kepada mereka bahwa di Jakarta, ada banyak organisasi atau komunitas-komunitas tempat berkumpul para seniman, peneliti, akademisi, sastrawan dan budayawan, serta artis-artis.

Tapi artis nan rancak yo! Kalau nan buruak macam Kangen Band, atau yang di tivi-tivi, tuh, ndak tau den do!” (Tapi artis yang bagus, ya! Kalau yang seperti Kangen Band atau yang di TV itu, aku tidak tahu!) ujarku menjelaskan.

Begitu juga dengan Romel, yang tertarik dengan obrolan perkuliahan. Dia mengatakan bahwa dia juga sedang menempuh bangku kuliah, di Muhammadiyah Pekanbaru, jurusan komunikasi, semester tiga.

“Wah, rancak, tuh ma! A peminatan ka ang nio ambiak, beko?” (Wah, bagus itu! Peminatan apa yang akan kau ambil nanti?) tanyaku.

“Jurnalistik,” jawabnya.

Aku kemudian menceritakan bahwa selain kuliah, di Jakarta aku juga bekerja sebagai penulis di sebuah jurnal online bernama akumassa. Dengan singkat padat aku jelaskan padanya hal-hal apa yang aku jadikan bahan tulisan.

“Iko warung si Rozi ko ni ka den tulis mah rencanonyo!” (Warung si Rozi ini akan kutulis, rencananya!) seruku. Disambut tawa gembira si Rozi, aku berseru lagi, “Tampek nongkrong nak-nak mudo Jalan Pepaya!” (Tempat nongkrong pemuda di Jalan Pepaya!)

Rozi, baju hitam, pemilik warung teh talua.

Aku kemudian bertanya tentang isu geng motor di Pekanbaru. Tba-tiba saja isu itu terlintas di kepalaku sebab kabar terbaru yang aku simak di media massa nasional tentang Kota Pekanbaru adalah fenomena geng motor yang mulai marak di Kota Bertuah ini.

“Di siko sarang alternatifnyo mah!” (Di sini, kan jalur alternatifnya!) kata Rozi.

Makasuiknyo?” (Maksudnya?) tanyaku dengan kening berkerut.

“Kalau bacakak, dikaja polisi, larinyo lewat jalan ko, ka balakang pasa, taruih ka Panam!” (Kalau berkelahi, dikejar polisi, larinya lewat jalan ini, ke belakang pasar, terus ke Panam!) jelas si Rozi.

Panam adalah sebutan untuk sebuah kawasan di Pekanbaru, tepatnya kawasan Jalan Hr. Subrantas, Kecamatan Tampan. Berdasarkan laporan dari Riau Pos, Mei 2013, peta mayoritas geng motor di Pekanbaru terbagi menjadi dua kubu yang selalu bersiteru. Geng motor kubu Panam adalah wilayah kekuasaan si Klewang, residivis yang memang terkenal karena track record tindak kriminalnya. Klewang membawahi banyak geng motor, antara lain XTC, Laser, Sinchan, Keparat, BMR (Benteng Merah), B2R (Black Baron) dan Atit Abang.

Sedangkan kubu Kota, terdiri dari kelompok geng motor bernama Ghost Night, L2N (Lajang-Lajang Nekat), Astec, dan Opsi. Rozi dan Romel menjelaskan kepadaku bahwa penguasa di kubu Kota bernama Wen (atau begitulah orang-orang memanggilnya). Geng motor Ghost Night dan Astec adalah yang terkuat di Kota, sedangkan geng motor terkuat di Panam adalah XTC (milik Klewang). Tertangkapnya Klewang pada Bulan Mei 2013 lalu, ternyata tidak mengurangi tingkat keberadaan dan keonaran geng motor. Penjelasan dari Rozi dan Romel—aku percaya mereka sangat mengerti hal-hal begitu karena pergaulan mereka cukup luas sebagai akamsi (anak kampung sini) di dekat rumahku—menyebutkan bahwa anggota-anggota geng motor yang belum tertangkap masih sering buat onar.

“Panglima-panglima geng si Klewang masih ado tuh yang ndak tatangkok…” (Panglima-panglima geng si Klewang masih ada, tuh yang belum tertangkap…) kata mereka. Pemimpin geng motor di bawah Klewang terkenal dengan sebutan Panglima.

Pak Jon sedang melayani pelanggan yang sedang membayar.

Rozi kemudian melanjutkan, “Kalo lah malam hari, tuh, ijan lei, Bang! Banyak kejadian, trutamo dakek SMA 8, tuh ha! Kan banyak anak-anak nongkrong depan sekolah, tuh, kan? Abis sadonyo kanai bantai geng-geng motor tuh.” (Kalau sudah malam, jangan deh, Bang! Banyak kejadian, terutama dekat SMA 8 itu! Banyak anak-anak nongkrong di depan sekolah itu, kan? Semuanya habis dihajar geng-geng motor itu).

“Samo tu nyoh!” (Sama juga!) Romel menimpali cerita Rozi. “Kalau di kampus tuh, di kelas jo dosen, caliak jam, lah jam sambilan malam, ‘Yuk, kita pulang, yuk!’ kecek dosennyo!” (Kalau di kampus, di kelas dosen melihat jam, pas jam sembilan malam, ‘Yuk, kita pulang, yuk!’ kata dosennya!)

Menurut mereka berdua, ketika heboh-hebohnya, geng motor di Pekanbaru memang benar-benar memengaruhi kenyamanan warga. Kerusuhan yang ditimbulkan oleh geng-geng motor itu tidak tanggung-tanggung, mulai dari merampok warnet (warung internet) hingga memperkosa dan pesta sex. Cerita mereka itu sama dengan berita-berita yang kubaca pada artikel-artikel di internet.

Rozi dan Romel juga menceritakan perkembangan aktivitas para pemuda setempat bahwa perkelahian antar daerah pun, seperti anak-anak Gang Tanjung tawuran dengan anak-anak Jalan Panger, sudah jarang terjadi. Dulu, biasanya bulan puasa adalah ajang tawuran di subuh hari. Seusai sholat subuh, pemuda-pemuda setempat di dekat rumahku berjalan-jalan subuh dari Jalan Pepaya, menuju Jalan Sudirman, kemudian berkelahi dengan rombongan pemuda yang datang dari Jalan Panger.

Aku bertanya, “Apa karena geng motor?”

Romel menjelaskan bahwa geng motor itu sebenarnya sudah ada sejak lama, dan tidak berpengaruh banyak ke aktivitas pemuda setempat.

“Pemuda di sini yang bergabung juga ada, bahkan ada juga yang tertangkap!” kata Romel. “Tapi yang mengurangi tawuran itu justru karena warnet, game online.”

“Kalau geng motor, tuh, kini labiah banyak balap, urang, Bang!” (Kalau geng motor itu, sekarang lebih banyak balap motor) si Rozi menimpali.

“Apo lai pas marak karajo jadi operator, tuh kan? Musim bana tuh warnet-warnet, pado nongkrong mahabiahan waktu di situ anak-anak siko.” (Apalagi waktu marak pekerjaan jadi operator itu. Musim warnet, pada nongkrong menghabiskan waktu di sana, anak-anak sekitar sini).

“Dari dulu pai kini, bantuak-bantuak iko se nyo, Zik… ndak ado nan barubah labiah elok do… Nongkrong, main domino, judi, ndak banyak berubah pemudanyo doh…” (Dari dulu hingga sekarang, begini-begini saja, Zik. Tidak ada yang berubah lebih baik. Nongkrong, main domino, judi, tidak banyak yang berubah pemudanya). Romel mengatakannya kepadaku dengan nada sedikit sedih dan terkesan sedang menyayangkan situasi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kami.

Obrolan dengan Romel dan Rozi menyadarkanku betapa posisi kaum pemuda sungguh rentan. Hingga saat ini, aku sendiri mengakui bahwa daerah tempat tinggalku di Pekanbaru ini tidak mengalami kemajuan yang berarti, selain pembangunan ruko-ruko yang semakin banyak. Para pemudanya umumnya tak punya pekerjaan yang jelas. Kalau pun punya pekerjaan tetap, bukan pekerjaan dalam artian dapat meningkatkan kualitas hidup. Kalau tidak dengan perkelahian, pemudanya menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, nongkrong di warnet, atau main judi. Hanya terbilang sedikit pemuda yang seperti Romel, yang mau kuliah untuk menambah wawasannya, atau seperti Rozi yang dengan kemampuan seadanya memperbaiki perekonomian keluarga dengan berdagang teh talua dan setiap hari bersabar menghadapi hutang-hutang para pelanggan.

Perbincangan kami kemudian mengarah ke aktivitas-aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan anak muda, seperti musik (Romel sangat antusias ketika aku bercerita tentang perkembangan wacana musik di kampusku, Universitas Indonesia), kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus-kampus, lalu pekerjaan-pekerjaan sosial-masyarakat seperti yang dilakukan oleh akumassa. Romel berbagi cerita tentang bagaimana orang-orang di daerah, teman-temannya yang juga pelaku seni, sulit mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dia berpikir bahwa tentu di Ibukota peluang itu lebih tinggi karena akses untuk mendapatkannya lebih banyak.

Hal itu kemudian mendorongku untuk menjelaskan padanya lebih jauh mengenai Forum Lenteng, salah satu organisasi nirlaba di bidang sosial-kebudayaan di Jakarta, tempatku belajar dan bekerja sebagai penulis. Mengulangi penjelasanku mengenai ruangrupa Jakarta tadi,aku menjelaskan padanya tentang bagaimana Forum Lenteng, yang didirikan oleh periset, mahasiswa, dan seniman, membangun jaringannya melalui kerja kolaborasi, produksi karya, mendokumentasi, untuk memperkuat posisi tawar sehingga mampu menarik perhatian pemerintah setempat, bahkan mampu mempengaruhi kebijakan.

“Di Jakarta, Jogja dan Bandung, ada banyak komunitas dan organisasi seperti itu,” kataku. “Tempat berkumpul para seniman, budayawan, akademisi, dan lainnya, dan biasanya mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif di kampus juga turut berkumpul di sana. Belajar, dan kadang juga kerja sambilan. Kami menulis, mengkaji film, belajar bersama, mengadakan festival dan pameran, memperluas jaringan kerja dengan komunitas-komunitas di daerah lain, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.”

Romel sedang membuka website http://www.akumassa.org melalui ponselnya.

Aku lantas menunjukkan padanya alamat website www.akumassa.org, dan Romel membaca beberapa tulisan yang dimuat di dalamnya.

Obrolanku dengan Rozi dan Romel pun berakhir ketika kumandang sahur dari masjid berbunyi. Sekitar pukul setengah empat, aku memutuskan pulang dan sahur di rumah, begitu juga dengan Romel. Sedangkan Rozi, masih harus menjaga tokonya hingga azan subuh nanti.

“Seandainya akses bagi setiap pemuda sama rata, obrolanku malam ini dengan mereka pasti akan jauh berbeda,” kataku dalam hati seraya berjalan menuju rumah. *

Delman dan Polemik Kemanusiawian Jakarta

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama, “Delman dan Polemik Kemanusiaan Jakarta”, pada tanggal 24 Juni 2013.

PERAYAAN HARI ULANG Tahun DKI Jakarta tahun ini mengusung tema “Jakarta Baru, Jakarta Kita”. Kompas.com, pada Mei, 2013, memuat penjelasan Asisten Pemerintahan DKI, Sylviana Murni, selaku ketua panitia perayaan hari jadi DKI Jakarta. Katanya, tema itu mengusung semangat untuk mengubah dan menata Jakarta yang lebih humanis, futuris, dan pluralis.

Sepulang dari diskusi di Warung Daun, depan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, saya iseng pergi ke Monas untuk melihat euforia hari jadi DKI. Sebenarnya, saya sangat menyayangkan tak sempat hadir pada ‘PRJ Monas’ atau Pekan Produk Kreatif Daerah, pada tanggal 14-16 Juni 2013 lalu. Padahal, proyek uji coba Jokowi, yang oleh beberapa media massa disebut-sebut akan menjadi embrio Pesta Rakyat Jakarta di tahun 2014 nanti itu, merupakan momen yang tepat untuk membaca langkah evaluasi pemerintah terhadap acara-acara serupa yang mengusung nama Jakarta. Oleh sebab itu, pada Hari Sabtu, 22 Juni 2013, saya mondar-mandir di area Monas berharap dapat menemukan sesuatu yang menarik di detik-detik puncak perayaan pesta besar ulang tahun Ibukota, paling tidak menemukan salah satu dari tiga hal yang disebut humanis, futuris, dan pluralis.

Suasana di luar area Monas pada siang hari, 22 Juni 2013

Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud meninjau keberhasilan acara perayaan HUT DKI Jakarta. Sebab, saya hanya mampu melawan panas terik matahari di Monas hingga pukul empat sore. Ketika baterai kamera saya habis, saya memutuskan pulang, mengingat ada kegiatan lain yang harus saya hadiri malam itu. Tapi, saya punya pendapat bahwa semangat humanis, futuris dan pluralis, sedapat mungkin memang direpresentasikan oleh Pemda DKI dalam rangkaian acara perayaan tahun ini. Salah satunya pameran prototipe kereta monorel—yang bisa dibilang menjadi bagian dari langkah sosialisasi proyek Monorel Jakarta, demi masa depan transportasi Ibukota yang lebih baik (futuris)—yang sungguh sangat disayangkan juga, tak sempat sempat saya lihat karena pameran itu baru akan dibuka untuk publik pada petang hari, sedangkan pukul enam sore saya sudah harus berada di Depok.

Pameran Monorel Jakarta.
Pintu gerbang untuk masuk ke dalam pameran monorel. Pameran belum dibuka ketika saya datang berkunjung, siang hari pukul 13.00 WIB.

Saya memang tak mempunyai cukup bahan untuk mengevaluasi “Jakarta Baru, Jakarta Kita”. Tapi, jika kembali merefleksi pengalaman sepintas saya ketika berjalan-jalan di area Monas siang itu, saya ingin fokus membahas satu di antara tiga semangat yang diusung pada HUT DKI tahun ini, yakni semangat Jakarta yang lebih humanis. Dan sebelum mendebatkannya lebih jauh, saya ingin bercerita tentang delman di Monas.

Sering kali saya bertanya pada diri sendiri, “Apa sebenarnya yang harus manusiawi dari Jakarta?” Pertanyaan itu kembali muncul di benak saya setelah sempat berbincang dengan seorang kusir delman yang berkeliaran di sekitar Monas. Karena tak kuat berjalan kaki menaklukkan luasnya Lapangan Medan Merdeka, saya akhirnya memilih menaiki delman. Jujur saja, hari itu baru pertama kalinya saya melihat delman bebas keluar-masuk area Monas sejak saya tinggal di Jakarta dari tahun 2009. Otomatis, saya paham bahwa transportasi tradisional Betawi itu hadir dalam rangka memeriahkah HUT DKI Jakarta ke-486. Tampilan delman-delman itu meriah, lengkap dengan hiasan ondel-ondel di bagian kanan-kiri tempat duduk penumpang sementara pak kusir mengenakan baju khas betawi, seperti babe-babe yang saya lihat di drama seri TV, Si Doel Anak Sekolahan.

Pak Yahya, salah seorang kusir delman yang hari itu ikut menawarkan jasa angkutan kereta kudanya di area Monas.

Pak Yahya, warga Pulo Jahe, si kusir delman yang saya naiki, awalnya menyebut lima puluh ribu rupiah untuk sekali naik. Saya menawarnya menjadi tiga puluh lima ribu. Meskipun dengan tampang tak senang, dia bersedia mengantar saya berkeliling Monas.

“Udah sejak kapan bawa delman, Pak?” tanya saya mencoba memecah keheningan di atas kereta kuda.

“Udah lama, dua puluh tahun ada,” jawabnya sambil melecuti si kuda supaya baik jalannya.

“Ini delman memang sengaja buat ultah Jakarta atau gimana, Pak?”

“Ya…kalau sekarang iya. Tapi, tiap Sabtu, Minggu, biasanya juga ada.”

“Sabtu dan Minggu?”

“Iya, tapi baru sekarang. Kalau dulu gak boleh. Cuma boleh setiap Hari Sabtu dan Minggu, tapi di luar aja, gak boleh ke dalem sini. Baru sekarang ama Jokowi dikasih ijin masuk ke sini.”

“Dulu itu, maksudnya, kapan, Pak?” tanya saya lagi sembari mengeluarkan kamera yang baterainya sudah sekarat, mengambil beberapa foto, dan kemudian merekam pembicaraan kami.

“Waktu Fauzi Bowo,” jawabnya sambil melirik kamera saya. “Tapi, waktu Sutiyoso gak ada masalah… Fauzi Bowo aja…”

Pemandangan yang saya tangkap ketika menaiki delman Pak Yahya.

Cerita tentang nasib menyedihkan yang menimpa para kusir delman di Jakarta memang bukan kabar baru. Lebih kurang empat tahun terakhir, terutama sejak kebijakan pada masa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yakni Surat Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, No 911/1.754, tanggal 15 Juni 2007, keberadaan delman di Jakarta semakin kembang kempis. Alasannya sederhana saja: delman mengganggu kebersihan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Hingga Bulan Maret 2013, di mata pemerintah Ibukota, delman masih dilihat sebagai transportasi terlarang. Akibat aturan itu, pasukan ‘pengusaha berkuda’ yang umumnya berasal dari Kemanggisan, Palmerah ini, mau tak mau harus main kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kalau situasi sedang ‘aman’, masyarakat saat ini hanya menggunakan jasanya sebagai transportasi wisata atau wahana bermain ‘kuda-kudaan’ karena anak-anak kecil jaman sekarang sudah jarang melihat kuda menarik kereta di tengah kota.

“Kalau misalnya hari biasa, mangkal di mana, Pak?”

“Ya, keliling-keliling aja, bawa anak-anak yang mau naik, biasanya itu. Kadang juga di Pondok Kopi, Buaran, tapi jarang…”

Saya diam sebentar, kemudian Pak Yahya berkata lagi, “Sebenarnya, ya itu, waktu Fauzi Bowo dilarang, cuman bolehnya Hari Sabtu Minggu aja. Tapi di luar. Kalau sekarang, kayaknya udah dibolehin lagi,” ujarnya. “Kemarin kita dikasih modal sama Jokowi, buat ngebersihin.”

“Ngebersihin? Maksudnya?” tanya saya bingung.

“Ya, ini, buat cat, hiasan, biar rapi, jadi enak dilihat… ini, kan sebelumnya jelek, kotor…” jawab Pak Yahya sambil menunjuk delmannya yang berpenampilan baru. “Kita juga dikasih baju, seragam, biar sama.”

“Oh, gitu…”

“Tapi gak tahu, deh, besok-besok dibolehin lagi apa yak?”

Tampilan delman Pak Yahya pada hari ulang tahun DKI Jakarta ke-486.

Sepertinya, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Joko Widodo, memang khusus mengeluarkan izin bagi para kusir supaya bisa beroperasi di dalam dan di luar kawasan Monumen Nasional untuk mendukung perayaan ulang tahun Jakarta saja. Sebab, belum ada peraturan resmi yang menyangkut nasib delman-delman tersebut. Jokowi sendiri mengakui bahwa dia belum membahas lebih jauh terkait keputusan yang menyangkut nasib transportasi bebas polusi asap itu. Dalam video yang diunggah ke YouTube, oleh akun GubernurJokowiAhok, tanggal 15 Juni 2013, Joko Widodo menuturkan bahwa pada dasarnya delman-delman Betawi dapat beroperasi di mana saja, asal tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan Kota Jakarta.

Baru saja saya salut dengan langkah bijak Pemda ini, saya dikejutkan oleh ekspresi Pak Yahya yang kaget ketika melihat beberapa petugas Satpol PP yang menghadang delmannya dan delman-delman lain yang melalui jalur yang sama. Salah seorang petugas memukul kuda delman yang berada di depan kami, lalu berteriak, “Kan sudah dibilang gak boleh ke sini!? Pergi! Pergi!” Kemudian, semua kusir yang melalui jalur itu memutar balik delmannya, menjauhi petugas Satpol PP.

“Loh, katanya udah boleh, Pak, tapi kok diusir lagi?” tanya saya beberapa detik kemudian.

“Gak tahu,” jawab Pak Yahya bingung. “Lewat sini saja, ya…?”

“Iya, Pak… saya berhenti di dekat rumput di ujung saja,” kata saya sambil menunjuk pohon-pohon yang ada di sekitaran area Monas, tepatnya di dekat panggung besar yang akan diisi acara pesta pada malam puncak. “Mungkin memang jalur yang itu dilarang, Pak.”

“Gak tahu juga. Tapi tadi boleh-boleh aja, sekarang dilarang,” kata Pak Yahya kesal.

Menjelang mencapai tempat berhenti yang saya tunjuk itu, perbincangan kami mengarah ke nasib-nasib para kusir yang masih eksis hingga sekarang. Mulai dari penghasilan yang sudah tak memuaskan– dulunya bisa mencapai lebih kurang lima ratus ribu rupiah sehari, merosot menjadi lebih kurang seratus lima puluh ribu rupiah—hingga ke usaha-usaha para kusir dalam bernegosiasi dengan para pejabat.

“Ada, namanya, Bang Hasan, yang datang ke Jokowi waktu itu,” kata Pak Yahya.

“Dia siapa, Pak? Kusir juga?”

“Iya, dia kusir,” jawab Pak Yahya. “Tapi, ya… dia yang mimpin kita-kita lah, yang ngurusin ngomong ke gubernur…”

Turun dari delman, saya kesal karena ternyata kamera saya mati dan tidak merekam semua kejadian. Setelah saya periksa, adegan Satpol PP menghalau delman tidak terekam. Bahkan, perbincangan kami juga terpotong.

Saya akhirnya memutuskan pulang. Saya menuju Stasiun Juanda dengan berjalan kaki. Di area luar Monas, saya melihat ada beberapa delman yang melintas, bahkan ada yang melawan arus macet Jakarta. Dandanan delman-delman itu sama dengan delman-delman yang ada di dalam area Monas. Sekali lagi sayang, saya tak bisa mengabadikannya karena kamera saya sudah tak bisa menyala.

Suasana siang hari di Monas pada hari ulang tahun DKI Jakarta.
Suasana para pengujung yang duduk ngaso di salah satu rerumputan di area Monas, menunggu acara panggung hiburan yang akan dimulai petang hari.
Suasana persiapan panggung untuk acara puncak ulang tahun DKI Jakarta di Monas.
Suasana siang hari di Monas, para pengunjung berjalan-jalan di sekitar tenda-tenda pameran/jualan.
Suasana siang hari di Monas, para pedagang kecil juga membuka lapak di area Monas pada hari ulang tahun Jakarta.

Apa sebenarnya yang harus manusiawi dari Jakarta? Sekali lagi saya bertanya, bahkan ketika menulis ini. Semakin hari, manusia Jakarta, mau tak mau, harus berkompromi untuk menjadi ‘tak manusiawi’ karena berhadapan dengan kepadatan Jakarta yang semakin tak ramah. Masalahnya, hal-hal yang dianggap bergerak lambat dilihat sebagai gangguan. Kita dapat menilainya mulai dari tingkah laku sebagian besar warga Jakarta yang mengabaikan jembatan penyeberangan, aksi masa bodoh para pedagang yang membuka lapak di sembarang tempat, hingga tanggapan pemerintah yang melakukan penggusuran warung-warung warga di pinggir jalan, dan pelarangan alat transportasi yang tidak menggunakan mesin/motor, seperti delman, contohnya. Masih banyak lagi hal-hal tak manusiawi yang terjadi di Jakarta, baik yang dilakukan oleh warganya maupun oleh pemerintahnya.

Khusus pada kasus delman di Jakarta, hanya karena alasan tahi kuda mengotori jalanan dan gerak jalannya yang lambat menyebabkan macet di jalanan, transportasi khas Betawi ini dilarang melalui surat keputusan pemerintah. Di mata masyarakat, kepopuleran delman tergerus oleh ‘kehebatan’ angkutan kendaraan bermotor. Padahal, kalau dipikir-pikir, kotoran mesin bermotor lebih berbahaya ketimbang kotoran delman. Macet Jakarta juga sebenarnya disebabkan oleh semakin tak manusiawi-nya perilaku konsumsi warga masyarakat terhadap barang tersier yang memberikan kepastian kelas dan citra (mobil dan sepeda motor pribadi). Menurut saya, penataan terhadap Jakarta, untuk membangun Ibukota yang lebih manusiawi, justru melupakan esensi kemanusiaan ketika ‘penertiban’ delman, atau kasus-kasus lainnya yang senada, menjadi agenda yang diutamakan.

Salah satu delman menunggu warga mangkal di area dalam Monas di hari ulang tahun Jakarta.

Pengalaman naik delman di hari ulang tahun Jakarta itu memunculkan kesan di dalam diri saya bahwa delman kembali dilirik hanya ketika dia dapat menjadi ikon kebanggaan Ibukota. “Warisan budaya masyarakat yang Jakarta (Betawi) banget!” biasanya orang-orang berujar. Sementara itu, hal yang paling ‘khas’ dari Jakarta itu sendiri, seakan dilupakan. Mengapa tak ‘memamerkan’ jalanan yang macet saja jika ingin menunjukkan karakter Jakarta yang sesungguhnya? *

Dilarang Memotret e-ticketing

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 10 Juni 2013.

SUATU HARI, TEMAN sekampus bercerita kepada saya. “Gue kena pentungan ama petugas gara-gara ngerekam penggusuran para pedagang di stasiun kereta!” keluhnya. Di lain kesempatan, teman saya yang lain, Ageung, juga pernah bercerita kepada saya bahwa dia sempat ditegur oleh petugas keamanan di dalam kereta gara-gara dia merekam suasana penumpang di dalam KRL (kereta rel listrik). Hal yang sama juga pernah terjadi pada saya sendiri, ketika mencoba mengambil gambar di Stasiun Universitas Indonesia. Sepertinya, ada semacam ketakutan bagi para petugas keamanan, atau mungkin juga pihak PT KAI, jika hal-hal yang berhubungan dengannya ditangkap oleh kamera. Dan sialnya, hal itu kembali terulang pada tanggal 10 Juni 2013, meskipun rekaman yang rencananya akan saya ambil hanyalah sebuah foto.

Stasiun Bogor.

Pagi, Hari Senin, adalah waktu yang benar-benar sibuk di Stasiun Bogor. Kerumunan massa berpacu dengan waktu agar tak ketinggalan kereta pertama. Sebelum memasuki Bulan Juni 2013, kesibukan ini sudah menjadi rutinitas yang dianggap wajar. Namun, ketika spanduk-spanduk yang mengumumkan tentang penggunaan tiket elektronik mulai dipajang di pagar-pagar stasiun kereta, Bulan Juni menjadi awal perubahan irama dan pola mobilisasi para pengguna jasa KRL.

Spanduk e-ticketing (Sumber foto: Wisnu Widiantoro, Kompas.com).

Fenomena e-ticketing KRL Commuter Jabodetabek bagi saya sudah menjadi sebuah masalah. Saya menangkap adanya ‘ketidaksiapan’ masyarakat, khususnya pengguna jasa KRL, terhadap kebijakan baru dari PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Buktinya, pada tanggal 1 Juni 2013, hari e-ticketing diberlakukan, ketika saya ingin keluar dari Stasiun Bogor—hari itu, pintu keluar-masuk utama Stasiun Bogor sudah dirombak dan dipindahkan ke tempat yang baru, yakni bukan lagi keluar menuju Pasar Anyar dan Taman Ade Irma Suryani (Taman Topi), tetapi langsung di pinggir Jalan Kapten Muslihat—terjadi sedikit kerusuhan di pintu masuk stasiun. Para penumpang yang hendak keluar stasiun secara serentak bersorak “Huuu!” karena para petugas menahan dan menyuruh mereka berbaris antri agar bisa menempelkan kartu e-ticketing di mesin-mesin yang sudah ditempatkan di pintu keluar-masuk itu. Seruan yang menyalahkan itu wajar terjadi karena memperlambat gerak para penumpang yang, mungkin saja, sedang buru-buru agar tiba di tempat tujuan tepat waktu. Puluhan penumpang akhirnya menerobos palang yang ada di mesin pembaca kartu e-ticketing tersebut, ada yang melewatinya dengan melompati palang, ada juga yang merunduk lewat di bawah palang. Intinya, kehadiran mesin dan kartu e-ticketing itu menjadi percuma.

Antrian panjang e-ticketing di Stasiun Depok Baru (Sumber foto: Nurfahmi Budi Prasetyo, PenaOne.com).

Tak jauh beda dengan hari itu, sekitar seminggu setelahnya, saya melihat hal yang sama. Kerumunan mengantri di depan tempat pemesanan tiket, lalu harus mengantri lagi di depan mesin, bersabar menunggu giliran menempel kartu. Keluhan-keluhan serupa masih terdengar meskipun tidak bersifat kolektif. Karena terusik dengan peristiwa massa itu, tangan saya terasa gatal lantas mengambil kamera untuk mengabadikan adegan para pengguna jasa KRL yang masih harus diajarkan oleh para petugas bagaimana menempatkan kartu e-ticketing dengan benar agar palangnya bisa terbuka.

Namun, saya ingat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya: PT KAI takut dengan kamera dan dokumentasi yang ‘disalahgunakan’. Atas dasar niat yang baik, saya pun menghampiri salah seorang petugas untuk meminta izin ingin mengambil gambar barang sejepret dua jepret dengan dalih tugas kuliah. Kira-kira begini percakapan saya dengan salah seorang petugas:

“Dosen saya ngasih tugas suruh menulis esai tentang e-ticketing, Pak. Ambil gambar, boleh, ya?!” kata saya dengan polosnya. Jawabannya, seperti yang sudah saya tebak sebelumnya, “Surat izinnya mana?”

Gak ada surat izin, Pak!” terang saya. “Soalnya, ini tugas kuliah biasa, bukan penelitian. Lagian juga ambil gambar dikit, Pak. Di sini doang, mau foto para penumpang make mesin e-ticketing-nya itu. Untuk bukti dokumentasi saja, Pak!” saya mencoba merayu.

“Ya, gak bisa. Harus ada izin dulu!”

“Emangnya ada larangan, ya, Pak kalau mau ambil gambar di stasiun?”

“Bukan begitu, Mas. Kita bukannya ngelarang!” jelas si petugas. “Tapi ini sudah prosedural, biar jelas. Kalau misalnya terjadi apa-apa, gimana? Kalau yang di atas marah, nantinya saya juga yang kena.”

“Ya, kan gak bakal diapa-apain juga, Pak. Buat tugas kuliah ini, kok!” saya masih mencoba merayu.

“Nanti kalau atasan saya tahu, terus kitanya dimarahin atau dipecat, situ mau tanggung jawab?”

“Kalau begitu, cara ngurus izinnya gimana, Pak?”

“Silahkan datang ke bagian informasi, tanya di sana. Atau langsung temui Kepala Stasiun saja!”

Akhirnya saya mengikuti saran si petugas. Saya mendatangi kantor bagian informasi untuk meminta izin. Hal ini saya lakukan agar saya bisa benar-benar leluasa mengambil gambar tanpa ditegur.

“Wah, itu harus ada surat izinnya dulu! Urusnya ke (Stasiun) Kota!” kata petugas yang ada di kantor bagian informasi.

Mendengar syarat itu, saya langsung hilang harap. Hanya untuk mengambil gambar sepintas saja, saya harus ke Stasiun Kota untuk meminta izin, tentu itu bukan langkah yang efisien. Akhirnya, saya mendatangi lagi petugas keamanan yang saya mintai izin lebih dulu, dan mengatakan bahwa saya tidak mendapat izin dari kantor bagian informasi. Saya mencoba merayu sekali lagi si petugas keamanan, agar saya bisa mengambil, paling tidak, satu foto saja.

Gak bisa, Mas! Ini udah aturannya,” katanya.

Emang ada aturannya, gitu, Pak?” saya bertanya dengan penuh keraguan. Lagi-lagi, jawabannya hanya: “Ya, prosedur-nya memang begitu, Mas! Kemarin juga ada mahasiswa, tapi pake surat, kita kasih izin.”

“Tapi maksud saya, ini, kan, ruang untuk publik, Pak!” saya mencoba melawan argumentasinya dengan sedikit emosi. “Di mana-mana, yang namanya stasiun itu adalah fasilitas untuk publik. Tapi kenapa orang dilarang foto-foto. Lagian, saya juga minta izin dulu, kan, Pak? Tapi, kok harus pake surat dan harus ke Kota dulu? Ribet, Pak!”

“Ya, kalau Mas bersikeras, langsung ke Kepala Stasiun saja, biar percaya!” katanya. Dan saya tahu, mengikuti saran itu pun akan sia-sia saja. Ujung-ujungnya pasti minta surat izin lagi.

Penggunaan mesin e-ticketing di Stasiun Tanah Abang (Sumber foto: Hyo-Heru Haryono, Okezone.com).

Apakah saya yang terlalu naïf karena meminta izin dulu sebelum mengambil gambar, padahal sebenarnya bisa saja mengambil gambar sembari membeli tiket dan berjalan menuju kereta (sebagaimana kata salah seorang petugas muda yang berbisik kepada saya: “Kenapa gak ngambil seperti biasa saja sambil beli tiket, sih?” katanya ketika mengantarkan saya menuju kantor bagian informasi)? Apa jangan-jangan saya kualat karena mengatakan tugas kuliah sebagai dalih untuk mengambil gambar?

Aksi itu saya lakukan bukan tanpa motif. Selain untuk tak mengulang pengalaman ditegur oleh petugas karena mengambil gambar sembarangan, saya juga ingin memastikan apakah memang ada aturan tegas tertulis dari PT KAI tentang penggunaan kamera bagi masyarakat umum yang ingin mengambil foto atau video di dalam kawasan stasiun kereta. Jika memang ada, saya ingin menerimanya langsung dari pihak PT KAI. Sebab, sejauh pengamatan saya, tidak ada rambu-rambu larangan memotret seperti rambu-rambu dilarang merokok.

Namun, ternyata hari itu pejabat yang berwenang tidak berada di tempat sehingga saya tak memiliki kesempatan bertanya lebih jauh. Selain itu, karena sudah terlanjur menjadi perhatian petugas, saya tak sempat membuka kamera dan mengambil gambar. Saya baru bisa leluasa mengambil gambar ketika berada di dalam kereta di tengah-tengah kepadatan penumpang, di mana kecil kemungkinan bagi petugas untuk menghampiri saya. Itu pun bukan foto peristiwa penumpang yang menggunakan mesin e-ticketing, tetapi hanya suasana ramainya pengguna kereta menunggu Commuter Line menuju Jakarta.

***

KEMBALI KE MASALAH e-ticketing, masalah ini ternyata bukan saya saja yang merasakannya. Beberapa teman saya di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Indonesia, juga berpendapat yang hampir serupa. Berikut saya cantumkan tanggapan beberapa teman mahasiswa yang sehari-harinya menggunakan KRL tentang program e-ticketing:

Bagaimana tanggapan Anda tentang e-ticketing?

Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Menurut gue, e-ticketing ngerepotin. Apalagi kalau di Stasiun Tebet, ngubah sistem banget. Bikin tambah ribet karena dibuat satu jalur semua, jalur masuk dan jalur keluar, bikin tambah penuh…Nggak terlalu efisien, karena bisa juga banyak penyimpangan juga. Orang bisa bawa kartunya pulang tanpa ketahuan. Terus, orang gak bisa nuker kartu secara mudah, karena, taunya, (KRL) Ekonomi duluan yang dateng…segala macem, ribet, udah gak bisa dituker. Malah nyusahin.”
Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“E-ticketing itu sama aja, sih, kayak karcis. Cuman bedanya, kita diperiksa dari awal, dan pas masuk ke dalam keretanya sendiri, gak diperiksa lagi. Diperiksnya lagi setelah kita keluar. Dan itu cuma masukin…Kalau karcis, pemeriksaannya di tengah.”
Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Ayu, pengguna KRL dari Stasiun Bekasi  ke Stasiun Manggarai, dan ke Stasiun Depok.

“Nggak efisien, menurut gue. Karena, dari pengalaman gue itu, gue bisa beli tiket hanya ke (Stasiun) Jakarta Kota, tapi gue bisa langsung ke (Stasiun) Depok tanpa harus beli tiket terusan, karena pas di pintu keluar Stasiun UI itu gak diperiksa lagi. Kalau karcis, kan ketahuan, tiket terusan itu dari (Stasiun) Bekasi ke (Stasiun) Depok itu ada tulisannya, Bekasi-Depok, sedangkan kartu yang e-ticketing itu sama semua. Kita gak bisa bedain itu tiket ke Depok atau ke Jakarta Kota.”
Ayu, pengguna KRL dari Stasiun Bekasi  ke Stasiun Manggarai, dan ke Stasiun Depok.

Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI

“Sebenarnya, pertama mungkin bingung. Cuman karena pernah gunain waktu di Singapur, ada tiket kayak gitu juga, itu berjalan mungkin karena disana udah teratur. Kalau di sini, mah agak susah karena gak terlalu ngaruh juga. Soalnya, jalur masuknya bisa mana aja, gak harus e-ticketing, bisa dari samping.”
Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI.

Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

“Belum efisien. Pertama, di alat cek-nya. Teknologi untuk ngecek tiketnya tujuan kemananya, gak jelas. Kedua, cara pembayarannya. Cara pembayaran itu sangat lama. Pas lu bayar, ada struk dulu, itu memakan waktu. Karena orang naik kereta buru-buru. Jadi orang ujung-ujungnya gak beli tiket. Jadinya kejahatan.”
Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

Akbar, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Depok.

“E-ticketing menurut gue penerapannya masih dini, ya…banyak masyarakat yang belum siap. Jadi, bukannya efisien malah gak efisien sama sekali. Gak efisiennya, ya itu, pertama masyarakat masih belum ngerti banget gimana cara makenya. Pas dia mau masuk, nih bingung gimana cara tapping, terus antriannya jadi panjang. Terutama lagi, pas keluar. Misalkan, kita udah bener masukinnya, tapi ternyata, kayak macet, gitu. Terus, ada juga beberapa kayak, ‘Loh, ini masukinnya ke arah mana, sih?’ Karena di kartunya sendiri gak dijelasin cara masukinnya ke arahnya gimana.”
Akbar, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Depok.

Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

“Bermanfaat, sih! Soalnya kalau yang kertas itu kadang-kadang suka hilang. Kalau e-ticketing, karena bentuknya keras, orang lebih ngeh dan aware bahwa dia megang tiket untuk naik kereta. Secara pribadi, manfaatnya, lebih rapi aja, sih. Lebih berasa berteknologi lah, gak primitif pake kertas gitu di cekrek-cekrek.”
Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“E-ticketing… ngerepotin, bikin macet pas belinya, bikin macet pas get in-nya, terus pas get out-nya pun macet. Karena cuma ada dua mesin gitu…mesinnya terbatas. Kadang-kadang ada kartunya gak kebaca gitu.”
Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

Adit, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“Gue pernah pake, jadi yang di-tap, dia gak berfungsi dengan baik. Malah gue jadi di suruh lewat yang pinggir, lewat di jalan yang biasa lagi. Kalau menurut gue, e-ticketing itu cuma kayak buat formalitas pengen kayak di … ya begitu lah, kayak mengikuti kemajuan jaman. Tapi sebenarnya gak terlalu itu, sih… sama aja.”
Adit, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

Rahis, pengguna KRL dari Stasiun Cawang ke Stasiun UI.

“E-ticketing jadi lebih mudah, sih, tinggal dipencet doang, udah, selesai. Tapi, sama aja, sih sebenarnya, cuma beda itunya doang. Waktunya, sama aja kayak cekrek. Soalnya, pas ituin kartunya juga lama juga nungguinnya.”
Rahis, pengguna KRL dari Stasiun Cawang ke Stasiun UI.

Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

“Sebenarnya memang Indonesia penting banget punya e-ticketing. Maksudnya, kalau melihat negara-negara lain yang sudah maju, seharusnya kita mengikuti prosedur di sana, gitu. Tapi, kendalanya di sini adalah kita belum siap, belum semuanya menggunakan. Dan ternyata, itu juga menggunakan…ada struknya, dan itu harus diberikan. kebanyakan, stasiung-stasiun yang saya datangi, mereka hanya ngasih kartunya aja, tapi gak kasih struknya.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Dara, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.

“E-ticketing, bagus, cuma ribet. Maksudnya, kayak misalnya gue dikasih e-ticketing dari (Stasiun) Tebet, tapi karena gue ke (Stasiun) UI, gue cuma ngasih ke abangnya. Jadi belum ada alatnya gitu. Menurut gue, ngapain harus pake kartu kalau misalnya gak dimasukin… itu ribet menurut gue, mendingan karcis.”
Dara, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.

Apa kesan yang Anda rasakan terkait perbedaan mendasar dan esensial antara e-ticketing dan karcis biasa?

“Cuman mudah geseknya doang. Tapi ujung-ujungnya karena di (Stasiun) UI belum ada, sama aja, ngasih kartu juga. Dan sama aja bikin lebih repot, sebenarnya.”
Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Kalau dari segi manfaat, sih… segi efektivitas… ya manfaatan e-ticketing. Namun, kalau efektivitas itu, lebih ke karcis, sih. Kalau karcis, kan kita megang itu dari awal… pokoknya dari siklus awal itu, kan kita bisa… ‘Mana karcisnya?’ dan di dalam kereta itu kan juga diperiksa karcisnya, dan sampai keluar diperiksa karcisnya. Dan menurut saya itu efektif dari orang-orang yang tidak diinginkan.”
Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Bedanya, cuman lebih keren doang…Kalau di Singapur mungkin kayak e-toll. Jadinya, setiap orang, pengguna langganan, tuh bisa pake, udah ada saldonya., dan itu emang dipake terus-terusan. Kalau sekarang, dia make sekali, udah balikin, sama kayak karcis aja.”
Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI.

Izma, pengguna KRL dari Stasiun Kota ke Stasiun Depok.

“E-ticketing, sebenarnya bagus, ya. Bikin lebih murah dan lebih adil, dalam hal penilaian harga tiket, kan itu dihitungnya per stasiun lagi. Jadi, gak membebanin orang lah, tergantung trek yang mereka tempuh. Tapi kekurangannya, sosialisasinya memang harus terus berlanjut, sih. Biar masyarakat lebih terbiasa gunain e-ticketing.”
Izma, pengguna KRL dari Stasiun Kota ke Stasiun Depok.

Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Kesan gue, gue bingung pertama kali. Soalnya, pas gue mau masuk pintu masuk itu, kata mbaknya, disuruh taruh e-ticketing di bawahnya. Pas gue taruh, ternyata (palangnya) gak bisa keputer gitu, gue belum bisa masuk. Kata mbaknya, ‘Lamaan dikit, Mbak!’ Nah, itu gue hampir ketinggalan kereta gara-gara itu doang.”
Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

Yuriko, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“E-ticketing itu hanya memperlambat aja. Soalnya, waktu gue pake karcis itu lebih cepet dari pada pake e-ticketing. Terus, antrian, tuh panjang banget cuma gara-gara buat ngantri itu doang. Kalau pake karcis, cepet.”
Yuriko, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Gak begitu kentara sih perbedaannya, cuman pas get-in get-out aja. Karena tadinya, kan itu buat tarif progresif yang per stasiun itu, kan? Tapi karena belum diberlakukan, jadi sampai sekarang ya sama aja kayak tiket kertas kayaknya.”
Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI.

“Bedanya, ya, cuman gak ada sampah aja. Kalau pake yang seperti biasa, kan mesti dibolongin, kan? Bakalan ada sampah. Tapi yang ini gak. Cuman itu doang, sih.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Bagaimana pendapat Anda tentang efek dari e-ticketing terhadap suasana di stasiun kereta?

“Ganggu. Ibaratnya, (di Stasiun Bogor) kan ada dua, ya, pintu utama dan pintu belakang. Kalau lu naik di sini (pintu utama) itu angkot harus muter dulu. Sementara di sini (pintu belakang) itu ada pos polisi, ada juga tempat perbelanjaan. Artinya, macet. Ibaratnya, kalau lu mau masuk, tuh, susah banget.”
Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta.

“Sebenarnya, untuk bentuk stasiunnya jadi terlihat lebih agak sedikit rapi dan lebih terkontrol. Tapi, ya, e-ticketingnya itu, sih yang agak ganggu. Soalnya, jadi bikin rame, jatuhnya jadi ngedesek, gitu.”
Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI.

“Kalau di dalam stasiunnya sendiri, lebih menyusahkan. Soalnya, kan orang-orang masih belum pada ngerti, ya. Jadi kayak pas mau masuk, pada ngantri.”
Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI.

“Untuk beberapa stasiun, misalnya saya dari (Stasiun) Cawang ke (Stasiun) UI, UI belum ada e-ticketing, kan? Jadi, orang tuh bisa lolos gitu aja.”
Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok.

Ika, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Untuk dari (Stasiun) UI ke (Stasiun) Tebet itu masih kurang berguna. Karena dari UI, tiketnya masih kertas, di Tebet tiketnya bentuk e-ticketing. Jadi, agak gak nyambung gitu.”
Ika, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Irda, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

“Belum semua stasiun yang memberlakukan e-ticketing. Ada beberapa stasiun bahkan selain lu ngasih kartunya yang kayak ATM itu, lu harus ngasih kayak struknya. Kan, kalau namanya e-ticketing, lu gak harus ngasih kayak gituan lagi, kan? Terus kayak di beberapa stasiun, kayak di Stasiun Tebet, tuh mesinnya ada lima, tapi yang kepake cuma satu. Dan itu, kalau kadang-kadang lagi banyak orang, bikin kayak penumpukan gitu.”
Irda, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

***

Kalau berbicara tentang ruang dan hak masyarakat, memang jelas bahwa stasiun kereta bukanlah ruang publik, tetapi ruang untuk publik. PT KAI (Persero) adalah pemilik stasiun kereta yang selama ini kita gunakan sebagai tempat menunggu kedatangan transportasi umum KRL.

Saya sempat bertanya kepada Ugeng T. Moetidjo, seorang periset di Forum Lenteng. Menurutnya, fasilitas untuk publik semacam stasiun kereta api bukan ruang publik, melainkan “ruang negara”. Dengan kata lain, negara atau pihak pengelola memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan tertentu terhadap ruang yang difasilitasi untuk publik tersebut. Konsep “ruang untuk publik” berbeda dengan “ruang publik”, seperti taman kota atau warung kopi, yang oleh Jurgen Habermas, ditandai berdasarkan sifat ruangnya yang demokratis (dapat diakses oleh siapa saja). Stasiun kereta, pada dasarnya, tidak dapat diakses oleh publik yang tidak membeli tiket (membayar masuk).

Namun, yang menjadi pokok kebingungan—dan juga ketidakterimaan—saya adalah peraturan tentang dilarang memotret yang tidak sampai ke masyarakat umum secara luas. Selama ini, saya tidak pernah melihat aturan itu, baik di area stasiun maupun di dalam gerbong kereta, sebagaimana larangan duduk di atap kereta, berdiri di depan pintu, melompat melintasi rel di luar area yang diperbolehkan, atau merokok di area-area tertentu.

Hal ini, terkait dengan pengalaman saya, akan menjadi kendala ketika pada suatu waktu ada peristiwa tertentu yang perlu diabadikan dan dibagikan ke masyarakat luas sebagai bagian dari informasi publik. Arus informasi menjadi tidak dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

(Sumber foto: MI/Ramdani/ip, metronews.com)

Contohnya, fenomena hadirnya e-ticketing tersebut. Saya melihat ada wartawan media massa MNC TV yang meliput perkembangan program e-ticketing. Petugas keamanan stasiun berkata bahwa mereka yang wartawan pun sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum meliput. Jelas saja, kerja profesional yang demikian akan tertata oleh etika dan tanggung jawab profesi serta dukungan dari lembaga atau instansi si wartawan. Akan tetapi hal ini menjadi rumit bagi masyarakat biasa. Tidak ada lembaga resmi yang melatarbelakangi warga biasa terkait hal itu sehingga peluang warga biasa untuk mengabadikan sebuah peristiwa menjadi bingkaian informasi pun terbatasi. Dengan kata lain, arus informasi yang berasal dari perspektif warga biasa (jurnalisme warga) menjadi terhambat oleh aturan, yang pada kenyataannya, tidak tersosialisasikan dengan baik. Jika sosialisasi soal ketertiban umum berjalan dengan baik, warga biasa akan lebih siap dengan segala kemungkinan, termasuk kendala-kendala seperti yang saya alami.

Program e-ticketing, seperti yang telah saya telusuri pendapat para pengguna KRL dari kalangan mahasiswa, sejauh ini masih menjadi masalah, baik dari segi kesiapan sarana dan prasarananya sendiri maupun dari kesiapan masyarakat terhadap teknologi komputerisasi tersebut. Menurut saya, masalah ini harus disebarluaskan untuk mengundang tanggapan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan PT KAI demi tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak. Fotografi adalah salah satu medium yang paling efektif untuk menyebarluaskan informasi seperti ini. Peraturan pembatasan penggunaan kamera bagi warga biasa, atau ketidakjelasan dari PT KAI mengenai tata aturan mengenai hal itu, menambah masalah yang memangkas hak-hak masyarakat. Ini menjadi PR tersendiri bagi kita semua.

KRL, oh KRL! Sudahlah PT KAI sering membuat program yang kurang memuaskan, ditambah pula dengan aturan ketertiban umum yang lumayan membingungkan. Seharusnya, jika memang KRL adalah fasilitas untuk publik, melayani publik, tak ada alasan untuk takut menerima kritikan dari publik, apalagi takut oleh aktivitas potret memotret dari warga yang simpatik. *

Sumpah Pemuda di Mata Warga RT 10/02

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa dengan judul yang sama pada tanggal 30 Oktober 2012.

Ide tentang kerukunan umat beragama, suku dan bangsa, atau yang lebih populer disebut sebagai multikulturalisme, terdengar pada malam itu. Seorang bertubuh tinggi mengenakan jas dan kopiah, berdiri di atas mimbar sembari membaca sebuah teks pidato. Beberapa saat kemudian, orang itu membacakan sebuah teks lagi, teks yang berisikan ikrar atau sumpah, yang pernah dibacakan pula 84 tahun yang lalu: teks Sumpah Pemuda. Setiap bait yang ia bacakan diikuti kemudian oleh orang-orang yang saat itu menyaksikannya. Iringan lagu pun membahana dari balik panggung dan menambah suasana romantisme sejarah tentang masa-masa awal pergerakan nasional.

Sebenarnya, peristiwa itu hanyalah cuplikan dari sebuah drama yang dilakoni oleh anak-anak di lingkungan warga RT 10/02, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Si orang berjas hitam dan berkopiah itu, diperkenalkan oleh sang narator sebagai Soekarno, Bapak Proklamator yang telah menjadi ikon pemuda pada era awal pergerakan nasional. Aneh memang, karena adegan itu justru bertentangan dengan beberapa catatan atau literatur sejarah kita. Pada tanggal 28 Oktober 1928, yang membacakan teks Sumpah Pemuda ialah Soegondo, dan lantas dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin kepada Jong-jong perwakilan daerah yang hadir dalam forum, karena dia lah yang merumuskan teks tersebut. Sedangkan Soekarno, katanya, tidak terlibat begitu banyak dalam peristiwa yang digadang-gadang sebagai salah satu dari lima simpul sejarah penting perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan kaum penjajah.

Para aktor drama yang berperan sebagai tentara Belanda.

“Gebyar Kreasi dan Seni” baru pertama kali diadakan di RT 10/02. Sebuah acara, yang mana ‘drama sumpah pemuda’ itu menjadi salah satu bagian dari rangkaian acaranya, yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 27 Oktober 2012 malam hari itu, terbilang relatif meriah dengan kemasan sederhana. Warga masyarakat yang tinggal di lingkungan rukun tetangga itu mengapresiasinya dengan begitu antusias. Sebagai sebuah acara yang digagas untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda, para pemuda-pemudi setempat jelas terlibat banyak dalam realisasi acaranya. Mulai dari pembacaan puisi, drama, lomba menggambar bertema “lingkungan sehat”, dan penampilan hiburan berupa musik akustik, semuanya melibatkan anak-anak muda. Acara ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua panitia acara, Ir. Sutiyo Budi Irianto, memang memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Lenteng Agung, khususnya RT 10/02, memiliki potensi di bidang kreasi dan seni dan mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan Ibu Pertiwi.

Salah satu adegan dalam drama.

“Kalau di sini, kegiatan anak-anak mudanya apa aja, sih, Pak?” tanya Ageung ketika ia datang bersilaturahmi ke rumah Pak Juanda, Ketua RT 10/02, keesokan harinya.

“Awalnya nggak ada, biasa saja,” jawabnya menjelaskan. “Secara umum, nggak ada. Kalau individu, ya, ada. Tapi, kan, kalau sudah berbicara lingkungan, kan, umum. Pendidikan, ya, biasa aja… sarjana, sedikit.”

Ketika ditanya tanggapannya tentang etos kerja dan kreatifitas anak-anak muda di lingkungan RT 10/02, Pak Juanda menjelaskan, “Jadi, melalui media ini (akumassa.org), di balik gitu, loh! Menurut saya, seharusnya orang yang sudah dewasa, yang sudah ahli, yang sudah kaya, yang sudah mampu, harus begini, gitu, loh! Menyadarkannya, gitu, loh!” katanya mencoba menjelaskan dengan semangat seraya memperagakan gerakan tangan membalik sesuatu.

Berdasarkan penjelasan Pak Juanda, acara tersebut merupakan satu usaha untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat agar mau produktif dan aktif melakukan aksi-aksi pemberdayaan masyarakat.

“Saya kemarin, tuh, pelopor-pelopor saya, tuh: saya, Pak Irwan, Pak Anto, ya, kan… bertiga…!” Pak Juanda bercerita tentang usaha-usahanya dulu. “Kalau anak-anak, kan, nggak ngerti urusan sosial lainnya. Tahunya… ‘Saya siap!’ kalau ada ini itu… Terus saya ajak berpikir… berusaha meninggalkan pola-pola kebodohan… sirik, dengki, kikir, terus… sok ‘wah’… sok ‘weh’… Itu nggak gampang.”

Warga RT 10/02, Lenteng Agung.

Performa dari kelompok Hadro, yang menyenandungkan syair-syair sholawat, menjadi penampilan pembuka pada acara tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, dua orang pembawa acara (dua orang pemudi), naik ke panggung dan memandu acara. Meskipun dengan malu-malu atau canggung, acara tetap berjalan dengan tertib di bawah panduan mereka berdua. “Merdeka! Merdeka! Merdeka! Yes, yes, yes! Huuuu ha!” begitulah salah satu yel-yel yang mereka teriakkan untuk menjaga semangat warga RT 10/02, yang satu demi satu mulai meramaikan lokasi acara, berupa tanah lapang di depan rumah Pak RT, tempat panggung kecil dan loud speaker sederhana didirikan.

Pada waktu awak akumassa.org, Zikri dan Ageungdatang, Pak Juanda terlihat sibuk mondar-mandir, mengurusi beberapa pemuda-pemudi yang masih sibuk menggergaji triplek (mungkin untuk persiapan drama) dan menyambut beberapa tamu kehormatan, salah satunya perwakilan dari Lurah Lenteng Agung..

“Ini Ageung, penulis dari media massa lokal Lenteng Agung!” ujar Pak Juanda sembari memperkenalkan kami kepada Wakil Lurah, Muhammad Nafis.

Mereka kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Pihak Lurah pun berpendapat sama, ketika memberikan kata sambutan, bahwa pemuda-pemudi memiliki kekuatan tersendiri untuk membangun bangsanya, dan kegiatan-kegiatan di bidang kesenian seperti ini merupakan salah satu cara untuk mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke lingkaran hitam kenakalan remaja, seperti narkoba dan premanisme.

Kanan, Bapak Wakil Lurah Lenteng Agung (Muhammad Nafis), kiri, Bapak Ketua RT 10/02 (Juanda).

Ketika awak akumassa.org bertanya tentang proses penyelenggaraan acara tersebut, Pak Juanda menjelaskan, “Alhamdulillah semuanya semangat! Kalau saya sendiri, kan, hanya harapan-harapan. Dengan harapan itu, begitu saya turunkan, itu berjalan, mendapat tanggapan positif. Rupanya, pemikiran itu ada, begitu bertemu, nyatu! Terbentuklah program, rencana, dan rencana itu juga proses. Apa pun yang kita kerjakan, kalau itu bisa, kita laksanakan. Kalau nggak, tinggalkan! Dengan hasil sepuluh hari kerja kemarin, anak-anak, yang teater juga, atau secara umum panitia, saya menitipkan beberapa program, seperti ‘rumah sehat’ dan ‘tempat usaha sehat’. Mereka melakukan sosialisasi ke warga.”

Para pemenang Rumah Sehat dan Tempat Usaha Sehat.

“Dananya, itu ngumpulin, ya, Pak?” tanya Ageung.

“Minta sumbangan. Sistemnya, kita edarkan pamflet ‘Kegiatan pemuda-pemudi RT 10/02 yang akan mengadakan acara Sumpah Pemuda: live music, sandiwara, baca puisi’. Mereka (warga) pada tahu, kan?! Masuklah proposal, dua hari, tiga harinya langsung disambut, terhimpunlah sekian…” jelas Pak Juanda sembari menghisap rokok.

Yang menarik, kemasan acara ini tidak jauh-jauh dari keluhan masyarakat Indonesia tentang negerinya. Konflik antar agama, suku, dan etnis, pengaruh buruk media massa, pola hidup masyarakat yang masih tak bisa lepas dari unsur-unsur klenik, serta ketidakadilan negara yang masih memunculkan ketimpangan sosial, menjadi topik-topik yang direfleksikan pada acara itu. Maka jangan terkejut ketika dua orang pemudi seumuran siswa Sekolah Dasar, menyerukan sebuah kritik tentang pengaruh buruk sinetron saat mendeklamasikan puisi bertema Sumpah Pemuda. Begitu pula dalam drama, ‘Soekarno’ berjas hitam dan berkopiah itu menyerukan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, dengan mengesampingkan identitas kesukuan dan kepentingan kelompok agama, agar dapat bersatu-padu melawan penjajah.

Dua putri membaca puisi.

Mpok Indun, salah satu tokoh dalam drama yang diperankan oleh gadis jelita bernama Alda, terlihat malu-malu. Bahkan, sadar tidak sadar, ia berkata, “Gak mau! Malu!” kepada soundmen yang menyodorkan microphone padanya ketika berakting menangisi seorang pejuang lokal yang mati tertembak senapan kompeni. Bukannya terharu, penonton justru tertawa terbahak-bahak melihat kelucuan ini. Namun demikian, Alda mendapat penghargaan sebagai pemeran perempuan terbaik malam itu, sedangkan Adit, yang berperan sebagai Jenderal Kompeni, menerima penghargaan pemeran laki-laki terbaik. Tentunya, drama diakhiri dengan happy ending, penjajah kalah, dan rakyat Indonesia tidak lagi terpecah-belah. Drama itu seolah menjadi sebuah esai dari warga tentang harapan-harapan mereka akan tatanan masyarakat yang sejahtera, khususnya, di tanggal 28 Oktober, ketika gagasan persatuan itu dikumandangkan oleh para pemuda-pemudi tahun 1928 untuk merangsang semangat rakyat Indonesia agar tak mau berlama-lama menjadi masyarakat terjajah.

Pemuda-pemudi di balik acara Gebyar Kreasi dan Seni.

Pemuda-pemudi adalah kunci bagi tumbuhkembangnya bangsa ini. “Saya, sebagai RT, mengajak dan mengingatkan bahwa pemuda-pemudi itu punya mandat walaupun itu tidak tertulis!” ujar Pak Juanda. “Negara merdeka 1945, Sumpah Pemuda 1928… coba pikirkan… ada kontribusi pemuda di sini. Negara tanpa pemuda, nggak akan merdeka!”

Di penghujung acara, semua anak-anak yang mengikuti lomba menggambar mendapat piala penghargaan. Satu per satu, anak-anak menerima piala yang diserahkan oleh Pak Juanda setelah rangkaian acara terakhir berupa hiburan musik akustik dari panitia. Setelah itu, sebuah kata penutup disampaikan oleh ketua pemuda Karang Taruna Sub-Unit di lingkungan setempat, Pak Irwanto. Dia menghimbau warga untuk terus memberikan dukungan dan apresiasi kepada anak-anak muda di Kelurahan Lenteng Agung agar tetap kreatif dan produktif, khususnya di bidang kesenian. Dia juga menegaskan bahwa drama atau teater adalah salah satu bidang yang harus terus dihidupkan karena mampu melatih kreatifitas. “Biar kemampuan mereka terasah, jago acting, mudah-mudahan bisa sampai menjadi artis sinetron!” ujarnya. Hal itu mengingatkan kami, awak akumassa.org, kepada bait puisi yang sempat dibacakan di pertengahan acara: sinetron memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Mungkin harapannya, dengan tenaga aktor-aktris berbakat dari pemuda-pemudi seperti ini, kualitas sinetron dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Putra-putri RT 10/02 mendapat penghargaan untuk gambar Rumah Sehat yang mereka buat.

Acara pun ditutup dengan iringan lagu Kemesraan yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Satu per satu warga pulang ke rumah masing-masing sementara panitia acara mulai membereskan panggung. Setelah mengambil jatah kue, awak akumassa.org pun turut pulang dengan membawa segudang refleksi tentang Hari Sumpah Pemuda.

Bagaimana pun, acara “Gebyar Kreasi dan Seni” malam itu merupakan sebuah bingkaian dari sudut pandang warga. Semangat Sumpah Pemuda telah menjadi hal yang begitu melekat dan lantas dirayakan tahun ini oleh warga RT 10/02. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah yang sesungguhnya, seperti kontroversi politisasi Sumpah Pemuda di era Orde Lama dan Orde Baru, misalnya, bukan lagi jadi ide yang utama. Toh, apa yang kita bayangkan, sebagai warga masyarakat, tentang kehidupan yang sejahtera, aman dan damai ialah sebuah aspirasi yang mutlak untuk disuarakan. Melenceng sedikit dari kebenaran sejarah, selama untuk tujuan bersama yang baik, tidak masalah. Bukankah Soekarno juga pernah melakukannya untuk membangkitkan semangat para pemuda agar mau membangun bangsanya? Bagi warga, tentunya hal itu sah-sah saja. *