Mencoba Mengurai Benang Hantu

Tulisan ini adalah esai reflektif tentang proyek residensi Bangsal Menggawe 2019, bersama-sama dengan Otty Widasari, Maria Silalahi, Pingkan Polla, Dhuha Ramadhani, Theo Nugraha, dan Anggraeni Widhiasih yang saya presentasikan di Forum Lenteng (21 Maret 2019).

Satu malam sebelum malam Tapa Kelomang ditiupkan untuk menyambut empat orang pembawa obor-obor kecil yang, lagi-lagi, menyenandungkan syair Pong Pang Kelinti Capung di atas laut; satu malam sebelum saya melihat cahaya obor di dermaga; saya kebetulan duduk di atas motor, sambil menunggu kedatangan Muhammad Gozali yang tengah mengambil barangnya yang ketinggalan di Taman Sari.

Video kumpulan senyuman warga Pemenang, bagian dari proyek Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

Saya khusyuk menatap ke arah cahaya yang berpendar dari layar yang melekat di sebuah bangunan batu, berpadu menyerupai monumen kecil, di depan terminal. Di layar itu, kita bisa melihat ratusan rekaman orang-orang Pemenang yang tengah tersenyum. Dalam format video looping, kita menyaksikan senyuman yang berulang-ulang.

Tapi kala itu saya tak hanya melihat representasi senyuman di layar, tetapi juga senyum (bahkan gelak tawa gembira) dari tiga hingga lima orang pemuda lokal yang, seperti saya, khusyuk menonton senyum-senyuman dari teman-teman mereka.

Momen puitik, kalau boleh saya bilang begitu, menghampiri saya dengan cara menghadirkan secara sekaligus dua macam kenyataan: dunia representasi dan dunia non-representasi.

Pada suatu hari ketika sedang menyunting tulisan Fahrul Fiqi Izomi, datanglah Muhammad Sibawaihi dan Muhammad Gozali ke ruangan yang saya gunakan untuk bekerja di depan laptop, lengkap dengan pakaian yang menunjukkan bahwa mereka, sepertinya, baru pulang dari pengajian. Dan memang, mereka baru pulang dari kegiatan mengaji—membaca surat Yasin—di rumah Kadus Ihsan, Karang Bedil.

Baik Sibawaihi maupun Gozali bercerita tentang peristiwa “flashmob membaca Yasin” itu dan kebingungan bercampur kekhusyukan si tuan rumah menghadapi situasi yang mengejutkan. Saya sebut flashmob karena dalam praktiknya, aksi yang mereka lakukan memang seperi itu: datang beramai-ramai membuat suatu peristiwa, lalu bubar seketika, menyisakan tanda tanya di orang-orang yang menyaksikan atau mengalaminya.

Gozali mengulang cerita peristiwa membaca Yasin yang merupakan bagian dari Teater Isin Angsat, sebuah proyek seni yang memberikan kejutan kepada orang-orang yang suka mengejutkan, dengan kerangka naskahnya: Gozali mendapat amanah dari Bapuq Basin melalui mimpi, untuk membaca Yasin di rumah Kadus Ihsan.

Meskipun saya tak ikut serta membaca Yasin, cerita Gozali mampu memberikan gambaran di kepala saya tentang suatu kejadian yang juga menggabungkan pengalaman personal dan pengalaman persona secara bersamaan—sebuah momen teatrikal yang juga bermain-main di ambang batas antara dunia konsep dan dunia sehari-hari.

Muhammad Imran, Dhuha Ramadhani, dan Theo Nugraha mencoba memasang kabel untuk disalurkan ke berugaq warga. (Foto: arsip Pasirputih).

Hal lain yang cukup menempel di kepala saya adalah peristiwa di saat Muhammad Imran dan Dhuha Ramadhani bolak-balik lebih dari sehari-duahari setiap minggu, berjalan atau mengendarai motor, membawa bergulung-gulung kabel dan TV sembari mengenakan topi bambu (walaupun tidak selalu). Mereka melawan terik mentari untuk mencari celah bagaimana caranya sebuah alat operator pemutar video yang ada di Berugaq Pasirputih terhubung ke berugaq milik warga.

Aktivitas bolak-balik itu terjadi berkali-kali di hadapan saya, di waktu-waktu ketika saya pergi membuang hajat ke toilet atau mengambil makan siang ke dapur, atau sekadar untuk merokok di Berugaq Pasirputih.

Dokumentasi kegiatan persiapan Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Berugaq TV memang nyatanya mengejar output berupa tayangan televisi tentang aktivitas sehari-hari masyarakat, yang ditampilkan di berugaq-berugaq atau rumah-rumah beberapa warga, yang sengaja dipilih untuk menjadi situs-situs perintis bagi keberlanjutan pengelolaan distribusi informasi dan pengarsipan warga Pemenang.

Dokumentasi kegiatan persiapan Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Ia menjadi siasat yang mengambil manfaat dari fenomena guyub khas masyarakat kita, seolah kembali menerapkan teknis paling dasar dari bermulanya aktivitas memproduksi dan mendistribusikan informasi: orang-orang berbondong-bondong mendatangi papan pengumuman jadwal keberangkatan kapal angkutan.

Dokumentasi kegiatan persiapan Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Juga membuka pusat baru bagi pergaulan sosial dan ekspektasi di masa depan akan kosmopolitanisme ala warga Lombok yang memilih rehat sejenak dari bising-bising pariwisata. Nyatanya, Shift Café menjadi tempat bagi peluncuran perdana Berugaq TV; café itu dikelola oleh pemuda-pemuda yang sadar untuk beranjak dari dominasi pariwisata dan berinisiatif melakukan penanaman kembali daerah-daerah hutan di Pemenang yang telah rusak, dengan membentuk kelompok baru bernama Bale Kebon.

Muhammad Imran (di atas motor) dan Dhuha Ramadhani ketika bersiap-siap mengangkut TV ke berugaq warga, untuk presentasi Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Tapi bagi saya pribadi, visual yang berulang-ulang saya lihat sekelebat ini justru lebih menarik hati: peristiwanya seakan menjadi mantra gestural, alih-alih suara untuk indera pendengaran, yang dari aktivitas semacam itulah—berdasarkan pengakuan dua pegiatnya—dapat dipahami bagaimana suatu sistem jaringan, baik itu jaringan elektronis maupun jaringan ketetanggaan, bekerja dalam kehidupan kita. Di sini, menurut saya, juga terjadi dua gagasan sekaligus: otak-atik teknologis dan otak-atik sosial. Otak-atik yang berulang-ulang, membuahkan suatu kekhusyukan tertentu yang tidak hanya memengaruhi tubuh pada satu titik di lokasi ritual, tetapi lebih berupa penjelajahan ruang-ruang masyarakat: Imran dan Dhuha seakan menjadi pengelana fenomena tetangga, bagi saya.


Selanjutnya, apalagi yang berulang-ulang selain mereka?

Mencangkul…

Memangkas…

Dan membersihkan… lapangan berumput.

Dokumentasi salah satu pertandingan Bangsal Cup U-13, tahun 2019, bagian dari Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

Menghadirkan keramaian yang terancam punah akibat privatisasi ruang yang terjadi di Pemenang, Bangsal Cup tidak hanya menjadi semacam perayaan akan keharuman namanya sebagai penghasil atlet kelas dunia, atau sekadar wadah untuk menyalurkan minat di bidang tertentu, ataupun semata cara untuk memupuk mimpi menjadi pemain profesional di masa depan. Bukan hanya itu.

Turnamen tahunan ini telah menjadi wujud dari konsistensi “Pemberdayaan Raga” tanpa embel-embel laba, yang memperjuangkan hak warga atas ruang-ruang terbuka.

Kerangka konsep saya mengenai hubungan antara “Pemberdayaan Raga” dan “Pemberdayaan Seni”.

Moetidjo pernah berpendapat bahwa “Kerja Ragawi” itu adalah hal yang berbeda dengan “Kerja Seni”, dan ia juga sempat mengkritisi bahwa kerja-kerja pemberdayaan kerap meniadakan “takdir seni”. Namun, di mata saya, usaha penyelenggaraan Bangsal Cup yang konsisten, barangkali, bisa kita petakan seperti ini: bahwa sesungguhnya, “pengasingan” dalam konteks pewacanaan seni (yang tak jarang terjebak dalam subjektivitas dan intelektualitas elite), pasti akan tetap memiliki hubungan dengan “penempatan” dalam konteks pewacanaan kerja pemberdayaan yang melebur kepada warga. Dalam konteks itu, area yang penuh jebakan-jebakan inilah, sebetulnya, menurut saya, yang menjadi area tempat Bangsal Menggawe bereksperimen—sebagaimana yang bisa kita telusuri dari pemikran Otty Widasari sejak Bangsal Menggawe “Membasaq”. Kita, mau tidak mau, memang harus bertransaksi di antara berbagai kepentingan.

Dalam konteks itu, aktivisme yang diusahakan oleh AKUMASSA ketika bersama-sama Pasirputih menginisiasi festival rakyat ini perlu kita refleksikan lebih dalam, bukan sebagai aktivisme yang berorientasi propagandis (dalam artian mengejar massa untuk menumbangkan kekuasaan), tetapi justru aktivisme yang rendah hati (mencintai narasi dan merayakannya dengan membuat peristiwa-peristiwa yang bisa dinarasikan lagi, dan lagi).

Meskipun terlalu dini untuk menyebutkannya, tapi saya berpikir bahwa aktivisme Bangsal Menggawe adalah “aktivisme” yang berusaha melampaui aktivisime.

Pasirputih, sebagai inisiator utama pesta itu, pada kenyataannya masih kerap berada dalam keragu-raguan atau kegamangan soal keterputusan dengan warga dan lingkungan sekitarnya. Komunitas yang sudah berumur satu dekade ini tentu tidak lepas dari kritik.

Akan tetapi, apa yang kemudian mereka ulangkan setiap tahun lewat Bangsal Menggawe, lambat laun akan menjadi tuntunan baru untuk mewujudkan cita-cita Bangsal Menggawe sebagai peristiwa yang benar-benar milik warga.

Proyek-proyek yang digarap dalam Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”, tetap berada pada jalur untuk menjadi “tidak putus” dengan lingkungan sekitar. Mengumpulkan bambu, minyak jelantah, dan botol-botol bekas; senam ke sekolah-sekolah dan perkumpulan ibu-ibu; tawar-menawar di berugaq untuk dijadikan ruang presentasi TV; gotong-royong di lapangan; dan bahkan menggugah pelabuhan lewat kegiatan mengamen yang dibayar cukup hanya dengan senyuman; dan juga menakil. Itu semua terjadi berulang-ulang.

Buat saya, semua peristiwa itu adalah mantra (yang berarti juga doa), bukan hanya karena beragam peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi berulang-ulang baik dalam gerak fisik, pengeinderaan, dan pewacanaan—DISKUSI HAMPIR SETIAP MALAM, dan bukan juga karena pegiatnya berbondong-bondong menghimbau orang-orang untuk berdoa ke Bangsal, tetapi juga “mengulangi” prinsip dasar dari seni berkomunikasi: SAMBUNG HATI, menyuarakan bahasa-bahasa yang diam, …

Salah satu sketsa dari penelitian tentang pemetaan bunyi-bunyi di lingkungan Pemenang yang digarap oleh Theo Nugraha untuk Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

melalui dongeng-dongeng yang berbunyi di berugaq-berugaq, …

Maestro Rudat Zakaria mensosialisasikan senam tari rudat di sekolah-sekolah dalam rangka Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

melintasi keluhan-keluhan sang maestro—yang juga berulang-ulang …

Tapa Kelomang, karya kolaborasi Maria Silalahi, Mintarja, dan warga Pemenang untuk Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: Otty Widasari).

Membangun Tapa Kelomang: bertapa seperti keong.

Lewat bahasa-bahasa berulang—bunyi suara, gerak raga, dan pengalaman peristiwa—mereka menjadi mantra-mantra ampuh dalam tawar-menawar antara kearifan budaya dan pembangunan desa. Sebagai mantra, bahasa-bahasa ini membangkitkan apa yang selama ini diyakini ada tapi abai terlihat, apa yang selama ini selalu dirasa tapi jarang diungkap.

Mantra-mantra inilah yang mengurai benang-benang lampau, untuk melampaui sekat-sekat antardivisi sosial, untuk dijahit kembali menjadi peta kewargaan Pemenang yang sesungguhnya.


Ketika merancang presentasi ini semalam, dengan sedikit sok tahu saya memilih kata “Aksi-Trans” sebagai judul presentasi, tapi belakangan saya justru kelabakan untuk mengurai istilah yang lahir dari wacana Modernisme Barat itu. Sang kurator menyarankan saya untuk mencoba memahami “benang hantu”. Hanya “benang hantu”. Hanya “benang hantu”.

Dan saya kira, benang-benang itu tersembunyi, salah satunya, di lirik ini:

Lirik tentang aktivitas sehari-hari seorang ibu yang menimang-nimang anaknya di tengah hari desa, berkali-kali melantunkan syair itu, dengan tujuan sederhana saja, mungkin, yaitu untuk menentramkan si anak sembari meneruskan pekerjaannya… (saya selalu membayangkan ibu itu berdiri di tengah-tengah sawah siang hari). Pemenang memang mesti harus terus bekerja.

Foto bersama para pemimpin umat agama Islam, Hindu, dan Budha di Pemenang, pada malam puncak Bangsal Menggawe 2019. (Foto: Hafiz Rancajale).

Transendensi Bangsal Menggawe bukanlah perihal memistifikasi narasi, tetapi ia akan mencapai titik ultima aktivismenya karena konsistensi.

_______

Unduh materi dalam bentuk Power Point dari esai ini di sini: Presentasi Bangsal Menggawe untuk Forum Lenteng.

Gerimis Sepanjang Tahun


Gerimis Sepanjang Tahun (2015 | 51mins 5secs)
AKUMASSA Jatiwangi (Forum Lenteng & Komunitas Ciranggon)

Tentang sebuah dusun di Jatiwangi, Jawa Barat, yang kehidupan masyarakatnya berputar seperti mesin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tradisional, namun berdampingan dan harus berhadapan dengan pembangunan wilayah secara modern. Narasi lokal yang disajikan melalui perspektif warga dalam filem Gerimis Sepanjang Tahun ini memberikan gambaran bagaimana geliat pabrik genteng tradisional serta pola kerja kehidupan agraris bersanding dengan pembangunan jalan tol yang akan mengubah banyak pola kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat di masa mendatang. Filem ini diproduksi pada awal tahun 2015 secara partisipatoris oleh warga Dusun Wates sendiri, yang tergabung dalam Komunitas Ciranggon, yang juga merupakan komunitas dampingan Forum Lenteng dalam Program akumassa.

About a hamlet in Jatiwangi, West Java, which its community life revolves such as an engine to meet the daily needs traditionally, yet adjacent to and have to deal with the modern development of the region. Local narratives is presented through the residents perspective in it provides an overview of how the twisted of traditional tile factory and agrarian life work patterns coupled with the construction of the toll road that will change a lot of patterns of social, economic, and cultural communities in the future. This film was produced in early 2015 by participatory of Wates citizens, which is incorporated in the Community of Ciranggon, which is also assisted by Forum Lenteng in akumassa Program.


Realization:
Aceng Abidin, Abdul Latif, Ayu Anindiya, Didik Junaedi, Didin Hoerudin, Herlina Octaviana, Iim Rohiman, Iing Solihin, Imas Masitoh, Maman Sudirman, Mamiek Widya, Mia Amelia, Miningsih, Muhammad Nur Aziz, Muhammad Khusaeri, Muhammad Nasuhi, Muhammad Wildan, Nina Dewi Rosliana, Rangga Nurzaman, Setia Nour, Yaya Nuryadi.

Facilitators:
Bunga Siagian, Manshur Zikri, Otty Widasari

Production:
Forum Lenteng & Komunitas Ciranggon

Masyarakat Berdaya untuk Pemberdayaan Pemerintah

KALAU BERBICARA TENTANG ‘pemberdayaan masyarakat’, saya secara pribadi terkadang merasa gelisah. Apa sebab? Dua kata itu, yang pada masa sekarang sudah sedemikian populer dalam berbagai aktivitas organisasi masyarakat sipil—bahkan, telah umum dijadikan sebagai salah satu program unggulan oleh para pelaku dan institusi-institusi dari lingkungan pemerintahan—dalam keadaan tertentu, merepresentasikan suatu nuansa yang dapat ‘menusuk dari belakang’ dan ‘merendahkan’ masyarakat itu sendiri.

Alih-alih menyatakan bahwa masyarakat memiliki daya, aksi ‘memberdayakan’ itu, bisa jadi, merupakan alter-ego dari kelompok-kelompok eksklusif[1] dalam memandang masyarakat, yakni menguatkan status masyarakat sebagai entitas yang ‘tidak berdaya’.

‘Pemberdayaan masyarakat’ memanglah sebuah terjemahan umum dari kata Bahasa Inggris, ‘community development’ atau ‘community empowerment’. Di mata saya sendiri, sepertinya penerjemahan kata itu pun juga harus ditinjau kembali, apakah tepat atau tidak. Untuk sementara, keharusan itu dapat dikesampingkan. Kita masih bisa mendadar istilah ‘pemberdayaan masyarakat’ sebagai sebuah perbincangan yang renyah meskipun dengan kegelisahan.

Memaparkan isi kegelisahan itu, untuk mencegah adanya poin-poin yang bisa jadi terlewatkan atau kealpaan diri saya sendiri dalam memahaminya, saya mencoba memulai risalah ini dengan mendeskripsikan secara kritis beberapa sumber bacaan yang saya dapatkan, terkait wacana ‘pemberdayaan masyarakat’ (dalam konteks, bahwa istilah itu adalah terjemahan dari kata Bahasa Inggris, ‘community development’ atau ‘community empowerment’).

Konon, aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ yang dianggap sebagai salah satu yang pertama ada, di antara yang lainnya, adalah aksi-aksi yang terjadi di penghujung tahun 1930-an dalam suatu pertarungan posisi tawar antara kelompok tertindas dan penguasa dari Barat. ‘Pemberdayaan masyarakat’, jika mengikuti kerangka berpikir imperialis dalam memandang bangsa jajahan, konsepnya sederhana saja: memberdayakan orang lokal untuk pembangunan (yang sesuai dengan kepentingan pihak yang—di masa program pemberdayaan itu dijalankan—memiliki dominasi). Sedikit catatan yang menunjukkan hal ini adalah tentang sejarah politik salah satu negara di Afrika—tapi saya yakin peristiwa serupa juga terjadi di berbagai negara bekas jajahan lainya, termasuk Indonesia. Dalam rangka meluaskan sekaligus menguatkan pengaruh dan tekanan Pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah dudukannya, Kekaisaran Inggris yang kala itu menguasai Kenya melancarkan program yang berusaha menarik minat para pribumi (orang lokal, terutama yang muda) untuk terlibat dalam agenda administratifnya, guna memastikan mereka berpihak kepada Pemerintah dan tidak melawan.[2] Pada dekade-dekade selanjutnya, agenda ‘pemberdayaan masyarakat’ ini menjadi wajah gerakan-gerakan yang berusaha mengentaskan kemiskinan, tetapi, sering kali, yang dilihat sebagai ‘miskin’ itu adalah ‘negara berkembang’.

Kategori ‘miskin’—atau, kata lainnya ‘berpenghasilan rendah’—yang disematkan pada masyarakat, toh ternyata mengundang sinisme terhadap aksi ‘pemberdayaan’ itu sendiri. Lihat saja salah satu contohnya, Saul D. Alinsky, organisator dan penulis asal Amerika, yang disebut-sebut sebagai pendiri atau pelopor organisasi masyarakat modern itu, tetap menerima kritikan pedas dari beberapa pakar di bidang ilmu sosial. Karya tulisnya, berjudul Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals—yang secara jelas menyatakan peran penting organisasi massa dalam “merebut kekuasaan dan memberikannya kepada orang-orang; demi mewujudkan mimpi demokratis akan kesetaraan, keadilan, perdamaian, kerja sama, kesempatan yang sama rata dan penuh atas pendidikan, pekerjaan yang penuh dan berfaedah, kesehatan, dan penciptaan situasi di mana manusia dapat memiliki kesempatan untuk hidup pada nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupan”[3]—dipandang sebagai sekumpulan instruksi semata yang diduga hanya efektif jika diperuntukkan bagi area-area yang masyarakatnya ‘berpenghasilan rendah’. Kritik seperti itu, salah satunya dipicu karena pada karyanya yang lebih awal[4], Alinsky dituding hanya menyebutkan satu contoh studi[5] untuk mendukung klaimnya mengenai dampak dari People’s Organizations (suatu terma yang ia gunakan untuk mengacu bentuk ‘organisasi modern’, untuk membedakannya dengan organisasi tradisional).[6] Dan lagi-lagi, dampak yang dibicarakannya hanya untuk konteks masyarakat berpenghasilan rendah.[7] Kritik yang menyerangnya bahkan menyatakan, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jikalau gaya organisasi a la Alinsky itu telah membuahkan hasil yang membuat masyarakat dapat beranjak dari “kekhawatiran-kekhawatiran yang sifatnya ekspresif belaka” ke “aksi-aksi bersifat instrumental”.[8]

Selain masalah efektivitas, saya sendiri melihat bahwa kita patut mempertanyakan posisi ‘masyarakat’ di dalam gagasan Alinsky tersebut. Meskipun cita-citanya mulia, tetap saja peluang partisipasi masyarakat yang dimarjinalkan—dalam konteks masyarakat Amerika saat itu—masih berada di bawah bayang-bayang penguasa dari etnis kulit putih. Masyarakat ‘miskin’, baik dari segi kemiskinan ekonomi, sosial maupun budaya, dilihat tak lebih sebagai objek yang diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Dengan kata lain, masyarakat ‘miskin’ itu didefinisikan sebagai suatu ‘kelompok tertindas’ yang patut ditolong dengan dalih mewujudkan mimpi tentang kesetaraan.

Jika kita mencermati pengertian dari istilah dan aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ berdasarkan hasil bacaan yang telah saya paparkan di atas, tidak heran jika Bank Dunia—lembaga keuangan internasional milik PBB yang memang memiliki visi dan misi utama memberantas kemiskinan di dunia, melalui pemberian pinjaman modal kepada ‘negara-negara berkembang’—yang selalu menggaungkan wacana ‘pemberdayaan masyarakat’ melalui programnya, bernama Community Driven Development (CDD), sering pula dicurigai memiliki agenda ‘udang di balik batu’ karena diduga membawa kepentingan negara ‘adidaya’ Amerika Serikat yang berusaha meletakkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Terlepas dari benar atau tidaknya konspirasi semacam itu, fenomena ini mengindikasikan bahwa aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ dapat berpotensi salah sasaran; menguatkan daya paham di bawah alam sadar, yang sangat mungkin akan keliru, dalam mendefinisikan peran dan posisi masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan lokal.

Menimbang faktor-faktor itu, saya lebih setuju jika kita, bersama-sama, bersedia mencari istilah alternatif bagi gerakan-gerakan lokal yang ingin membangun tangga untuk mencapai tatanan masyarakat madani. Daripada sekadar menggunakan dua kata ‘pemberdayaan masyarakat’, agaknya kita membutuhkan sebuah istilah lain yang menegaskan esensi ‘kemandirian’; suatu istilah yang memanifestasikan ruh ‘berdaya’, misalnya semacam istilah yang berarti ‘pemberdayaan yang mandiri oleh dan untuk masyarakat’—tapi, supaya terasa elegan dan tampak praktis serta taktis, istilah yang kita cari itu, tentunya, harus menggunakan diksi yang, dari segi bentuk dan ritmenya, sepadan dan dapat berambivalensi dengan istilah sebelumnya yang sudah umum digunakan.

Sejauh ini, Program AKUMASSA[9] Forum Lenteng—sehubungan dengan fokus kegiatannya di wilayah media—lebih sering menggunakan istilah ‘pemberdayaan media’. Jika kita mengacu pada pembahasan saya sebelumnya, memang aksi-aksi yang dilakukan oleh AKUMASSA dilatarbelakangi oleh fakta, bahwa ‘media’ (khususnya media massa arus utama) sedang tidak memiliki daya—terutama jika kita mengerucutkan ruang lingkupnya sejak peristiwa Reformasi 1998. Media, sebagai sebuah entitas yang terpisah dari masyarakat, tidak berdaya fungsi yang relevan bagi kepentingan umum. Sekarang ini, kita tidak bisa menentukan dengan pasti media massa apa, yang mana, dan milik siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Hampir semuanya berbalut kepentingan yang didasarkan unsur kepemilikan (privat), jauh dari cita-cita ideal tentang ‘media’ yang memiliki kodrat sebagai alat masyarakat.

Oleh karena itu, AKUMASSA berdiri di atas wacana yang berusaha menguatkan ide tentang ‘memberdayakan media’, terutama melalui agenda membangun infrastruktur media yang bentuk dan pola kerjanya berbeda dengan mekanisme media arus utama. Siapa yang melakukan ‘pemberdayaan media’ itu? Tentu saja masyarakat. Jikalau ‘pemberdayaan masyarakat’ memposisikan masyarakat sebagai objek yang pasif, konsep ‘pemberdayaan media’ yang coba digagas oleh AKUMASSA adalah wacana untuk menandingi itu, yakni dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek yang aktif; ‘pemberdayaan media’ oleh dan untuk masyarakat.

***

DI DESA JATISURA[10], saya mendapat pengalaman diskusi yang membuat saya jadi benar-benar mengerti apa yang disebut sebagai ‘kalah dengan terhormat’. ‘Kalah’ bisa mengandung makna yang positif. Bahkan, ‘kalah’ itu justru menjadi metafora tentang gerakan masyarakat yang optimis.

Suatu hari, saya dan Otty duduk berdiskusi dengan Arief dan Ginggi di markas Jatiwangi Art Factory (JaF). Dalam rangka merencanakan pelaksanaan workshop Program AKUMASSA untuk wilayah Kampung Wates, Arief dan Ginggi menceritakan pengalaman mereka bernegosiasi dengan dinamika sosial dan politik yang ada di desa mereka. Termasuk di dalamnya, hal-hal tentang bagaimana membangun suatu hubungan simbiosis mutualisme antara warga, organisasi masyarakat, dan Pemerintah. Menurut mereka, hanya melalui cara itulah agenda membangun desa dapat terwujud—sekarang bukan lagi era yang menggunakan kekerasan untuk melawan kekuasaan.

Secara filosofis, sebagaimana yang diterangkan oleh Ginggi, warga masyarakat mau tidak mau memang berada di posisi yang ‘selalu’ akan ‘kalah’. Masyarakat akan benar-benar kalah (dalam artian yang sesungguhnya) jika terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang mengamini kekerasan. Kekerasan, dalam hal ini, selalu identik dengan kecenderungan untuk menindas, yang merupakan buah dari karakter kekuasaan, baik berupa kekerasan fisik, psikis, sosial, maupun budaya. Pada pelaksanaan pembangunan jalan tol, contohnya, yang menurut Ginggi akan berdampak kerugian bagi kehidupan masyarakat di Desa Jatisura[11], oleh masyarakat desa tidak dilawan dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan pula, seperti demonstrasi berujung perilaku brutal massa, misalnya. Alih-alih, warga masyarakat itu menggalakkan kegiatan gotong-royong desa sebagai sebuah usaha untuk memberi tahu Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan jalan tol itu, bahwa Desa Jatisura, secara disengaja atau tidak, telah ‘diluputkan’ dari peta Negara. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan desa itu menjadi ‘bukti’ bagi Negara bahwa Desa Jatisura masih ada dan masyarakatnya berdaya. Pembangunan jalan tol memang tetap dilanjutkan, tetapi setidaknya pembangunan itu ‘berbelok’ sehingga tidak meluluhlantahkan wilayah desa secara keseluruhan; ‘kalah’, tapi tetap berada.

Di lain kesempatan, saya mendengar istilah ‘pemberdayaan pemerintah’. Sebagaimana pembahasan saya sebelumnya, istilah ini memang mengindikasikan bahwa Pemerintah sedang tidak berdaya.

“Sebenarnya, banyak sekali program-program yang dirancang Pemerintah itu yang bagus,” ujar Ginggi, suatu ketika. “Tapi mereka tidak mengerti bagaimana menerapkannya atau mengkomunikasikannya kepada warga.”

Dengan kata lain, supaya program-program yang ada membuahkan hasil yang maksimal, warga memberdayakan Pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat—bukan menunggu Pemerintah memberdayakan masyarakat.

Kembali kita memasukkan istilah ‘pemberdayaan masyarakat’ di bagian ini, sebenarnya agenda yang dari segi tertentu dapat disebut menggunakan wajah ‘pemberdayaan pemerintah’, sudah lama ada di Indonesia. Beberapa di antara program ‘pemberdayaan masyarakat’ oleh Pemerintah yang saya maksud—yang lagi-lagi berporos pada kebutuhan untuk ‘mengentaskan kemiskinan’—antara lain, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan sejak tahun 1979[12], di bawah Departemen Pertanian; KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan sejak tahun 1982[13], di bawah Departemen Sosial; Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dicetuskan Mubyarto tahun 1993[14], di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang mulai dilakukan sejak tahun 2001[15], di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan. Tak lupa pula kita menyebut PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan mulai tahun 1998[16], di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri; dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan sejak tahun 1999[17] oleh Departemen Pekerjaan Umum.[18] Kedua program ini sekarang bergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang mulai berjalan tahun 2007.[19]

Program-program yang mengusung agenda ‘pemberdayaan masyarakat’ tersebut, saya nyatakan berwajahkan ‘pemberdayaan pemerintah’, karena dalam penerapannya juga menyasar peningkatan kapasitas para pelaku pemerintahan di tingkat desa dan kota, dengan harapan mereka dapat terlibat aktif untuk menyukseskan program-program Pemerintah Pusat tersebut. Hal itu terutama terlihat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri[20] dan Inpres Desa Tertinggal[21]. Namun demikian, konsep ‘pemberdayaan pemerintah’ yang dibawa oleh program-program ini jauh berbeda dengan apa yang saya pelajari di Jatiwangi. Alih-alih tercipta suatu kondisi di mana masyarakat memberdayakan Pemerintah, program-program tersebut tetap saja memposisikan masyarakat berada di bawah. Hal itu dapat dinilai dari beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab kegagalan program-program itu, yakni menggunakan pendekatan yang top-down, mengabaikan nilai-nilai lokal, tidak partisipatif, tidak holistik, dan adanya ilusi investasi.[22] Jika kita mengamatinya dengan lebih kritis, wajah ‘pemberdayaan’ semacam itu mengindikasikan suatu gejala yang lebih-kurang sama dengan ‘pemberdayaan’ a la Barat yang sempat saya singgung di awal tulisan ini. Meskipun yang mencanangkannya adalah Negara sendiri, selama esensi dan status publik dan masyarakat masih dilihat sebagai kelompok ‘tidak berdaya’, sudut pandang risalah ini menilai bahwa kondisi itu adalah cerminan dari suatu pendisiplinan yang membelenggu demokrasi. Pada kenyataannya, partisipasi masyarakat yang digaung-gaungkan Pemerintah hanya berhenti di tataran ‘dialog’, selebihnya, segala macam bentuk pembangunan sering kali mengingkari kesepakatan dari dialog yang telah dilakukan.

Jika kita berkaca pada kasus di Jatiwangi, sebuah daerah yang sebagian warganya melakukan kegiatan-kegiatan yang memanifestasikan ‘masyarakat berdaya’ (terutama karena dipicu oleh keberadaan Jatiwangi Art Factory), program-program milik Pemerintah yang saya sebutkan di atas memang bertolak belakang sifatnya dengan yang dimaksud oleh Jatiwangi Art Factory. Mengutip kata Ginggi, “Program-program Pemerintah itu kehilangan ruh!” Warga masyarakat yang terlibat aktif di dalam berbagai kegiatan Jatiwangi Art Factory berusaha mengembalikan ruh itu. Caranya, bekerja sama dengan Pemerintah Desa mereka (kalau kita enggan menggunakan kalimat “mengajari Pemerintah Desa”) untuk dapat melancarkan berbagai program di tingkat kelurahan dan kecamatan, sesuai dengan jalur yang dimengerti dan diingini oleh warga masyarakat Kecamatan Jatiwangi sendiri. Pertanyaannya kemudian, apakah kerja sama yang terjalin itu terjadi dalam suatu hubungan yang sama rata dan sama kuat? Atau, apakah hanya berupa suatu bentuk pendisiplinan yang lain belaka?

Sebelum menjawab itu, menurut saya, tentu gegabah namanya jika menganggap kasus di Jatiwangi dapat diterapkan begitu saja di daerah-daerah lain di Indonesia. Kita tidak bisa memukul rata kasus spesifik di suatu daerah untuk daerah lain. Sebab, kekerabatan sosial, yang menjadi faktor utama bagi terwujudnya ‘masyarakat berdaya’ di sebuah wilayah, sangatlah relatif. Kita bisa menyaksikan, bahwa ada banyak daerah lain yang memiliki masalah yang sama dengan Jatiwangi, tetapi tidak dapat dengan mudah memengaruhi Pemerintah di lingkungan lokalnya agar mau bekerja sama dalam bentuk yang benar-benar konkret. Paling tidak, untuk dapat berpihak kepada warga saja, itu pun cukup sulit. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi saya terhadap Jatiwangi ketika menyelenggarakan workshop selama satu bulan di sana, ada beberapa hal yang menjadi prasyarat bagi warga agar mereka mampu menjadi masyarakat berdaya (bukan sekadar diberdayakan, apalagi diperdaya).

Untuk menjawab pertanyaan yang saya lemparkan sebelumnya, kita terpaksa mempertimbangkan pertanyaan anteseden: apakah warga di lingkungan komunitas[23] tertentu, dari awal kemunculannya di suatu wilayah hingga menjadi bagian dari jaringan-jaringan sosial yang ada, sudah ditakdirkan ‘berdaya’? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Akan tetapi, yang justru menarik untuk diungkai ialah proses menjadi ‘berdaya’ itu sendiri. Kita bisa menyalahkan aksi-aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ yang dilakukan oleh kelompok-kelompok eksklusif (yang sebetulnya bukan bagian dari masyarakat di lingkungan wilayah tertentu), karena adanya potensi yang mendefinisikan warga masyarakat sebagai objek. Status warga sebagai objek tersebut, terbukti dari bentuk-bentuk kegiatan lanjutan berbagai program ‘pemberdayaan masyarakat’ yang hasilnya justru lebih banyak dinikmati oleh penyelenggara kegiatan pemberdayaan—lebih parahnya, keuntungan itu bersifal komersil dalam kerangka berpikir Kapital yang selalu mengakumulasi modal.

Akan berbeda proses dan hasilnya, jika yang melakukan ‘pemberdayaan masyarakat’ itu adalah warga lokalnya sendiri. Menurut saya, ini adalah prasyarat pertama bagi terciptanya ‘masyarakat berdaya’. Tentu saja, inisiatif warga itu membutuhkan sebuah pemicu. Kita tidak dapat memungkiri, bahwa pemicu itu mungkin saja berasal dari Pemerintah dan Negara, atau justru dari elemen yang lain. Hal yang membedakannya dari kecenderungan pola ‘pemberdayaan masyarakat’ konvensional yang menjadikan warga sebagai objek, adalah terletak pada proporsi dan peruntukan keuntungan yang dihasilkan, apakah lebih besar manfaatnya bagi si pemicu, atau bagi si warga itu sendiri. Memang, pemaparan konsep ini agak terlalu muluk. Akan tetapi, kasus di Jatiwangi, agaknya, adalah contoh nyata dari pemikiran ini.

Arief dan Ginggi, misalnya, atau Ila dan Maman[24], adalah warga lokal asli yang memang hidup di Jatiwangi. Aksi pemberdayaan yang dilakukan oleh Jatiwangi Art Factory, bisa kita anggap sah dan mampu menggaungkan ide ‘warga sebagai subjek yang berdaya’, karena mereka bergerak secara mandiri untuk wilayah mereka sendiri. Yang perlu dicatat, inspirasi-inspirasi yang dimiliki oleh kelompok ini dalam melakukan aktivitas ‘masyarakat berdaya’, didapatkan melalui pergaulan luas dengan berbagai jaringan komunitas yang juga bergerak demi mencapai cita-cita yang sama. Dengan kata lain, faktor kepemilikan jaringan adalah prasyarat kedua bagi terciptanya ‘masyarakat berdaya’. Untuk membangun wilayah lokalnya, warga tidak akan berhasil jika hanya berdiam diri di dalam kandang, tanpa melihat, mempelajari, serta [sesuai kebutuhannya] memodifikasi cara-cara yang sudah pernah diterapkan di wilayah lain yang memiliki pola, gaya, dan pengalaman yang berbeda. Memiliki jaringan dengan wilayah lain, membuka peluang tersebut menjadi lebih besar.

Merumuskan prasyarat yang ketiga, kita sekarang harus menyinggung aspek ‘kekerabatan sosial’ yang relatif itu. Dalam hal ini, kekerabatan sosial yang memang telah menjadi karakter kehidupan masyarakat di Timur, dalam keadaan tertentu, dapat dibentuk dan diperkuat sedemikian rupa untuk kepentingan warga lokal. Tapi, mengacu ke prasyarat pertama, tentu kita sepakat bahwa yang melakukan pengkondisian ‘kekerabatan sosial yang sengaja dibentuk’ tersebut haruslah warga lokalnya sendiri. Dalam hal ini, warga membutuhkan suatu perangkat yang dapat mewujudkan hal itu. Inilah pintu yang mempersilakan ide tentang ‘pemberdayaan media’ masuk ke dalam aktivitas ‘masyarakat berdaya’. Melalui aktivitas bermedia (produksi-distribusi informasi dan pengetahuan secara mandiri), warga masyarakat memiliki ruang untuk saling bertukar pikiran dan berdialektika, dalam rangka menggapai suatu kesalingpahaman hingga menguatkan kekerabatan sosial yang sudah lebih dulu ada sebelumnya. Sederhananya, berdasarkan kasus di Jatiwangi, aktivitas bermedia, dan hasil dari media itu sendiri, memicu warga untuk menjadi lebih kompak.[25] Akan tetapi, tentu saja aktivitas bermedia ini bukanlah sebuah proses yang instan. Masyarakat Jatiwangi sendiri membangun kesadaran itu, untuk wilayah lokalnya, selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya memiliki posisi tawar yang sama kuat dengan Pemerintah yang akan mereka berdayakan.

Singkatnya, meninggalkan istilah ‘pemberdayaan masyarakat’ yang dapat menyesatkan pemahaman kita tentang status dan posisi masyarakat, ‘pemberdayaan media’ dapat kita jadikan sebagai sebuah konsep alternatif, yang layak dilakukan sebelum memasuki tahapan terakhir, yaitu ‘pemberdayaan pemerintah’.

Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Jatiwangi Art Factory dan anggota masyarakat Jatiwangi lainnya, aksi ‘pemberdayaan pemerintah’ hanya dapat diwujudkan tatkala warga telah memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberdayakan media. Melalui kegiatan memproduksi filem dan karya video dokumenter, contohnya, warga Jatiwangi dapat mengajak para pelaku yang memiliki peran atau posisi penting dan strategis di lingkungan pemerintahan—termasuk lembaga kepolisian dan tentara—untuk terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan berbasis komunitas. Mulai dari penyelenggaraan gotong-royong[26] tingkat desa hingga penyelenggaraan festival seni tingkat internasional. Faktanya, Pemerintah juga berkenan untuk ‘hadir’ di dalam media, sebagaimana warga bergairah menyambut sensasi media tersebut; merayakan aktivitas merekam dan direkam. Kebutuhan atas hasrat simbolik seperti ini adalah kunci yang memungkinkan terjadinya ‘hubungan simbiosis mutualisme sosial’. Baik Pemerintah maupun warga, sama-sama terpenuhi kebutuhannya untuk berpromosi, atau menyimpan kenangan yang dapat digarap sebagai arsip untuk masa depan.

Terkait hal itu, Arief dan Ginggi menekankan bahwa output atau produk dari media yang mereka produksi bukanlah yang utama. Justru, poin ‘masyarakat berdaya’ itu terjadi saat menjalani proses produksi media yang mereka lakukan sendiri. Kegiatan-kegiatan ‘selebrasi’ membuat filem dan video, lagu kolaborasi, konser, dan segala macam bentuk kegiatan kreatif lainnya memberikan efek nyata yang dapat memobilisasi Pemerintah dan warganya untuk melakukan aktivitas membangun desa secara bersama-sama. Di satu sisi, warga dapat menentukan pembangunan seperti apa yang mereka butuhkan—atau setidaknya, meningkatkan daya kontrol terhadap aparat pemerintahan, karena keadaan bertatap muka (berkolaborasi) yang semakin meningkat di antara keduanya, terjadi selama proses produksi media. Di sisi lain, Pemerintah dapat mengimplementasikan program yang telah mereka rancang sesuai kehendak warga masyarakat lokalnya. Dengan cara ini, ‘dialog’ dan ‘aksi konkret’ terjadi secara bersamaan, karena ada [kegiatan produksi] media yang mewadahinya. Sebagaimana efek yang didapatkan jika prasyarat ketiga terpenuhi, ‘kegiatan produksi media warga’ itu dapat berfungsi sebagai ruang bertukar pikiran untuk meningkatkan kesalingpahaman, dalam rangka menciptakan ‘kekerabatan’, antara warga dan Pemerintah. Pada titik ini, Pemerintah justru belajar kepada warganya.

Dari semua pemaparan yang saya utarakan dalam risalah ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ‘pemberdayaan pemerintah’ adalah karakteristik dari ‘masyarakat berdaya’. Masyarakat merupakan subjek utama yang berhak dan berkewajiban menentukan kehidupannya sendiri. Daerah-daerah lain yang hendak membangun tangga untuk kemajuan desa/kotanya sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat Jatiwangi, haruslah terlebih dahulu memenuhi tiga prasyarat, yakni kesadaran warganya untuk menjadi subjek, perluasan jaringan, dan memperkuat kekerabatan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita itu, ‘pemberdayaan media’ (oleh dan untuk warga) adalah strategi yang dapat dilakukan.

Selain sebagai manifesto tentang warga yang aktif, mengadopsi pernyataan Arief, media adalah janji; sesuatu yang dapat menjanjikan posisi tawar bagi warga, sesuatu yang dapat menjanjikan perubahan. Saya setuju, bahwa pada ‘media warga’-lah seorang atau sekelompok warga dapat melihat, mengingat, dan mengkritisi janjinya sendiri sebagai ‘masyarakat berdaya’.

***

End Notes:

[1] Maksud saya dengan istilah ‘kelompok ekslusif’ ini memang dimaksudkan sebagai oposisi dari makna inklusif. ‘Kelompok ekslusif’, yakni kelompok yang sesungguhnya berada ‘di luar’ dan tidak melebur ke dalam lingkungan masyarakat yang menjadi objek atau sasaran kegiatan-kegiatannya. Kelompok ini adalah ‘kelas yang terbatas’, yang keanggotaannya ditentukan oleh prasyarat tertentu agar orang-orang bisa menjadi bagian darinya. Keterbatasan itu pun, secara sadar atau tidak, juga menentukan akses, baik yang arahnya ke dalam kelompok itu sendiri maupun ke arah luar. Umumnya, ‘kelompok eksklusif’ mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang lebih unggul atau istimewa atas hal tertentu di antara elemen-elemen masyarakat umum yang lainnya.

[2] J. M. Lonsdale, “Some Origins of Nationalism in East Africa”, The Journal of African History, Vol. 9, No. 1 (1968), hal. 119-146. Lihat di halaman 128.

[3] Saul D. Alinsky, Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals (New York: Random House, 1971), hal. 3.

[4] Lihat Saul D. Alinsky, Reveille for Radicals (Chicago: University of Chicago Press, 1946).

[5] Dalam Reveille for Radicals itu, Alinsky memaparkan ilustrasi dengan mengambil contoh pada peristiwa pertemuan antara American Federation of Labor, Congress of Industrial Organizations, dan Railroad Brotherhood. Pertemuan itu dalam rangka dukungan terhadap suatu kampanye organisasional di sebuah kota yang terletak di dekat Mason-Dixon (lihat di hal.188-189).

[6] Robert Pruger dan Harry Specht, “Assessing Theoritical Models of Community Organizations Practice: Alinsky as a Case in Point”, Social Service Review, Vol 43, No. 2 (Juni, 1969), hal. 123-135. Lihat di halaman 133.

[7] Robert Pruger dan Harry Specht, ibid. Dalam pemaparannya, Pruger dan Specht menyoroti klaim Alinsky tentang mekanisme People’s Organizations yang dapat memproduksi tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat berpenghasilan rendah (low-income community). Jika kita meninjaunya ke Reveille for Radicals, Alinsky memaparkan pengalamannya menghadapi ketiga lembaga (yang disebut di catatan kaki nomor 5) yang mulai menghindari Hukum Jim Crow, yakni hukum yang mengatur etnis Afrika-Amerika (sering disebut dengan istilah merendahkah: ‘orang negro’) secara diskriminatif; fasilitas untuk orang kulit putih selalu lebih bagus ketimbang fasilitas untuk orang kulit hitam. Menurut pemahaman saya, pada pemaparan Alinsky tersebut, tersirat suatu pernyataan bahwa pola ‘organisasi modern’ yang dia ajukan telah membuka peluang bagi kelompok tertindas untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan diakui dalam aktivitas-aktivitas politik.

[8] Robert Pruger adan Harry Specht, ibid., hal. 134.

[9] Sebuah program bernama resmi “AKUMASSA: Program Pemberdayaan Media Berbasis Komunitas” yang digagas sejak 2008 oleh Forum Lenteng, sebuah organisasi nirlaba egaliter, berbasis di Jakarta, yang fokus pada studi-studi sosial dan budaya, khususnya di bidang media, seni, dan sinema. Penulis adalah salah satu pegiat utama program tersebut.

[10] Salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

[11] Ginggi menerangkan kepada kami, bahwa dalam cetak biru pembangunan jalan tol yang melintasi Kecamatan Jatiwangi, tidak dipertimbangkan, salah satunya, aspek-aspek krusial sehubungan dengan sarana pengairan (semacam saluran drainase) di tingkat desa dan kelurahan. Cetak biru itu hanya mempertimbangkan keselamatan saluran air di tingkat yang lebih tinggi, seperti kabupaten.

[12] Edy Rianto, Peran Stakeholder dalam Pelestarian Program P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani – Nelayan Kecil), Makalah Seminar dan Lokakarya “Strategi Pengembangan dan Pelestarian Program P4K dalam Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang” (Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 1. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://core.ac.uk/download/pdf/11720370.pdf

[13] Sjafra Dwipa dan Janes Simanjuntak, MT., “Regulasi Panas Bumi Dalam Era Otonomi”, Kolokium Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral (DIM) TA (2002), hal. 2. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium%202002/06-Mak_PANAS%20BUMI.pdf

[14] Faizah Fauzan El Muhammady, Evaluasi Program Inpres Desa Tertinggal dalam Konteks Mengentaskan Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Penerima Program IDT di Kotamadya Padang, Propinsi Sumatera Barat), Tesis (Institut Pertenian Bogor, 1996), hal. 10. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari situs repository IPB.

[15] Razak Miraza, Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009), hal. 14-15. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari https://bit.ly/2OYZZKL

[16] The World Bank, “Program Pengembangan Kecamatan”, diakses pada 19 Mei, 2015 dari https://bit.ly/1KuK1Tj

[17] PNPM Mandiri (3 Juli, 2011), “Tanya Jawab Seputar PNPM Mandiri”, Brosur, hlm. 1. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://psflibrary.org/catalog/repository/PNPM%20brosur_Indo.pdf

[18] Agus Purbathin Hadi, “Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia” (tidak bertanggal). Diakses pada 19 Mei, 2015 dari situs Suniscome.

[19] PNPM Mandiri, op cit.

[20] P2KP, “Tentang PNPM”, Situs web P2KP (tidak bertanggal). Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=1&catid=5&

[21] Faizah Fauzan El Muhammady, op cit.

[22] Agus Purbathin Hadi, op cit.

[23] Kata ‘komunitas’ yang saya maksudkan di sini merujuk pada pengertian sebuah kelompok tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan ‘masyarakat’, dalam konsep yang lebih abstrak, dapat dimengerti sebagai suatu istilah yang mendefinisikan jaringan-jaringan sosial yang ada di dalam berbagai bentuk interaksi dalam kehidupan manusia.

[24] Ila dan Maman adalah dua Kepala Dusun yang ada di Desa Jatisura.

[25] Kata ‘kompak’, dalam hal ini, saya rasa lebih tepat untuk digunakan ketimbang kata ‘konsensus’, untuk mengacu sebuah kondisi yang memungkinkan warga masyarakat bergerak secara serempak. Kata ‘konsensus’, secara politis, lebih merepresentasikan suatu kesepakatan umum yang diciptakan oleh pihak penguasa untuk kepentingan-kepentingannya sendiri.

[26] Ginggi sempat memperlihatkan kepada saya salah satu video dokumenter koleksi Jatiwangi Art Factory yang merekam keterlibatan langsung Camat dan aparat kepolisian dalam kegiatan gotong-royong yang pernah mereka lakukan.


Artikel ini sudah pernah terbit di buku kumpulan tulisan berjudul Gerimis Sepanjang Tahun (terbitan Forum Lenteng, 2015) dengan judul yang sama. Diterbitkan kembali di situs web AKUMASSA dalam rangka rubrik “Darivisual”.

Pemberdayaan. Apakah itu?

LEBIH KURANG SETAHUN terakhir ini—terhitung sejak penghujung 2014—pengertian ontologis, maupun ideologis, dari istilah ‘pemberdayaan’ menjadi salah satu topik yang semakin menarik perhatian kami,[1] menyusul aksi-aksi pengembangan atas ragam strategi pelaksanaannya yang telah kami coba lakukan. Contohnya, kegelisahan terhadap makna dari ‘pemberdayaan masyarakat’—karena dipicu oleh kesadaran bahwa gabungan dua kata tersebut dapat bermakna ganda—telah sempat dipaparkan berdasarkan studi kasus tentang kesenian komunitas yang ada di Jatiwangi (lihat Zikri, 2015). Menyikapi gabungan dua kata itu secara skeptis, pemaparan tersebut menawarkan ide tentang ‘pemberdayaan media’ sebagai alternatif untuk mencapai suatu kondisi ‘masyarakat berdaya’. Kemudian, kami merasakan bahwa pengertian dari kata tunggal ‘pemberdayaan’ itu pun, bahkan, perlu kita perbincangkan juga.

Menyatakan secara jelas definisi ‘pemberdayaan’, adalah hal utama. Sebab, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami temukan, ideologi dari ‘pemberdayaan’ menjadi demikian samar karena adanya stereotipe yang melekat pada niat dan tindak-tanduk dari beberapa badan/orang yang melaksanakannya. Definisi ini berguna untuk melihat lebih dalam esensi ideologis yang diusung dalam kegiatan Proyek Seni AKUMASSA Chronicle.

Pemberdayaan. Apakah itu?

Dengan catatan bahwa kita sepakat kata ‘pemberdayaan’ merupakan terjemahan Indonesia dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, empowerment, maka meninjau arti kata Inggris ini secara etimologisnya adalah langkah awal yang penting. Sebab, nyatanya terdapat beberapa literatur yang menunjukkan bahwa pengertian dari empowerment itu sendiri pun (sebagai sebuah konsep) memang bermakna ganda. Bukan saja karena cakupannya yang bisa sangat luas dan lintas ranah, tetapi juga karena kata tersebut rentan disalahartikan dan disalahgunakan akibat kata dasarnya, power.

Dari perspektif teoretik pengetahuan manajemen, misalnya, Lincoln, Travers, Ackers, dan Wilkinson (2002, hal. 271) menyatakan: “Di mata para pendukungnya, empowerment adalah sebuah rencana humanistik untuk memperbaiki kualitas kehidupan kerja untuk karyawan kebanyakan. Bagi para pengkritiknya, ini adalah muslihat manajemen paling akhir untuk mempergiat kerja dan mengalihkan risiko.” Sementara itu, ada juga yang menyatakan bahwa istilah empowerment sering kali digunakan tanpa kejelasan, dengan konsep yang sempit—hanya mengacu pada disiplin ilmiah tertentu atau program-program kerja yang menerapkannya—atau justru sama sekali tanpa definisi; akibatnya, empowerment kemudian dilihat tak lebih dari ‘kata penggaung’ populer yang dikedepankan untuk memastikan program-program kegiatan tertentu mendapat dukungan dana baru (Page & Czuba, 1999).

Sementara itu, Elisheva Sadan, pengajar di Hebrew University, Yerusalem, menjelaskan bahwa seiring istilah empowerment membentuk pijakan untuk dirinya sendiri dalam wacana sosial dan politik, pemahaman terhadapnya pun tidak seragam maupun seimbang: beberapa pelaku profesional menggunakannya untuk memperkaya retorika mereka tanpa komitmen sama sekali terhadap pesannya, sedangkan yang lain menyajikan empowerment semata sebagai sebuah proses psikologis atau politis secara eksklusif, atau menggunakannya untuk melunakkan retorika radikal demi mengekspresikan sensitivitas terhadap individu tapi secara bersamaan bercita-cita untuk mengubah masyarakat (Lihat Sadan, 2004, hal. 14).

Lincoln et al. (2002, hal. 272-273) juga menjelaskan bahwa empowerment merupakan istilah dengan garis keturunan sayap-kiri radikal yang telah bertransformasi ke dalam wacana manajerial sayap-kanan, sehingga ia menjadi cukup atraktif, longgar, dan ambigu untuk mendapatkan sambutan awal yang dangkal pada semua tingkat dalam sebuah organisasi. Tentu saja kedangkalan ini adalah sebuah masalah. Menanggapi itu, mereka menawarkan dua solusi alternatif, yakni (1) melupakan sama sekali bahasa seduktif dari empowerment, atau (2) sedari awal membuat pernyataan yang jelas mengenai arti dan maksud dari semua inisiatif yang melibatkan gagasan empowerment.

Pemaparan tersebut menegaskan bahwa kita perlu melihat pengertian dari kata ‘power’ itu sendiri. Dalam A Dictionary of English Etymology (Wedgwood, 1872), kata ‘power’ berasal dari kata ‘pouvoir’ (dalam bahasa Perancis), ‘pooir’ (dalam bahasa Perancis Lama), dan ‘potere’ (dalam bahasa Italia). Sedangkan berdasarkan Online Etymology Dictionary, kata ini dapat bermakna ‘kemampuan untuk bertindak’ terutama dalam perang—atau ‘kekuatan militer’—yang berasal dari kata ‘povoir’ (dalam bahasa Perancis Lama), dan dari kata ‘*potēre’ (dalam bahasa Vulgar Latin). Sementara itu, penjelasan singkat dalam The Oxford English Dictionary (versi online) menyebutkan bahwa kata ‘power’, yang telah digunakan di era Middle English[2], berasal dari kata ‘poeir’ (dalam bahasa Anglo-Norman French[3]), dan merupakan alterasi dari kata ‘posse’ (kata dari bahasa Latin, berarti ‘be able’ atau ‘mampu’). Dua definisi paling atas yang ditawarkan situs tersebut untuk kata ‘power’, ialah (1) “The ability or capacity to do something or act in a particular way” (‘kemampuan atau kapasitas untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu’); dan (2) “The capacity or ability to direct or influence the behaviour of others or the course of events” (‘Kapasitas atau kemampuan untuk mengarahkan atau memengaruhi perilaku orang lain atau jalannya peristiwa’).

Sementara itu, menelusuri etimologinya dengan mengacu The Oxford English Dictionary, Lincoln et al. menyebut bahwa kata ‘empowerment’ pertama kali digunakan tahun 1849 sebagai istilah yang berarti ‘the action of empowering; the state of being empowered’, tetapi kata kerja ‘empower’ itu sendiri telah muncul dalam bahasa Inggris sekitar 200 tahun sebelumnya. Kata itu (‘empower’, yang merupakan gabungan dari kata depan {em} dan kata dasar {power}) juga merupakan turunan dari bahasa Perancis dan Latin. Sebagaimana pernyataan mereka:

‘Em’ agaknya berasal dari bahasa Perancis Lama, ‘en’, dan itu, pada satu waktu, adalah kata-kata yang dapat dipertukarkan dengan makna ‘in’. Tapi sumber bahasa Latin dari ‘em’ lebih rumit. ‘Em’ dan ‘en’ juga memuat definisi yang sama dari ‘look’ dan ‘come’. Ini memancing pemikiran menarik untuk interpretasi modern terhadap kata ‘empowerment’, tetapi lebih mungkin bahwa asal-muasalnya berhubungan dengan kata depan ‘in’ yang menandakan ruang, dan didefinisikan sebagai ‘into; onto; towards atau against’. Bentuk dari bahasa Latin ini lantas menjelaskan kemunculan dari ejaan lain dari kata tersebut, ‘impower’ (Lincoln, Travers, Ackers, & Wilkinson, 2002, hal. 272).

Lebih lanjut, Lincoln et al. juga menyebutkan bahwa penggunaan kata ‘empower’ tercatat pertama kali dalam buku yang ditulis oleh Hamon L’Estrange di abad ke-17, berjudul The Reign of King Charles. Menurut mereka, L’Estrange menuliskan kata ‘empower’ sebagai sinonim dari kata yang bermakna ‘authorizing’ (‘mengotoritaskan’) atau ‘licensing’ (‘memberi izin’).[4] Lincoln et al. juga menyinggung puisi dari penyair Inggris, John Milton, berjudul Paradise Lost, yang terbit pertama kali tahun 1667. Dalam puisi itu, Milton menggunakan kata ‘impower’, yang oleh Lincoln et al. dimaknai sebagai ‘memberikan atau menawarkan kekuatan’.[5] Temuan itu sebanding dengan definisi dari The Oxford English Dictionary (versi online), bahwa ‘empower’ berarti (1) “Give (someone) the authority or power to do something” (‘Memberikan [seseorang] kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu’); atau (2) Make (someone) stronger and more confident, especially in controlling their life and claiming their rights (‘Membuat [seseorang] lebih kuat dan lebih percaya diri, terutama dalam mengatur kehidupannya dan mengklaim hak-haknya’).

Dengan mengetengahkan secara pasti arti kata ‘power’ dan ‘empower’ tersebut, kita perlu bertanya, apakah empowerment secara esensial bertujuan untuk power? Implementasi empowerment dalam lingkup komunitas tertentu, misalnya, apakah itu berarti bahwa membuat komunitas tersebut semata memiliki ‘power’ (yang secara tersirat menuansakan gagasan adanya keadaan pra, yakni ‘tidak punya power’)?

Pertanyaan ini, agaknya, dijawab oleh Lincoln et al. dengan menekankan bahwa kata dasar ‘power’ itulah inti sari yang justru perlu dikritisi untuk menginterpretasi kata ‘empowerment. Seperti pemaparan mereka yang dikutip sebagai berikut:

Tampaknya kita harus menjauh dari hubungan empowerment terhadap power secara substansi, dan justru memikirkan tujuannya yang lebih bersifat tak langsung … yaitu pengakuan terhadap power untuk mencapai sebuah tujuan, ketimbang sebagai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, power adalah komponen esensial bagi segala interpretasi dari empowerment, bukan sekadar karena ia adalah akar katanya. […] ada bahaya bahwa kepentingan dari power, di dalam konsep empowerment, sudah terlampau ditekankan selama berabad-abad penggunaan. Kini, terdapat kebutuhan yang ajek untuk mengingatkan pembaca bahwa empowerment bukanlah ‘power itu sendiri’, melainkan sebuah proses. Power hanya ditawarkan demi sebuah tujuan. (Lincoln, Travers, Ackers, & Wilkinson, 2002, hal. 273).

Anjuran Lincoln et al. tentu bukan berarti memisahkan empowerment dengan power secara verbal, tetapi lebih menekankan usaha untuk memahami hubungan di antara keduanya. Sebab, meskipun berbeda, konsep empowerment bagaimanapun selalu berelasi dengan konsep power. Sebagaimana menurut Sadan, yang mengutip Rappaport (1987), bahwa konsep empowerment…leans on its original meaning of investment with legal power—permission to act for some specific goal or purpose.” (Sadan, 2004, hal. 73). Karenanya, tak heran mengapa dalam penjelasan panjang lebarnya, Sadan terlebih dahulu mengulas sejarah pemikiran tentang power[6], mulai dari pemikiran filosofi politis milik Nicollò Machiavelli (The Prince) dan Thomas Hobbes (Leviathan); lalu ke wilayah sosiologis pada pemikiran Max Weber yang menaruh perhatian pada sistem birokrasi, berlanjut ke pemikiran-pemikiran setelahnya yang bahkan mengkritik Weber; gagasan teori kekuatan komunitas (theory of community power) a la Robert Dahl yang melihat power sebagai “kemampuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang belum sanggup ia lakukan”, lantas ke para pengkritik Dahl, yakni Peter Bachrach & Morton Baratz, dan Steven Lukes; kemudian pemikiran John Gaventa (1980) tentang “fenomena kediaman…dalam kondisi ketimpangan yang mencolok”, yang menyimpulkan bahwa “power cenderung bermaksud mencegah kelompok-kelompok tertentu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengelola persetujuan pasif dari kelompok-kelompok itu”; konsep organizational outflanking milik Michael Mann (1986) yang berpendapat bahwa sumber daya organisasi dan alat-alat untuk mengaktifkannya sangat diperlukan untuk ketahanan efisien terhadap kekuasaan; circuits of power milik Stewart R. Clegg (1989) yang menunjukkan bagaimana power (kekuasaan) dan resistance (daya tahan), sebagai aspek kehidupan sosial, berada dalam keadaan saling bergantung, tetapi dalam suatu sirkuit kekuasaan itu, selalu terbuka kemungkinan permanen untuk perubahan; dan pemikiran Michel Foucault (1970-1980-an) yang secara rinci menelurkan teori-teori tentang desentralisasi kekuasaan, tentang hubungan antara resistensi dan kekuasaan, tentang kekuasaan sebagai pengetahuan, tentang kekuasaan sebagai hal yang dapat menimbulkan efek positif, dan tentang resistensi terhadap kekuasaan sebagai bagian dari relasi-relasi kekuasaan itu sendiri; serta pemikiran Anthony Giddens (1982; 1984) tentang duality of structure (‘dualitas struktur’), yakni “power terintegrasi dalam praktik sosial yang kompleks, di mana manusia memiliki kualitas struktural, dan struktur sosial adalah bagian dari aktivitas manusia yang menciptakan kekuasaan dan menjamin keberlanjutannya”(Lihat Sadan, 2004, hal. 33-69).

Dengan memahami acuan-acuan teoretis yang disinggung oleh Sadan, kita dapat mengambil standpoint untuk menginterpretasi kata ‘empower’. Bahwa, dalam konteks ini, empower lebih tepat dimaknai sebagai antitesa atas power, dan empowerment adalah wujud dari proses dialektis tersebut. Kita dapat mengutip interpretasi Page dan Czuba, bahwa (1) mengacu pada pandangan Weber tentang power sebagai sesuatu yang eksis dalam konteks hubungan antara orang-orang dan segala hal, maka power (‘kekuasaan’) dan power relationships (‘hubungan-hubungan kekuasaan’) dapat mengalami perubahan (karena hubungan manusia dapat diubah) sehingga empowerment sebagai sebuah proses perubahan menjadi penuh arti; dan (2) power (‘kekuasaan’) bukanlah berkonsep zero-sum[7], melainkan suatu energi yang dapat diperluas (atau dibagi), yang berarti bahwa peningkatan suatu power secara keseluruhan hanya dapat terwujud dengan menguatkan power pihak lain ketimbang memusnahkannya (Page & Czuba, 1999, para. 3-8).

Interpretasi Page dan Czuba ini mengesankan bahwa empowerment sebagai sebuah proses tidak bertujuan untuk meningkatkan power individual atau pihak tunggal, melainkan meningkatkan kesetaraan semua pihak untuk sama-sama memiliki kekuatan yang sama rata. Berangkat dari interpretasi itu, penting bagi kita untuk menekankan relasi antara individu dan kolektif dalam konsep empowerment: peningkatan kemampuan suatu individu bukan untuk individu itu sendiri, tetapi karena eksistensi dan hubungan sosialnya di dalam lingkup suatu kelompok. Konsep empowerment hanya akan menjadi sah tatkala peningkatan kemampuan seorang individu memiliki dampak pada peningkatan kemampuan kolektifnya secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh Rappaport (1984), sebagaimana dikutip oleh Zimmerman:“Empowerment dipandang sebagai sebuah proses: sebuah mekanisme melalui mana orang-orang, organisasi, dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupannya,” yang dengan kata lain, sebagai sebuah gagasan, Rappaport mengajukan bahwa di dalam empowerment, “partisipasi dengan orang-orang lain untuk meraih tujuan, upaya untuk mendapatkan akses ke sumber daya, dan beberapa pemahaman kritis terhadap lingkungan sosial-politik, merupakan komponen dasar[nya]…” (Zimmerman, 2000, hal. 43-44).

Beralih kita pada istilahnya dalam bahasa Indonesia, berdasarkan Glosarium dari Pusat Bahasa, tidak ada istilah lain dalam bahasa Indonesia yang ditetapkan secara baku untuk empowerment selain kata ‘pemberdayaan’. Dan dalam hal ini, kita perlu menyadari bahwa ‘pemberdayaan’ merupakan kata jadian dari gabungan kata kerja dasar ‘berdaya’ dan konfiks (imbuhan) ‘pe-an’; dan kata kerja ‘berdaya’ itu sendiri adalah kata jadian dari gabungan morfem terikat {ber-} dan morfem bebas {daya}. Mengikuti metode penelusuran etimologis kata ‘empowerment’ yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kata ‘daya’ merupakan komponen penting untuk dikritisi.

Sayangnya, terdapat sedikit referensi yang bisa menunjukkan secara jelas etimologi dari kata ‘daya’. Jika kita meninjau sumber kamus-kamus terdahulu, berdasarkan hasil pengumpulan oleh pemikir yang bukan orang Indonesia, kata ‘daya’ agaknya bisa ditelusuri asal mulanya dalam bahasa Sunda, yang mengandung dua arti, yakni (1) to deceive, to persuade to anything under false pretences (‘menipu, membujuk untuk apa pun dengan alasan palsu)—ini menjelaskan kemunculan kata ‘tipu daya’ dalam bahasa Indonesia; dan (2) Artifice, trick (‘kecerdasan’ atau ‘kecerdikan’, atau ‘kiat’ dan ‘muslihat’) (Rigg, 1862, hal. 103). Kita juga dapat meninjau beberapa kata dalam bahasa Sansekerta. Di dalam kamus Sansekerta-Inggris yang disusun oleh Macdonell (1893), terdapat beberapa kata yang ejaannya serupa dengan ‘daya’,[8] antara lain kata दय atau dáya, yang dapat berarti allot (‘membagikan’), have compassion on (‘menyayangi’), atau sympathise with (‘bersimpati dengan…’) (lihat hal. 116); kata दाय atau dâ-ya, yang dapat berarti giving (‘memberi secara sukarela’) dan gift (‘hadiah’ atau ‘pemberian’); dan kata दाय dengan ejaan dâ-yá, yang dapat berarti share (‘membagikan’, atau ‘bersama-sama menggunakan’) (lihat hal. 118).

Terkait dengan interpretasi yang lebih modern, kata ini telah resmi terdaftar dalam bahasa baku Indonesia, dan dari aspek tertentu maknanya memiliki kesamaan dengan kata ‘kuasa’. Kata ‘daya’ dimaknai sebagai kata benda yang berarti “kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 325), sama halnya dengan kata ‘kuasa’ yang berarti “kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu)” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 763), dan keduanya menjadi sinonim yang mengandung makna ‘kekuatan’.

Namun demikian, kita juga dapat menginterpretasi kata ‘daya’ secara politis, dengan menarik eksistensi dari ejaan kata ‘d-a-y-a’ itu sendiri yang terkandung dalam kata ‘b-u-d-a-y-a’ dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis, kata ‘budaya’ juga dapat ditarik asal-muasalnya dari bahasa Sansekerta, yakni बुद्धि atau bud-dhi, yang berarti intelligence (‘akal’); बुध atau bódha yang berarti intelligent (‘cerdas’), atau búdhya yang berarti regain consciousness (‘sadar’) atau become aware of (‘menjadi sadar’), atau bhodáya, yang dapat berarti restore to life (‘mengembalikan hidup’), cause to open or expand (‘menyebabkan untuk membuka atau memperluas’), impart to (‘memberikan kepada’), dan communicate (‘menyampaikan’) (lihat Macdonell, 1893, hal.196-197). Akar kata dengan makna-makna yang demikian memancing interpretasi menarik terhadap apa yang tercatat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bahwa, sementara kata ‘kuasa’ mengandung makna “wewenang atas sesuatu” atau “memerintah”, kata ‘daya’ justru mengandung makna “muslihat”, “akal, pikiran, dan upaya”. Perbedaan esensial dari kedua kata ini dapat dilihat sebagai alasan dasar bagi kita untuk menyetujui penerjemahan empowerment menjadi pemberdayaan. Secara konseptual, “muslihat” menyiratkan gagasan mengenai taktik dan strategi; “akal” dan “pikiran” menyiratkan pengetahuan dan pemikiran; sedangkan “upaya” menyiratkan ide tentang usaha—yang dalam hal ini, menandakan sebuah proses. Acuan referensi dari bahasa Sansekerta—yang tak dapat dipungkiri menjadi salah satu sumber bagi perkembangan bahasa kita hingga hari ini—juga menunjukkan bahwa kata ‘daya’, bagaimanapun, tidak menyarankan suatu kekuatan dalam arti memiliki dominasi tunggal (individual), melainkan kekuatan dalam pengertian bahwa suatu kondisi yang mengharuskan esensi saling berbagi (dengan kata lain, bersifat kolektif).

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Pemberdayaan, secara ideologis, bukanlah semata-mata demi mencapai daya atau berdaya itu sendiri (untuk menjadi penguasa atau yang dominan), tetapi secara konseptual lebih bermaksud pada peningkatan akal dan budi individu dan komunitas demi kesadarannya terhadap suatu hal (yakni, tujuan yang ingin dicapainya bersama-sama). Selain itu, kita juga dapat menyatakan bahwa secara ontologis, aksi pemberdayaan hanya akan menjadi berarti dan eksis tatkala terdapat kesadaran budaya di dalamnya.

Sejumlah Contoh Pemberdayaan

Beberapa contoh penerapan konsep dan aksi pemberdayaan dapat kita singgung di sini, di mana mereka secara konkret hadir pada berbagai konteks global. Tidak sedikit dari contoh-contoh pemberdayaan yang ada memilih aspek pendidikan sebagai bidang yang membuka keikutsertaan masyarakat. Connolly (2011) memaparkan, misalnya, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dianggap sebagai lembaga terdepan di ranah global yang mendayakan pendidikan komunitas untuk perkembangan sosial dan budaya, baik bagi individu maupun masyarakat, melalui pembinaan dan peningkatan kesadaran orang dewasa, kesadaran terhadap gender, kesetaraan dan keadilan, pendidikan kesehatan, untuk menangani masalah-masalah yang menimpa anak-anak, pemuda, atau orang dewasa itu sendiri.

Sementara itu, organisasi-organisasi internasional lainnya juga memainkan peran ini dengan cakupan kegiatan yang lintas wilayah, seperti Public Interest Advocacy Centre (Australia) yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan bagi imigran; Kehewin Community Education Centre (Kanada) yang fokus pada peningkatan kesadaran terhadap budaya dan praktik masyarakat pribumi Amerika; atau di Amerika Serikat, seperti The Grace Alliance for Community Education yang bergerak membangun kapasitas masyarakat lokal di Afrika terhadap isu kesehatan dan kesejahteraan, dan Proyek GATEWAY yang menaruh perhatian pada kesejahteraan masyarakat imigran Amerika Latin di Amerika Serikat (lihat Connolly, 2011, hal. 136). Sementara organisasi-organisasi tersebut menggaungkan pentingnya sensitivitas terhadap kearifan lokal, ada juga contoh organisasi lain di Asia Tenggara, tepatnya di Filipina, yang justru menggunakan pengetahuan lokal itu sendiri dalam aksi pemberdayaannya, yakni Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE). Organisasi yang terakhir ini mempromosikan pengetahuan lokal masyarakat petani dalam rangka melindungi diri dari gempuran pasar global dan kecenderungan bentuk produksi agrikultural yang berkembang belakangan ini (lihat Connolly, 2011, hal. 137).

Dalam konteks yang lain, beberapa gerakan pemberdayaan di Asia muncul karena terpicu oleh kekacauan politik, pembangunan ekonomi, dan pergeseran budaya (Chaudhuri, 2010). Salah satunya ialah isu tentang partisipasi kaum perempuan dalam bidang ekonomi dan politik sebagai fungsi pembangunan bagi kedua bidang itu sendiri. Secara khusus, kasus-kasus seperti ini berada di seputaran kehidupan pekerja buruh perempuan. Chaudhuri (2010) menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik, ialah norma agama dan tradisi yang masih bias gender, sebagaimana hasil studinya terhadap isu tersebut di Indonesia, Kamboja, Vietnam, Filipina, serta Bangladesh, Nepal, dan India. Hal ini, agaknya, menjadi pemicu bagi kemunculan gerakan pemberdayaan berbasiskan aktivisme dalam bentuk asosiasi internasional, seperti Self-Employed Women’s Association (SEWA) di India yang dipelopori oleh Ela Bhatt. Digagas tahun ’70-an di Ahmedabad, asosiasi ini berkembang menjadi asosiasi dagang terbesar di India pada era ’90-an, dan bahkan telah mempunyai bank yang mereka kelola sendiri—mulai berdiri pada masa tiga tahun setelah organisasi itu didirikan—yang kini memiliki sekitar 70.000 nasabah (The Right Livelihood Award, 2013). Menariknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Munodawafa (2009), asosiasi yang didirikan oleh para perempuan dari kelas bawah ini berkembang dengan mengorganisir diri sendiri dalam isu perdagangan dan menerapkan kegiatan layanan berbasis koperasi sehingga mereka dapat meningkatkan posisi tawar terhadap para perantara dan kontraktor (2009, hal. 13). Selain itu, rahasia kesuksesan asosiasi ini juga terletak pada struktur organisasi yang kepemimpinannya sebagian besar dipegang oleh pihak yang berasal dari anggota akar rumput (atau masyarakat lokal), dan kepiawaian dalam menerapkan strategi jaringan (networking) dan kemitraan (partnership) dengan agen-agen yang sepaham dengan ideologi mereka; asosiasi ini juga membangun kemitraan dengan pemerintah sehingga lebih leluasa melakukan advokasi dan lobi kebijakan/perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional—sebuah strategi lintas sektoral untuk memproduksi sinergi di antara berbagai jaringannya untuk meningkatkan mutu layanan secara terpadu bagi seluruh anggotanya (2009, hal. 14).

Tidak ketinggalan, ranah seni pun memiliki peran penting dalam menggaungkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Pada era ’90-an, contohnya, di Asia Tenggara, di tengah perkembangan lanskap sosial yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, menyusul munculnya ragam protes masyarakat yang beriringan dengan berbagai perombakan di wilayah institusional—People Power (1986) di Filipina, gejolak politik di Thailand (1980-an), kebijakan ekonomi terbuka di Vietnam (1986), keterbukaan atas investasi asing yang terjadi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand—beberapa pelaku seni (baik secara individu maupun berkelompok) berinisiatif memanfaatkan karya mereka sebagai cara untuk mengeksplorasi berbagai isu (ketimpangan sosial, korupsi, lingkungan, dan otoritarianisme), diantaranya adalah The Artist Village di Singapura (1988), Vasan Sitthiket di Thailand (1995), atau di Indonesia sendiri, inisiatif oleh FX Harsono dan kawan-kawan yang giat menggalakkan protes di era-era penghujung Orde Baru (lihat Lenzi, 2011, para. 1-4). Kita tidak bisa untuk tidak menyebut, salah satu contoh lainnya, proyek Seni Rupa Penyadaran yang dikembangkan oleh Moelyono dengan melibatkan berbagai kalangan aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang pada kisaran tahun 1989-1991 menyelenggarakan pameran dengan judul “Seni Rupa Penyadaran” secara berkeliling di Surabaya, Solo, Salatiga, dan Yogyakarta (Moelyono, 2013). Contoh gejolak dan dinamika kesenian di Asia Tenggara pada era ’90-an ini menegaskan bahwa seni secara komperhensif dapat menawarkan suatu kritik, atau alternatif, terhadap struktur kekuasaan—seni visual (visual art) dianggap sebagai sarana nyata bagi pemberdayaan populer (lihat Lenzi, 2011, para. 6).

Untuk konteks Indonesia, kejatuhan Orde Baru membuka keran kebebasan, beriringan dengan merebaknya teknologi audio-visual (video) yang dijual secara massal untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta faktor bertambah mudahnya akses masyarakat terhadap teknologi internet. Kondisi ini juga memicu bermacam gerakan profesional dan akar rumput di bidang media dan kesenian yang, tidak bisa tidak, memiliki korespondensi dengan gagasan-gagasan pemberdayaan. Masa-masa menjelang Reformasi 1998 adalah era euforia menyambut demokrasi baru di Indonesia. Juliastuti (2006) menjelaskan bahwa pada masa ini, pendekatan-pendekatan media dan teknologi media, tidak terbatas hanya video, kemudian semakin banyak didayagunakan untuk tujuan keadilan sosial, seperti munculnya gerakan media-media komunitas lokal, seperti radio komunitas, media cetak warga (zine lokal), media online, yang memanfaatkan distribusi mandiri dan bawah tanah di lingkaran pegiat komunitas tersebut (lihat KUNCI Cultural Studies Center & EngageMedia, 2009, hal. 18). Juga tercatat bahwa, secara khusus teknologi video bahkan telah digunakan sebagai alat pemberdayaan oleh aktivis-aktivis di Indonesia sejak 1980-an, seperti kegiatan pemberdayaan oleh Pusat Kateketik (PUSKAT) di Yogyakarta, kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan di Flores Timur dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang terkena wabah lepra, atau gerakan advokasi hak adat masyarakat Kepulauan Kei, Maluku, oleh Insist (lihat KUNCI Cultural Studies Center & EngageMedia, 2009, hal. 19).

Terkait dengan perpaduan antara wacana media dan seni tersebut, di era tahun 2000-an kemudian muncul beberapa organisasi yang secara tegas menggunakan perspektif seni untuk menggaungkan potensi media dan kerja-kerja komunitas sebagai taktik untuk menciptakan perubahan sosial. Dua diantaranya yang penting disebut ialah ruangrupa dengan festival OK. Video-nya, serta Jatiwangi Art Factory dengan bermacam-macam kegiatan pemberdayaannya. Kedua contoh organisasi ini menerapkan strategi berjejaring dengan begitu banyak organisasi, baik organisasi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia maupun jaringan internasional, dan mengemas persoalan-persoalan kontemporer ke dalam peristiwa kesenian, serta menyelenggarakan begitu banyak lokakarya yang berfungsi sebagai wadah pendidikan bagi peningkatan kapasitas individu dan kelompok. Di waktu yang sama (2003), Forum Lenteng didirikan dan kemudian salah satunya menggagas program Pendidikan Media Berbasis Komunitas, AKUMASSA, dalam rangka menanggapi perubahan tajam di ranah sosial dan budaya pasca peristiwa Reformasi, mewacanakan gerakan pemberdayaan di tingkat komunitas yang membawa semangat kebudayaan.

Pemberdayaan dalam Proyek Seni AKUMASSA Chronicle

Ulasan mengenai definisi ‘pemberdayaan’ dan ‘empowerment’ yang telah kami coba paparkan sebelumnya, menghasilkan beberapa kata kunci yang dapat dipilih untuk menegaskan definisi konsep dan aksi pemberdayaan dalam Proyek Seni AKUMASSA Chronicle, yakni‘proses’, ‘akal-budi’, ‘berbagi’, ‘kesadaran’, ‘kesetaraan’, ‘komunikasi’, dan ‘budaya’.

AKUMASSA memiliki fokus pada isu pendidikan media berbasis komunitas. Kesadaran terhadap media, segala potensinya, dan semua isu terkait media yang dapat dikelola untuk kedewasaan masyarakat, adalah ranah yang digeluti AKUMASSA. Akan tetapi, yang tak kalah penting dalam ideologi AKUMASSA ialah, tata cara atau tata laksana dari proses penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi, baik dari media maupun tentang media itu sendiri, dirumuskan sebagai kegiatan yang berlangsung secara egaliter. AKUMASSA meyakini bahwa setiap orang, kelompok, komunitas, masyarakat, di setiap tempat, memiliki kekayaan pengetahuan dan tipe kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya sendiri yang tidak lebih rendah atau lebih tinggi satu sama lain. Aksi pemberdayaan dalam kegiatan Proyek Seni AKUMASSA Chronicle menerapkan kerja kolaboratif-partisipatif sebagai metode utama. AKUMASSA meyakini bahwa pemberdayaan bukanlah domain profesional (jurnalis, aktivis, seniman, peneliti, atau akademisi) semata, tetapi secara sejajar juga domain warga biasa. Hal ini berdasar pada orientasi dari pemberdayaan itu sendiri yang dijelaskan oleh Rappaport (1985), yakni mengganti terma ‘klien’ dan ‘ahli’ menjadi ‘partisipan’ dan ‘kolaborator’ (Zimmerman, 2000, hal. 44).

Berpegang teguh pada esensi kebudayaan sebagai tolak ukur kualitas kemadanian sebuah masyarakat, Forum Lenteng melalui AKUMASSA memilih media sebagai bilah utamanya. Sebab, sebagaimana yang kami yakini, setiap kebudayaan selalu dibangun oleh kerja-kerja bermedia. Media adalah apa pun. Bahkan, secara konseptual, kegiatan-kegiatan kebudayaan itu sendiri, seperti peristiwa kesenian, gerakan masyarakat adat, atau gejolak subkultur, dapat menjadi media itu sendiri. Memang, kami kembali pada pengertian dasar dari ‘media’, yakni “sarana perantara dan penghubung”. Demi mengkonstruk suatu tatanan (dalam hal ini, tatanan kebudayaan), dibutuhkan kepekaan terhadap sarana-sarana yang dapat menghubungkan antara elemen yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kesadaran media selalu diacu sebagai kesadaran paling pokok sebelum melangkah kepada kesadaran-kesadaran lanjutan, termasuk kesadaran budaya.

Pada fenomena kontemporer, isu media menjadi persoalan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi jika kita berbicara soal media massa. Mendominasinya pengaruh konglomerasi media membuat masyarakat menjadi semakin hilang arah. Kita mengalami suatu kondisi paradoks. Teknologi yang semakin canggih membuahkan begitu banyak sumber informasi, tetapi terasa demikian sulit terakses seiring dengan berlipat gandanya pengaruh sistem kapitalisme lanjut (plus kemunculan dunia maya) yang dibumbui oleh kepentingan politik dan huru-hara global berkandung mitos keagamaan dan rasisme. Sumber pengetahuan dan informasi apa pun, di sisi yang lain, dipegang oleh segelintir pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur keadaan. Keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan informasi ini lantas berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai daerah, dan bersamaan pula dengan kealpaan kita untuk memahami signifikansi budaya sebagai pusat solusinya.

Secara esensial, perlu kita yakini bahwa kondisi ekonomi dan sosial dalam kehidupan adalah konsekuensi dari ciri budaya yang dibangun. Pemahaman mendalam terhadap kebudayaan akan dengan sendirinya menentukan pola kehidupan dan membentuk karakteristik ekonomi dan sosial sebuah masyarakat. Oleh karenanya, intervensi terhadap kebudayaan berpeluang untuk memicu efek-efek tertentu demi perbaikan tatanan kehidupan.

Tentu saja, signifikansi konsep kebudayaan, dalam aksi pemberdayaan yang diusung oleh AKUMASSA Chronicle, merupakan sudut pendirian yang dipilih berdasarkan dengan ranah kerja kami selama ini. Namun begitu, pada kerangka konseptual dan praktis dari pemberdayaan itu sendiri, pada dasarnya, terbuka peluang yang lebar bagi kebudayaan untuk menjadi pokok energinya.

Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa orientasi pemberdayaan ialah menciptakan perubahan sosial dengan mengarahkan perhatian terhadap proses adaptasi dan peningkatan kompetensi. Pendekatan di dalam pemberdayaan sesungguhnya jauh melampui tindakan yang hanya sekadar memperbaiki aspek negatif dari sebuah situasi, karena pemberdayaan justru menggeledah aspek-aspek positif yang ada (hal. 44). Selain itu, pemberdayaan juga berorientasi bahwa anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya harus memiliki peran aktif dalam proses perubahan itu, tidak hanya dalam pelaksanaan sebuah proyek, tetapi juga dalam menetapkan agenda (hal. 45). Hal ini berarti bahwa di dalam diri individu, kelompok (organisasi), dan masyarakat, harus terdapat suatu kesadaran atas orientasi-orientasi tersebut, atau paling tidak sesuatu yang memicu kesadarannya. Dalam konteks mikro, Bandura (2000) mendefinisikan pemberdayaan sebagai pengembangan atau pembinaan terhadap self-efficacy atau ‘kemujaraban-diri’, yang dalam konteks pengalaman emosional, seseorang mesti belajar untuk mengolah pengalaman-pengalamannya dalam rangka memberdayakan dirinya sendiri demi menjadi agen yang mandiri (Wallace-DiGarbo & Hill, 2006). Sementara itu, beberapa hasil studi telah menunjukkan bahwa beragam proyek yang menggunakan intervensi seni, dapat mengisi kebutuhan tersebut. Kesenian memungkinan seseorang untuk berpikir secara berbeda, membuka peluang imajinasi, olah pikir yang fleksibel, menawarkan sarana ekspresi diri akan harapan, dan konsisten dengan kompleksitas dan integritas pengalaman sehari-hari, sehingga ia berpotensi menjadi alat yang kuat untuk membangun kompetensi seseorang, dan dapat memobilisasi ragam sumber daya internal dan eksternal (lihat Wallace-DiGarbo & Hill, 2006, hal. 119).

Karenanya, AKUMASSA secara spesifik juga meyakini seni sebagai strategi jitu untuk menggugah suatu keadaan sosial masyarakat agar lebih peka terhadap kebudayaan. Dalam konteks ini, AKUMASSA melihat bahwa seni adalah media, dan media menjadi seni. Gagasan literasi media (media literacy) yang diusung oleh AKUMASSA tidak hanya terbatas pada persoalan kedewasaan manusia dalam menanggapi fenomena media massa, atau semata kritisisme terhadap arus informasi, tetapi lebih daripada itu. Literasi media yang dimaksud mencakup segala hal yang dapat dilihat sebagai peluang untuk menata dan mengelola kepentingan-kepentingan umum milik masyarakat, demi mencapai kesetaraan di segala ranah kehidupan. Dan seni, baik secara gagasan maupun praktik, adalah sarana sekaligus arena yang mampu memberikan spekulasi-spekulasi tertentu bagi kita dalam membaca kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengubah keadaan. Melalui seni, intervensi kebudayaan menjadi sangat niscaya. Melalui media, wacana itu dapat diperluas dan dilipatgandakan. Berangkat dari konstruksi inilah pemberdayaan dalam kerangka kerja Proyek Seni AKUMASSA Chronicle itu dilakukan.

Jakarta, 28 April, 2016

End Notes

[1] Kami, yakni, pelaku-pelaku inti yang terlibat dalam berbagai kegiatan AKUMASSA. Program ini digagas oleh Forum Lenteng, sebagai bagian dari Program Pendidikan Media Berbasis Komunitas, sejak tahun 2008, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal di berbagai daerah untuk mengembangkan media center yang dapat mandiri memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan-informasi-pengalaman demi membangun wilayah lokal tempat komunitas-komunitas tersebut berada.

[2] Oleh sumber yang sama, disebutkan bahwa era ini berkisar pada tahun 1150-1500-an.

[3] Ragam dari Norman French—bahasa Perancis Lama yang dituturkan oleh orang Normandia—yang digunakan di Inggris setelah penaklukan Inggris oleh William dari Normandia, dan menjadi bahasa bangsawan Inggris selama beberapa abad.

[4] Lincoln et al. (2002, hal. 272) mengutip kalimat tersebut sebagai berikut: ‘‘Letters from the Pope’’, wrote L’Estrange, ‘‘empowering them to erect this college.’’. Namun, jika kita meninjau naskah The Reign of King Charles yang diterbitkan tahun 1656 (dengan keterangan mengenai penerbitnya, yakni London: Printed by F.L. and J.G. for Hen: Seile, Senior and Junior, over against St. Dunstans Church in Fleetstreet, and Edw: Dod, at the Gun in Ivy-lane), hal. 73, Hamon L’Estrange menulis: “They found also divers letters from the Pope to them, empowering them to to erect this college under the name of Domus Probationis…”.

[5] Dalam puisi Paradise Lost, Buku X, baris 369 dan 370, tertulis: “Within Hell Gates till now, thou us impow’rd; To fortifie thus farr, and overlay”. Lihat di situs web Paradise Lost: http://www.paradiselost.org/, diakses pada 21 April 2016.

[6]Dalam konteks bahasannya, kata ‘power’ tersebut berarti ‘kekuasaan’ dalam bahasa Indonesia.

[7] Secara sederhana, zero-sum dapat diartikan bahwa jumlah nilai pihak yang menang (+1) ditambah dengan pihak yang kalah (-1) adalah selalu nol [(+1)(-1)=0].

[8] Tetapi, dengan keterbatasan yang dimiliki, penulis tidak dapat memastikan bentuk pelafalannya.

Bibliografi

AKUMASSA. (n.d.). AKUMASSA Chronicle. (Forum Lenteng) Dipetik April 26, 2006, dari akumassa.org: http://akumassa.org/id/tentang-proyek-akumassa-chronicle/

Chaudhuri, S. (2010, Januari 1). Women’s Empowerment in South Asia and Southeast Asia: A Comparative Analysis. Dipetik April 27, 2016, dari Situs web The Munich Personal RePEc Archive (MPRA): https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19686/

Connolly, B. (2011). Community Based Adult Education. Dalam K. Rubenson (Penyunt.), Adult Learning and Education (hal. 133-130). Amsterdam: Elsevier.

KUNCI Cultural Studies Center & EngageMedia. (2009). Videokronik: Aktivisme Video dan Distribusi Video di Indonesia. Collingwood: EngageMedia.

Lenzi, I. (2011, Agustus). Art as Voice: Political Art in Southeast Asia at the Turn of the Twenty-First Century. Dipetik April 27, 2016, dari Situs web AAA: http://www.aaa.org.hk/Diaaalogue/Details/1057#5

Lincoln, N. D., Travers, C., Ackers, P., & Wilkinson, A. (2002, September). The Meaning of Empowerment: The Interdisciplinary Etymology of A New Management Concept. International Journal of Management Reviews, 4(3), 271-290.

Macdonell, A. A. (Penyunt.). (1893). A Sanskrit-English Dictionary: Being A Practical Handbook With Transliteration, Accentuation, And Etymological Analysis Throughout. London: Longmans, Green, and Co.

Moelyono. (2013, Mei 19). Seni Rupa Penyadaran. Dipetik April 27, 2016, dari Situs web blog Gerakgerak Seni Rupa: https://gerakgeraksenirupa.wordpress.com/2013/05/19/seni-rupa-penyadaran/

Munodawafa, D. (2009). Women’s Empowerment to Address Social and Economic Determinants of Health: A Self-Employed Women’s Association (SEWA) Experience. Community Empowerment: with Case Study from the South-East Asia Region. Nairobi, Kenya: 7th Global Conference on Health Promotion, “Promoting Health and Development: Closing the Implementation Gap” (26-30 Oktober 2009). Dokumen Kerja Konferensi.

Page, N., & Czuba, E. C. (1999, Oktober). Empowerment: What Is It? Journal of Extension, 37(5), http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php.

Rigg, J. (Penyunt.). (1862). A Dictionary of Sunda Language of Java. Batavia: Lange & Co.

Sadan, E. (2004). Empowerment and Community Practice. Dipetik April 21, 2016, dari mpow.org – Elisheva Sadan’s website: http://www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment.pdf

Sugono, D., Sugiyono, Maryani, Y., Qodratillah, M. T., Sitanggang, C., Hardaniwati, M., et al. (Penyunt.). (2008). Kamus Bahasa Indonesia (IV ed.). Jakarta: Pusat Bahasa.

The Right Livelihood Award. (2013, September). Self-Employed Women’s Association / Ela Bhatt (1984, India). Dipetik April 27, 2016, dari Situs web The Right Livelihood Award: http://www.rightlivelihood.org/sewa.html

Wallace-DiGarbo, A., & Hill, D. C. (2006). Art as Agency: Exploring Empowerment of At-Risk Youth. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 23(3), 119-125.

Wedgwood, H. (1872). A Dictionary of English Etymology (2nd ed.). London: Trübner & co., 8 & 60., Paternoster Row.

Zikri, M. (2015). Masyarakat Berdaya untuk Pemberdayaan Pemerintah. Dalam O. Widasari, & M. Zikri (Penyunt.), Gerimis Sepanjang Tahun (hal. 2-15). Jakarta: Forum Lenteng.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis. Dalam J. Rappaport, & E. Seidman (Penyunt.), Handbook of Community Psychology (hal. 43-63). New York: Springer Science+Business Media, LLC.


Judul asli tulisan ini adalah “Epilog 2”, diambil dari Manshur Zikri (2016) “Epilog 2”, dalam O. Widasari, M. Zikri & M. Sibawaihi (2016), Sebelas Kisah Dari Tenggara, Jakarta: Forum Lenteng. Buku tersebut dapat diunduh di sini.

Kembali Ke Bangsal; Kembali Ke Kehidupan

MALAM SEBELUM PELAKSANAAN pesta rakyat itu, saya mengemukakan pendapat bahwa di Pemenang telah berlangsung rangkaian peristiwa yang sekali lagi membuktikan hipotesis (yang sering saya dan Otty Widasari, Direktur Program AKUMASSA, diskusikan) tentang masyarakat berdaya. Pendapat saya singkat saja karena malam itu saya percaya bahwa orang-orang yang hadir sudah sangat memahaminya karena sebagian besar dari mereka selalu terlibat dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan sebelum hari H.

Pesta rakyat itu adalah Bangsal Menggawe. ‘Bangsal’ adalah nama sebuah pelabuhan di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Menggawe diambil dari bahasa Sasak, artinya ‘berpesta’. Pesta rakyat Bangsal Menggawe adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan dalam Proyek Seni AKUMASSA Chronicle. Proyek ini digagas oleh Forum Lenteng, dengan kuratornya, Otty Widasari, dan ko-kuratornya, Arief Yudi. Melibatkan para seniman, aktivis kebudayaan, peneliti, dan penulis, untuk merespon sebuah isu tertentu yang kontekstual dengan lokasi tempat proyek itu dijalankan. Kecamatan Pemenang adalah lokasi pertama bagi pelaksanaan proyek tersebut dari tanggal 19 Januari hingga 28 Februari, 2016.

Ide Bangsal Menggawe muncul di salah satu peristiwa diskusi, pada malam hari yang larut, yang kami lakukan di kantor Pasirputih. Adalah sahabat saya, Muhammad Sibawaihi, anggota Pasirputih, pemuda lokal di Pemenang, juga penulis aktif di jurnal online http://www.akumassa.org, yang menelurkan ide tersebut. Pasirputih sendiri merupakan organisasi kebudayaan yang berbasis di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Organisasi ini sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi media dan kesenian sejak tahun 2010, pasca-perkenalannya dengan Forum Lenteng dalam workshop AKUMASSA. Pasirputih adalah komunitas dampingan Forum Lenteng melalui program AKUMASSA untuk merealisasikan cita-cita aktivisme di ranah sosial dan kebudayaan.

Forum Lenteng sendiri mencanangkan Program AKUMASSA Chronicle sebagai sarana dan strategi pengembangan organisasi untuk komunitas-komunitas yang tergabung dalam jaringan AKUMASSA, yang dalam konteks program, pengembangan ini berjalan selama dua tahun, di luar kegiatan utamanya yang berupa proyek kolaborasi selama satu bulan di lokasi pilihan, antara pegiat komunitas lokal dan para seniman undangan.

Para seniman yang diundang dalam Program AKUMASSA Chronicle di Lomgok Utara, antara lain adalah
1. Gelar Soemantri
(seniman video, Jakarta);
2. Bujangan Urban
(seniman grafiti, Jakarta);
3. Sulung Widya Prasastyo
(perupa, Yogyakarta);
4. The Broy
(komikus, Surabaya/Jakarta);
5. Ismal Muntaha
(seniman lintas media, Jatiwangi);
6. Syamsul Fajri a.k.a Jabo
(pegiat teater, Mataram);
7. Baiq Ilda Karwayu
(penyair, Mataram);
8. Khairunnas Mahadi a.k.a Nash Ja’una
(aktor pantomim, Bima);
9. Ahmad Saleh Tabibuddin a.k.a Asta
(pegiat teater, Lombok Barat);
10. Muhaimi
(pegiat Wayang Sasak, Lombok Barat); dan
11. Imam Hujjatul Islam
(pelukis, Lombok Utara).

Loyalitas dan progresivitas Pasirputih dalam membangun wilayah lokalnya secara mandiri itulah yang merupakan faktor pendorong utama bagi AKUMASSA Chronicle untuk memilih Lombok Utara sebagal awal pewujudan gagasannya. Loyalitas itu terbukti dari antusiasme anggotanya. Kawan-kawan Pasirputih tidak berhenti belajar. Seniman-seniman yang diundang untuk terlibat dalam AKUMASSA Chronicle disambut gembira oleh Pasirputih sebagai kawan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman menakjubkan, inspiratif, dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan warga lokal di kampung tempat mereka tinggal. Untuk memfasilitasi kegiatan AKUMASSA Chronicle, organisasi ini piawai menghubungkan elemen-elemen masyarakat lokal dengan para kurator dan seniman sehingga gagasan kuratorial tentang kolaborasi seni dapat berjalan dengan lancar.

Pasirputih mengenalkan para seniman kepada para tetangga, atau berkomunikasi dengan berbagai elemen pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten. Sebagaimana desain kuratorial Otty Widasari dan Arief Yudi, bahwa dibutuhkan sharing wawasan antara partisipan proyek dan warga di Pemenang, Pasirputih berhasil mendapatkan akses yang dibutuhkan seniman, sekaligus membuka akses bagi beberapa warga untuk mendapatkan pengetahuan baru. Demikianlah jadinya, seniman macam Ilda dan Nash dengan mantapnya dapat hadir di beberapa sekolah untuk berbagi pengetahuan seni dan sastra kepada siswa-siswi. Atau The Broy dan Sulung, karena jaringan yang dimiliki Pasirputih, dapat bermain-main dan bersilaturahmi ke kampung Budha, yakni Dusun Tebango dan Tebango Bolot. Atau Ismal, dengan bantuan Pasirputih, berhasil berdiskusi secara intens dengan para pemuka adat dan agama se-Pemenang. Jabo, giat membangkitkan semangat dan kepercayaan diri para penari tradisional rudat di Terengan. Bujangan Urban, karena gaulnya Pasirputih, menemukan kawan-kawan baru yang sangat bersahabat dan jagoan. Muhaimi, menemukan murid-murid baru yang berbakat di Dusun Karang Baru. Gelar, mengajak bocah-bocah di Bangsal memancing footage di laut. Dan Asta, dengan fasilitasi oleh Pasirputih, berhasil mengajak Pak Camat untuk menendang bola pada pembukaan kompetisi sepak bola pantai. Tak lupa, Hujjatul yang merupakan anggota Pasirputih, menemukan metode menarik untuk menyensus saudara-saudaranya di Pemenang, yakni dengan metode melukis. Dua kurator pun dapat duduk bersama sambil ngopi, membicarakan masa depan Pemenang, dengan Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Mereka berbagi sudut pandang tentang signifikansi praktik-praktik kesenian dalam strategi kebijakan untuk pembangunan. Semua itu dapat terwujud melalui negosiasi Pasirputih.

Tak bisa dipungkiri, Pasirputih memiliki posisi tawar yang begitu penting dalam percaturan sosiopolitik dan sosiokultural Nusa Tenggara Barat meskipun mereka berasal dari lokasi yang terhitung masih muda usianya sebagai kabupaten di provinsi tersebut.

Kembali ke ide Bangsal Menggawe, di sela-sela kesibukannya memfasilitasi para seniman, anggota-anggota Pasirputih tak lupa akan jati diri mereka sebagai pewaris kebudayaan Pemenang. Dari situlah permasalahan Bangsal kembali mengemuka di dalam diskusi: Bangsal kini bukanlah Bangsal yang dulu. Pembangunan di bidang pariwisata yang terasa tidak bijak menyebabkan praktik-praktik lokal yang menunjukkan Pemenang sebagai masyarakat berbudaya seakan hilang ditelan oleh tuntutan-tuntutan untuk bersaing di wilayah ekonomi. Potensi pariwisata, yang dilihat sebagai salah satu pendapatan terbesar Kabupaten Lombok Utara, dikembangkan secara tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal akan kearifan kultural. Bagaimana masyarakat Pemenang di masa sekarang menanggapi krisis itu?

Bangsal, adalah lokasi penting. Dulu dia adalah lokasi pusat kegiatan warga, layaknya alun-alun kota. Tempat di mana warga berkumpul dan menjadikan Bangsal sebagai hotspot Pemenang. Kemudian, di Bangsal pula berbagai pihak menyadari potensi pariwisata. Namun sekarang, Bangsal hanya berfungsi sebagai pelabuhan aktif yang melayani kebutuhan ekonomi dan pariwisata. Dia tak lebih sebagai ruang singgah menuju Tiga Gili. Ketika Lombok Utara menjadi kabupaten baru, di manakah jati diri Bangsal yang seharusnya kaya dan memiliki potensi budaya masyarakat itu? Kalau warga ternyata masih menrindukan Bangsal, lantas bagaimana membangunkan atau menghidupkan kembali Bangsal yang berbudaya dan dimiliki warga? Siapa yang bisa? Kami percaya, tentulah hanya warga.

Sibawaihi cukup jeli merangkum opini-opini kami semua (baik yang warga asli Pemenang, terutama anggota-anggota Pasirputih, maupun yang berasal dari luar Pemenang, yakni saya sendiri, dua orang kurator, dan beberapa seniman) ke dalam sebuah kisah mengenai kenangan tentang aktivitas sederhana: meta keke (mencari kerang).

“Saya dulu sering mandi, berenang, sambil mencari keke di Bangsal!” seru Sibawaihi. “Ya, kita sudah terlalu jauh dari Bangsal. Jadi, kita harus kembali ke Bangsal. Kita harus ‘mandi’, Zik!”

Mencari jawaban untuk jati diri Bangsal di masa depan, ternyata, memang layak diusahakan dengan cara menjalin ingatan warga tentang keberadaan Bangsal dulu dan sekarang. Melalui jalinan ingatan itulah kemudian akan terlihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Pemenang. Jangan kaget kalau jawabannya adalah “mandi”.

Membasaq adalah tema yang kami angkat untuk Bangsal Menggawe 2016. Juga diambil dari bahasa Sasak, kata ini bisa diartikan sebagai ‘membasuh’ atau ‘menyucikan diri’. “Mandi” atau “membasahkan diri ke laut” adalah ritual lokal yang, menariknya, dimiliki oleh pemeluk dari masing-masing tiga agama di Pemenang: Muslim, Hindu, dan Budha. Sebuah ritual yang mirip satu sama lain, yang meyakini bahwa air laut di pantai Bangsal mujarab menyembuhkan penyakit. Ide ritual ini pun membuahkan premis: sesungguhnya, kebiasaan lama yang masih tersisa sampai sekarang itu adalah gambaran konkret tentang kerukunan antarumat. Inilah jawabannya. Kerukunan antarumat adalah aset utama Kecamatan Pemenang yang sesungguhnya, yang dilakukan (secara sadar atau tidak) setiap hari oleh warganya, tetapi seolah-olah keunggulan nilainya berlalu begitu saja. Pelaksanaan Bangsal Menggawe: Membasaq kemudian dijadikan sebagai tonggak baru yang menegaskan aset itu, baik sebagai janji maupun sebagai otokritik bagi warga masyarakat Pemenang kontemporer.

Benar saja, ketika Pasirputih kemudian mensosialisasikan ide ini kepada seluruh warga dan juga pemerintah daerah, efeknya berubah sangat kentara. Aksi memfasilitasi kegiatan kesenian itu berkembang menjadi dua arah: bukan lagi hanya atas dasar kepentingan seniman, melalui Pasirputih, untuk warga, tetapi juga dari warga, bersama-sama pasirputih, terhadap seniman. Kolaborasi ini kemudian memicu kolaborasi lain yang lebih strategis: kolaborasi antara warga dan pemerintah. Implementasi nyata dari gagasan mengenai masyarakat berdaya untuk pemberdayaan pemerintah.

Saya pun menyaksikan bentuk kontribusi yang demikian riil berasal dari warga masyarakat demi terwujudnya pesta rakyat itu. Naq Pitu, misalnya, tetangga kami yang baik hati, penjual opaq-opaq, dengan senang hati turut menyumbangkan konsumsi bagi orang-orang yang bergotong-royong memempersiapkan dan mengisi acara Bangsal Menggawe. Komunitas Gerbong Tua, kumpulan beberapa pemuda asli Pemenang, dengan begitu gembira dan semangatnya membuat rengka (semacam tandu yang diisi makanan untuk diarak sebagai ungkapan syukur) agar dapat dibawa saat pawai dan dipersembahkan kepada pemuka-pemuka Pemenang. Puluhan anak-anak dan remaja dari berbagai dusun, turut bergembira bermain bersama para seniman, serta mengisi acara di Bangsal Menggawe: paduan suara anak, demo ilmu bela diri (silat dan karate), pantomim, drumband, dan mars Pemenang. Pak Wahid, mengizinkan fasilitas bisnis TV Kabelnya sebagai saluran bagi karya-karya gambar bergerak milik warga masyarakat yang telah didonasikan ke Pasirputih. Beberapa warga perwakilan setiap dusun pun terlibat dalam produksi karya seni video yang diselenggarakan oleh Gelar bersama Trio Amfibi (terdiri dari Hamdani, Onyong, dan Oka, tiga orang anggota Pasirputih). Pak Zakaria dari Sanggar Seni Panca Pesona, berkolaborasi dengan Syamsul Fajri untuk menggerakkan para pegiat tarian tradisional Rudat. Begitu pula dengan Muhaimi, bersama anak-anak Dusun Karang Baru, menciptakan kreasi baru tarian tradisional Sematian secara lebih kini.

Selain itu, B.O.N, komunitas grafiti di Pemenang, turut menyumbangkan karya kreatif mereka, melengkapi dan memperkaya kehadiran karya-karya Bujangan Urban, The Broy, dan Sulung di beberapa tembok milik warga yang tinggal di sekitaran Bangsal. Lokasi-lokasi tembok ditemukan atas bantuan para pemuda Bangsal yang mengenal dekat para pemilik tanah dan bangunan. Sementara itu, ibu-ibu di Tebango turut memberikan sumbangan uang untuk membeli material agar proyek kolaborasi berbasis teks yang digagas Sulung dan Komunitas Kearifan Lokal Tebango dapat berjalan. Beberapa pemuda juga ikut berkolaborasi dengan Asta, mempersiapkan kompetisi sepak bola Bangsal Cup, mulai dari pelaksanaan rapat, penyebaran undangan, sosialisasi acara, hingga ke pelaksanaannya. Kompetisi ini kemudian diputuskan oleh kurator menjadi salah satu acara utama pada Bangsal Menggawe. Komunitas seniman lokal yang sudah lama bergiat di Pemenang, seperti grup qasidah dan pemusik gambus Sasak, juga berkontribusi menampilkan kepiawaian mereka di pesta rakyat tersebut. Beberapa hari sebelum hari H, sosialisasi tentang pesta rakyat melalui komik buatan The Broy pun berjalan secara otomatis: warga, terutama anak-anak, memperbanyak selebaran itu dengan alasan bahwa mereka memang menyukai ide cerita di dalamnya, yakni meta keke itu sendiri. Hal itu bersanding dengan keberhasilan Hujjatul membuat lima ratus lukisan potret; membuat bahagia warga-warga yang dilukis dan antusias menyaksikan diri mereka hadir di dalam karya tersebut saat pesta rakyat Bangsal Menggawe berlangsung. Semua kegiatan kreatif seniman yang berkolaborasi dengan warga itu, direkam oleh Baiq Ilda Karwayu dalam buku antologi puisi, Identitasmu, Pemenang! (Lombok Utara: Forum Lenteng, 2016).

Semua contoh yang saya sebutkan di atas, dilakukan oleh warga masyarakat tanpa pamrih. Ini bukti bahwa warga pun pada akhirnya menyadari rasa kepemilikan mereka terhadap Bangsal Menggawe dan mendukung proyek AKUMASSA Chronicle. Tak hanya itu, peran pemerintah lokal pun juga tak kalah konkret. Kepala Desa Pemenang Barat dan Pemenang Timur, beserta Camat Pemenang, adalah orang-orang yang giat mensosialisaskan ide dan acara Bangsal Menggawe kepada seluruh perangkat desa. Alasan mereka cuma satu: ingin Pemenang bangkit. Sedangkan Sekretaris Daerah Lombok Utara, Pak Suardi, adalah orang yang cukup berjasa dalam membuka peluang negosiasi antara Pasirputih dan berbagai dinas sehingga lembaga semacam Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Syahbandar, dan Polisi Sektor Pemenang, turut berperan dalam perihal izin dan modal sosialisasi. Dalam situasi ini, pemerintah lokal bertindak bukan karena kebutuhan realisasi kebijakan mereka, tetapi dalam rangka merespon apa yang sedang dilakukan oleh warga. Sedangkan para seniman (yang juga tetap berkarya sesuai bidangnya masing-masing) dan Pasirputih, mereka bertindak sebagai pemicu jiwa kreatif masyarakat, terutama untuk membuat kemasan yang baik dan sesuai dengan selera kultural lokal di Pemenang.

Karena kolaborasi yang masif ini maka pada tanggal 28 Februari 2016, ribuan—sekali lagi saya katakan, ribuan—warga Pemenang bersedia ikut serta dalam kegiatan pawai untuk membuka acara Bangsal Menggawe. Kami semua berjalan dari Lapangan Guntur Muda menelusuri gang-gang pemukiman dan Jalan Raya Pemenang, disusul oleh warga-warga lainnya yang memulai perjalanan pawai dari depan rumah mereka sendiri yang terletak di pinggir jalan. Mereka semua menuju satu lokasi: Bangsal. Mereka “kembali” ke Bangsal. Ribuan warga itu memobilisasi diri mereka sendiri. Pada saat rangkaian acara pembuka berakhir, seluruh warga yang hadir di Pelabuhan Bangsal kemudian tumpah ruah ke area pantai di sebelah timur pelabuhan. Kejadian-kejadian yang sebelumnya hanya saya dengar dalam cerita berdasarkan ingatan kawan-kawan Pasirputih, saya saksikan langsung: keluarga bertamasya di pantai sambil menikmati plecing kangkung; anak-anak merentangkan kaki, memunggungi pulau Gili, untuk menemukan keke; seraya pertandingan final Bangsal Cup berlangsung, pantai sebelah timur itu telah dipenuhi massa, sebagian duduk-duduk dan berlari-larian di pasir, sebagian besar lainnya telah membasahkan diri ke laut.

Pada saat pawai dari Lapangan Guntur Muda menuju Pelabuhan Bangsal, di barisan paling depan, dua-tiga cidomo mengangkut sebuah prasasti berisikan teks “Wasiat Pemenang” (yang digagas oleh Ismal bersama para pemuka adat dan agama). Cidomo-cidomo ini juga menjadi kendaraan bagi Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin, untuk berpawai bersama-sama warga. Mengingat momen ketika cidomo-cidomo itu berjalan sebagai kendaraan yang penting, saya lantas berpikir, tepatkah cidomo-cidomo itu digantikan sama sekali oleh roda-roda bermesin…? Bukankah cidomo adalah juga kearifan kultural warga Pemenang?!

Sekali lagi saya teringat cerita Sibawaihi. “Dulu, kalau ingin ke Bangsal, saya dan kawan-kawan sering berlari mengejar cidomo, menumpang sampai ke pelabuhan. Gratis!” katanya. “Kok, bisa?” tanya saya. “Ya, sebenarnya orang-orang di sini saudara, Zik!”

Entahlah apakah Sibawaihi hanya berlebih-lebihan. Bisa saja aktivitas menaiki cidomo secara cuma-cuma itu karena faktor teman saja. Tapi yang jelas, ingatan itu terepresentasi sebagai penutup dalam teks “Wasiat Pemenang” yang dibacakan oleh Bupati: “Membangun Pemenang Dengan Semangat Kebersamaan, Kemandirian, Tanpa Kesenjangan, Berlandaskan Kearifan Budaya dan Keberagaman Dalam Bingkai Mempolong Merenten.” Kata polong (populer di Lombok Utara bagian barat) dan renten (populer di Lombok Utara bagian timur) adalah ‘bersaudara’ dalam bahasa Indonesia. Kebersamaan dan rasa persaudaraan itu terlihat sekali lagi pada momen ketika Bupati, diiringi oleh tokoh-tokoh masyarakat di Pemenang, berjalan beramai-ramai bersama warga yang sangat antusias, menuju ujung dermaga Bangsal untuk melwati monumen pintu yang dirancang oleh Ismal, menyerahkan “Wasiat Pemenang” kepada para tokoh-tokoh masyarakat (mewakili seluruh warga Pemenang) untuk disimpan di Bukit Tebango Bolot, sebagai pesan bagi generasi masa depan.

Fenomena yang jarang terjadi ini ditegaskan oleh Kongso Sukoco (budayawan dan mantan Ketua Dewan Kesenian Nusa Tenggara Barat) sebagai peristiwa budaya paling keren yang pernah beliau alami di NTB. Oleh Dr. Lalu Muchsin Muchtar, salah satu tokoh intelektual dan pemuka agama di Pemenang, peristiwa ini dianggap sebagai sejarah baru yang dapat menginspirasi dan menghubungkan masyarakat Pemenang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Rasa kepemilikan terhadap Bangsal ternyata tak berhenti hanya pada saat pesta rakyat Bangsal Menggawe. Sehari setelah pesta itu berakhir, Pasirputih dibantu oleh cukup banyak warga, membersihkan area Syahbandar dan pantai Bangsal dari sampah-sampah. Mereka membersihkan sampah-sampah itu seolah-olah sedang membersihkan kotoran-kotoran batiniah dan jasmaniah mereka sendiri demi menciptakan kehidupan Bangsal yang asri, kehidupan mereka sendiri.

Bangsal kembali hidup dan bergerak. Pemangku-pemangku kebijakan telah dicubit untuk melek budaya. Warga menemukan kembali tempat permandiannya. Semoga saja dengan kepemilikan atas Bangsal Menggawe itu, Bangsal tidak akan sendirian lagi ditinggal oleh orang-orangnya. Kita layak menanti era ketika Segara Gunung (‘masyarakat laut dan gunung’) menjadi wajah masa depan Bangsal dan Kecamatan Pemenang.


Tulisan ini sudah pernah dimuat di situs web AKUMASSA dengan judul yang sama: Kembali Ke Bangsal; Kembali Ke Kehidupan, 18 Maret 2016.

Aktivasi Ruang Demi Seni Sehari-hari

“KALIAN…, ANAK MUDA itu, butuh sesuatu…membuat yang lain…!” begitu pernyataan dari WokTheRock, yang di-post oleh akun media sosial Instagram @kaleidoskop.project, dua hari sebelum saya memulai tulisan ini.

Tempat penyelenggaraan KALEIDOSKOP – “Jauh Dekat”, 2015 di Ex-Pool DAMRI, Jalan Mangkuyudan No. 50A, Yogyakarta. Image oleh KALEIDOSKOP.

Jika diamati dan didengarkan dengan saksama potongan rekaman yang berdurasi kurang lebih 15 detik tersebut, dia yang disebut sebagai Kurator Jogja Biennale 2015 itu sempat menyinggung kata “biennale” dan “triennale” dengan nada yang, rasanya, mengesankan bahwa kedua hal itu bukanlah tujuan pokok dari pernyataannya. Mungkin sekali, jika dugaan saya tak salah, WokTheRock saat itu sedang mengapresiasi penyelenggaraan KALEIDOSKOP—yang pada tahun pertamanya ini mengangkat tajuk “Jauh Dekat 2015”—sebagai program pameran dua tahunan untuk seniman muda terkini Yogyakarta yang mencoba memberikan kemasan berbeda dari salah satu kecenderungan di lingkungan seni kita. Kecenderungan yang saya maksud ialah hasrat untuk menyelenggarakan pameran besar (baik berkelompok maupun tunggal) yang menonjolkan individualitas seniman, beraksi secara artistik dengan orientasi menghasilkan object-based artwork, lantas semakin menguatnya elitisme seniman di tengah masyarakat.

02

Faktanya, kuratorial KALEIDOSKOP pertama ini sejak awal memang diniatkan untuk tampil berbeda, tidak mau terjebak pada dua kata “dua tahunan” yang rentan membatasi seniman dengan beban-beban “biennale”—apalagi, jika beban-beban itu muncul sebagai buah dari kesalahkaprahan memaknai Biennale. Itu siratan yang saya tangkap dari jawaban Syafiatudina, Kurator KALEIDOSKOP 2015, dalam wawancara yang saya lakukan di Ace House, Kamis pagi, 17 September, pasca pelaksanaan presentasi publik “Jauh Dekat 2015”-nya, tanggal 15-16 September. Inti perbincangan kami pun memang tidak membahas KALEIDOSKOP—proyek pameran yang digagas oleh Kedai Kebun Forum, Ruang Mes 56, Ace House Collective ini—sebagai “biennale-nya anak muda” secara lebih jauh.

Saya justru berpendapat bahwa perhelatan “Jauh Dekat 2015” penting untuk dicatat karena peristiwanya turut berkontribusi membumbui perdebatan tentang bagaimana cara kita menilai suatu inisiatif, tindakan, dan peristiwa artistik. Sejak tahun 2008, akumassa, melalui praktik-praktik kewargaannya, juga ikut bergulat dalam perdebatan itu, bahkan hingga ke forum-forum dan meja persidangan akademis. Saya pun menyadari, perlu ada usaha yang lebih untuk menawarkan ancang-ancang baru bagi segala bentuk pola pikir yang berhubungan dengan kegiatan seni di Indonesia, dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya, kehadiran sesuatu yang sebelumnya tak lumrah dari sudut pandang artistik seni sebagai hal yang sekarang ini mau tak mau harus diterima oleh kalangan pelaku seni, karena sesuatu itu telah menjadi bagian darinya. Toh, bukankah selama ini, seni, dengan segala “ketidaklumrahannya” itu, telah diterima oleh keseharian kita? Tentu seni, sejatinya, tidak akan menolak hal yang sebaliknya: menerima yang sehari-hari sebagai seni itu sendiri.

03

Sebetulnya, pelaksanaan KALEIDOSKOP tahun ini di Yogyakarta, yang dilakukan oleh satu kurator dan empat belas seniman itu, sedikit-banyak, mirip dengan aksi yang dilakukan akumassa dalam proyek akumassa AdHoc di Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, untuk Jakarta Biennale 2013: SIASAT. Saya berpikir bahwa kemiripan di antara keduanya merupakan hal menarik yang perlu kita perbincangkan bersama. Alih-alih sekadar soal “anak muda” atau “seniman muda”, saya rasa kita juga perlu mengapresiasi ide-ide seni yang bergerak untuk mengaktifkan “publik bukan seni” sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Sebagaimana kata Dina, sapaan si kurator, kepada saya: “Bagaimana kita melihatperistiwa sebagai medium.”

– § –

04
Seniman partisipan KALEIDOSKOP ketika sedang mengikuti kegiatan workshop di Kunci Cultural Studies Center, Ngadinegaran, Yogyakarta. (Foto adalah dokumentsi KUNCI, diakses dari aku instagram @kaleidoskop.project).

“JADINYA KITA MALAH bikin karya bareng-bareng, Zik!” begitu kira-kira penggalan kalimat yang keluar dari mulut Abi, beberapa hari sebelum presentasi publik “Jauh Dekat 2015” dilaksanakan. Saat itu, dia dan dua rekannya, Rambo dan Hanif (mereka bertiga terdaftar sebagai partisipan KALEIDOSKOP 2015 dengan nama Klub Karya Bulu Tangkis), di sela kesibukan proyek “Jauh Dekat 2015”-nya, menemui saya yang sedang mempersiapkan pameran tunggal Otty Widasari, Direktur Program akumassa, di Ark Galerie.

Cerita Abi saat itu membuat saya penasaran, karena katanya, output final dari proyek yang mereka lakukan dalam KALEIDOSKOP tidak akan berbentuk “pameran” seperti yang dilakukan Jakarta 32°C (festival seni kontemporer dua tahunan untuk anak-anak muda dan mahasiswa di Jakarta).

Seniman peserta KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).
Seniman peserta KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).

Abi, Rambo dan Hanif bercerita kepada saya, bahwa para partisipan KALEIDOSKOP yang telah berminggu-minggu menghabiskan waktu bersama untuk berdiskusi dan mengelaborasi ide karya, justru menemukan keasikan kolektif yang mendorong mereka untuk memutuskan bekerja secara kolaboratif. Hal itu diakui pula oleh Dina—atau justru menegaskan agenda yang disusun oleh kurator ini [?]—bahwa ada perubahan pola yang terjadi selama proses pengerjaan proyek, yang menurutnya di luar ekspektasi pribadinya sendiri.

“Ternyata, aku menemukan bahwa mayoritas dari mereka (partisipan—red) sudah cocok satu sama lain,” ujar Dina. “Hubungan yang tadinya profesional, antarseniman ini, itu mulai berkembang menjadi afinitas, ketertarikan yang sama, yang tadinya profesional akhirnya jadi personal.”

Hanif, Abi dan Rambo (tiga orang sebelah kiri) ketika mengikuti kegiatan KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).
Hanif, Abi dan Rambo (tiga orang sebelah kiri) ketika mengikuti kegiatan KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).

Dina pun menjelaskan, bahwa latar belakang penyusunan kuratorialnya untuk KALEIDOSKOP adalah ide yang berangkat dari Made in Commons, sebuah proyek kolaboratif yang ia lakukan dengan KUNCI Cultural Studies Center, Yogyakarta, yang juga berkolaborasi dengan Stedelijk Museum Amsterdam. Proyek ini dimulai tahun 2013 dan baru berakhir Maret lalu. Fokusnya adalah mempelajari secara bersama-sama tata cara pengelolaan dan pendistribusian sumber daya nirmaterial dan material yang juga dilakukan secara bersama-sama. Untuk mencapai tujuan terciptanya “aksi bersama” itu, menurut Dina, kegiatan berbentuk pameran tidaklah cukup sehingga diperlukan aksi-aksi kecil yang sifatnya durasional dan berkelanjutan, sebagaimana halnya sebuah metode riset. Karena ketertarikannya dengan ide ini, Dina berpikir bahwa ‘biennale’ (apalagi dengan embel-embel “biennale seniman muda” yang sempat disinggung panitia KALEIDOSKOP saat mengenalkan proyek ini kepadanya) bukanlah tempat yang tepat untuk mengembangkan ide tersebut. Kalaupun ide itu tetap digunakan, hasilnya akan sangat jauh berbeda.

“Ternyata mereka setuju,” kata Dina, tertawa.

07

Saat wawancara ini terjadi, Ace House, yang menjadi base camp mereka selama proyek KALEIDOSKOP, masih dalam suasana sepi karena sebagian besar para seniman partisipan masih terlelap. Malam hari sebelumnya, setelah menutup acara “Jauh Dekat 2015”, seniman-seniman yang sudah seperti ‘kolektif dadakan’ ini berpesta hingga pagi dini hari.

Ditemani jeruk hangat yang kami pesan dari pedagang angkringan yang mangkal di depan Ace House, saya pun melanjutkan pertanyaan yang sedari awal membuat saya penasaran.

“Lalu, kenapa proyek ini berangkat dari ‘waktu luang’?” tanya saya, terkait dengan topik yang menjadi fokus mereka.

“Kita berdasar pada apa yang kita temukan dalam kegiatan dan diskusi-diskusi yang berlangsung selama proses pengerjaan proyek ini,” jawab Dina. “Satu temuannya adalah, bahwa selama kita bekerja sama dalam kolektif yang ‘dipaksakan’ ini, durasi kerja kita semakin panjang. Makan siang, itu kerja, karena sambil diskusi. Naik sepeda, beli rokok, itu kerja. Duduk kayak gini, tuh, kerja. Maksudnya, memang seperti kerja beneran, berdiskusi. Kita bahkan membuat semacam time table, dan aku minta mereka (partisipan—red) menandai mana kegiatan-kegiatan yang kerja dan nonkerja.  Yang termasuk ‘gak kerja’ itu adalah tidur. Akhirnya, ya, kita ngomongin tentang itu, durasi kerja yang panjang. Bahwa, ini karakter dari ekonomi kreatif, yang kerja itu justru otaknya, kerjanya bisa di mana saja. Bagaimana sebenarnya, dalam seni, kerja di sini artinya adalah kita bekerja untuk menciptakan waktu luang bagi orang lain.”

Dina juga menerangkan lebih jauh, bahwa di media cetak arus utama pun, seni-budaya diletakkan dalam rubrik khusus yang masuk dalam kategori ‘waktu luang’ atau hiburan, misalnya edisi Harian Kompas yang terbit di hari Minggu. Dan menurutnya, meskipun di masyarakat kita belum ada tradisi atau budaya bermuseum, pada kenyataannya kegiatan mengunjungi museum—atau acara-acara kesenian lainnya—memang selalu dilakukan di hari-hari ‘waktu luang’.

“Kita (seniman—red) bekerja untuk menciptakan waktu luang bagi orang lain, tapi kita justru tidak punya waktu jeda yang luang, selain tidur,” ujar Dina.

KALEIDOSKOP 2015: Simulasi 01. (Foto dari dokumentasi tim KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP 2015: Simulasi 01. (Foto dari dokumentasi tim KALEIDOSKOP).

Menanggapi lebih jauh pertanyaan saya, Dina memaparkan bahwa selama proyek KALEIDOSKOP berjalan, ia dan para seniman melakukan dua macam simulasi sebagai pra-presentasi publik “Jauh Dekat 2015” untuk membicarakan ‘waktu luang’ tersebut. Simulasi pertama, ialah kegiatan tidur. Dengan simulasi ini, mereka berbicara soal sudut pandang dalam memaknai kerja: bagaimana jika tidur menjadi sebuah kerja? Melalui simulasi itu—meminta semua seniman partisipan melakukan performance tidur, benar-benar tidur—aktivitas tidur pun menjadi sebuah kerja (yakni, kerja seni). Simulasi kedua, kegiatan diskusi, tetapi menggunakan teknologi berkirim pesan via telepon seluler, yakni aplikasi Whatsapp. Semua partisipan hadir di dalam ruang fisik yang sama, tetapi kegiatan diskusi berjalan di ruang maya. Menurut saya, ini juga berhubungan dengan ‘waktu luang’ tatkala ‘forum-forum gembira’ melalui fitur grup whatsapp diubah fungsinya menjadi ruang diskusi yang dijalankan secara serius.

KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).

Karena saya berangkat dari perspektif akumassa untuk menyusun rangkaian pertanyaan, saya pun bertanya, “Selama proses kegiatan KALEIDOSKOP, pada fase mana terjadi proses transfer atau aksi berbagi pengetahuan dengan warga masyarakat, dalam artian yang konkret?”

Pertanyaan ini dijawab oleh Dina dengan menjelaskan bahwa seniman-seniman didorong untuk melakukan riset di seluruh area lokasi yang menjadi tempat kegiatan mereka, yakni di sekitaran Jalan Mangkuyudan, Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta. Meskipun sejak awal metode yang mereka lakukan sangat berbeda dengan akumassa—di akumassa, bukan seniman tapi justru wargalah yang menjadi partisipan kegiatan—proses riset (misalnya, observasi lokasi dan negosiasi perizinan dengan pengurus RT-RW-kelurahan) yang dilakukan seniman-seniman ini membuka suatu dialog yang menuntut mereka harus menjelaskan secara detail maksud dan agenda kegiatan KALEIDOSKOP. Dalam dialog-dialog dengan warga itulah, menurut Dina, terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman timbal-balik antara seniman dan warga. Seniman menjadi mengerti apa yang dibutuhkan warga, sedangkan warga menjadi mengerti apa manfaat yang dapat ditarik dari kerja-kerja berbasis seni.

– § –

11

SIANG MENJELANG SORE, 15 September, saya berjalan menuju lokasi pertunjukan acara “Jauh Dekat 2015” yang dalam beberapa menit akan segera dibuka. Pasukan KALEIDOSKOP memilih sebuah bangunan kosong peninggalan Perum DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) yang jaraknya hanya 3-5 menit berjalan kaki dari Ace House. Ketika berada di depan gerbang, saya mendengar sebuah pengumuman yang berasal dari pengeras suara sebuah tower, memberitahukan bahwa hari itu dan esoknya, di Ex-Pool DAMRI, Jalan Mangkuyudan No. 50A, akan dihelatkan sebuah kegiatan seni yang diinisiasi oleh anak-anak muda. Si pemberi pengumuman mengimbau seluruh warga RT-RW yang tinggal di sekitaran sana untuk datang beramai-ramai ke acara tersebut.

Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” melakukan briefing sebelum membuka acara.
Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” melakukan briefing sebelum membuka acara.

Saat memberikan kata sambutan pada pembukaan acara “Jauh Dekat 2015” (yang juga dihadiri oleh perangkat RW dan Pak Lurah Mantrijeron), Pak Pur sebagai RT yang menjadi tuan rumah, memaparkan bahwa gedung DAMRI yang menjadi lokasi pertunjukkan tersebut, awalnya, diyakini sebagai tempat yang angker. Jarang ada warga yang berani masuk ke area gedung itu akibat desas-desus keangkerannya. Namun, menurutnya seniman-seniman muda ini sangat berpikiran rasional dan berani sehingga dapat membuktkan bahwa ternyata, area gedung DAMRI itu bisa difungsikan sebagai tempat yang nyaman bagi kegiatan-kegiatan publik.

Pembukaan KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” di Ex-Pool DAMRI, Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta.
Pembukaan KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” di Ex-Pool DAMRI, Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta.

Saat saya berdiskusi dengan Rambo, malam harinya, saya jadi tahu bahwa alasan pemilihan gedung DAMRI sebagai lokasi acara ternyata juga cukup menarik. Masih berhubungan dengan ide mereka mengenai ‘waktu luang’, bahwa aktivitas kerja di perkotaan memunculkan dampak pembangunan yang demikian cepat, tapi di antara gerak pembangunan itu, ada satu titik lokasi yang ‘berhenti’, yakni gedung DAMRI tersebut. Para seniman KALEIDOSKOP pun berinisiatif mengaktifkan sesuatu yang berhenti itu, salah satunya adalah membuat beragam acara kesenian di dalamnya. Isu mengenai DAMRI juga menarik, karena seperti yang diutarakan Dina saat membuka acara “Jauh Dekat 2015”, bahwa masalah krisis angkutan kota di Yogyakarta sesungguhnya juga terepresentasi dari objek riil bus-bus yang terbengkalai di dalam gedung yang ditinggalkan tersebut. Ironi inilah yang kemudian juga menguatkan niat para seniman KALEIDOSKOP untuk memilih Ex-Pool DAMRI sebagai lokasi peristiwa seni: bekerja untuk mengaktifkan sebuah ruang yang mati sebagai tempat baru demi penciptaan ‘waktu luang’ bagi warga, yang secara tidak langsung justru akan mengaktifkan warga itu sendiri.

Seniman-seniman KALEIDOSKOP menempel poster di dinding di area jalan masuk ke gedung DAMRI.
Seniman-seniman KALEIDOSKOP menempel poster di dinding di area jalan masuk ke gedung DAMRI.

Namun, ada cerita yang mengusik selama persiapan acara “Jauh Dekat 2015” ini. Menurut Dina—begitu pula yang saya dengar dari Abi, Rambo dan Hanif—awalnya gedung kosong itu benar-benar terbuka, dalam artian tidak ada pembatas resmi (semacam pagar atau palang pintu) yang menutupnya. Saat empat belas seniman KALEIDOSKOP mulai keluar-masuk gedung untuk observasi, serta mengurus perizinan dengan pihak DAMRI yang kantornya telah berpindah di lokasi yang lain, di suatu hari secara tiba-tiba gedung tersebut diberi pagar.

“Ini menarik. Aksi kami seakan memberi tahu pihak DAMRI bahwa gedung itu adalah aset berharga,” ujar Dina.

Inisiatif mengokupasi sebuah ruang yang awalnya seperti tak ada batas dengan warga itu, justru memunculkan batas fisik, karena ada pagar baru yang menutup area gedung. Tapi, apakah itu menyebabkan keterbatasan lain yang akan menyulitkan warga untuk memanfaatkan gedung yang tak terpakai tersebut? Jika awalnya gedung itu mati karena ditinggal pemiliknya dan hampir tak pernah didekati oleh karena mitos-mitos gaib yang beredar, kini warga masih harus berhadapan dengan keterbatasan baru: sang pemilik mulai menunjukkan bahwa mereka masih menguasai area gedung DAMRI.

“Itu bagaimana?” tanya saya kepada Dina.

“Itu menjadi keuntungan yang lain,” jawab Dina. “Karena dengan begitu, warga justru memiliki patokan yang jelas jika ingin menggunakan gedung tersebut. Mereka jadi tahu harus ke mana mengurus izin, tidak lagi terjebak dengan mitos-mitos yang beredar.”

Artinya, seni dalam hal ini memecah mitos-mitos itu menjadi sesuatu yang lebih konkret: paling tidak, warga tidak perlu membuat proposal ke hantu.

– § –

TULISAN SAYA INI sempat tertunda selama beberapa hari karena kesibukan mengurus kegiatan yang lain. Sudah sebelas hari KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” berlalu. Abi, Rambo dan Hanif tampaknya betah di Yogyakarta. Saya tidak tahu, apakah mereka masih berada di kota itu, tapi hingga hari ini, saya belum melihat batang hidung mereka di Forum Lenteng.

Beberapa hari yang lalu, sekelompok mahasiswa Jurusan Krminologi Universits Indonesia, datang menemui saya untuk berkonsultasi mengenai acara proyek sosial yang akan mereka lakukan di bulan Oktober hingga November. Mereka berkata, “Kami ingin bikin pameran, Bang!”

Karenanya, kepala saya kembali menerawang pengalaman ketika mengerjakan proyek akumassa AdHoc dua tahun lalu di Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Mengundang beberapa pegiat akumassa dari beberapa kota untuk datang ke Jakarta, kami kemudian tinggal selama beberapa minggu di sebuah kontrakan di kelurahan itu, berbaur dengan warga lokal di sana, saling bertukar pengalaman dan gagasan untuk membuat sesuatu di sebuah lapangan, bernama Lapangan Perintis. Salah satunya, kegiatan lokakarya fotografi menggunakan kamera ponsel bersama anak-anak di lingkungan Paseban selama tiga hari.

17
18
Dokumentasi akumassa AdHoc (2013) di Paseban, Senen, Jakarta Pusat.
Dokumentasi akumassa AdHoc (2013) di Paseban, Senen, Jakarta Pusat.

Kegiatan lokakarya itu ditutup dengan semacam aksi ‘performance’. Kami, pegiat akumassa AdHoc, bersama anak-anak peserta lokakarya fotografi, menempel karya-karya foto yang sudah dicetak ke salah satu dinding bangunan di pinggir Lapangan Perintis. Aksi men-display beramai-ramai itu, menurut Otty Widasari, juga dapat dilihat sebagai peristiwa yang artistik dan menawarkan suatu estetika lain dalam seni: estetika berkomunitas, barangkali. Bukan lagi dilakukan terbatas hanya oleh seniman, proses peletakan objek-objek seni di sebuah ruang pamer (yang dalam hal ini, adalah ruang publik) mengalami pergeseran makna tatkala aksi itu dilakukan secara sadar oleh warga masyarakat umum. Dengan kata lain, definisi seni pun mengalami perubahan pula (walau sedikit saja). Tidak hanya dapat melihat karya fotografi, orang-orang yang berlalu lalang atau nongkrong di sekitaran lapangan itu juga dapat menyaksikan sebuah pertunjukan tentang bagaimana proses karya-karya itu ditampilkan ke publik. Situasinya kalang kabut, anak-anak menempel foto-foto hasil jepretan mereka sendiri di tempat yang mereka inginkan, sangat riuh. Foto-foto yang jumlahnya ratusan itu terpajang secara ‘berantakan’ di dinding, tetapi menunjukkan suatu pola tertentu sehingga ‘susunan tidak teratur’ itu menjadi sebuah ‘keteraturan organik’ yang memberikan pengalaman keindahan yang berbeda. Kesimpulan saya berdasarkan pengalaman tersebut, itulah seni, di situlah aspek artistiknya.

Saya pun mendorong kawan-kawan mahasiswa kriminologi UI untuk melakukan hal yang sama: melakukan lokakarya di markas mereka yang lokasinya berada di tengah-tengah kampung di dekat Jalan Kober, Depok, dan melibatkan warga lokal di sana dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jujur saja, usulan saya itu juga dipengaruhi oleh pengalaman sehabis menyaksikan KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”.

20

Acara KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” itu berlangsung selama dua hari. Orang-orang yang ingin menyaksikan penampilan band (hari pertama) di acara “Jauh Dekat 2015”, dianjurkan membayar tiket masuk, tapi tiketnya adalah beras. Tapi bukan berarti jika tidak membawa beras, tidak bisa masuk. Sebab, semua acara terbuka untuk warga umum. Oleh panitia, beras-beras yang sudah terkumpul itu kemudian digunakan sebagai bahan untuk memasak bersama oleh seniman-seniman (dilakukan di hari kedua), dan mengundang warga-warga sekitar untuk hadir menyantapnya.

Acara masak-masa bersama di hari kedua KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”. (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
Acara masak-masa bersama di hari kedua KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”. (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
22
23
24

Saya masih ingat, di antara semua rangkaian acara (penampilan band, mural, kegiatan masak berjamaah, dan nonton bareng), betapa menariknya penampilan Lansia Band di acara pembuka “Jauh Dekat 2015” itu. Tampil dengan gesture yang kaku, mereka memainkan alat musik dengan sound system sederhana—sering kali nada lagunya terdengar sumbang—lima orang personel lanjut usia itu melantunkan lagu-lagu lawas. Dua orang seniman dari KALEIDOSKOP, Rambo dan Arum Tresnaningtyas, turut tampil berkolaborasi dengan Lansia Band. Mungkin, bagi penonton yang menginginkan pertunjukan musik yang baik, penampilan Lansia Band tampak tidak artistik sama sekali. Tapi, bagi saya, justru penampilan merekalah puncak dari gagasan tentang “seni bersama warga” yang dilakukan oleh “Jauh Dekat 2015”. Sebab, sejauh amatan saya, pada saat penampilan mereka, interaksi natural antara ‘pelaku seni’ dan ‘warga awam’ terjadi dengan sangat cair: terjadi dialog yang jelas antara si pemain musik di pangung dan warga yang menyaksikannya di bangku penonton, karena di antara mereka, hubungan kekerabatan sosial itu telah terbangun cukup lama. Dengan kata lain, acara itu tidak hadir hanya untuk “publik seni”, tetapi untuk publik yang benar-benar umum.

Lansia Band tampil di KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” (Foto dari akun instagram @kaleidoskop.project).
Lansia Band tampil di KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” (Foto dari akun instagram @kaleidoskop.project).

Kembali ke istilah yang saya singgung di awal tulisan, Federica Martini (penulis Just another exhibition. Histories and politics of biennials, Postmedia Books, 2011) menganggap Biennale adalah tentang potensi hubungan-hubungan diplomatik serta rencana-rencana pembaruan urban. Ia tak sekadar berbicara tentang “di sini dan sekarang” dan dampaknya terhadap “spektakularisasi sehari-hari”. Martini juga melihat bahwa peristiwa kultural (atau perisitwa seni) dalam konsep Biennale harus merujuk, memproduksi, dan membingkai sejarah sebuah lokasi dan memori-memori kolektif warganya.

Saya pribadi setuju dengan pengertian Biennale yang saya kutip dari Wikipedia itu, bahwa yang artistik dari Biennale adalah juga terletak pada kepekaan sang seni dan seniman terhadap relasi-relasi yang mungkin terbentuk antara diri mereka dan warga, tentang bagaimana hubungan itu berjalan secara timbal balik. Bahwa, yang artistik kini tidak lagi dinilai semata-mata dari tampilan fisik, menurut saya, Dina tak perlu khawatir apakah KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” itu telah mengingkari harapan-harapan tentang perayaan dua tahunan.

Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”.
Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”.

Anak muda itu, butuh sesuatu…membuat yang baru, yang bisa menjauhkannya dari ketidakpercayaan diri atas definisi-definisi seni yang mapan, dan mendekatkannya kepada warga yang selalu siap berpartisipasi, untuk mewujudkan seni yang sifatnya lebih sehari-hari.***


Tulisan ini sudah pernah dimuat di Jurnal akumassa (28 September, 2015).

Becoming a Cartographer is Easy!

This article has been published in akumassa (September 2nd, 2015).

English | Indonesia

From left to right: Mahardika Yudha, Bagasworo Aryaningtyas, Ricky Janitra and Prilla Tania
From left to right: Mahardika Yudha, Bagasworo Aryaningtyas, Ricky Janitra and Prilla Tania

I was surprised, even though the surprise should not have been a new thing, when I realized that what we had been doing all this time at akumassa was not only the usual journalist work, in other words, hunting for news. In short,akumassa and its eleven associate communities in ten cities also the native residents who contributed in this activity seemed to become a famous Titan in Greek mythology, Atlas.

Well, maybe that was a bit hyperbolic. Essentially, the work that was done in thatakumassa program was how the residents were able to ‘move the city’ into documents that can be read by the wider community: akumassa was trying to make a map. “If possible, we should be more sophisticated than Google map!” said Otty, akumassa Program Coordinator, one day, when she was speaking at the akumassa workshop in Serang.

The surprise and the amazement came when I entered a modest gallery in Tebet Timur, South Jakarta. On June 7, 2012 evening, I took the time to attend the opening event of DRIFT: Pameran Seni Multimedia (DRIFT: Multimedia Art Exhibition) which was initiated by ruangrupa Jakarta. How could I not be amazed? A simple thing such as little narration could be transformed into a very incredible discourse.

Look at the example on a video titled Jejak Harian Keluarga Ina (Ina’s Family Daily Trace) (2012) by Prilla Tania! On the video, we would see some hands were making a series of dot and line which made a certain pattern and on the left corner we would see sentences that explained that those dots and lines were a trace of individuals in Ina’s family, such as her father who was going to work, Ina who was going to school, her mother who was going to the market, and so on. “The traces of family members’ interaction in the city in one day was narrated by Prilla Tania in a mapping of the pathways which had legends in colors and lines.” That was a quote of the information inside the DRIFT exhibition catalog.

Prilla Tania’s work.
Prilla Tania’s work.

I remembered the activity which had always happened in a series of akumassaworkshop in every city that it had come to. The exciting activity which had included creative hands of all the workshop participants was drawing a map. Starting with a dot, which was usually the location of the associate community office which participated in the workshop, the pencil or the pen then drew lines that created streets or building symbols which gradually showed the shape of the city that the workshop took place: the highway or footpath, the railway track, the town square, the river, or buildings such as the sidewalk stall, the supermarket, the food stall, and so on. All of them were moved into the A3 papers which were joined together to become a very large sheet of paper to accommodate the recollections which were stored in every workshop participant’s mind.

They had been recording and writing the mass stories they got as native residents. The result was a manual version of a resident-made Google map which was also interesting with the display on the computer screen which was connected to the internet. That map, which was the result of the participants’ collaboration in their spare time, might even have a more complete and detail information. If Google was only able to provide the data about the famous places, such as this museum and that building, or this office and that library, this map had information about this stall and that satay house, or somebody’s tire repair shop and some gang’s hangout place, and so on. Not only highway and exclusive places, that manual map also contained tiny path and unique places which were not captured and could not be translated by the satellite.

Again, I could not deny that the DRIFT exhibition had the same discourse as what akumassa was fighting for about the city (or village) with individuals who integrated themselves within the mass as community members in it. The interactive work by Prilla Tania – a work that invited the exhibition visitors to draw their own version of a map on a wall, with a red dot as the center of Jakarta, which was the National Monument (Monas) – actually had the same attitude with the map drawing action in akumassa’s workshop.

The visitors drew a map in Prilla Tania’s work
The visitors drew a map in Prilla Tania’s work

A little different from Prilla Tania. Bagasworo Aryaningtyas had his own way to ‘move the city’ into his multimedia artwork presentation. This artist made an artwork which had the idea about the mapping of tiny paths or alternative routes that he passed through every day on his RX King motorbike. Through the use of video which was synchronized with the screen display of cartographic representation of Jakarta and its surrounding areas, in my opinion, Chomenk (the nickname of Bagasworo Aryaningtyas) with his work Skala (Scale – 2012) was trying to present the competitor of Google map which maybe forgot to consider the importance of tiny path for certain contexts, especially for the residents’ needs. Just like akumassa, that work was countering the greatness of the mainstream discourse which was used by the social media users or other internet facilities all this time.

Bagasworo Aryaningtyas’s work.
Bagasworo Aryaningtyas’s work.

Well, of the three artists who were involved in that exhibition that was curated by Mahardika Yudha, the Ricky Janitra’s work made me ‘overturn’ my head a bit because I was confused. That work titled Anti Difraksi (Anti Diffraction – 2012) which was presented by Ricky, according to the information in the exhibition catalog, tried to present the mapping of the city through the sound. This was the quote from the information about that work:

“…sound, especially in Jakarta, has its own characteristic which can become a unique identical sign and has a tendency to intervene the space and public silently. In this art project, Ricky Janita maps the sound intervention trails on the street… This work plays on the collisions between the sound and picture code, which often happens in Jakarta, which is developed from the character itself.”

“Wow, it’s pretty cool!” I said to myself. “Even drawing a map can be as strange as this!”

Ricky Janitra’s work.
Ricky Janitra’s work.

Since I was still technologically illiterate relating to the computer codes and the like, I could not imagine what technology that could translate the sound into a map. However, according to the DRIFT exhibition, which was held from June 8 to 16, 2012, that thing was already presented in Ricky’s work although I could not see clearly the visual display of the map except a tutorial video for the visitors about how to ‘draw a map’ – or more precisely, how to interact with that work. That tutorial video was displayed near his installation work.

The visitors interacted with Ricky Janitra’s work.
The visitors interacted with Ricky Janitra’s work.

Maybe I could not talk much about that Ricky’s work. However, as an akumassa’s participant who had already learned about how important the things related to space (city) and the aspects which were close to the mass and community, I realized that Ricky’s idea about the sound was cool. The sources of audio and visual which were spread all around us were the important elements to describe the community: how the places we lived were actually, and how people’s interactions within them were shaped.

In this very sophisticated era, surely the activity of making a map did not use complex conventional ways anymore like a cartographer had used to make it. The technology was the main key. However, that did not mean that we, common people, could not make a map, right? That thing was said by Mahardika Yudha in the DRIFT Curatorial Introduction:

“The understanding of this map does not end with the geographic representation which shows the site of land, sea, river, mountain and other physical forms on a picture; or an area representation which states the border or the characteristic of that area’s surface, but also a person’s understanding in mapping the characteristic of the city he or she lives in from various point of views…”

Mahardika Yudha as a Curator at DRIFT Exhibition.
Mahardika Yudha as a Curator at DRIFT Exhibition.

What I understood from it was that, in other words, every person could make their own map about their daily activity and space. At least, it was done by their recollection of the signs that they saw and heard. Furthermore, Mahardika, in his writing, said, “…other than directly go to the field, now the community was helped by the presence of internet which could create virtual simulation space to do the mapping…” So, the map was not just a domain for the experts who understood geography or cartography anymore, but it became something more functional because it presented as a thing that could be used by the community in accordance with their needs.

To make that matter clearer, I had another story. I remembered a few days ago, on the morning when I had opened the website of Twitter, one of my friends had tweeted “The traffic jam on Juanda Street is really bad, man!” completed with the information of the location where he had tweeted, a feature provided by Twitter. Then, that tweet was responded by my other friend, “Poor you, ha ha, while I’m here cooling down eating boiled noodle. It’s raining… RT The traffic jam on Juanda Street is really bad, man!” My other friend lived in Bogor.

From that illustration, I could say that my friends had been ‘making a map’ and I, who had read the tweets, had been a person who was ‘reading a map’. It was more effective than opening the city map which informed about the circulation flow of the public transportation in Depok or weather info in Bogor. The act of making a map like that, according to Mahardika, was, “…it isn’t always to make sure about the information correctness, including the geographical position, but to make sure how far the needs of information can be fulfilled more.” Maybe it was the conceptualized main idea in that DRIFT exhibition. Simple, but in my opinion, amazing.

However, there was something that bothered my mind at that time. In its publication, it was said that this exhibition was one of the efforts to show the development of the artists in using sophisticated technologies efficiently in making multimedia artwork, especially its correlation with the social media phenomenon. When I was in that gallery, I saw that those three artists still concentrated in audio-visual medium only and did not explore further on the use of the social media itself. In my opinion, the social media was not only a representative audio-visual, but it was a matter of the relation between individuals in a certain distance and it could be said that they were always connected. Maybe it could be represented by Chomenk’s work with his map simulation, but what I really expected was a more solid presentation about the users of the social media such as Facebook or Twitter as an artwork that created a map about the city and its citizens.

08

Well, maybe that was a little experience of mine meeting the map-mapping discourse. The conclusion is, all sounds or voices, pictures, writings and everything in the community are important elements in making a map. And the map itself has already been saved in our mind. We just have to transform it into a work that can become a narration to be read by others. Can this article of mine be called ‘map’ too? *

Reading the ‘Reading’

English | Indonesia

Some recollections related to the word ‘reading’ crossed my mind when I sat in a red public transportation number 19 which ran slowly through the traffic jam on Margonda Street towards Depok Terminal on Tuesday afternoon January 17, 2012. In a semi-conscious state because of the drowsiness, vaguely I heard what my friend, Ugeng, had once said. Something like this: “Reading doesn’t always mean as the activity to see letters, words and sentences, and then pronounce them. ‘Reading’ can also be interpreted as an attitude or behavior to care more about what exists and happens around us.” Searching for information through the books or movies was an example of that attitude: observing what had existed and happened and/or was existing and happening in the place where we stood nowadays, and then did the action to respond to it.

***

The public transportation stopped around the terminal, exactly in front of a row of stalls such as coffee stall (warkop), Tegal’s stall (warteg), lapo stall and other shops. There was a small room with a glass door sticking out between those stalls. I had known this room for about a month. Panter Reading House was its name, or at least that was what written on the sign hung on one of its walls. My visit, together with two friends, intended to see that reading house.

The row of stalls in the terminal.
The row of stalls in the terminal.

Getting off the public transportation, we –Lulus, who deftly lifted a box containing the donation of books and movies; Ageung, who carried a DVD player which would be donated too to complete the collection of Panter Reading House; and I, who carried a small digital camera, not to be donated, but for the documentation purpose– were greeted by the excited action from one of the young men of the reading house. He helped Lulus carrying that box to be put in a modest room which now had been transformed into a small tidier library. It was so much different from the first time I had come to that place.

Honestly, that day was only the third time I visited the Panter Reading House, unlike Lulus and Ageung who went there more often to watch the elders, young people and school children’s daily activities in the terminal surroundings tidying the library. Of all the young men greeted us, I only recognized Bang Andi, a man with the thin haircut like a soldier, who seemed just woke up from his nap, woken up by the young man who helped Lulus carrying the box.

“I caught a cold because I got caught in the rain last night when I went back and forth handling the proposal and letters to the media partners and sponsors,” said Bang Andi as he invited us to sit on the floor, ordered three cups of coffee from the next door coffee stall, and then lit a cigarette. “Fortunately, there were boys who helped to massage me, now I’m better.” According to his story, in the past few days, the young men in the terminal, including him, and the college student volunteers from various universities who actively became the organizers of the reading house had been busy organizing the preparation of the inauguration event of Panter Reading House which would be held in the upcoming February 2012. They invited the important figures, including the Mayor of Depok who would inaugurate the reading house and the famous bands for the entertainment. There was a kind of intention from the organizers of Panter Reading House andPaguyuban Terminal (Terminal Community – Panter, who initiated the idea of that reading house) to make that event as lively as possible, but was still close to the people, to let people know about the presence of a reading house in Depok Terminal for the benefit of people in the terminal and in Depok City. The plan was that the event was also completed with a series of talk shows which would talk about the issue of children on the street which so far still escaped the government’s attention and protection.

“I also have a plan to play a short documentary movie at that event,” explained Bang Andi. “Do you think there was a good movie to be played?”

“Those ones, there are some movies and akumassa’s video works in the box for the reading house,” said Ageung. “If you want, you can play them at the event! We also give you some collections of movie from the world directors to be watched and also for learning.”

“Oh, really? Wow, thank you so much, Bro!” Bang Andi cried in delight. Then we opened the box together.

Bang Andi was seeing the movie and video collection which was donated by akumassa.
Bang Andi was seeing the movie and video collection which was donated by akumassa.

In the Depok akumassa workshop which had just been over a few days before, we had made the Depok Terminal as one of the video frames. During the research process and the filming at the terminal, Panter Reading House had been the favorite place to relax while enjoying the warm coffee in the afternoon and night, and also the place for us to shoot for making the video about the reading house itself. The children and the caretakers of the reading house also contributed in helping us by giving the information about the terminal and its people activity. Of all seven works that we had succeeded in completing, two of them were about the terminal, which was called “KPP” and “Terminal Belajar” (The Learning Terminal). Because of that, we returned the favor of the Panter Reading House by donating the books and some movies, besides the motivation to share the knowledge with each other and the access to keep on learning. This was a way that could be done to respond to the positive things which were done by the terminal community in developing their potential. We, akumassa and the Panter Reading House had a big expectation to be able to realize the dream of the people who were media educated and realized the importance of the knowledge as the provision for establishing a better order of life.

“Is this the video?” cried Bang Andi when he saw the cover of Depok akumassa’s video. “Wow, I’m playing it right now, I’m curious to watch it!”

***

“…it’s rubbish if, for instance, there’s a person who admits that he or she can write or make a work well without reading at all,” another indistinct voice was heard, the one that had once been said by Hafiz, a social and culture activist, in a discussion about how to produce a good work. “Reading can be done through the experience, through what we have seen and heard, and so on. And then the knowledge from the reading becomes the foundation to make a good work, which is also supported by the high intensity factor to keep on trying.”

***

There was Agus Kurnia, who was usually called Abah Agus. He was the chairman of PaguyubanTerminal. Like what Lulus Gita Samudra had written in an article about Depok Terminal and Panter Reading House, and had been published on www.akumassa.org on Monday, December 19, 2011, Abah Agus had come from Garut, West Java. He had experienced all kinds of profession of people on the street, from children on the street, conductor, driver until finally became a resident of Depok Terminal. Now he was busy organizing the community. What he made as a provision to survive until he could gather the people to join the community called Panter was a life experience as an aku (I) who blended in a nameless massa (crowd) which was spread on the city streets.

In the past, indeed, Abah Agus had not been able to read the newspaper, but he had still ‘read’ the community where he had lived since 1990s when he decided to leave his home. Because of his tenacity in ‘reading’, he insisted on learning how to read the newspaper, then he had an urge to invite others in the terminal to read too. Panter Reading House had been initiated in 2006 Panter meeting, and then it had been realized at the end of 2011. “It’s never too late to learn!” said a proverb, considering there were always living people until the end of time as the unlimited reference source for us to keep on learning how ‘to read’.

“Hopefully, the presence of the Panter Reading House could help the young people here so they could be more productive and could produce useful activities for all,” said Abah Agus when he had been chatting with me on the first occasion we had met.

Yes, in my opinion, Abah had indeed ‘read’. By understanding the problem that had happened around him, he then had initiated an idea and together with his Panter friends produced a ‘work’ named Panter Reading House, which would definitely become useful and good for the people, particularly the terminal local community.

***

“What we have been doing all this time actually are reading and writing,” I also remembered the words from Otty, an activist who had been active in citizen journalism for a long time. “We read, hear, see, and collect the small narratives and events that are spread in the community, and then we record and pack them in various media, then we make them available to a lot of people as a useful knowledge product without any particular purposes other than for the educational purposes.”

***

About 8.3 million people of the total population of Indonesia were illiterate; 64 % of them were women and the rest were men (data was collected from Kompas online). Twelve per cent of the illiterate people lived in West Java (according to the data from Benni Setiawan in an article which had been published on http://www.bit.lipi.go.id/ on June 3, 2009). Considering this large number, of course, the problem about ‘the illiteracy’ became a very serious one. However, the budget issued by the government to solve this problem, like the one to build the TBM (Taman Bacaan Masyarakat – Public Reading Place), was relatively small. Like what the Kompas online had reported on September 8, 2011, the budget to build the TBM only ranged between 15 and 40 million IDR. This problem became more complicated by the addition of other factors which, in most cases, caused the people who had already been able to read  became illiterate again because of lack of sustainable coaching from the responsible parties, and the limited facilities and infrastructure.

Of some sources that I had explored, the effort to eradicate the illiteracy had been done considerably by various state’s elements and non-governmental institutions, either at the national or international level. Recently, US Agency for International Development (USAID), Australian Agency for International Development (AusAID), World Vision, and United States Department of Education had held a kind of competition program worth 20 million USD which had a purpose to support the efficient and sustainable innovation which would increase the literacy of children in the developing country. Indonesia was no exception; the business people, Non-Governmental Organizations and the educational institutions within them had also been invited to participate in that global competition.

“We cannot ignore the people’s capacity to be moved by the kindness argument,” said Barbara Ward in Only One Earth, which had been quoted by Goenawan Mohammad in his “Catatan Pinggir” (marginal notes) article on June 20, 1981. Whatever the form of effort was, if that had the purpose to give the people a more prosperous life, we had to support it.

However, without an intention of being too skeptical, I wondered whether the efforts of those institutions outside people themselves became the only way to eradicate the illiteracy. Not to mention the certain interests from people who might harm their community. How could we produce the knowledge and information independently without the need to expect more and to depend on those big institutions, which might not understand the real problem that existed in the community? Was it possible for the lower class society, who was accused as the illiterate class, to make an independent attempt to increase their quality as a person and a part of the potential crowd? I was sure that thing could be done because I believed a human being basically had the ability ‘to read’, however the form was, and had the ability to do something to produce the good things for their own and other people.

Maybe what Panter Reading House and Paguyuban Terminal had done could become an example. Without having to hold out their hands for long to get the fund from the authorities, they created the learning area independently on their own initiative, through the mutual cooperation work and togetherness of the terminal community. Thus, they could produce the knowledge and created the access to their needs and rights.

***

Then, what was the essence if it was only to record or to write, in other words, to produce the things around us (people) only to be enjoyed by us (people) too? Hit by that question, I tried to look for another recollection to answer it. When the public transportation number 19 was getting close to the terminal, I remembered a sentence from Mahardika in his writing (published on www.jurnalfootage.net on January 5, 2012). “People are given the power to produce the knowledge or information which they want to deliver and play. This is not a kind of masturbation. It’s more like how they try to read their own needs.” People who acted to create the educational access for themselves, and then produced a work (in any form) to be consumed by themselves, actually were the individuals who were willing “to reflect on themselves and to think seriously about what they had done.” In other words, this was a self-criticism attitude of the people, an attitude that was rarely owned by the rulers in this country.

***

“Wow, there’s Paul!” shouted Bang Andi as he laughed happily when he saw one of the children on the street who actively studied at Panter Reading House was on TV. On that video show, of which the duration was less than 20 minutes, we were all entertained by Paul’s funny action when he was studying the numbers with Ririn (Abah Agus’s daughter). Paul’s real name was Maulana. “When you are studying, sit up straight and try to focus!” said Abah Agus to Paul in one scene on the “Terminal Belajar” video.

Paul (right) was watching the Depok akumassa’s video.
Paul (right) was watching the Depok akumassa’s video.

Not long after Bang Andi started to play that video, people began to come to liven up the atmosphere. The older men who usually hung out in the coffee stall next door gathered at the door of Panter Reading House, laughing and yelling happily watching the video recording about their ‘home’. The cries of “Wow, there’s (someone’s name)…!” or “Hey, that’s (someone’s name)!” did not stop until the end of the video. That video was even replayed a few times and they all enjoyed it.

The people’s enthusiasm when watching the recording of their activity.
The people’s enthusiasm when watching the recording of their activity.

Ageung, Lulus and I felt very happy too, seeing the enthusiasm of the terminal community, particularly the members of Panter when they watched their own faces on television. At that moment, they were not watching the famous celebrities; they were the celebrities. They were not reading the information which was usually presented by the TV station; they devoured the information which came from their own daily life. They were ‘reading’ what happened around them.

Ageung (right) was laughing seeing the terminal residents laughed at each other.
Ageung (right) was laughing seeing the terminal residents laughed at each other.

I, as one of the participants of Depok akumassa, was very happy to see firsthand the benefit of the community empowerment program that we had done and were doing.

“This is the one that we would play on the inauguration, then, OK?” said Bang Andi. Lulus, Ageung and I agreed. However, the three of us promised to ourselves that the ‘reading’ and ‘writing’ about Depok City and Depok Terminal would not stop at that video work only, but would keep on going until there was nothing could be read anymore.

After watching that video, when the dusk was coming, we all took the books out of the box, and the caretakers of Panter Reading House began to arrange them on their simple bookshelves.

The member of the Depok akumassa team, Andi, and his girlfriend were tidying the books.
The member of the Depok akumassa team, Andi, and his girlfriend were tidying the books.

The meaning of ‘reading’ was very extensive. The value of the ‘reading’ activity was very noble and very useful when we could understand what the real ‘reading’ was. Some recollections about the word ‘reading’ swam in my head which started to feel heavy because the drowsiness was getting stronger. “Just here, Bang!” Ageung’s shout woke me up. Around 5 PM, we arrived at Panter Reading House to do a social activity which was expected to be able to give a benefit for the community. “This is the time to do what I’ve been thinking the whole time!” I grumbled silently.

— — — –

This article has been published at the akumassa website in Bahasa Indonesia titled Membaca ‘Membaca’ (January 24th, 2012) and in English titled Reading the ‘Reading’ (May 8th, 2015).

Wates Bermedia Membangun Desa

Wates-Menerabas-Batas_akumassa-Jatiwangi_18

DI DESA JATISURA, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, terdapat sebuah dusun bernama Dusun Wates. Dusun ini terletak di bagian Utara desa dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ligung, diantarai oleh kali kecil dan sawah. Kata ‘wates’ sendiri berasal dari Bahasa Sunda, berarti ‘batas’ dalam Bahasa Indonesia.

Peta
Peta Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, dan perbatasannya, menurut Google Map.

Pembagian wilayah dengan batas kawasan tertentu merupakan salah satu program pemerintah untuk menata kehidupan warga negaranya. Seiring dengan wacana modernitas, pemekaran suatu kawasan yang dibagi menjadi wilayah-wilayah administratif adalah bentuk dampak yang wajar dari perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri: peningkatan jumlah penduduk, taraf hidup dan pembangunan infrastruktur desa hingga kota/kabupaten. Di tengah perkembangan ini, narasi-narasi kecil di setiap wilayah terus ada—pada waktu tertentu juga bergesekan—berdampingan dengan arus zaman dan kepentingan-kepentingan di sekitar konstelasi sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mengiringinya. Tidak terkecuali Dusun Wates, yang sejak puluhan tahun lalu, masih berurusan dengan persoalan sengketa tanah yang belum juga selesai hingga detik ini.

Markas Jatiwangi Art Factory (JaF).
Markas Jatiwangi Art Factory (JaF).

Ketika saya dan Otty, Direktur Program akumassa Forum Lenteng, datang ke markas Jatiwangi Art Factory (JaF)—sebuah komunitas seni dan budaya yang berada di Desa Jatisura—untuk merencanakan kegiatan workshop akumassa untuk daerah ini, Ginggi (biasa dipanggil Pak Kuwu) dan Arief (pendiri JaF) banyak mengulas persoalan tanah. Isu ini memang telah menjadi perhatian utama dari para penggerak komunitas lokal di Majalengka itu. Sebagaimana yang pernah ditulis Ismal:

“Sekalinya menginjak tanah di Jatiwangi maka akan terus berurusan dengan tanah. Dua puluh tahun lalu, urusan itu sangat serius. Tanah adalah emas baru. Banyak orang-orang Jatiwangi yang kemudian menjadi kaya raya dengan…membakar tanah…untuk dijual. Jatiwangi merupakan salah satu penghasil genteng terbesar se-Asia Tenggara. Melambungnya bisnis properti di Indonesia pada dekade 1980-1990-an, secara otomatis, membuat industri genteng di Jatiwangi ikut tancap gas.… Persaingan industri memicu kondisi sosial yang ‘memanas’: premanisme, perang antar desa hingga penjarahan.”[1]

Pabrik Genteng H. Nani yang terletak di Dusun Wates.
Pabrik Genteng H. Nani yang terletak di Dusun Wates.

Jatiwangi memang terkenal dengan fenomena pabrik gentengnya. Kecamatan Jatiwangi menghasilkan ragam model genteng, seperti palentong, mardional, morando dan turbo. Selain Desa Jatisura, ada juga desa penghasil genteng, bernama Desa Burujul Wetan, yang disebut-sebut sebagai penghasil genteng Jatiwangi terbaik. Di Desa Jatisura, Dusun Wates merupakan lokasi penghasil genteng terbesar dan kualitas terbaik, yang salah satunya diindikasi dari hasil produksi pabrik genteng yang dikelola oleh H. Nani.

Selain fenomena genteng, isu tanah yang berkembang di Jatiwangi bukan semata persoalan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga bersangkutpaut dengan kesadaran filosofis tentang bagaimana manusia di masa kini menghargai warisan leluhur akan sebuah landasan di mana kita dapat berpijak dan mengembangkan kehidupan. Bagaimana pun terjadinya gejolak zaman, manusia tidak akan pernah lepas dari tanah.

Terowongan Tol Cikampek – Palimanan, salah satu pembangunan yang berdampak bagi kehidupan warga di Majalengka.
Terowongan Tol Cikampek – Palimanan, salah satu pembangunan yang berdampak bagi kehidupan warga di Majalengka.

Berbicara soal tanah dan kaitannya dengan pembangunan, kita tahu bahwa sejak tahun 2006, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merencanakan pembangunan Bandar Udara Internasional yang baru di Majalengka dalam rangka menyesuaikan potensi jalur lalu lintas bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan dan kargo.[2] Realisasi dari pembangunan bandara itu kemudian dirintis sejak tahun 2008 di Kecamatan Kertajati[3] dan ditargetkan akan dapat beroperasi di tahun 2017.[4] Agenda ini sangat didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka[5] dan bahkan pada Bulan Oktober 2014, pembebasan lahan Bandara Kertajati sudah mencapai 80%.[6] Pembuatan bandara tersebut, tentu saja akan berdampak juga bagi kehidupan warga di Jatiwangi yang berjarak lebih kurang setengah jam jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dari Kertajati. Di area dekat Dusun Wates, terdapat Lanud Sugiri Sukani yang berkemungkinan besar akan meningkatkan kualitas lapangan udaranya untuk menyesuaikan infrastruktur demi menyokong bandara kelas internasional. Peningkatan kualitas itu akan berhadapan dengan persoalan sengketa tanah antara warga di beberapa desa[7] dan TNI Angkata Udara yang mengklaim daerah tersebut.

Lumbung Padi di Desa Jatisura.
Lumbung Padi di Desa Jatisura.

Menurut kisah-kisah orang tua, sengketa tanah di Wates bermula dari kedatangan penjajah Jepang ke Majalengka di tahun 1942. Saya mendengar cerita ini dari warga dusun tersebut pada Jum’at Malam, 13 Februari, 2015, saat kami berkumpul di saung yang baru saja mereka bangun sebagai salah satu pusat kegiatan warga. Pak Maman (Kepala Dusun), Pak Iing dan Pak Didik bercerita bahwa di masa perjuangan kemerdekaan, Jepang merampas tanah milik penduduk seluas lebih kurang seribu hektar untuk dijadikan pangkalan militer. Penduduk desa-desa di area tanah itu dipindah-pindahkan oleh tentara Jepang, kecuali warga di Dusun Wates. Mereka justru pindah sendiri karena ketakutan dengan aktivitas perang. Konon, warga di dusun itu sempat-sempatnya menggotong rumah panggung milik mereka agar bisa ditempati di area pengungsian.

Di tahun 1949, setelah Indonesia merdeka, ketika masyarakat asli tanah tersebut belum berani kembali, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI, sebutan TNI AU saat itu) terlanjur menempati kawasan tersebut dan menjadikannya lapangan udara (yang kini dikenal sebagai Lanud Sugiri Sukani). Konflik soal kepemilikan tanah pun terjadi saat penduduk desa mencoba kembali bertempat tinggal di area itu. Begitu pula dengan warga Dusun Wates. Area tanah di dusun mereka, tanpa ada pemberitahuan apa pun, telah dipatok-patok oleh AURI sebagai bentuk klaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Salah satu titik lokasi yang menjadi sengketa tanah.
Salah satu titik lokasi yang menjadi sengketa tanah.

Ada yang bilang bahwa TNI AU berhak karena tanah itu adalah rampasan perang. Tapi warga Dusun Wates, sejak dulu hingga sekarang, percaya bahwa tanah di dusun mereka tidak pernah diduduki oleh Jepang. Dalam lirik sebuah lagu lokal berbahasa Sunda yang dikenal masyarakat setempat pun, hanya tujuh desa yang disebut pernah diduduki Jepang. Nama Wates tidak ada. Namun, klaim TNI AU seakan tak bisa disangkal ketika mereka mengeluarkan surat Kepala Staf Angkata Udara (KSAU) Nomor 1140/A/C, tanggal 29 Maret, 1951, yang menyatakan bahwa semua tanah yang disengketakan ini berasal dari ML (singkatan dari Militaire Luchtvaart, yakni tanah penerbangan militer peninggalan Belanda)[8] meskipun Belanda juga tidak pernah menduduki tanah di Wates. Menurut logika saya, wajar saja jika warga Wates tidak terima klaim TNI AU tersebut.

Foto dokumentasi warga Dusun Wates yang berdemonstrasi ke Istana Merdeka, milik Pak Iing.
Foto dokumentasi warga Dusun Wates yang berdemonstrasi ke Istana Merdeka, milik Pak Iing.

Berbagai usaha telah dilakukan warga untuk menyelesaikan sengketa itu. Mulai dari mengadu ke Ombudsman (yang tidak ditanggapi dengan memuaskan) hingga mengirim kado akhir tahun kepada Jokowi di Istana berupa surat pengaduan yang menuntut pemerintah untuk mau meninjau ulang persoalan sengketa tanah di kampung mereka.[9] Namun, usaha-usaha penyelesaian dari kedua belah pihak ini belum lagi mencapai titik temu, titik terang pun belum sama sekali.

Papan promosi usaha Kampung Kuliner Dusun Wates.
Papan promosi usaha Kampung Kuliner Dusun Wates.
Stok jahe yang akan siap dibagi-bagikan ke warga untuk ditanam di kebun rumah masing-masing.
Stok jahe yang akan siap dibagi-bagikan ke warga untuk ditanam di kebun rumah masing-masing.

Menariknya, di tengah perhatian mereka terhadap sengketa tanah itu, warga Dusun Wates tidak berhenti membangun wilayah lokalnya. Mereka menyelenggarakan banyak kegiatan kolektif (gotong-royong) yang kreatif untuk mengembangkan usaha perkebunan, perdagangan (kampung kuliner) dan pertanian.

Lumbung Padi yang berdiri di “tanah segitiga”.
Lumbung Padi yang berdiri di “tanah segitiga”.

Di depan balai kampung Dusun Wates, melintas Jalan Lanud Sukani, dan di seberangnya terdapat petak sawah yang disebut oleh warga sebagai “tanah segitiga”. Saya perhatikan, bentuknya mirip seperti segitiga sama kaki. Kaki yang satu dibentuk oleh Jalan Lanud Sukani, dan kaki yang lain dibentuk oleh sebuah jalan yang jika ditelusuri, dapat menuju Kampung Pilangsari (Kecamatan Jatitujuh). Sedangkan sisi yang terakhir berbatasan dengan desa tetangga. Warga telah mendirikan lumbung padi di sudut sawah itu meskipun pada saat pembangunannya, sempat menjadi polemik di antara pihak yang saling mengklaim tanah tersebut.[10] Menurut saya, di “tanah segitiga” itu warga Desa Jatisura—terwakili oleh warga Dusun Wates—sedang mendirikan tonggak haknya: berdirinya sebuah lumbung padi yang pada saat musim panen nanti akan membuktikan bahwa persoalan tanah adalah masalah hajat hidup warga.

Sketsa lokasi “tanah segitiga” dan balai kampung Dusun Wates, berdasarkan observasi saya di lokasi dan keterangan dari cerita Pak Iing, Pak Ujang, Pak Didik, Mas An, Pak Maman, dan Paku Kuwu.
Sketsa lokasi “tanah segitiga” dan balai kampung Dusun Wates, berdasarkan observasi saya di lokasi dan keterangan dari cerita Pak Iing, Pak Ujang, Pak Didik, Mas An, Pak Maman, dan Paku Kuwu.

Forum Lenteng, bekerjasama dengan Jatiwangi Art Factory, menyelenggarakan workshop akumassa di Dusun Wates untuk mengembangkan jaringan kesadaran media demi kemajuan masyarakat. Setelah apa yang dilakukan oleh JaF melalui program-program pemberdayaan medianya untuk warga di Jatiwangi, metode yang dikembangkan akumassa akan menjadi pelengkap dan peluas wawasan warga dalam memahami aksi literasi media. Program akumassaForum Lenteng berpeluang menjadi katalisator bagi pengembangan desa, terutama di bidang pengelolaan media warga.

Aktivisme warga melalui media akan dapat melipatgandakan dampak positif dari kegiatan kolektif warga tersebut sekaligus juga menjadi wadah refleksi warga itu sendiri. Dengan mengelola media, warga akan terdorong unutuk memahami persoalan-persoalan di wilayah lokalnya secara lebih mendalam serta mengembangkan jaringan lebih luas ke luar wilayah Jatiwangi.

Saung Dusun Wates, tempat pelaksanaan workshop akumassa.
Saung Dusun Wates, tempat pelaksanaan workshop akumassa.

Melalui tulisan pengantar ini, kami, Organisasi Forum Lenteng, menyambut hangat dan semangat warga Jatiwangi, khususnya Dusun Wates, untuk terlibat di dalam Program akumassa. Harapannya, hasil dari workshop ini dapat bermanfaat bagi warga Dusun Wates, Desa Jatisura, Jatiwangi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lokalnya.

Selamat bergabung, Kawan-kawan! Mari kita bersukacita membangun desa dengan media!

Endonotes:

[1] Muntaha, I. (2014), “World Premiere: rangjebor”, ARKIPEL. Dipetik pada 17 Februari, 2015, dari situs web ARKIPEL.

[2] Yuli Tri Suwarni (22 Desember, 2006), “Province looks forward to international airport”, The Jakarta Post [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web The Jakarta Post.

[3] Helmi (1 Oktober, 2014), “Bandara Kertajati untuk Mendukung Pembangunan Jawa Barat”,Berita TRANS [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web Berta TRANS.

[4] Wan (18 September, 2014), “Bandara Internasional Jabar Siap Operasi 2017”, JPNN [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web JPNN.

[5] Ahmad Fikri (21 Januari, 2015), “Majalengka Akan Tanam Saham di Bandara Kertajati“, Tempo[online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web Tempo.

[6] Elisa Valentina Sari (7 Oktober, 2014), “Pembangunan Bandara Kertajati Dikebut”, CNN Indonesia [online[. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web CNN Indonesia.

[7] Ada sembilan desa yang bersengketa dengan TNI AU: tujuh desa di Kecamatan Ligung (Desa Beusi, Desa Gandawesi, Desa Beber, Desa Kertasari, Desa Buntu, Desa Cibogor dan Desa Wanasalam), satu desa di Kecamatan Dawuan (Desa Salawana) dan satu desa di Kecamatan Jatiwangi (Desa Jatisura). Faktanya, tidak hanya warga di Dusun Wates yang melakukan perlawanan, tetapi juga warga dari desa dan kecamatan lain yang tanahnya juga diklaim oleh TNI AU.

[8] Forum Dulur Rakyat Wates (1 Desember, 2014), Mengapa Tanah Kampung Wates Diambil Dan Dikuasai TNI-AU Lanud S. Sukani Jatiwangi, Sedangkan Oleh Pemerintah Pendudukan Jepang Tidak Diganggu-gugat. Pamflet, paragraf 11.

[9] Metro TV (30 Desember, 2014), “Penggusuran Tanah di Kampung Wates Majalengka”, Metro TV News [online]. Dipetik pada 17 Februari, 2015, dari situs web Metro TV News.

[10] Tati Purnawati (11 Juli, 2014), “Pembangunan Lumbung Padi Dihentikan Sementara”, Pikiran Rakyat [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web Pikiran Rakyat.

Catatan Dari SeMA: Tentang Cermin Tradisi yang Kita Punya

Seoul Museum of Art, tempat diselenggarakannya SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Seoul Museum of Art, tempat diselenggarakannya SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Pak Kuwu, seorang teman dari Jatiwangi Art Factory, bercerita kepada saya bahwa ketika berada di Fukuoka, Jepang, untuk mengunjungi sebuah acara seni di sana, dia dan teman-temannya berkeliling hingga ke pelosok kota hanya untuk menemukan sesuatu yang salah. Pak Kuwu (Kepala Desa) dan warga desanya sering menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis seni, dan kunjungannya ke Jepang saat itu untuk melakukan semacam studi banding di bidang pemberdayaan masyarakat tersebut.

“Tapi gak nemu sama sekali,” ujarnya, sembari menyetir mobil. Saat itu dia mengantar kami dari Jatiwangi menuju Stasiun Cirebon karena kami harus pulang ke Jakarta. “Semuanya tertata dengan baik.”

Kita tahu, Jepang adalah salah satu negara yang tatanan masyarakatnya sudah demikian tertib dan dianggap sebagai masyarakat yang maju dengan etos kerja yang tinggi. Namun, baru-baru ini, media massa memberitakan bahwa pemerintah Jepang menerbitkan peraturan untuk “memaksa” para pekerja agar mau berlibur dalam rangka meningkatkan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan warga negaranya.[1] Situasi ini cukup ironis mengingat cita-cita akan tatanan masyarakat madani, di satu sisi, justru menimbulkan dampak sosiologis yang mengakibatkan anggota masyarakat melupakan esensi dari ketertiban dan makna kehidupan yang sesungguhnya.

Cuplikan I live in Fear—After March 11 (2013), karya Nina Fischer dan Maroan el Sani.

Cuplikan I live in Fear—After March 11 (2013), karya Nina Fischer dan Maroan el Sani.

Masyarakat madani adalah dampak yang diharapkan dari pembangunan modern, mengikuti perkembangan dari peradaban industri. Di Jepang, salah satu capaian peradaban ini ditandai dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi, yang masuk dalam daftar 15 besar di dunia. Namun, pada 11 Maret, 2011, gempa bumi Tōhoku yang memicu tsunami menyebabkan bencana nuklir di kawasan Fukushima Daiichi, dan berujung kebocoran bahan radioaktif.[2] Kebocoran itu mencemari lingkungan, termasuk juga bahan makanan di Jepang, seperti sayuran, teh, daging sapi, ikan air tawar dan susu.[3] Kerugian dan kegelisahan yang terjadi ini tidak hanya dialami oleh kawasan Fukushima Daiichi, tetapi juga meluas ke daerah-daerah lain. Bahkan, Pemerintah Kota Tokyo terpaksa harus menyebarkan ribuan air minum dalam kemasan botol ke rumah-rumah yang diduga memiliki bayi yang terkena radiasi tersebut.[4]

Cuplikan I live in Fear—After March 11 (2013), karya Nina Fischer dan Maroan el Sani.

Cuplikan I live in Fear—After March 11 (2013), karya Nina Fischer dan Maroan el Sani.

Dalam karya instalasi dua kanalnya, I live in Fear—After March 11 (2013), Nina Fischer dan Maroan el Sani, melakukan semacam eksperimen secara sinematis untuk merefleksi sekaligus mengeksplorasi kecemasan warga masyarakat dan ketidakpastian (situasi dan kondisi) yang ditimbulkan oleh bencana itu, karena mereka hidup dalam ancaman radiasi yang masih terus berlangsung.[5] Dalam karya yang terinsipirasi dari filem Akira Kurosawa, berjudul I Live in Fear (1955) itu, kita dapat melihat adegan seorang gadis yang enggan meminum air susu di Fukushima karena kekhawatirannya, sedangkan jika di Kota Aichi, ia tidak merasa khawatir sehingga bisa minum susu dengan tenang. Filem ini juga memperlihatkan adegan diskusi yang dilakukan beberapa pengungsi yang berasal dari lokasi yang terkena bencana setelah penayangan filem Kurosawa: ada salah seorang yang mengkritik kepasifan warga di daerah lain di Jepang terhadap bencana nuklir tersebut.[6]

Instalasi karya Nina Fischer dan Maroan el Sani, I live in Fear—After March 11, di SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Instalasi karya Nina Fischer dan Maroan el Sani, I live in Fear—After March 11, di SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Penerbitan “UU berlibur” dan bencana nuklir Fukushima di Jepang adalah dua dari sekian banyak contoh yang menunjukkan betapa modernitas tidak selamanya memunculkan kebaikan. Pergesekannya dengan kearifan alam dan tanggapan sosiologis masyarakat, lambat laun, memancing kecurigaan kita akan standar suatu peradaban madani. Refleksi yang dilakukan oleh Fischer dan el Sani memicu niat untuk memeriksa kembali esensi dari peradaban itu. Karya ini merupakan salah satu yang sempat dipamerkan di SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014, yang berlangsung dari tanggal 2 September hingga 23 November.

***

Suasana di dalam Seoul Museum of Art, Korea Selatan.

Suasana di dalam Seoul Museum of Art, Korea Selatan.

Seingat saya, sepulangnya dari Korea Selatan pada awal Bulan September, 2014, Otty Widasari bercerita bahwa SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014 merupakan perhelatan seni yang sangat menarik di Korea saat itu. Ia dan Mahardika Yudha adalah dua seniman—anggota Forum Lenteng—dari Indonesia yang karyanya diundang untuk dipamerkan di Seoul Museum of Art (SeMA) dalam rangka biennale tersebut.

All About Trembling (2014) karya Choi Sunghun dan Park Sunmin.

All About Trembling (2014) karya Choi Sunghun dan Park Sunmin.

Salah satu yang Otty katakan menarik adalah All About Trembling (2004) karya Choi Sunghun dan Park Sunmin. Karya yang mendapat komisi dari SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014 itu sendiri berupa mixed media yang terdiri dari kawat listrik dan beberapa plastik. Senimannya mengonstruksi seolah-olah plastik-plastik itu tersangkut di kawat listrik. Pada menit-menit tertentu, plastik-plastik itu akan bergerak atau bergetar, seolah-olah sedang tertiup angin.

Lu pasti ngakak, deh pas lihat karyanya!” seru Otty, bercerita.

Catatan dari sema_07

Catatan dari sema_08

Tatkala saya berkunjung ke Seoul Museum of Art pada tanggal 26 September, 2014, saya tersenyum gembira melihat beberapa tali membentang saling silang di langit-langit ruangan tengah museum. Plastik warna putih dan biru disangkutkan pada tali tersebut. Saya menyadari, sepertinya, plastik-plastik itu bergetar dengan bantuan alat khusus yang diletakkan di balik plastik sehingga sewaktu-waktu plastik akan bergetar seolah-olah tertiup angin.

Kedua seniman yang membuat karya ini berujar dalam sinopsis mereka bahwa kita sering melihat burung gagak atau burung gereja bertengger di kawat-kawat listrik di jalanan. Pemandangan itu memicu prasangka mengenai situasi yang berisiko: tersetrum atau bahkan bisa berujung kebakaran.[7] Waktu mendengar cerita Otty di Indonesia, bukannya burung gagak atau burung gereja, saya justru mengingat fenomena pemandangan visual di jalanan yang biasa kita temui ketika musim layang-layang. Pada banyak tiang dan kawat-kawat listrik di pinggiran jalan, ada beberapa layangan milik warga tersangkut. Di Pekanbaru, kota kelahiran saya, misalnya, pemandangan ini sering saya sadari pada sore hari saat layang-layang yang tersangkut itu menggelepar di tiup angin, seakan ingin terbang bebas, tetapi apa daya benangnya melilit kawat atau ujung tiang listrik. Kurangnya area taman bermain, menyebabkan warga yang ingin bermain layangan memilih tanah lapang atau halaman parkir kantor-kantor pemerintahan sebagai tempat menerbangkan layang-layang mereka. Padahal, lokasi itu dekat dengan jalan raya, yang artinya dekat pula dengan tiang-tiang listrik. Banyaknya tiang listrik tidak mengurungkan niat mereka berekreasi, toh banyak juga layang-layang yang berhasil terbang. Hal yang sama juga pernah saya temui di Parungkuda. Anak-anak muda bahkan menjadikan tanah tempat melintasnya rel kereta sebagai lahan bermain layang-layang. Di tempat itu pun banyak kawat listrik membentang.

Salah satu pemandangan banyaknya layangan tersangkut di kawat listrik di sekitaran Stasiun Parungkuda. Diakses dari https://dariwarga.wordpress.com/

Salah satu pemandangan banyaknya layangan tersangkut di kawat listrik di sekitaran Stasiun Parungkuda. Diakses dari https://dariwarga.wordpress.com/

Sejak dulu, bermain layang-layang selalu menjadi kegiatan musiman bagi warga masyarakat Indonesia. Bisa dibilang, telah menjadi tradisi. Namun, seiring pembangunan kota-kota di Indonesia yang salah satunya dapat dilihat dari penyaluran listrik melalui kawat yang menghubungkan isolator dari tiang ke tiang, dari kota hingga ke desa—pembangunan jaringan kabel listrik bawah tanah belum umum di Indonesia—aktivitas warga ini menjadi sesuatu yang berisiko. Ada semacam gesekan atau benturan antara “tradisi warga” dan pembangunan modernitas. Kembali terkait ke karya All About Trembling, bagi si seniman, gesekan (benturan) itu disadari terjadi di antara kesalinghadiran yang goyah dari nilai-nilai yang saling berkonflik; getaran dari benturan itu berada di antara “perenungan yang muram mengenai dunia yang bergerak cepat” dan “laju peradaban yang tak terhentikan”.[8] Sementara itu, dari hasil obrolan dengan Otty, karya ini sepertinya menjadi salah satu wakil yang merepresentasikan ide dari tema biennale di SeMA, yakni tentang hambatan. Plastik-plastik pada karya Sunghun dan Sunmin merujuk pada logika arus dan hambatan listrik, bahwa ternyata ada hambatan-hambatan listrik yang tak diharapkan (di luar rancangan jaringan listrik). Diskusi kami melihat bahwa ini mungkin dapat dibaca sebagai representasi tentang hambatan arus modernitas yang sedang berjalan. Ketika mesin modernitas semakin mapan, layangan (artinya, tradisi) menjadi hambatan. Akan tetapi bukan berarti risiko ini mencerminkan kebuntuan. “Lihatlah layang-layang!” ujar Otty. Sebab, melihat layang-layangan dapat memicu kita untuk melakukan refleksi terhadap tradisi, dan bisa jadi di sana kita akan menemukan jawaban atas perkembangan pembangunan yang ada.

***

Suasana di dalam Seoul Museum of Art pada perhelatan SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Suasana di dalam Seoul Museum of Art pada perhelatan SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Ghosts, Spies and Grandmothers. Hantu adalah kata kunci yang merujuk pada (pemanggilan kembali) tradisi dan sejarah yang terlupakan; Mata-mata adalah simbolisasi yang akan menuntun atensi kita kepada pengalaman dan ingatan tentang penjajahan dan Perang Dingin; sedangkan Andung/Nenek berdiri sebagai dirinya sendiri—bukan sebagai isteri dari kakek atau nenek dari cucu—dan merepresentasikan ketahanan dan kekuatan perempuan yang bersaksi dan menanggung derita di era (waktu) bergulirnya “tradisi”, “kolonisasi” dan “perang”. Walau tak berdaya melawan otoritas,  daya tahan dan kasih sayang yang melekat pada citra tradisional perempuan tua dapat dilihat sebagai nilai aktif yang melebihi kekuasaan, dalam artian moral.[9]

Demikian inti dari tema sentral biennale yang ditulis oleh Direktur Artistik Park Chan-kyong pada pernyataan kuratorialnya, dimuat dalam katalog SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014. Dalam perhelatan ini, terbaca niatan dari Park Chan-kyong untuk berwacana tentang “Asia”, atau lebih tepatnya—seperti yang seringkali diceritakan oleh Otty berdasarkan diskusinya dengan Park Chan-kyong—melihat kembali ke belakang bagaimana sesungguhnya “Asia modern” itu.

Otty Widasari dan Mahardika Yudha adalah dua di antara seniman yang diundang oleh SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Otty Widasari dan Mahardika Yudha adalah dua di antara seniman yang diundang oleh SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Menurut Otty, prinsipnya bukanlah “aksi melawan modernisme Barat” sebagaimana cara yang selama ini umum dipahami, yakni gaya pikir yang “marah”, “takut” atau sudah “menyerah” terhadap modernisme (Barat) lantas mencari alternatif wacana lain untuk menandingi atau membantahnya—contoh paling gampang adalah wacana Non Blok yang digagas oleh Soekarno, Jawaharlal Nehru dan kawan-kawan, dengan visi untuk hadir sebagai kekuatan baru. Justru, pada kuratorial Park Chan-kyong, tersirat bahwa skeptisisme yang ditonjolkan dalam agenda biennale ini ialah dengan cara “menggali secara baru” tradisi budaya spiritual—dan persinggungannya dengan ragam pengalaman mengenai kolonialisme dan Perang Dingin—agar muncul kembali melalui wacana media dan seni; bagaimana seniman dapat menyikapi isu tersebut dan menerapkan kode-kode interpretasi dalam metode komunikasi dan informasi.[10]

Menurut pemahaman saya, aksi ini ialah menakar makna dan eksistensi “modernisme original Asia”, bukan “modernsime Barat yang bertumbuhkembang di Asia”. Pendapat itu, secara pribadi, muncul karena saya cukup merasa terusik dengan pernyataan Park Chan-kyong dalam video dokumentasi wawancara yang dilakukan oleh Otty.

“Saya sedang berbicara tentang Asia, Asia sebagai ‘a way of thinking’,” ujar Park Chan-kyong kepada Otty, dalam video wawancara dengan audio yang kurang jelas. “…kita harus mulai melihat ke belakang…, jangan takut terhadap orientalisme, jangan takut terlalu berlebihan. Ini saatnya bagi kita untuk berpikir tentang budaya Asia. Kita harus mengumpulkan material-material[nya], kita harus benar-benar melihat dengan serius apa yang telah terjadi cukup lama di Asia. Apa kulturnya…”

Jalan setapak menuju Seoul Museum of Art.

Jalan setapak menuju Seoul Museum of Art.

Menurut saya, yang membedakannya dengan unjuk gigi ala konferensi Asia-Afrika—yang menurut saya sifatnya lebih politis, agak jauh dari pengertian filosofis dalam sudut pandang kultural—adalah apa yang diwacanakan oleh Park Chan-kyong ini ingin menunjukkan dan memprovokasi kita betapa kebudayaan dan kearifan lokal Asia itu telah kuat sejak dahulunya.

“Asia itu adalah kawasan yang kuat tradisi,” kata Otty kepada saya dua hari yang lalu, menjelaskan maksud dari Park Chan-kyong. “Karena modernisme itu tidak lahir di sini. SeMA ini manawarkan perspektif yang memberi gambaran jawaban akan kegagalan modernisme (dan modernitas) tersebut.” Dengan kata lain, kita tidak lagi berbicara tentang mengumpulkan kekuatan untuk melawan Barat, tetapi merefleksi diri dan memahami bahwa Asia telah berkembang dengan caranya sendiri.

Suasana di dalam pameran SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Suasana di dalam pameran SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Catatan dari sema_14

Prasangka mengenai kelemahan atau kegagalan modernitas dalam mengembangkan kehidupan masyarakat dapat terlihat dari terbangunnya suatu sistem yang dianggap cacat. Otty berulang-ulang menyebutkan kepada saya bahwa, selain tragedi nuklir Fukushima Daiichi, Park Chan-kyong juga mencontohkan tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol di Korea pada tanggal 16 April, 2014, di jalur Incheon menuju Jeju, yang menewaskan hampir tiga ratus orang (mayoritas adalah siswa sekolah Danwon High Scholl).[11] Tentu saja, dalam memaparkan contoh ini, sudut pandang saya akan jelas berbeda mengingat saya tidak memiliki sedikit pun pengalaman tentang (perkembangan) modernitas di Korea Selatan. Akan tetapi, sejauh yang saya telusuri, kasus feri Sewol ini memancing berbagai kritik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan hingga dugaan adanya konspirasi negara: mengalihkan perhatian isu melalui pemberitaannya kepada publik. Indikasi ini muncul di antaranya dari kritik masyarakat terhadap media massa yang hanya mengandalkan sumber pemerintah[12], tetapi banyak keterangannya yang tak konsisten dan tak akurat.[13] Bahkan, beberapa masyarakat menganggap bahwa pemberitaan terkait kasus feri Sewol beberapa minggu pascatragedi, adalah salah satu cara pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap kasus yang lain (yakni, isu tentang rancangan peraturan mengenai privatisasi pelayanan kesehatan).[14] Tingkah laku ini seperti pelaksanaan sensor halus, menginjeksi fungsi kekuasaan terhadap masyarakat dengan sarana dan mekansime pemaksaan melalui media; negara justru semakin menegaskan kekuasaan sentralnya di lingkungan masyarakat demokratis.

Kasus hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501 di Laut Jawa dekat Selat Karimata pada 28 Desember tahun lalu merupakan contoh yang lebih kontekstual dengan Indonesia jika kita ingin mengelaborasi ide pameran di SeMA itu. Tempo, salah satunya, mengabarkan bahwa terdapat sepuluh orang calon penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat lantaran tidak membaca email pemberitahuan dari AirAsia tentang jadwal penerbangan yang dimajukan tiga jam lebih cepat.[15] Peristiwa ini menunjukkan adanya kebocoran dalam sistem yang dibangun oleh wacana modernitas: penggunaan teknologi informasi, seperti email, pada kenyataannya, belum sepenuhnya disadari oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan strategi komunikasi. Kebocoran ini, secara ironis, justru menjadi kunci yang menyelamatkan sepuluh orang tersebut.

Catatan dari sema_15

Suasana pameran di SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Suasana pameran di SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Sekali lagi, melalui dua kasus tersebut, terbuka sebuah pintu yang mengundang kita untuk melihat jawaban di luar mesin mekanisme modernitas. Dalam hal ini, himbauan dari SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014 adalah tradisi. Dalam esainya, seorang penulis bernama John Bocskay mengkritik sebagian pengamat Barat yang keliru mengaitkan penyebab kecelakaan feri Sewol dengan budaya/tradisi kepatuhan/ketaatan di Korea.[16] Menurutnya, para pengamat Barat yang ia kritik hanya melihat tradisi yang cukup kuat di Korea itu hanya pada aspek bagaimana seseorang harus patuh kepada senior—yang menurut Bocskay, sesungguhnya tradisi itu menyinggung pemahaman tentang Konfusianisme. Bocskay mengutip, salah satunya, Andrew Salmon yang berpendapat bahwa penumpang yang menjadi korban kecelakaan itu mematuhi perintah kapten untuk tetap tinggal di kapal meskipun sudah benar-benar akan tenggelam.[17] Bocskay menilai Salmon gagal memahami “tradisi ketaatan” tersebut, terutama hubungannya dengan Konfusianisme yang juga cukup kuat di Korea.[18]

Menurut Bocskay, justru “tradisi ketaatan” yang dibayangkan oleh Konfusianisme itu bersifat resiprokal, dan “ketaatan” yang dilakukan bukan membabi buta. Jika “bawahan” memiliki kewajiban untuk taat maka “atasan” harus bertingkah laku untuk kepentingan bawahannya. Pemegang kekuasaan atau wewenang harus menumbuhkan kepercayaan publik. Artinya, kecelakaan feri Sewol tidak akan terjadi jika saja sang kapten memahami “tradisi ketaatan” yang sesungguhnya.[19] Sama halnya dengan kasus AirAsia, ketika pihak pemilik penerbangan mampu membangun rasa kepercayaan masyarakat[20]—atau media massa mampu membangun rasa kepercayaan publik dengan tidak mengeksploitasi dan mengkomodifikasi isu kecelakaan—situasi yang lebih buruk sangat mungkin tidak akan terjadi.[21] Seharusnya, terdapat suatu kesadaran untuk tidak terjebak dalam mekanisme protokoler yang kaku yang dicetuskan di bawah visi pembangunan modernitas.

***

Dua karya Forum Lenteng yang dipamerkan di biennale ini adalah Sunrise Jive (2005) karya Mahardika Yudha dan Jabal Hadroh, Jabal Al Jannah (2013) karya Otty Widasari. Kedua-duanya adalah karya video.

Secara umum, peletakan karya-karya yang dipamerkan dalam SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014 dibagi ke dalam tiga ruang lingkup. Masing-masing ruang lingkup di tempatkan di lantai yang berbeda. SeMA sendiri terdiri dari tiga lantai.

Denah posisi karya di lantai 1 dan 2, SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Denah posisi karya di lantai 1 dan 2, SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Lantai pertama seakan menjadi ruang studi mengenai sejarah yang berhubungan dengan wacana yang hendak dibicarakan oleh biennale ini. Beberapa karya yang dipamerkan di lantai ini merujuk pada peristiwa aktual di masa lalu yang berhubungan dengan bagaimana logika modernitas itu terbangun secara global dan dianggap sebagai hal yang masih berlaku secara universal. Karya-karya ini bukan semata kritik, tetapi lebih berupa eksplorasi terhadap psikologi kemanusiaan kita yang didera oleh perkembangan dari wacana modernitas tersebut.

Salah satu karya YAO Jui-chung, Long Long Live (2013).

Salah satu karya YAO Jui-chung, Long Long Live (2013).

Catatan dari sema_19

Selain  I live in Fear—After March 11, karya yang menarik perhatian saya di lantai ini adalah Long Live (2011) dan Long Long Live (2013) karya YAO Jui-chung. Pada kedua karya video ini, kita melihat orang berseragam meneriakkan sesuatu—saya tidak bisa menerka orang itu berteriak apa. Pada Long Live, orang itu berteriak di dalam bioskop. Pada sinopsisnya, YAO mengungkapkan bahwa ia mengeksplorasi “peran penting (tapi sukar dipahami) sejarah” pada era seratus tahun pasca Revolusi Xinhai dan berakhirnya Perang Dingin, ketika neoliberalisme berhasil ‘menguasai’ dunia. Sedangkan di Long Long Live orang itu berteriak di depan sebuah penjara. Kamera bergerak zoom out, latar seting pulau kemudian terlihat sebagai rekaman yang diputar di televisi di ruang makan—sepertinya ruang makan penjara. Kamera terus bergerak zoom out, dan ternyata latar ruang makan itu adalah rekaman dari layar monitor yang lain. YAO mengaku video ini berhubungan dengan Peristiwa Taiyuan—gerakan anti pemerintah yang melibatkan tahanan dan penjaga Penjara Taiyuan—dan merupakan “refleksi terhadap lokasi itu, orang-orangnya, tentang penindasan, serta sindiran terhadap penguasa yang tak pernah gagal memimpikan hidup yang demikan panjang.”[22]

Salah satu karya Min Joung-Ki, Bibong Fall at the Mt. Geumgang (1999).

Salah satu karya Min Joung-Ki, Bibong Fall at the Mt. Geumgang (1999).

Sementara itu, pada lantai kedua, kita dihadapkan pada karya-karya yang umumnya berbicara tentang tradisi shamanistik atau ritual-ritual lokal dan penggalian tentang imortalitas (alam keabadian). Karya-karya yang berbau shamanistik—yang menunjukkan interpretasi mengenai peran penting dari “grandmothers”—dapat terlihat, misalnya pada Ba Ba Bakuhatsu (Grandma Explosion) (1968) dan Tono Story (1975) karya Naito Masatoshi, Geoje-do Byeolshin-gut (1986) karya Kim Soo-nam, Pyeongan-do Jinjuk-gut (1986) karya KIM In-whoe, Grandmothers’ Lounge: From the Other Side of Voices (2014) karya Shang-il Choi dan Jiyeon Kim. Namun, yang justru menarik perhatian saya adalah karya lukisan Min Joung-Ki, berjudul Manmulsang Rocks on Mt. Geumgang (2014). Merepresentasikan bentuk bagian Oigeumgang dari Gunung Geumgang, si seniman justru melukis lanskap perbukitan itu secara melingkar (menyerupai bola). Di mata saya, dengan tampilannya lanskapnya yang melingkar itu, karya Min Joung-Ki memberikan suatu sensasi tentang alam keabadian, ‘dunia lain’, atau lorong menuju alam gaib. Nenek saya pernah bilang bahwa gunung adalah salah satu tempat bersemayamnya para setan yang hidup hingga akhir zaman karena tempat itu jarang ditinggali oleh manusia.

Karya Min Joung-Ki, Manmulsang Rocks on Mt. Geumgang (2014). Gambar diakses di website http://mediacityseoul.kr/

Karya Min Joung-Ki, Manmulsang Rocks on Mt. Geumgang (2014). Gambar diakses di website http://mediacityseoul.kr/

Sedangkan, lantai ketiga adalah karya-karya yang menghadirkan kacamata hari ini. Karya-karya di lantai ini, ketimbang sekadar refleksi, menurut saya lebih tepat disebut sebagai karya yang melakukan kontemplasi (tafakur) untuk menggapai suatu titik transenden dalam memaknai pergesekan atau konflik nilai-nilai yang berkembang seiring dengan mapannya modernitas, tetapi masih bersinggungan dengan kearifan lokal. Karya Otty Widasari dan Mahardika Yudha diletakkan pada lantai ini.

Catatan dari sema_22

Karya Otty Widasari, Jabal Hadroh, Jabal Al Jannah (2013).

Jabal Hadroh, Jabal Al Jannah karya Otty erat kaitannya dengan kata kunci Andung yang disebut Park Chan-kyong, yakni posisi perempuan di era kontemporer. Dalam karya video ini, kita akan melihat sosok perempuan berhijab yang mencoba berjalan sendiri, melintasi bukit-bukit hijau, berjalan menuju air terjun untuk mandi. Seolah-olah, ingin menjauhkan diri dari hal yang duniawi (juga laki-laki). Akhir dari video ini memperlihatkan secara slow motion adegan si perempuan tersebut membiarkan dirinya diguyur air terjun.

Karya Otty Widasari, Jabal Hadroh, Jabal Al Jannah (2013).

Karya Otty Widasari, Jabal Hadroh, Jabal Al Jannah (2013).

“Itu adalah momen transenden,” menurut Park Chan-kyong. Menurut saya, karya ini merepresentasikan salah satu inti dari pewacanaan yang diangkat dalam biennale ini. Dan pada titik transendensi inilah kita akan dapat melihat hubungannya dengan “penggalian secara baru” budaya spiritual yang melekat dalam tradisi Asia, di samping isu perempuan yang juga penting dalam pernyataan kuratorial Park Chan-kyong.

Karya Mahardika Yudha, Sunrise Jive (2005).

Karya Mahardika Yudha, Sunrise Jive (2005).

Sementara itu, pada karya Sunrise Jive, kita akan melihat sekumpulan buruh dari sebuah perusahaan melakukan gerak senam dengan bermalas-malasan. Itu adalah rutinitas para buruh setiap pagi berdasarkan peraturan dari pihak perusahaan—sesungguhnya pada era pemerintahan militeristik, peraturan ini cukup umum di Indonesia, dan bahkan beberapa institusi masih menerapkannya. Video ini sendiri mengingatkan saya dengan kegiatan rutin senam pagi setiap Hari Jum’at ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dulu, di Pekanbaru. Kami harus melakukan senam pagi sebelum memulai pelajaran. Sama seperti yang terlihat dalam video Mahardika Yudha, mayoritas murid melakukan gerak senam dengan bermalas-malasan.

Karya Mahardika Yudha, Sunrise Jive.

Karya Mahardika Yudha, Sunrise Jive (2005).

Sejarah munculnya senam di Indonesia sangat erat dengan kolonialisme. Bermula dari zaman penjajahan Belanda, di tahun 1912 pemerintah kolonial mewajibkan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah[23], hingga ke zaman penjajahan Jepang, yang pada tahun 1942 mengganti kegiatan senam berbau Barat dengan “Taiso” (sejenis senam pagi berbentuk kalestenik) dengan iringan musik dari radio. Kegiatan “Taiso” ini merupakan rangkaian dari kegiatan memberi hormat ke arah beradanya “Negeri Matahari Terbit”, di mana Kaisar Jepang berada.[24] Lebih jauh, beberapa pendapat percaya bahwa kolonialisme adalah buah dari modernisme seiring merebaknya agenda modernisasi. Saya pribadi menilai bahwa karya Mahardika Yudha melakukan kritik dalam konteks sejarah sosial-budaya di Indonesia dengan bercermin pada rutinitas buruh yang terjadi di masa sekarang. Namun, berdasarkan perbincangan Otty dan Park Chan-kyong, Sunrise Jive menjadi penting dalam wacana SeMA Biennale di tahun 2014 karena kecerdikannya mengungkai sebuah kecacatan mekanisme dari modernisasi Barat yang berkembang di Asia.

“Video itu menyoroti, zoom out, salah satu engsel dari mesin modernisasi yang cacat, tidak bergerak sempurna,” kata Otty kepada saya, menirukan kalimat Park Chan-kyong. “Itu terepresentasi dari gerakan bermalas-malasan para buruh ketika melakukan senam pagi. Itu menunjukkan kegagalan dari wacana modernitas.”

Mahardika Yudha dan Otty Widasari, ketika berada di Korea Selatan, menghadiri undangan SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Mahardika Yudha dan Otty Widasari, ketika berada di Korea Selatan, menghadiri undangan SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Park Chan-kyong, Direktur Artistik SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

Park Chan-kyong, Direktur Artistik SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014.

***

Meskipun “tradisi” sekarang ini disebut-sebut sebagai kunci jawaban atas kegagalan modernitas, perlu kita sadari bahwa pada sisi yang lainnya, “tradisi” atau “yang tradisional” adalah buah dari modernitas itu sendiri. “Tradisi” adalah semacam simbol yang terbentuk oleh kecenderungan “modern” dalam mengingat masa lalu. Oleh karenanya, refleksi terhadap “tradisi” haruslah menghasilkan suatu inisiatif untuk menemukan wujud esensial dari kebudayaan lokal (atau Asia) yang sejatinya telah meletakkan pondasi-pondasi kemadanian masyarakat kita. Pembangunan modernitas, pada kenyataannya, telah menghasilkan suatu pengalaman traumatik: perang, penjajahan, bencana nuklir, diskriminasi, legitimasi kekerasan dan kekuasaan sewenang-wenang.

Catatan dari sema_28

Dengan meletakkan “tradisi” sebagai cermin, saya berpendapat bahwa Park Chan-kyong mengajak kita untuk tidak melupakan trauma masa lalu itu, apalagi takut terhadapnya. “Jika modernitas adalah pengalaman traumatik di masa lalu, maka tradisi ialah luka yang diakibatkannya,” ujar Park Chan-kyong dalam esainya berjudul On Sindoan: Some Scattered Views on Tradition and “The Sublime”.[25] Melalui luka yang berbekas itulah kita akan belajar untuk tidak terluka lagi. Bukankah kuotasi terkenal dari Chuck Palahniuk—jurnalis dan novelis berkebangsaan Barat—justru berkata: “Betapa susah melupakan rasa sakit, tapi lebih sulit mengingat rasa manis. Kita tak punya luka untuk menunjukan kebahagiaan. Kita belajar begitu sedikit dari perdamaian.”


[1] Harian Kompas, 9 Januari, 2015, “Jepang Terbitkan Undang-undang untuk “Paksa” Karyawan Berlibur”, diakses darihttp://internasional.kompas.com/read/2015/01/09/20354691/Jepang.Terbitkan.Undang-undang.untuk.Paksa.Karyawan.Berlibur, tanggal 20 Januari, 2015, pukul 16:12.

[2] Eliza Strickland, 16 Maret, 2011, “Explainer: What Went Wrong in Japan’s Nuclear Reactors”,IEEE Spectrum Web site, diakses dari http://spectrum.ieee.org/tech-talk/energy/nuclear/explainer-what-went-wrong-in-japans-nuclear-reactors, tanggal 20 Januari, 2015, pukul 17:01.

[3] Steven Starr, 21 November, 2012, “Costs and Consequences of the Fukushima Daiichi Disaster”, Physicians For Social Responsibility Web site, diakses darihttp://www.psr.org/chapters/oregon/news/costs-and-consequences-of-the.html, tanggal 20 Januari, 2015, pukul 17:09.

[4] Elaine Kurtenbach & Shino Yuasa, 23 Maret, 2011, “Anxiety in Tokyo over radiation in tap water”, Bloomberg Businessweek Web site, diakses darihttp://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9M59PR00.htm, tanggal 20 Januari, 2015, pukul 17:17.

[5] Nina Fischer & Maroan el Sani, “I Live in Fear—After March 11”, SeMa Biennale MEDIACITY SEOUL 2014, Katalog, 2014, hlm. 47.

[6] Lihat potongan dari filem ini di Web site Nina Fischer & Maroan el Sani,http://www.fischerelsani.net/selected/, diakses pada 20 Januari, 2015.

[7] Choi Sunghun & Park Sunmin, “all about trembling”, SeMa Biennale MEDIACITY SEOUL 2014, Katalog, 2014, hlm. 114.

[8] Ibid.

[9] Park Chan-kyong, “Why “Ghosts, Spies, and Grandmothers”?”, SeMA Biennale MEDIACITY SEOUL 2014, Katalog, 2014, hlm. 8.

[10] Ibid.

[11] Lina Koleilat, 4 September, 2014, “The Sewol ferry tragedy and its ongoing impact on South Korean Society”, East Asia Forum Web site, diakses darihttp://www.eastasiaforum.org/2014/09/04/the-sewol-ferry-tragedy-and-its-ongoing-impact-on-south-korean-society/, tanggal 22 Januari, 2015, pukul 14:25.

[12] Cho Chung-un, 16 Mei, 2014, “Sewol disaster reveals failure of mass media as watchdog”,The Korean Herald Web site, diakses dari http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140516001217, tanggal 22 Januari, 2015, pukul 14:34.

[13] Yongjun Min, 17 April, 2014, “How Korean Media Got The Ferry Tragedy All Wrong”, The World Post Web site, diakses dari http://www.huffingtonpost.com/yongjunmin/how-korean-media-got-the-_b_5169630.html, tanggal 22 Januari, 2015, pukul 14:44.

[14] John Power, 23 Juli, 2014, “Why South Koreans are skeptical over mysterious death of fugitive ferry owner (+video)”, The Christian Science Monitor Web site, diakses darihttp://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2014/0723/Why-South-Koreans-are-skeptical-over-mysterious-death-of-fugitive-ferry-owner-video, tanggal 22 Januari, 2015, pukl 15:03.

[15] Agita Sukma Listyanti, 28 Desember, 2014, “Tak Baca Email, 10 Penumpang AirAsia Batal Terbang”, Tempo Web site, diakses darihttp://www.tempo.co/read/news/2014/12/28/058631476/Tak-Baca-Email-10-Penumpang-Air-Asia-Selamat, tanggal 22 Januari, 2015, pukul 15:49.

[16] John Bocskay, “The West’s Confucian Confusion: How More Confuciansim Might Have Saved The Sewol”, Sweet Pickles & Corn Web site, diterbitkan pada 25 April, 2014. Diakses darihttps://sweetpicklesandcorn.wordpress.com/2014/04/25/the-wests-confucian-confusion-how-more-confucianism-might-have-saved-the-sewol/, tanggal 22 Januari, 2015, pukul 16:14.

[17] Pendapat tentang “tradisi ketaatan” tersebut dapat dilihat di Andrew Salmon, “Culture of obedience scrutinized following Korean ferry disaster”, 18 April, 2014, di South China Moring PostWeb site, https://sweetpicklesandcorn.wordpress.com/2014/04/25/the-wests-confucian-confusion-how-more-confucianism-might-have-saved-the-sewol/, diakses tanggal 22 Januari, 2015, pukul 16:26.

[18] Tomasz Śleziak menjelaskan bahwa tradisi Konfusianisme telah mengakar di Korea sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu. Lihat di Tomasz Śleziak, The Role of Confucianism in Contemporary South Korean Society. Artikel ini diakses darihttps://www.academia.edu/6318716/The_Role_of_Confucianism_in_Contemporary_South_Korean_Society, tanggal 22 Januari, 2015, pukul 16:37.

[19] John Bocskay, ibid.

[20] Kita ketahui bahwa dalam aspek yang lain, pihak AirAsia sebagai pemegang wewenang penerbangan maskapai tersebut, telah melanggar kepercayaan masyarakat, sehubungan dengan sistem jadwal penerbangan yang amburadul.

[21] Contohnya, pemberitaan TV One yang mengeksploitasi keluarga korban demi meningkatkan rating, memunculkan dampak lanjutan berupa kepanikan kolektif dan juga fear of accident.

[22] YAO Jui-chung, “Long Live” dan “Long Long Live”, SeMa Biennale MEDIACITY SEOUL 2014, Katalog, 2014, hlm. 48-49.

[23] Commitment, tidak bertanggal, Edisi 05, hlm. 67. Diakses dari Commonwealth Life Web site,http://www.commlife.co.id/ebook/Commitment.v.5.0/files/assets/basic-html/page67.html, tanggal 17 Januari, 2015, pukul 13:00.

[24] Ibid. Lihat juga di Marwati Djonoed Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 92.

[25] Park Chan-kyong, On Sindoan: Some Scattered Views on Tradition and “The Sublime”, E-flux Web site, 2010. Pertama kali diterbitkan dalam Condensation: Haegue Yang (Seoul: Arts Council Korea, 2009). Diakes dari http://www.e-flux.com/journal/on-sindoan-some-scattered-views-on-tradition-and-%E2%80%9Cthe-sublime%E2%80%9D/, tanggal 22 Januari, 2015, pukul 19:00.

— — —

Tulisan ini sudah pernah dimuat di situs web akumassa: “Catatan Dari Sema: Tentang Cermin Tradisi yang Kita Punya“, pada tanggal 27 Januari, 2015.