Mencoba Mengurai Benang Hantu

Tulisan ini adalah esai reflektif tentang proyek residensi Bangsal Menggawe 2019, bersama-sama dengan Otty Widasari, Maria Silalahi, Pingkan Polla, Dhuha Ramadhani, Theo Nugraha, dan Anggraeni Widhiasih yang saya presentasikan di Forum Lenteng (21 Maret 2019).

Satu malam sebelum malam Tapa Kelomang ditiupkan untuk menyambut empat orang pembawa obor-obor kecil yang, lagi-lagi, menyenandungkan syair Pong Pang Kelinti Capung di atas laut; satu malam sebelum saya melihat cahaya obor di dermaga; saya kebetulan duduk di atas motor, sambil menunggu kedatangan Muhammad Gozali yang tengah mengambil barangnya yang ketinggalan di Taman Sari.

Video kumpulan senyuman warga Pemenang, bagian dari proyek Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

Saya khusyuk menatap ke arah cahaya yang berpendar dari layar yang melekat di sebuah bangunan batu, berpadu menyerupai monumen kecil, di depan terminal. Di layar itu, kita bisa melihat ratusan rekaman orang-orang Pemenang yang tengah tersenyum. Dalam format video looping, kita menyaksikan senyuman yang berulang-ulang.

Tapi kala itu saya tak hanya melihat representasi senyuman di layar, tetapi juga senyum (bahkan gelak tawa gembira) dari tiga hingga lima orang pemuda lokal yang, seperti saya, khusyuk menonton senyum-senyuman dari teman-teman mereka.

Momen puitik, kalau boleh saya bilang begitu, menghampiri saya dengan cara menghadirkan secara sekaligus dua macam kenyataan: dunia representasi dan dunia non-representasi.

Pada suatu hari ketika sedang menyunting tulisan Fahrul Fiqi Izomi, datanglah Muhammad Sibawaihi dan Muhammad Gozali ke ruangan yang saya gunakan untuk bekerja di depan laptop, lengkap dengan pakaian yang menunjukkan bahwa mereka, sepertinya, baru pulang dari pengajian. Dan memang, mereka baru pulang dari kegiatan mengaji—membaca surat Yasin—di rumah Kadus Ihsan, Karang Bedil.

Baik Sibawaihi maupun Gozali bercerita tentang peristiwa “flashmob membaca Yasin” itu dan kebingungan bercampur kekhusyukan si tuan rumah menghadapi situasi yang mengejutkan. Saya sebut flashmob karena dalam praktiknya, aksi yang mereka lakukan memang seperi itu: datang beramai-ramai membuat suatu peristiwa, lalu bubar seketika, menyisakan tanda tanya di orang-orang yang menyaksikan atau mengalaminya.

Gozali mengulang cerita peristiwa membaca Yasin yang merupakan bagian dari Teater Isin Angsat, sebuah proyek seni yang memberikan kejutan kepada orang-orang yang suka mengejutkan, dengan kerangka naskahnya: Gozali mendapat amanah dari Bapuq Basin melalui mimpi, untuk membaca Yasin di rumah Kadus Ihsan.

Meskipun saya tak ikut serta membaca Yasin, cerita Gozali mampu memberikan gambaran di kepala saya tentang suatu kejadian yang juga menggabungkan pengalaman personal dan pengalaman persona secara bersamaan—sebuah momen teatrikal yang juga bermain-main di ambang batas antara dunia konsep dan dunia sehari-hari.

Muhammad Imran, Dhuha Ramadhani, dan Theo Nugraha mencoba memasang kabel untuk disalurkan ke berugaq warga. (Foto: arsip Pasirputih).

Hal lain yang cukup menempel di kepala saya adalah peristiwa di saat Muhammad Imran dan Dhuha Ramadhani bolak-balik lebih dari sehari-duahari setiap minggu, berjalan atau mengendarai motor, membawa bergulung-gulung kabel dan TV sembari mengenakan topi bambu (walaupun tidak selalu). Mereka melawan terik mentari untuk mencari celah bagaimana caranya sebuah alat operator pemutar video yang ada di Berugaq Pasirputih terhubung ke berugaq milik warga.

Aktivitas bolak-balik itu terjadi berkali-kali di hadapan saya, di waktu-waktu ketika saya pergi membuang hajat ke toilet atau mengambil makan siang ke dapur, atau sekadar untuk merokok di Berugaq Pasirputih.

Dokumentasi kegiatan persiapan Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Berugaq TV memang nyatanya mengejar output berupa tayangan televisi tentang aktivitas sehari-hari masyarakat, yang ditampilkan di berugaq-berugaq atau rumah-rumah beberapa warga, yang sengaja dipilih untuk menjadi situs-situs perintis bagi keberlanjutan pengelolaan distribusi informasi dan pengarsipan warga Pemenang.

Dokumentasi kegiatan persiapan Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Ia menjadi siasat yang mengambil manfaat dari fenomena guyub khas masyarakat kita, seolah kembali menerapkan teknis paling dasar dari bermulanya aktivitas memproduksi dan mendistribusikan informasi: orang-orang berbondong-bondong mendatangi papan pengumuman jadwal keberangkatan kapal angkutan.

Dokumentasi kegiatan persiapan Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Juga membuka pusat baru bagi pergaulan sosial dan ekspektasi di masa depan akan kosmopolitanisme ala warga Lombok yang memilih rehat sejenak dari bising-bising pariwisata. Nyatanya, Shift Café menjadi tempat bagi peluncuran perdana Berugaq TV; café itu dikelola oleh pemuda-pemuda yang sadar untuk beranjak dari dominasi pariwisata dan berinisiatif melakukan penanaman kembali daerah-daerah hutan di Pemenang yang telah rusak, dengan membentuk kelompok baru bernama Bale Kebon.

Muhammad Imran (di atas motor) dan Dhuha Ramadhani ketika bersiap-siap mengangkut TV ke berugaq warga, untuk presentasi Berugaq TV. (Foto: arsip Pasirputih).

Tapi bagi saya pribadi, visual yang berulang-ulang saya lihat sekelebat ini justru lebih menarik hati: peristiwanya seakan menjadi mantra gestural, alih-alih suara untuk indera pendengaran, yang dari aktivitas semacam itulah—berdasarkan pengakuan dua pegiatnya—dapat dipahami bagaimana suatu sistem jaringan, baik itu jaringan elektronis maupun jaringan ketetanggaan, bekerja dalam kehidupan kita. Di sini, menurut saya, juga terjadi dua gagasan sekaligus: otak-atik teknologis dan otak-atik sosial. Otak-atik yang berulang-ulang, membuahkan suatu kekhusyukan tertentu yang tidak hanya memengaruhi tubuh pada satu titik di lokasi ritual, tetapi lebih berupa penjelajahan ruang-ruang masyarakat: Imran dan Dhuha seakan menjadi pengelana fenomena tetangga, bagi saya.


Selanjutnya, apalagi yang berulang-ulang selain mereka?

Mencangkul…

Memangkas…

Dan membersihkan… lapangan berumput.

Dokumentasi salah satu pertandingan Bangsal Cup U-13, tahun 2019, bagian dari Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

Menghadirkan keramaian yang terancam punah akibat privatisasi ruang yang terjadi di Pemenang, Bangsal Cup tidak hanya menjadi semacam perayaan akan keharuman namanya sebagai penghasil atlet kelas dunia, atau sekadar wadah untuk menyalurkan minat di bidang tertentu, ataupun semata cara untuk memupuk mimpi menjadi pemain profesional di masa depan. Bukan hanya itu.

Turnamen tahunan ini telah menjadi wujud dari konsistensi “Pemberdayaan Raga” tanpa embel-embel laba, yang memperjuangkan hak warga atas ruang-ruang terbuka.

Kerangka konsep saya mengenai hubungan antara “Pemberdayaan Raga” dan “Pemberdayaan Seni”.

Moetidjo pernah berpendapat bahwa “Kerja Ragawi” itu adalah hal yang berbeda dengan “Kerja Seni”, dan ia juga sempat mengkritisi bahwa kerja-kerja pemberdayaan kerap meniadakan “takdir seni”. Namun, di mata saya, usaha penyelenggaraan Bangsal Cup yang konsisten, barangkali, bisa kita petakan seperti ini: bahwa sesungguhnya, “pengasingan” dalam konteks pewacanaan seni (yang tak jarang terjebak dalam subjektivitas dan intelektualitas elite), pasti akan tetap memiliki hubungan dengan “penempatan” dalam konteks pewacanaan kerja pemberdayaan yang melebur kepada warga. Dalam konteks itu, area yang penuh jebakan-jebakan inilah, sebetulnya, menurut saya, yang menjadi area tempat Bangsal Menggawe bereksperimen—sebagaimana yang bisa kita telusuri dari pemikran Otty Widasari sejak Bangsal Menggawe “Membasaq”. Kita, mau tidak mau, memang harus bertransaksi di antara berbagai kepentingan.

Dalam konteks itu, aktivisme yang diusahakan oleh AKUMASSA ketika bersama-sama Pasirputih menginisiasi festival rakyat ini perlu kita refleksikan lebih dalam, bukan sebagai aktivisme yang berorientasi propagandis (dalam artian mengejar massa untuk menumbangkan kekuasaan), tetapi justru aktivisme yang rendah hati (mencintai narasi dan merayakannya dengan membuat peristiwa-peristiwa yang bisa dinarasikan lagi, dan lagi).

Meskipun terlalu dini untuk menyebutkannya, tapi saya berpikir bahwa aktivisme Bangsal Menggawe adalah “aktivisme” yang berusaha melampaui aktivisime.

Pasirputih, sebagai inisiator utama pesta itu, pada kenyataannya masih kerap berada dalam keragu-raguan atau kegamangan soal keterputusan dengan warga dan lingkungan sekitarnya. Komunitas yang sudah berumur satu dekade ini tentu tidak lepas dari kritik.

Akan tetapi, apa yang kemudian mereka ulangkan setiap tahun lewat Bangsal Menggawe, lambat laun akan menjadi tuntunan baru untuk mewujudkan cita-cita Bangsal Menggawe sebagai peristiwa yang benar-benar milik warga.

Proyek-proyek yang digarap dalam Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”, tetap berada pada jalur untuk menjadi “tidak putus” dengan lingkungan sekitar. Mengumpulkan bambu, minyak jelantah, dan botol-botol bekas; senam ke sekolah-sekolah dan perkumpulan ibu-ibu; tawar-menawar di berugaq untuk dijadikan ruang presentasi TV; gotong-royong di lapangan; dan bahkan menggugah pelabuhan lewat kegiatan mengamen yang dibayar cukup hanya dengan senyuman; dan juga menakil. Itu semua terjadi berulang-ulang.

Buat saya, semua peristiwa itu adalah mantra (yang berarti juga doa), bukan hanya karena beragam peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi berulang-ulang baik dalam gerak fisik, pengeinderaan, dan pewacanaan—DISKUSI HAMPIR SETIAP MALAM, dan bukan juga karena pegiatnya berbondong-bondong menghimbau orang-orang untuk berdoa ke Bangsal, tetapi juga “mengulangi” prinsip dasar dari seni berkomunikasi: SAMBUNG HATI, menyuarakan bahasa-bahasa yang diam, …

Salah satu sketsa dari penelitian tentang pemetaan bunyi-bunyi di lingkungan Pemenang yang digarap oleh Theo Nugraha untuk Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

melalui dongeng-dongeng yang berbunyi di berugaq-berugaq, …

Maestro Rudat Zakaria mensosialisasikan senam tari rudat di sekolah-sekolah dalam rangka Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: arsip Pasirputih).

melintasi keluhan-keluhan sang maestro—yang juga berulang-ulang …

Tapa Kelomang, karya kolaborasi Maria Silalahi, Mintarja, dan warga Pemenang untuk Bangsal Menggawe 2019: “Museum Dongeng”. (Foto: Otty Widasari).

Membangun Tapa Kelomang: bertapa seperti keong.

Lewat bahasa-bahasa berulang—bunyi suara, gerak raga, dan pengalaman peristiwa—mereka menjadi mantra-mantra ampuh dalam tawar-menawar antara kearifan budaya dan pembangunan desa. Sebagai mantra, bahasa-bahasa ini membangkitkan apa yang selama ini diyakini ada tapi abai terlihat, apa yang selama ini selalu dirasa tapi jarang diungkap.

Mantra-mantra inilah yang mengurai benang-benang lampau, untuk melampaui sekat-sekat antardivisi sosial, untuk dijahit kembali menjadi peta kewargaan Pemenang yang sesungguhnya.


Ketika merancang presentasi ini semalam, dengan sedikit sok tahu saya memilih kata “Aksi-Trans” sebagai judul presentasi, tapi belakangan saya justru kelabakan untuk mengurai istilah yang lahir dari wacana Modernisme Barat itu. Sang kurator menyarankan saya untuk mencoba memahami “benang hantu”. Hanya “benang hantu”. Hanya “benang hantu”.

Dan saya kira, benang-benang itu tersembunyi, salah satunya, di lirik ini:

Lirik tentang aktivitas sehari-hari seorang ibu yang menimang-nimang anaknya di tengah hari desa, berkali-kali melantunkan syair itu, dengan tujuan sederhana saja, mungkin, yaitu untuk menentramkan si anak sembari meneruskan pekerjaannya… (saya selalu membayangkan ibu itu berdiri di tengah-tengah sawah siang hari). Pemenang memang mesti harus terus bekerja.

Foto bersama para pemimpin umat agama Islam, Hindu, dan Budha di Pemenang, pada malam puncak Bangsal Menggawe 2019. (Foto: Hafiz Rancajale).

Transendensi Bangsal Menggawe bukanlah perihal memistifikasi narasi, tetapi ia akan mencapai titik ultima aktivismenya karena konsistensi.

_______

Unduh materi dalam bentuk Power Point dari esai ini di sini: Presentasi Bangsal Menggawe untuk Forum Lenteng.

Pemberdayaan: Suatu Pendalaman tentang Seni sebagai Aktivisme

img_20160720_225142

Image © Manshur Zikri, 2016

Dalam rangka mengkaji secara terus-menerus esensi aktivisme pemberdayaan, usaha untuk turut mendistribusikan beberapa karya tulis menyangkut topik “pemberdayaan” lewat blog ini, pada dasarnya, menjadi bagian langsung dari praktik pemberdayaan itu sendiri. Pikiran dan pengalaman yang tertuang dalam karya-karya tulis ini hanyalah sedemikian kecil bagian dari keseluruhan cakrawala gagasan mengenai pemberdayaan yang bagian-bagian lainnya dapat dikatakan belum tereksplorasi secara mendalam oleh para pegiat akar rumput (termasuk penulis sendiri).

Esai-esai berikut ditulis berdasarkan pengalaman (empirik) penulis dalam beberapa proyek/program yang diorganisir oleh Forum Lenteng (organisasi nirlaba berbasis di Jakarta, tempat penulis beraktivitas). Satu tulisan, berjudul “Sadar Instagram”, merupakan esai yang dibuat di waktu senggang sekitar dua tahun lalu, menanggapi keseruan beberapa kawan yang mencoba berkreasi dengan menggunakan media sosial. Sementara itu, sebuah resensi berjudul “Tantangan Pemberontakan Baru Atas Media [Filem]”, sebenarnya merupakan sebuah esai kuratorial untuk program penayangan filem The Uprising (2013) karya Peter Snowdon di festival filem ARKIPEL 2014. Filem tersebut merespon fenomena media sosial (YouTube). Oleh penulis, gagasan dalam kuratorial ini cukup relevan sebagai salah satu contoh praktik alternatif dari pemberdayaan yang mendasarkan literasi media sebagai kerangka pikirnya.

Filem berjudul Gerimis Sepanjang Tahun (2015) yang diproduksi oleh Forum Lenteng, bekerja sama dengan Komunitas Ciranggon, adalah salah satu karya komunitas lokal yang juga merepresentasikan esensi pemberdayaan media. Berpartisipasi dalam proyek lokakarya AKUMASSA Jatiwangi yang diselenggarakan oleh Forum Lenteng (atas undangan sekaligus dukungan Jatiwangi Art Factory), warga lokal di Dusun Wates (Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat) lantas mendirikan Komunitas Ciranggon sebagai langkah konkret pengorganisiran suatu gerakan pemberdayaan lokal. Filem ini adalah suatu cara untuk bersuara dengan mendayakan puisi visual: lanskap sebuah lokasi yang dinarasikan melalui sudut pandang warga. Rekaman tentang rivalitas antara ‘pembangunan modern’ dan ‘rutinitas tradisional’ ini dibingkai baik sebagai kritik sosial maupun sebagai pintu untuk mengimajinasikan spekulasi-spekulasi taktikal dalam rangka mengantisipasi gegar budaya di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang bergerak pelan tapi pasti itu.

Penulis terlibat secara langsung dalam produksi filem Gerimis Sepanjang Tahun, baik sebagai peneliti, fasilitator lokakarya, maupun sebagai salah satu kolaborator yang turut merekam peristiwa dan menyunting gambar. Pemuatan link YouTube filem tersebut di blog ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung agenda Forum Lenteng dalam mendistribusikan karya-karya audiovisual secara terbuka kepada khalayak luas, semata demi kepentingan pendidikan.

Suatu gerakan, suatu pemberdayaan, dan cita-cita aktivisme, tak akan pernah tercapai secara maksimal tanpa totalitas dalam hal pengorganisirannya. Ini berkaitan dengan inisiatif untuk mengelola berbagai materi—termasuk pengelolaan arsip. Lewat blog ini, saya mencoba menerapkan gagasan itu: memilah kembali, lantas mengolahnya ke dalam editorial “pemberdayaan”, dengan harapan arsip ini dapat terus membuka berbagai peluang pengelolaan yang lebih baik di masa depan.

Selamat membaca!

Daftar Isi

Esai (Tematik)
Masyarakat Berdaya Untuk Pemberdayaan Pemerintah
Pemberdayaan. Apakah itu?
Sadar Instagram
Disrupsi Terhadap Konstruksi Arsip: Tatkala Kamera Mencerminkan Gelagatnya

AKUMASSA
Wates Bermedia Membangun Desa

Halaman Papua
Keaksaraan Media Pangkal Bagi Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan

Resensi
Tantangan Pemberontakan Baru Atas Media [Filem]

Image
Gerimis Sepanjang Tahun

Gerimis Sepanjang Tahun


Gerimis Sepanjang Tahun (2015 | 51mins 5secs)
AKUMASSA Jatiwangi (Forum Lenteng & Komunitas Ciranggon)

Tentang sebuah dusun di Jatiwangi, Jawa Barat, yang kehidupan masyarakatnya berputar seperti mesin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tradisional, namun berdampingan dan harus berhadapan dengan pembangunan wilayah secara modern. Narasi lokal yang disajikan melalui perspektif warga dalam filem Gerimis Sepanjang Tahun ini memberikan gambaran bagaimana geliat pabrik genteng tradisional serta pola kerja kehidupan agraris bersanding dengan pembangunan jalan tol yang akan mengubah banyak pola kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat di masa mendatang. Filem ini diproduksi pada awal tahun 2015 secara partisipatoris oleh warga Dusun Wates sendiri, yang tergabung dalam Komunitas Ciranggon, yang juga merupakan komunitas dampingan Forum Lenteng dalam Program akumassa.

About a hamlet in Jatiwangi, West Java, which its community life revolves such as an engine to meet the daily needs traditionally, yet adjacent to and have to deal with the modern development of the region. Local narratives is presented through the residents perspective in it provides an overview of how the twisted of traditional tile factory and agrarian life work patterns coupled with the construction of the toll road that will change a lot of patterns of social, economic, and cultural communities in the future. This film was produced in early 2015 by participatory of Wates citizens, which is incorporated in the Community of Ciranggon, which is also assisted by Forum Lenteng in akumassa Program.


Realization:
Aceng Abidin, Abdul Latif, Ayu Anindiya, Didik Junaedi, Didin Hoerudin, Herlina Octaviana, Iim Rohiman, Iing Solihin, Imas Masitoh, Maman Sudirman, Mamiek Widya, Mia Amelia, Miningsih, Muhammad Nur Aziz, Muhammad Khusaeri, Muhammad Nasuhi, Muhammad Wildan, Nina Dewi Rosliana, Rangga Nurzaman, Setia Nour, Yaya Nuryadi.

Facilitators:
Bunga Siagian, Manshur Zikri, Otty Widasari

Production:
Forum Lenteng & Komunitas Ciranggon

Masyarakat Berdaya untuk Pemberdayaan Pemerintah

KALAU BERBICARA TENTANG ‘pemberdayaan masyarakat’, saya secara pribadi terkadang merasa gelisah. Apa sebab? Dua kata itu, yang pada masa sekarang sudah sedemikian populer dalam berbagai aktivitas organisasi masyarakat sipil—bahkan, telah umum dijadikan sebagai salah satu program unggulan oleh para pelaku dan institusi-institusi dari lingkungan pemerintahan—dalam keadaan tertentu, merepresentasikan suatu nuansa yang dapat ‘menusuk dari belakang’ dan ‘merendahkan’ masyarakat itu sendiri.

Alih-alih menyatakan bahwa masyarakat memiliki daya, aksi ‘memberdayakan’ itu, bisa jadi, merupakan alter-ego dari kelompok-kelompok eksklusif[1] dalam memandang masyarakat, yakni menguatkan status masyarakat sebagai entitas yang ‘tidak berdaya’.

‘Pemberdayaan masyarakat’ memanglah sebuah terjemahan umum dari kata Bahasa Inggris, ‘community development’ atau ‘community empowerment’. Di mata saya sendiri, sepertinya penerjemahan kata itu pun juga harus ditinjau kembali, apakah tepat atau tidak. Untuk sementara, keharusan itu dapat dikesampingkan. Kita masih bisa mendadar istilah ‘pemberdayaan masyarakat’ sebagai sebuah perbincangan yang renyah meskipun dengan kegelisahan.

Memaparkan isi kegelisahan itu, untuk mencegah adanya poin-poin yang bisa jadi terlewatkan atau kealpaan diri saya sendiri dalam memahaminya, saya mencoba memulai risalah ini dengan mendeskripsikan secara kritis beberapa sumber bacaan yang saya dapatkan, terkait wacana ‘pemberdayaan masyarakat’ (dalam konteks, bahwa istilah itu adalah terjemahan dari kata Bahasa Inggris, ‘community development’ atau ‘community empowerment’).

Konon, aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ yang dianggap sebagai salah satu yang pertama ada, di antara yang lainnya, adalah aksi-aksi yang terjadi di penghujung tahun 1930-an dalam suatu pertarungan posisi tawar antara kelompok tertindas dan penguasa dari Barat. ‘Pemberdayaan masyarakat’, jika mengikuti kerangka berpikir imperialis dalam memandang bangsa jajahan, konsepnya sederhana saja: memberdayakan orang lokal untuk pembangunan (yang sesuai dengan kepentingan pihak yang—di masa program pemberdayaan itu dijalankan—memiliki dominasi). Sedikit catatan yang menunjukkan hal ini adalah tentang sejarah politik salah satu negara di Afrika—tapi saya yakin peristiwa serupa juga terjadi di berbagai negara bekas jajahan lainya, termasuk Indonesia. Dalam rangka meluaskan sekaligus menguatkan pengaruh dan tekanan Pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah dudukannya, Kekaisaran Inggris yang kala itu menguasai Kenya melancarkan program yang berusaha menarik minat para pribumi (orang lokal, terutama yang muda) untuk terlibat dalam agenda administratifnya, guna memastikan mereka berpihak kepada Pemerintah dan tidak melawan.[2] Pada dekade-dekade selanjutnya, agenda ‘pemberdayaan masyarakat’ ini menjadi wajah gerakan-gerakan yang berusaha mengentaskan kemiskinan, tetapi, sering kali, yang dilihat sebagai ‘miskin’ itu adalah ‘negara berkembang’.

Kategori ‘miskin’—atau, kata lainnya ‘berpenghasilan rendah’—yang disematkan pada masyarakat, toh ternyata mengundang sinisme terhadap aksi ‘pemberdayaan’ itu sendiri. Lihat saja salah satu contohnya, Saul D. Alinsky, organisator dan penulis asal Amerika, yang disebut-sebut sebagai pendiri atau pelopor organisasi masyarakat modern itu, tetap menerima kritikan pedas dari beberapa pakar di bidang ilmu sosial. Karya tulisnya, berjudul Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals—yang secara jelas menyatakan peran penting organisasi massa dalam “merebut kekuasaan dan memberikannya kepada orang-orang; demi mewujudkan mimpi demokratis akan kesetaraan, keadilan, perdamaian, kerja sama, kesempatan yang sama rata dan penuh atas pendidikan, pekerjaan yang penuh dan berfaedah, kesehatan, dan penciptaan situasi di mana manusia dapat memiliki kesempatan untuk hidup pada nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupan”[3]—dipandang sebagai sekumpulan instruksi semata yang diduga hanya efektif jika diperuntukkan bagi area-area yang masyarakatnya ‘berpenghasilan rendah’. Kritik seperti itu, salah satunya dipicu karena pada karyanya yang lebih awal[4], Alinsky dituding hanya menyebutkan satu contoh studi[5] untuk mendukung klaimnya mengenai dampak dari People’s Organizations (suatu terma yang ia gunakan untuk mengacu bentuk ‘organisasi modern’, untuk membedakannya dengan organisasi tradisional).[6] Dan lagi-lagi, dampak yang dibicarakannya hanya untuk konteks masyarakat berpenghasilan rendah.[7] Kritik yang menyerangnya bahkan menyatakan, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jikalau gaya organisasi a la Alinsky itu telah membuahkan hasil yang membuat masyarakat dapat beranjak dari “kekhawatiran-kekhawatiran yang sifatnya ekspresif belaka” ke “aksi-aksi bersifat instrumental”.[8]

Selain masalah efektivitas, saya sendiri melihat bahwa kita patut mempertanyakan posisi ‘masyarakat’ di dalam gagasan Alinsky tersebut. Meskipun cita-citanya mulia, tetap saja peluang partisipasi masyarakat yang dimarjinalkan—dalam konteks masyarakat Amerika saat itu—masih berada di bawah bayang-bayang penguasa dari etnis kulit putih. Masyarakat ‘miskin’, baik dari segi kemiskinan ekonomi, sosial maupun budaya, dilihat tak lebih sebagai objek yang diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Dengan kata lain, masyarakat ‘miskin’ itu didefinisikan sebagai suatu ‘kelompok tertindas’ yang patut ditolong dengan dalih mewujudkan mimpi tentang kesetaraan.

Jika kita mencermati pengertian dari istilah dan aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ berdasarkan hasil bacaan yang telah saya paparkan di atas, tidak heran jika Bank Dunia—lembaga keuangan internasional milik PBB yang memang memiliki visi dan misi utama memberantas kemiskinan di dunia, melalui pemberian pinjaman modal kepada ‘negara-negara berkembang’—yang selalu menggaungkan wacana ‘pemberdayaan masyarakat’ melalui programnya, bernama Community Driven Development (CDD), sering pula dicurigai memiliki agenda ‘udang di balik batu’ karena diduga membawa kepentingan negara ‘adidaya’ Amerika Serikat yang berusaha meletakkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Terlepas dari benar atau tidaknya konspirasi semacam itu, fenomena ini mengindikasikan bahwa aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ dapat berpotensi salah sasaran; menguatkan daya paham di bawah alam sadar, yang sangat mungkin akan keliru, dalam mendefinisikan peran dan posisi masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan lokal.

Menimbang faktor-faktor itu, saya lebih setuju jika kita, bersama-sama, bersedia mencari istilah alternatif bagi gerakan-gerakan lokal yang ingin membangun tangga untuk mencapai tatanan masyarakat madani. Daripada sekadar menggunakan dua kata ‘pemberdayaan masyarakat’, agaknya kita membutuhkan sebuah istilah lain yang menegaskan esensi ‘kemandirian’; suatu istilah yang memanifestasikan ruh ‘berdaya’, misalnya semacam istilah yang berarti ‘pemberdayaan yang mandiri oleh dan untuk masyarakat’—tapi, supaya terasa elegan dan tampak praktis serta taktis, istilah yang kita cari itu, tentunya, harus menggunakan diksi yang, dari segi bentuk dan ritmenya, sepadan dan dapat berambivalensi dengan istilah sebelumnya yang sudah umum digunakan.

Sejauh ini, Program AKUMASSA[9] Forum Lenteng—sehubungan dengan fokus kegiatannya di wilayah media—lebih sering menggunakan istilah ‘pemberdayaan media’. Jika kita mengacu pada pembahasan saya sebelumnya, memang aksi-aksi yang dilakukan oleh AKUMASSA dilatarbelakangi oleh fakta, bahwa ‘media’ (khususnya media massa arus utama) sedang tidak memiliki daya—terutama jika kita mengerucutkan ruang lingkupnya sejak peristiwa Reformasi 1998. Media, sebagai sebuah entitas yang terpisah dari masyarakat, tidak berdaya fungsi yang relevan bagi kepentingan umum. Sekarang ini, kita tidak bisa menentukan dengan pasti media massa apa, yang mana, dan milik siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Hampir semuanya berbalut kepentingan yang didasarkan unsur kepemilikan (privat), jauh dari cita-cita ideal tentang ‘media’ yang memiliki kodrat sebagai alat masyarakat.

Oleh karena itu, AKUMASSA berdiri di atas wacana yang berusaha menguatkan ide tentang ‘memberdayakan media’, terutama melalui agenda membangun infrastruktur media yang bentuk dan pola kerjanya berbeda dengan mekanisme media arus utama. Siapa yang melakukan ‘pemberdayaan media’ itu? Tentu saja masyarakat. Jikalau ‘pemberdayaan masyarakat’ memposisikan masyarakat sebagai objek yang pasif, konsep ‘pemberdayaan media’ yang coba digagas oleh AKUMASSA adalah wacana untuk menandingi itu, yakni dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek yang aktif; ‘pemberdayaan media’ oleh dan untuk masyarakat.

***

DI DESA JATISURA[10], saya mendapat pengalaman diskusi yang membuat saya jadi benar-benar mengerti apa yang disebut sebagai ‘kalah dengan terhormat’. ‘Kalah’ bisa mengandung makna yang positif. Bahkan, ‘kalah’ itu justru menjadi metafora tentang gerakan masyarakat yang optimis.

Suatu hari, saya dan Otty duduk berdiskusi dengan Arief dan Ginggi di markas Jatiwangi Art Factory (JaF). Dalam rangka merencanakan pelaksanaan workshop Program AKUMASSA untuk wilayah Kampung Wates, Arief dan Ginggi menceritakan pengalaman mereka bernegosiasi dengan dinamika sosial dan politik yang ada di desa mereka. Termasuk di dalamnya, hal-hal tentang bagaimana membangun suatu hubungan simbiosis mutualisme antara warga, organisasi masyarakat, dan Pemerintah. Menurut mereka, hanya melalui cara itulah agenda membangun desa dapat terwujud—sekarang bukan lagi era yang menggunakan kekerasan untuk melawan kekuasaan.

Secara filosofis, sebagaimana yang diterangkan oleh Ginggi, warga masyarakat mau tidak mau memang berada di posisi yang ‘selalu’ akan ‘kalah’. Masyarakat akan benar-benar kalah (dalam artian yang sesungguhnya) jika terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang mengamini kekerasan. Kekerasan, dalam hal ini, selalu identik dengan kecenderungan untuk menindas, yang merupakan buah dari karakter kekuasaan, baik berupa kekerasan fisik, psikis, sosial, maupun budaya. Pada pelaksanaan pembangunan jalan tol, contohnya, yang menurut Ginggi akan berdampak kerugian bagi kehidupan masyarakat di Desa Jatisura[11], oleh masyarakat desa tidak dilawan dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan pula, seperti demonstrasi berujung perilaku brutal massa, misalnya. Alih-alih, warga masyarakat itu menggalakkan kegiatan gotong-royong desa sebagai sebuah usaha untuk memberi tahu Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan jalan tol itu, bahwa Desa Jatisura, secara disengaja atau tidak, telah ‘diluputkan’ dari peta Negara. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan desa itu menjadi ‘bukti’ bagi Negara bahwa Desa Jatisura masih ada dan masyarakatnya berdaya. Pembangunan jalan tol memang tetap dilanjutkan, tetapi setidaknya pembangunan itu ‘berbelok’ sehingga tidak meluluhlantahkan wilayah desa secara keseluruhan; ‘kalah’, tapi tetap berada.

Di lain kesempatan, saya mendengar istilah ‘pemberdayaan pemerintah’. Sebagaimana pembahasan saya sebelumnya, istilah ini memang mengindikasikan bahwa Pemerintah sedang tidak berdaya.

“Sebenarnya, banyak sekali program-program yang dirancang Pemerintah itu yang bagus,” ujar Ginggi, suatu ketika. “Tapi mereka tidak mengerti bagaimana menerapkannya atau mengkomunikasikannya kepada warga.”

Dengan kata lain, supaya program-program yang ada membuahkan hasil yang maksimal, warga memberdayakan Pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat—bukan menunggu Pemerintah memberdayakan masyarakat.

Kembali kita memasukkan istilah ‘pemberdayaan masyarakat’ di bagian ini, sebenarnya agenda yang dari segi tertentu dapat disebut menggunakan wajah ‘pemberdayaan pemerintah’, sudah lama ada di Indonesia. Beberapa di antara program ‘pemberdayaan masyarakat’ oleh Pemerintah yang saya maksud—yang lagi-lagi berporos pada kebutuhan untuk ‘mengentaskan kemiskinan’—antara lain, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan sejak tahun 1979[12], di bawah Departemen Pertanian; KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan sejak tahun 1982[13], di bawah Departemen Sosial; Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dicetuskan Mubyarto tahun 1993[14], di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang mulai dilakukan sejak tahun 2001[15], di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan. Tak lupa pula kita menyebut PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan mulai tahun 1998[16], di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri; dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan sejak tahun 1999[17] oleh Departemen Pekerjaan Umum.[18] Kedua program ini sekarang bergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang mulai berjalan tahun 2007.[19]

Program-program yang mengusung agenda ‘pemberdayaan masyarakat’ tersebut, saya nyatakan berwajahkan ‘pemberdayaan pemerintah’, karena dalam penerapannya juga menyasar peningkatan kapasitas para pelaku pemerintahan di tingkat desa dan kota, dengan harapan mereka dapat terlibat aktif untuk menyukseskan program-program Pemerintah Pusat tersebut. Hal itu terutama terlihat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri[20] dan Inpres Desa Tertinggal[21]. Namun demikian, konsep ‘pemberdayaan pemerintah’ yang dibawa oleh program-program ini jauh berbeda dengan apa yang saya pelajari di Jatiwangi. Alih-alih tercipta suatu kondisi di mana masyarakat memberdayakan Pemerintah, program-program tersebut tetap saja memposisikan masyarakat berada di bawah. Hal itu dapat dinilai dari beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab kegagalan program-program itu, yakni menggunakan pendekatan yang top-down, mengabaikan nilai-nilai lokal, tidak partisipatif, tidak holistik, dan adanya ilusi investasi.[22] Jika kita mengamatinya dengan lebih kritis, wajah ‘pemberdayaan’ semacam itu mengindikasikan suatu gejala yang lebih-kurang sama dengan ‘pemberdayaan’ a la Barat yang sempat saya singgung di awal tulisan ini. Meskipun yang mencanangkannya adalah Negara sendiri, selama esensi dan status publik dan masyarakat masih dilihat sebagai kelompok ‘tidak berdaya’, sudut pandang risalah ini menilai bahwa kondisi itu adalah cerminan dari suatu pendisiplinan yang membelenggu demokrasi. Pada kenyataannya, partisipasi masyarakat yang digaung-gaungkan Pemerintah hanya berhenti di tataran ‘dialog’, selebihnya, segala macam bentuk pembangunan sering kali mengingkari kesepakatan dari dialog yang telah dilakukan.

Jika kita berkaca pada kasus di Jatiwangi, sebuah daerah yang sebagian warganya melakukan kegiatan-kegiatan yang memanifestasikan ‘masyarakat berdaya’ (terutama karena dipicu oleh keberadaan Jatiwangi Art Factory), program-program milik Pemerintah yang saya sebutkan di atas memang bertolak belakang sifatnya dengan yang dimaksud oleh Jatiwangi Art Factory. Mengutip kata Ginggi, “Program-program Pemerintah itu kehilangan ruh!” Warga masyarakat yang terlibat aktif di dalam berbagai kegiatan Jatiwangi Art Factory berusaha mengembalikan ruh itu. Caranya, bekerja sama dengan Pemerintah Desa mereka (kalau kita enggan menggunakan kalimat “mengajari Pemerintah Desa”) untuk dapat melancarkan berbagai program di tingkat kelurahan dan kecamatan, sesuai dengan jalur yang dimengerti dan diingini oleh warga masyarakat Kecamatan Jatiwangi sendiri. Pertanyaannya kemudian, apakah kerja sama yang terjalin itu terjadi dalam suatu hubungan yang sama rata dan sama kuat? Atau, apakah hanya berupa suatu bentuk pendisiplinan yang lain belaka?

Sebelum menjawab itu, menurut saya, tentu gegabah namanya jika menganggap kasus di Jatiwangi dapat diterapkan begitu saja di daerah-daerah lain di Indonesia. Kita tidak bisa memukul rata kasus spesifik di suatu daerah untuk daerah lain. Sebab, kekerabatan sosial, yang menjadi faktor utama bagi terwujudnya ‘masyarakat berdaya’ di sebuah wilayah, sangatlah relatif. Kita bisa menyaksikan, bahwa ada banyak daerah lain yang memiliki masalah yang sama dengan Jatiwangi, tetapi tidak dapat dengan mudah memengaruhi Pemerintah di lingkungan lokalnya agar mau bekerja sama dalam bentuk yang benar-benar konkret. Paling tidak, untuk dapat berpihak kepada warga saja, itu pun cukup sulit. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi saya terhadap Jatiwangi ketika menyelenggarakan workshop selama satu bulan di sana, ada beberapa hal yang menjadi prasyarat bagi warga agar mereka mampu menjadi masyarakat berdaya (bukan sekadar diberdayakan, apalagi diperdaya).

Untuk menjawab pertanyaan yang saya lemparkan sebelumnya, kita terpaksa mempertimbangkan pertanyaan anteseden: apakah warga di lingkungan komunitas[23] tertentu, dari awal kemunculannya di suatu wilayah hingga menjadi bagian dari jaringan-jaringan sosial yang ada, sudah ditakdirkan ‘berdaya’? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Akan tetapi, yang justru menarik untuk diungkai ialah proses menjadi ‘berdaya’ itu sendiri. Kita bisa menyalahkan aksi-aksi ‘pemberdayaan masyarakat’ yang dilakukan oleh kelompok-kelompok eksklusif (yang sebetulnya bukan bagian dari masyarakat di lingkungan wilayah tertentu), karena adanya potensi yang mendefinisikan warga masyarakat sebagai objek. Status warga sebagai objek tersebut, terbukti dari bentuk-bentuk kegiatan lanjutan berbagai program ‘pemberdayaan masyarakat’ yang hasilnya justru lebih banyak dinikmati oleh penyelenggara kegiatan pemberdayaan—lebih parahnya, keuntungan itu bersifal komersil dalam kerangka berpikir Kapital yang selalu mengakumulasi modal.

Akan berbeda proses dan hasilnya, jika yang melakukan ‘pemberdayaan masyarakat’ itu adalah warga lokalnya sendiri. Menurut saya, ini adalah prasyarat pertama bagi terciptanya ‘masyarakat berdaya’. Tentu saja, inisiatif warga itu membutuhkan sebuah pemicu. Kita tidak dapat memungkiri, bahwa pemicu itu mungkin saja berasal dari Pemerintah dan Negara, atau justru dari elemen yang lain. Hal yang membedakannya dari kecenderungan pola ‘pemberdayaan masyarakat’ konvensional yang menjadikan warga sebagai objek, adalah terletak pada proporsi dan peruntukan keuntungan yang dihasilkan, apakah lebih besar manfaatnya bagi si pemicu, atau bagi si warga itu sendiri. Memang, pemaparan konsep ini agak terlalu muluk. Akan tetapi, kasus di Jatiwangi, agaknya, adalah contoh nyata dari pemikiran ini.

Arief dan Ginggi, misalnya, atau Ila dan Maman[24], adalah warga lokal asli yang memang hidup di Jatiwangi. Aksi pemberdayaan yang dilakukan oleh Jatiwangi Art Factory, bisa kita anggap sah dan mampu menggaungkan ide ‘warga sebagai subjek yang berdaya’, karena mereka bergerak secara mandiri untuk wilayah mereka sendiri. Yang perlu dicatat, inspirasi-inspirasi yang dimiliki oleh kelompok ini dalam melakukan aktivitas ‘masyarakat berdaya’, didapatkan melalui pergaulan luas dengan berbagai jaringan komunitas yang juga bergerak demi mencapai cita-cita yang sama. Dengan kata lain, faktor kepemilikan jaringan adalah prasyarat kedua bagi terciptanya ‘masyarakat berdaya’. Untuk membangun wilayah lokalnya, warga tidak akan berhasil jika hanya berdiam diri di dalam kandang, tanpa melihat, mempelajari, serta [sesuai kebutuhannya] memodifikasi cara-cara yang sudah pernah diterapkan di wilayah lain yang memiliki pola, gaya, dan pengalaman yang berbeda. Memiliki jaringan dengan wilayah lain, membuka peluang tersebut menjadi lebih besar.

Merumuskan prasyarat yang ketiga, kita sekarang harus menyinggung aspek ‘kekerabatan sosial’ yang relatif itu. Dalam hal ini, kekerabatan sosial yang memang telah menjadi karakter kehidupan masyarakat di Timur, dalam keadaan tertentu, dapat dibentuk dan diperkuat sedemikian rupa untuk kepentingan warga lokal. Tapi, mengacu ke prasyarat pertama, tentu kita sepakat bahwa yang melakukan pengkondisian ‘kekerabatan sosial yang sengaja dibentuk’ tersebut haruslah warga lokalnya sendiri. Dalam hal ini, warga membutuhkan suatu perangkat yang dapat mewujudkan hal itu. Inilah pintu yang mempersilakan ide tentang ‘pemberdayaan media’ masuk ke dalam aktivitas ‘masyarakat berdaya’. Melalui aktivitas bermedia (produksi-distribusi informasi dan pengetahuan secara mandiri), warga masyarakat memiliki ruang untuk saling bertukar pikiran dan berdialektika, dalam rangka menggapai suatu kesalingpahaman hingga menguatkan kekerabatan sosial yang sudah lebih dulu ada sebelumnya. Sederhananya, berdasarkan kasus di Jatiwangi, aktivitas bermedia, dan hasil dari media itu sendiri, memicu warga untuk menjadi lebih kompak.[25] Akan tetapi, tentu saja aktivitas bermedia ini bukanlah sebuah proses yang instan. Masyarakat Jatiwangi sendiri membangun kesadaran itu, untuk wilayah lokalnya, selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya memiliki posisi tawar yang sama kuat dengan Pemerintah yang akan mereka berdayakan.

Singkatnya, meninggalkan istilah ‘pemberdayaan masyarakat’ yang dapat menyesatkan pemahaman kita tentang status dan posisi masyarakat, ‘pemberdayaan media’ dapat kita jadikan sebagai sebuah konsep alternatif, yang layak dilakukan sebelum memasuki tahapan terakhir, yaitu ‘pemberdayaan pemerintah’.

Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Jatiwangi Art Factory dan anggota masyarakat Jatiwangi lainnya, aksi ‘pemberdayaan pemerintah’ hanya dapat diwujudkan tatkala warga telah memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberdayakan media. Melalui kegiatan memproduksi filem dan karya video dokumenter, contohnya, warga Jatiwangi dapat mengajak para pelaku yang memiliki peran atau posisi penting dan strategis di lingkungan pemerintahan—termasuk lembaga kepolisian dan tentara—untuk terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan berbasis komunitas. Mulai dari penyelenggaraan gotong-royong[26] tingkat desa hingga penyelenggaraan festival seni tingkat internasional. Faktanya, Pemerintah juga berkenan untuk ‘hadir’ di dalam media, sebagaimana warga bergairah menyambut sensasi media tersebut; merayakan aktivitas merekam dan direkam. Kebutuhan atas hasrat simbolik seperti ini adalah kunci yang memungkinkan terjadinya ‘hubungan simbiosis mutualisme sosial’. Baik Pemerintah maupun warga, sama-sama terpenuhi kebutuhannya untuk berpromosi, atau menyimpan kenangan yang dapat digarap sebagai arsip untuk masa depan.

Terkait hal itu, Arief dan Ginggi menekankan bahwa output atau produk dari media yang mereka produksi bukanlah yang utama. Justru, poin ‘masyarakat berdaya’ itu terjadi saat menjalani proses produksi media yang mereka lakukan sendiri. Kegiatan-kegiatan ‘selebrasi’ membuat filem dan video, lagu kolaborasi, konser, dan segala macam bentuk kegiatan kreatif lainnya memberikan efek nyata yang dapat memobilisasi Pemerintah dan warganya untuk melakukan aktivitas membangun desa secara bersama-sama. Di satu sisi, warga dapat menentukan pembangunan seperti apa yang mereka butuhkan—atau setidaknya, meningkatkan daya kontrol terhadap aparat pemerintahan, karena keadaan bertatap muka (berkolaborasi) yang semakin meningkat di antara keduanya, terjadi selama proses produksi media. Di sisi lain, Pemerintah dapat mengimplementasikan program yang telah mereka rancang sesuai kehendak warga masyarakat lokalnya. Dengan cara ini, ‘dialog’ dan ‘aksi konkret’ terjadi secara bersamaan, karena ada [kegiatan produksi] media yang mewadahinya. Sebagaimana efek yang didapatkan jika prasyarat ketiga terpenuhi, ‘kegiatan produksi media warga’ itu dapat berfungsi sebagai ruang bertukar pikiran untuk meningkatkan kesalingpahaman, dalam rangka menciptakan ‘kekerabatan’, antara warga dan Pemerintah. Pada titik ini, Pemerintah justru belajar kepada warganya.

Dari semua pemaparan yang saya utarakan dalam risalah ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ‘pemberdayaan pemerintah’ adalah karakteristik dari ‘masyarakat berdaya’. Masyarakat merupakan subjek utama yang berhak dan berkewajiban menentukan kehidupannya sendiri. Daerah-daerah lain yang hendak membangun tangga untuk kemajuan desa/kotanya sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat Jatiwangi, haruslah terlebih dahulu memenuhi tiga prasyarat, yakni kesadaran warganya untuk menjadi subjek, perluasan jaringan, dan memperkuat kekerabatan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita itu, ‘pemberdayaan media’ (oleh dan untuk warga) adalah strategi yang dapat dilakukan.

Selain sebagai manifesto tentang warga yang aktif, mengadopsi pernyataan Arief, media adalah janji; sesuatu yang dapat menjanjikan posisi tawar bagi warga, sesuatu yang dapat menjanjikan perubahan. Saya setuju, bahwa pada ‘media warga’-lah seorang atau sekelompok warga dapat melihat, mengingat, dan mengkritisi janjinya sendiri sebagai ‘masyarakat berdaya’.

***

End Notes:

[1] Maksud saya dengan istilah ‘kelompok ekslusif’ ini memang dimaksudkan sebagai oposisi dari makna inklusif. ‘Kelompok ekslusif’, yakni kelompok yang sesungguhnya berada ‘di luar’ dan tidak melebur ke dalam lingkungan masyarakat yang menjadi objek atau sasaran kegiatan-kegiatannya. Kelompok ini adalah ‘kelas yang terbatas’, yang keanggotaannya ditentukan oleh prasyarat tertentu agar orang-orang bisa menjadi bagian darinya. Keterbatasan itu pun, secara sadar atau tidak, juga menentukan akses, baik yang arahnya ke dalam kelompok itu sendiri maupun ke arah luar. Umumnya, ‘kelompok eksklusif’ mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang lebih unggul atau istimewa atas hal tertentu di antara elemen-elemen masyarakat umum yang lainnya.

[2] J. M. Lonsdale, “Some Origins of Nationalism in East Africa”, The Journal of African History, Vol. 9, No. 1 (1968), hal. 119-146. Lihat di halaman 128.

[3] Saul D. Alinsky, Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals (New York: Random House, 1971), hal. 3.

[4] Lihat Saul D. Alinsky, Reveille for Radicals (Chicago: University of Chicago Press, 1946).

[5] Dalam Reveille for Radicals itu, Alinsky memaparkan ilustrasi dengan mengambil contoh pada peristiwa pertemuan antara American Federation of Labor, Congress of Industrial Organizations, dan Railroad Brotherhood. Pertemuan itu dalam rangka dukungan terhadap suatu kampanye organisasional di sebuah kota yang terletak di dekat Mason-Dixon (lihat di hal.188-189).

[6] Robert Pruger dan Harry Specht, “Assessing Theoritical Models of Community Organizations Practice: Alinsky as a Case in Point”, Social Service Review, Vol 43, No. 2 (Juni, 1969), hal. 123-135. Lihat di halaman 133.

[7] Robert Pruger dan Harry Specht, ibid. Dalam pemaparannya, Pruger dan Specht menyoroti klaim Alinsky tentang mekanisme People’s Organizations yang dapat memproduksi tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat berpenghasilan rendah (low-income community). Jika kita meninjaunya ke Reveille for Radicals, Alinsky memaparkan pengalamannya menghadapi ketiga lembaga (yang disebut di catatan kaki nomor 5) yang mulai menghindari Hukum Jim Crow, yakni hukum yang mengatur etnis Afrika-Amerika (sering disebut dengan istilah merendahkah: ‘orang negro’) secara diskriminatif; fasilitas untuk orang kulit putih selalu lebih bagus ketimbang fasilitas untuk orang kulit hitam. Menurut pemahaman saya, pada pemaparan Alinsky tersebut, tersirat suatu pernyataan bahwa pola ‘organisasi modern’ yang dia ajukan telah membuka peluang bagi kelompok tertindas untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan diakui dalam aktivitas-aktivitas politik.

[8] Robert Pruger adan Harry Specht, ibid., hal. 134.

[9] Sebuah program bernama resmi “AKUMASSA: Program Pemberdayaan Media Berbasis Komunitas” yang digagas sejak 2008 oleh Forum Lenteng, sebuah organisasi nirlaba egaliter, berbasis di Jakarta, yang fokus pada studi-studi sosial dan budaya, khususnya di bidang media, seni, dan sinema. Penulis adalah salah satu pegiat utama program tersebut.

[10] Salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

[11] Ginggi menerangkan kepada kami, bahwa dalam cetak biru pembangunan jalan tol yang melintasi Kecamatan Jatiwangi, tidak dipertimbangkan, salah satunya, aspek-aspek krusial sehubungan dengan sarana pengairan (semacam saluran drainase) di tingkat desa dan kelurahan. Cetak biru itu hanya mempertimbangkan keselamatan saluran air di tingkat yang lebih tinggi, seperti kabupaten.

[12] Edy Rianto, Peran Stakeholder dalam Pelestarian Program P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani – Nelayan Kecil), Makalah Seminar dan Lokakarya “Strategi Pengembangan dan Pelestarian Program P4K dalam Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang” (Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 1. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://core.ac.uk/download/pdf/11720370.pdf

[13] Sjafra Dwipa dan Janes Simanjuntak, MT., “Regulasi Panas Bumi Dalam Era Otonomi”, Kolokium Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral (DIM) TA (2002), hal. 2. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium%202002/06-Mak_PANAS%20BUMI.pdf

[14] Faizah Fauzan El Muhammady, Evaluasi Program Inpres Desa Tertinggal dalam Konteks Mengentaskan Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Penerima Program IDT di Kotamadya Padang, Propinsi Sumatera Barat), Tesis (Institut Pertenian Bogor, 1996), hal. 10. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari situs repository IPB.

[15] Razak Miraza, Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009), hal. 14-15. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari https://bit.ly/2OYZZKL

[16] The World Bank, “Program Pengembangan Kecamatan”, diakses pada 19 Mei, 2015 dari https://bit.ly/1KuK1Tj

[17] PNPM Mandiri (3 Juli, 2011), “Tanya Jawab Seputar PNPM Mandiri”, Brosur, hlm. 1. Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://psflibrary.org/catalog/repository/PNPM%20brosur_Indo.pdf

[18] Agus Purbathin Hadi, “Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia” (tidak bertanggal). Diakses pada 19 Mei, 2015 dari situs Suniscome.

[19] PNPM Mandiri, op cit.

[20] P2KP, “Tentang PNPM”, Situs web P2KP (tidak bertanggal). Diakses pada 19 Mei, 2015 dari http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=1&catid=5&

[21] Faizah Fauzan El Muhammady, op cit.

[22] Agus Purbathin Hadi, op cit.

[23] Kata ‘komunitas’ yang saya maksudkan di sini merujuk pada pengertian sebuah kelompok tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan ‘masyarakat’, dalam konsep yang lebih abstrak, dapat dimengerti sebagai suatu istilah yang mendefinisikan jaringan-jaringan sosial yang ada di dalam berbagai bentuk interaksi dalam kehidupan manusia.

[24] Ila dan Maman adalah dua Kepala Dusun yang ada di Desa Jatisura.

[25] Kata ‘kompak’, dalam hal ini, saya rasa lebih tepat untuk digunakan ketimbang kata ‘konsensus’, untuk mengacu sebuah kondisi yang memungkinkan warga masyarakat bergerak secara serempak. Kata ‘konsensus’, secara politis, lebih merepresentasikan suatu kesepakatan umum yang diciptakan oleh pihak penguasa untuk kepentingan-kepentingannya sendiri.

[26] Ginggi sempat memperlihatkan kepada saya salah satu video dokumenter koleksi Jatiwangi Art Factory yang merekam keterlibatan langsung Camat dan aparat kepolisian dalam kegiatan gotong-royong yang pernah mereka lakukan.


Artikel ini sudah pernah terbit di buku kumpulan tulisan berjudul Gerimis Sepanjang Tahun (terbitan Forum Lenteng, 2015) dengan judul yang sama. Diterbitkan kembali di situs web AKUMASSA dalam rangka rubrik “Darivisual”.

Pemberdayaan. Apakah itu?

LEBIH KURANG SETAHUN terakhir ini—terhitung sejak penghujung 2014—pengertian ontologis, maupun ideologis, dari istilah ‘pemberdayaan’ menjadi salah satu topik yang semakin menarik perhatian kami,[1] menyusul aksi-aksi pengembangan atas ragam strategi pelaksanaannya yang telah kami coba lakukan. Contohnya, kegelisahan terhadap makna dari ‘pemberdayaan masyarakat’—karena dipicu oleh kesadaran bahwa gabungan dua kata tersebut dapat bermakna ganda—telah sempat dipaparkan berdasarkan studi kasus tentang kesenian komunitas yang ada di Jatiwangi (lihat Zikri, 2015). Menyikapi gabungan dua kata itu secara skeptis, pemaparan tersebut menawarkan ide tentang ‘pemberdayaan media’ sebagai alternatif untuk mencapai suatu kondisi ‘masyarakat berdaya’. Kemudian, kami merasakan bahwa pengertian dari kata tunggal ‘pemberdayaan’ itu pun, bahkan, perlu kita perbincangkan juga.

Menyatakan secara jelas definisi ‘pemberdayaan’, adalah hal utama. Sebab, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami temukan, ideologi dari ‘pemberdayaan’ menjadi demikian samar karena adanya stereotipe yang melekat pada niat dan tindak-tanduk dari beberapa badan/orang yang melaksanakannya. Definisi ini berguna untuk melihat lebih dalam esensi ideologis yang diusung dalam kegiatan Proyek Seni AKUMASSA Chronicle.

Pemberdayaan. Apakah itu?

Dengan catatan bahwa kita sepakat kata ‘pemberdayaan’ merupakan terjemahan Indonesia dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, empowerment, maka meninjau arti kata Inggris ini secara etimologisnya adalah langkah awal yang penting. Sebab, nyatanya terdapat beberapa literatur yang menunjukkan bahwa pengertian dari empowerment itu sendiri pun (sebagai sebuah konsep) memang bermakna ganda. Bukan saja karena cakupannya yang bisa sangat luas dan lintas ranah, tetapi juga karena kata tersebut rentan disalahartikan dan disalahgunakan akibat kata dasarnya, power.

Dari perspektif teoretik pengetahuan manajemen, misalnya, Lincoln, Travers, Ackers, dan Wilkinson (2002, hal. 271) menyatakan: “Di mata para pendukungnya, empowerment adalah sebuah rencana humanistik untuk memperbaiki kualitas kehidupan kerja untuk karyawan kebanyakan. Bagi para pengkritiknya, ini adalah muslihat manajemen paling akhir untuk mempergiat kerja dan mengalihkan risiko.” Sementara itu, ada juga yang menyatakan bahwa istilah empowerment sering kali digunakan tanpa kejelasan, dengan konsep yang sempit—hanya mengacu pada disiplin ilmiah tertentu atau program-program kerja yang menerapkannya—atau justru sama sekali tanpa definisi; akibatnya, empowerment kemudian dilihat tak lebih dari ‘kata penggaung’ populer yang dikedepankan untuk memastikan program-program kegiatan tertentu mendapat dukungan dana baru (Page & Czuba, 1999).

Sementara itu, Elisheva Sadan, pengajar di Hebrew University, Yerusalem, menjelaskan bahwa seiring istilah empowerment membentuk pijakan untuk dirinya sendiri dalam wacana sosial dan politik, pemahaman terhadapnya pun tidak seragam maupun seimbang: beberapa pelaku profesional menggunakannya untuk memperkaya retorika mereka tanpa komitmen sama sekali terhadap pesannya, sedangkan yang lain menyajikan empowerment semata sebagai sebuah proses psikologis atau politis secara eksklusif, atau menggunakannya untuk melunakkan retorika radikal demi mengekspresikan sensitivitas terhadap individu tapi secara bersamaan bercita-cita untuk mengubah masyarakat (Lihat Sadan, 2004, hal. 14).

Lincoln et al. (2002, hal. 272-273) juga menjelaskan bahwa empowerment merupakan istilah dengan garis keturunan sayap-kiri radikal yang telah bertransformasi ke dalam wacana manajerial sayap-kanan, sehingga ia menjadi cukup atraktif, longgar, dan ambigu untuk mendapatkan sambutan awal yang dangkal pada semua tingkat dalam sebuah organisasi. Tentu saja kedangkalan ini adalah sebuah masalah. Menanggapi itu, mereka menawarkan dua solusi alternatif, yakni (1) melupakan sama sekali bahasa seduktif dari empowerment, atau (2) sedari awal membuat pernyataan yang jelas mengenai arti dan maksud dari semua inisiatif yang melibatkan gagasan empowerment.

Pemaparan tersebut menegaskan bahwa kita perlu melihat pengertian dari kata ‘power’ itu sendiri. Dalam A Dictionary of English Etymology (Wedgwood, 1872), kata ‘power’ berasal dari kata ‘pouvoir’ (dalam bahasa Perancis), ‘pooir’ (dalam bahasa Perancis Lama), dan ‘potere’ (dalam bahasa Italia). Sedangkan berdasarkan Online Etymology Dictionary, kata ini dapat bermakna ‘kemampuan untuk bertindak’ terutama dalam perang—atau ‘kekuatan militer’—yang berasal dari kata ‘povoir’ (dalam bahasa Perancis Lama), dan dari kata ‘*potēre’ (dalam bahasa Vulgar Latin). Sementara itu, penjelasan singkat dalam The Oxford English Dictionary (versi online) menyebutkan bahwa kata ‘power’, yang telah digunakan di era Middle English[2], berasal dari kata ‘poeir’ (dalam bahasa Anglo-Norman French[3]), dan merupakan alterasi dari kata ‘posse’ (kata dari bahasa Latin, berarti ‘be able’ atau ‘mampu’). Dua definisi paling atas yang ditawarkan situs tersebut untuk kata ‘power’, ialah (1) “The ability or capacity to do something or act in a particular way” (‘kemampuan atau kapasitas untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu’); dan (2) “The capacity or ability to direct or influence the behaviour of others or the course of events” (‘Kapasitas atau kemampuan untuk mengarahkan atau memengaruhi perilaku orang lain atau jalannya peristiwa’).

Sementara itu, menelusuri etimologinya dengan mengacu The Oxford English Dictionary, Lincoln et al. menyebut bahwa kata ‘empowerment’ pertama kali digunakan tahun 1849 sebagai istilah yang berarti ‘the action of empowering; the state of being empowered’, tetapi kata kerja ‘empower’ itu sendiri telah muncul dalam bahasa Inggris sekitar 200 tahun sebelumnya. Kata itu (‘empower’, yang merupakan gabungan dari kata depan {em} dan kata dasar {power}) juga merupakan turunan dari bahasa Perancis dan Latin. Sebagaimana pernyataan mereka:

‘Em’ agaknya berasal dari bahasa Perancis Lama, ‘en’, dan itu, pada satu waktu, adalah kata-kata yang dapat dipertukarkan dengan makna ‘in’. Tapi sumber bahasa Latin dari ‘em’ lebih rumit. ‘Em’ dan ‘en’ juga memuat definisi yang sama dari ‘look’ dan ‘come’. Ini memancing pemikiran menarik untuk interpretasi modern terhadap kata ‘empowerment’, tetapi lebih mungkin bahwa asal-muasalnya berhubungan dengan kata depan ‘in’ yang menandakan ruang, dan didefinisikan sebagai ‘into; onto; towards atau against’. Bentuk dari bahasa Latin ini lantas menjelaskan kemunculan dari ejaan lain dari kata tersebut, ‘impower’ (Lincoln, Travers, Ackers, & Wilkinson, 2002, hal. 272).

Lebih lanjut, Lincoln et al. juga menyebutkan bahwa penggunaan kata ‘empower’ tercatat pertama kali dalam buku yang ditulis oleh Hamon L’Estrange di abad ke-17, berjudul The Reign of King Charles. Menurut mereka, L’Estrange menuliskan kata ‘empower’ sebagai sinonim dari kata yang bermakna ‘authorizing’ (‘mengotoritaskan’) atau ‘licensing’ (‘memberi izin’).[4] Lincoln et al. juga menyinggung puisi dari penyair Inggris, John Milton, berjudul Paradise Lost, yang terbit pertama kali tahun 1667. Dalam puisi itu, Milton menggunakan kata ‘impower’, yang oleh Lincoln et al. dimaknai sebagai ‘memberikan atau menawarkan kekuatan’.[5] Temuan itu sebanding dengan definisi dari The Oxford English Dictionary (versi online), bahwa ‘empower’ berarti (1) “Give (someone) the authority or power to do something” (‘Memberikan [seseorang] kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu’); atau (2) Make (someone) stronger and more confident, especially in controlling their life and claiming their rights (‘Membuat [seseorang] lebih kuat dan lebih percaya diri, terutama dalam mengatur kehidupannya dan mengklaim hak-haknya’).

Dengan mengetengahkan secara pasti arti kata ‘power’ dan ‘empower’ tersebut, kita perlu bertanya, apakah empowerment secara esensial bertujuan untuk power? Implementasi empowerment dalam lingkup komunitas tertentu, misalnya, apakah itu berarti bahwa membuat komunitas tersebut semata memiliki ‘power’ (yang secara tersirat menuansakan gagasan adanya keadaan pra, yakni ‘tidak punya power’)?

Pertanyaan ini, agaknya, dijawab oleh Lincoln et al. dengan menekankan bahwa kata dasar ‘power’ itulah inti sari yang justru perlu dikritisi untuk menginterpretasi kata ‘empowerment. Seperti pemaparan mereka yang dikutip sebagai berikut:

Tampaknya kita harus menjauh dari hubungan empowerment terhadap power secara substansi, dan justru memikirkan tujuannya yang lebih bersifat tak langsung … yaitu pengakuan terhadap power untuk mencapai sebuah tujuan, ketimbang sebagai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, power adalah komponen esensial bagi segala interpretasi dari empowerment, bukan sekadar karena ia adalah akar katanya. […] ada bahaya bahwa kepentingan dari power, di dalam konsep empowerment, sudah terlampau ditekankan selama berabad-abad penggunaan. Kini, terdapat kebutuhan yang ajek untuk mengingatkan pembaca bahwa empowerment bukanlah ‘power itu sendiri’, melainkan sebuah proses. Power hanya ditawarkan demi sebuah tujuan. (Lincoln, Travers, Ackers, & Wilkinson, 2002, hal. 273).

Anjuran Lincoln et al. tentu bukan berarti memisahkan empowerment dengan power secara verbal, tetapi lebih menekankan usaha untuk memahami hubungan di antara keduanya. Sebab, meskipun berbeda, konsep empowerment bagaimanapun selalu berelasi dengan konsep power. Sebagaimana menurut Sadan, yang mengutip Rappaport (1987), bahwa konsep empowerment…leans on its original meaning of investment with legal power—permission to act for some specific goal or purpose.” (Sadan, 2004, hal. 73). Karenanya, tak heran mengapa dalam penjelasan panjang lebarnya, Sadan terlebih dahulu mengulas sejarah pemikiran tentang power[6], mulai dari pemikiran filosofi politis milik Nicollò Machiavelli (The Prince) dan Thomas Hobbes (Leviathan); lalu ke wilayah sosiologis pada pemikiran Max Weber yang menaruh perhatian pada sistem birokrasi, berlanjut ke pemikiran-pemikiran setelahnya yang bahkan mengkritik Weber; gagasan teori kekuatan komunitas (theory of community power) a la Robert Dahl yang melihat power sebagai “kemampuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang belum sanggup ia lakukan”, lantas ke para pengkritik Dahl, yakni Peter Bachrach & Morton Baratz, dan Steven Lukes; kemudian pemikiran John Gaventa (1980) tentang “fenomena kediaman…dalam kondisi ketimpangan yang mencolok”, yang menyimpulkan bahwa “power cenderung bermaksud mencegah kelompok-kelompok tertentu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengelola persetujuan pasif dari kelompok-kelompok itu”; konsep organizational outflanking milik Michael Mann (1986) yang berpendapat bahwa sumber daya organisasi dan alat-alat untuk mengaktifkannya sangat diperlukan untuk ketahanan efisien terhadap kekuasaan; circuits of power milik Stewart R. Clegg (1989) yang menunjukkan bagaimana power (kekuasaan) dan resistance (daya tahan), sebagai aspek kehidupan sosial, berada dalam keadaan saling bergantung, tetapi dalam suatu sirkuit kekuasaan itu, selalu terbuka kemungkinan permanen untuk perubahan; dan pemikiran Michel Foucault (1970-1980-an) yang secara rinci menelurkan teori-teori tentang desentralisasi kekuasaan, tentang hubungan antara resistensi dan kekuasaan, tentang kekuasaan sebagai pengetahuan, tentang kekuasaan sebagai hal yang dapat menimbulkan efek positif, dan tentang resistensi terhadap kekuasaan sebagai bagian dari relasi-relasi kekuasaan itu sendiri; serta pemikiran Anthony Giddens (1982; 1984) tentang duality of structure (‘dualitas struktur’), yakni “power terintegrasi dalam praktik sosial yang kompleks, di mana manusia memiliki kualitas struktural, dan struktur sosial adalah bagian dari aktivitas manusia yang menciptakan kekuasaan dan menjamin keberlanjutannya”(Lihat Sadan, 2004, hal. 33-69).

Dengan memahami acuan-acuan teoretis yang disinggung oleh Sadan, kita dapat mengambil standpoint untuk menginterpretasi kata ‘empower’. Bahwa, dalam konteks ini, empower lebih tepat dimaknai sebagai antitesa atas power, dan empowerment adalah wujud dari proses dialektis tersebut. Kita dapat mengutip interpretasi Page dan Czuba, bahwa (1) mengacu pada pandangan Weber tentang power sebagai sesuatu yang eksis dalam konteks hubungan antara orang-orang dan segala hal, maka power (‘kekuasaan’) dan power relationships (‘hubungan-hubungan kekuasaan’) dapat mengalami perubahan (karena hubungan manusia dapat diubah) sehingga empowerment sebagai sebuah proses perubahan menjadi penuh arti; dan (2) power (‘kekuasaan’) bukanlah berkonsep zero-sum[7], melainkan suatu energi yang dapat diperluas (atau dibagi), yang berarti bahwa peningkatan suatu power secara keseluruhan hanya dapat terwujud dengan menguatkan power pihak lain ketimbang memusnahkannya (Page & Czuba, 1999, para. 3-8).

Interpretasi Page dan Czuba ini mengesankan bahwa empowerment sebagai sebuah proses tidak bertujuan untuk meningkatkan power individual atau pihak tunggal, melainkan meningkatkan kesetaraan semua pihak untuk sama-sama memiliki kekuatan yang sama rata. Berangkat dari interpretasi itu, penting bagi kita untuk menekankan relasi antara individu dan kolektif dalam konsep empowerment: peningkatan kemampuan suatu individu bukan untuk individu itu sendiri, tetapi karena eksistensi dan hubungan sosialnya di dalam lingkup suatu kelompok. Konsep empowerment hanya akan menjadi sah tatkala peningkatan kemampuan seorang individu memiliki dampak pada peningkatan kemampuan kolektifnya secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh Rappaport (1984), sebagaimana dikutip oleh Zimmerman:“Empowerment dipandang sebagai sebuah proses: sebuah mekanisme melalui mana orang-orang, organisasi, dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupannya,” yang dengan kata lain, sebagai sebuah gagasan, Rappaport mengajukan bahwa di dalam empowerment, “partisipasi dengan orang-orang lain untuk meraih tujuan, upaya untuk mendapatkan akses ke sumber daya, dan beberapa pemahaman kritis terhadap lingkungan sosial-politik, merupakan komponen dasar[nya]…” (Zimmerman, 2000, hal. 43-44).

Beralih kita pada istilahnya dalam bahasa Indonesia, berdasarkan Glosarium dari Pusat Bahasa, tidak ada istilah lain dalam bahasa Indonesia yang ditetapkan secara baku untuk empowerment selain kata ‘pemberdayaan’. Dan dalam hal ini, kita perlu menyadari bahwa ‘pemberdayaan’ merupakan kata jadian dari gabungan kata kerja dasar ‘berdaya’ dan konfiks (imbuhan) ‘pe-an’; dan kata kerja ‘berdaya’ itu sendiri adalah kata jadian dari gabungan morfem terikat {ber-} dan morfem bebas {daya}. Mengikuti metode penelusuran etimologis kata ‘empowerment’ yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kata ‘daya’ merupakan komponen penting untuk dikritisi.

Sayangnya, terdapat sedikit referensi yang bisa menunjukkan secara jelas etimologi dari kata ‘daya’. Jika kita meninjau sumber kamus-kamus terdahulu, berdasarkan hasil pengumpulan oleh pemikir yang bukan orang Indonesia, kata ‘daya’ agaknya bisa ditelusuri asal mulanya dalam bahasa Sunda, yang mengandung dua arti, yakni (1) to deceive, to persuade to anything under false pretences (‘menipu, membujuk untuk apa pun dengan alasan palsu)—ini menjelaskan kemunculan kata ‘tipu daya’ dalam bahasa Indonesia; dan (2) Artifice, trick (‘kecerdasan’ atau ‘kecerdikan’, atau ‘kiat’ dan ‘muslihat’) (Rigg, 1862, hal. 103). Kita juga dapat meninjau beberapa kata dalam bahasa Sansekerta. Di dalam kamus Sansekerta-Inggris yang disusun oleh Macdonell (1893), terdapat beberapa kata yang ejaannya serupa dengan ‘daya’,[8] antara lain kata दय atau dáya, yang dapat berarti allot (‘membagikan’), have compassion on (‘menyayangi’), atau sympathise with (‘bersimpati dengan…’) (lihat hal. 116); kata दाय atau dâ-ya, yang dapat berarti giving (‘memberi secara sukarela’) dan gift (‘hadiah’ atau ‘pemberian’); dan kata दाय dengan ejaan dâ-yá, yang dapat berarti share (‘membagikan’, atau ‘bersama-sama menggunakan’) (lihat hal. 118).

Terkait dengan interpretasi yang lebih modern, kata ini telah resmi terdaftar dalam bahasa baku Indonesia, dan dari aspek tertentu maknanya memiliki kesamaan dengan kata ‘kuasa’. Kata ‘daya’ dimaknai sebagai kata benda yang berarti “kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 325), sama halnya dengan kata ‘kuasa’ yang berarti “kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu)” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 763), dan keduanya menjadi sinonim yang mengandung makna ‘kekuatan’.

Namun demikian, kita juga dapat menginterpretasi kata ‘daya’ secara politis, dengan menarik eksistensi dari ejaan kata ‘d-a-y-a’ itu sendiri yang terkandung dalam kata ‘b-u-d-a-y-a’ dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis, kata ‘budaya’ juga dapat ditarik asal-muasalnya dari bahasa Sansekerta, yakni बुद्धि atau bud-dhi, yang berarti intelligence (‘akal’); बुध atau bódha yang berarti intelligent (‘cerdas’), atau búdhya yang berarti regain consciousness (‘sadar’) atau become aware of (‘menjadi sadar’), atau bhodáya, yang dapat berarti restore to life (‘mengembalikan hidup’), cause to open or expand (‘menyebabkan untuk membuka atau memperluas’), impart to (‘memberikan kepada’), dan communicate (‘menyampaikan’) (lihat Macdonell, 1893, hal.196-197). Akar kata dengan makna-makna yang demikian memancing interpretasi menarik terhadap apa yang tercatat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bahwa, sementara kata ‘kuasa’ mengandung makna “wewenang atas sesuatu” atau “memerintah”, kata ‘daya’ justru mengandung makna “muslihat”, “akal, pikiran, dan upaya”. Perbedaan esensial dari kedua kata ini dapat dilihat sebagai alasan dasar bagi kita untuk menyetujui penerjemahan empowerment menjadi pemberdayaan. Secara konseptual, “muslihat” menyiratkan gagasan mengenai taktik dan strategi; “akal” dan “pikiran” menyiratkan pengetahuan dan pemikiran; sedangkan “upaya” menyiratkan ide tentang usaha—yang dalam hal ini, menandakan sebuah proses. Acuan referensi dari bahasa Sansekerta—yang tak dapat dipungkiri menjadi salah satu sumber bagi perkembangan bahasa kita hingga hari ini—juga menunjukkan bahwa kata ‘daya’, bagaimanapun, tidak menyarankan suatu kekuatan dalam arti memiliki dominasi tunggal (individual), melainkan kekuatan dalam pengertian bahwa suatu kondisi yang mengharuskan esensi saling berbagi (dengan kata lain, bersifat kolektif).

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Pemberdayaan, secara ideologis, bukanlah semata-mata demi mencapai daya atau berdaya itu sendiri (untuk menjadi penguasa atau yang dominan), tetapi secara konseptual lebih bermaksud pada peningkatan akal dan budi individu dan komunitas demi kesadarannya terhadap suatu hal (yakni, tujuan yang ingin dicapainya bersama-sama). Selain itu, kita juga dapat menyatakan bahwa secara ontologis, aksi pemberdayaan hanya akan menjadi berarti dan eksis tatkala terdapat kesadaran budaya di dalamnya.

Sejumlah Contoh Pemberdayaan

Beberapa contoh penerapan konsep dan aksi pemberdayaan dapat kita singgung di sini, di mana mereka secara konkret hadir pada berbagai konteks global. Tidak sedikit dari contoh-contoh pemberdayaan yang ada memilih aspek pendidikan sebagai bidang yang membuka keikutsertaan masyarakat. Connolly (2011) memaparkan, misalnya, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dianggap sebagai lembaga terdepan di ranah global yang mendayakan pendidikan komunitas untuk perkembangan sosial dan budaya, baik bagi individu maupun masyarakat, melalui pembinaan dan peningkatan kesadaran orang dewasa, kesadaran terhadap gender, kesetaraan dan keadilan, pendidikan kesehatan, untuk menangani masalah-masalah yang menimpa anak-anak, pemuda, atau orang dewasa itu sendiri.

Sementara itu, organisasi-organisasi internasional lainnya juga memainkan peran ini dengan cakupan kegiatan yang lintas wilayah, seperti Public Interest Advocacy Centre (Australia) yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan bagi imigran; Kehewin Community Education Centre (Kanada) yang fokus pada peningkatan kesadaran terhadap budaya dan praktik masyarakat pribumi Amerika; atau di Amerika Serikat, seperti The Grace Alliance for Community Education yang bergerak membangun kapasitas masyarakat lokal di Afrika terhadap isu kesehatan dan kesejahteraan, dan Proyek GATEWAY yang menaruh perhatian pada kesejahteraan masyarakat imigran Amerika Latin di Amerika Serikat (lihat Connolly, 2011, hal. 136). Sementara organisasi-organisasi tersebut menggaungkan pentingnya sensitivitas terhadap kearifan lokal, ada juga contoh organisasi lain di Asia Tenggara, tepatnya di Filipina, yang justru menggunakan pengetahuan lokal itu sendiri dalam aksi pemberdayaannya, yakni Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE). Organisasi yang terakhir ini mempromosikan pengetahuan lokal masyarakat petani dalam rangka melindungi diri dari gempuran pasar global dan kecenderungan bentuk produksi agrikultural yang berkembang belakangan ini (lihat Connolly, 2011, hal. 137).

Dalam konteks yang lain, beberapa gerakan pemberdayaan di Asia muncul karena terpicu oleh kekacauan politik, pembangunan ekonomi, dan pergeseran budaya (Chaudhuri, 2010). Salah satunya ialah isu tentang partisipasi kaum perempuan dalam bidang ekonomi dan politik sebagai fungsi pembangunan bagi kedua bidang itu sendiri. Secara khusus, kasus-kasus seperti ini berada di seputaran kehidupan pekerja buruh perempuan. Chaudhuri (2010) menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik, ialah norma agama dan tradisi yang masih bias gender, sebagaimana hasil studinya terhadap isu tersebut di Indonesia, Kamboja, Vietnam, Filipina, serta Bangladesh, Nepal, dan India. Hal ini, agaknya, menjadi pemicu bagi kemunculan gerakan pemberdayaan berbasiskan aktivisme dalam bentuk asosiasi internasional, seperti Self-Employed Women’s Association (SEWA) di India yang dipelopori oleh Ela Bhatt. Digagas tahun ’70-an di Ahmedabad, asosiasi ini berkembang menjadi asosiasi dagang terbesar di India pada era ’90-an, dan bahkan telah mempunyai bank yang mereka kelola sendiri—mulai berdiri pada masa tiga tahun setelah organisasi itu didirikan—yang kini memiliki sekitar 70.000 nasabah (The Right Livelihood Award, 2013). Menariknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Munodawafa (2009), asosiasi yang didirikan oleh para perempuan dari kelas bawah ini berkembang dengan mengorganisir diri sendiri dalam isu perdagangan dan menerapkan kegiatan layanan berbasis koperasi sehingga mereka dapat meningkatkan posisi tawar terhadap para perantara dan kontraktor (2009, hal. 13). Selain itu, rahasia kesuksesan asosiasi ini juga terletak pada struktur organisasi yang kepemimpinannya sebagian besar dipegang oleh pihak yang berasal dari anggota akar rumput (atau masyarakat lokal), dan kepiawaian dalam menerapkan strategi jaringan (networking) dan kemitraan (partnership) dengan agen-agen yang sepaham dengan ideologi mereka; asosiasi ini juga membangun kemitraan dengan pemerintah sehingga lebih leluasa melakukan advokasi dan lobi kebijakan/perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional—sebuah strategi lintas sektoral untuk memproduksi sinergi di antara berbagai jaringannya untuk meningkatkan mutu layanan secara terpadu bagi seluruh anggotanya (2009, hal. 14).

Tidak ketinggalan, ranah seni pun memiliki peran penting dalam menggaungkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Pada era ’90-an, contohnya, di Asia Tenggara, di tengah perkembangan lanskap sosial yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, menyusul munculnya ragam protes masyarakat yang beriringan dengan berbagai perombakan di wilayah institusional—People Power (1986) di Filipina, gejolak politik di Thailand (1980-an), kebijakan ekonomi terbuka di Vietnam (1986), keterbukaan atas investasi asing yang terjadi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand—beberapa pelaku seni (baik secara individu maupun berkelompok) berinisiatif memanfaatkan karya mereka sebagai cara untuk mengeksplorasi berbagai isu (ketimpangan sosial, korupsi, lingkungan, dan otoritarianisme), diantaranya adalah The Artist Village di Singapura (1988), Vasan Sitthiket di Thailand (1995), atau di Indonesia sendiri, inisiatif oleh FX Harsono dan kawan-kawan yang giat menggalakkan protes di era-era penghujung Orde Baru (lihat Lenzi, 2011, para. 1-4). Kita tidak bisa untuk tidak menyebut, salah satu contoh lainnya, proyek Seni Rupa Penyadaran yang dikembangkan oleh Moelyono dengan melibatkan berbagai kalangan aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang pada kisaran tahun 1989-1991 menyelenggarakan pameran dengan judul “Seni Rupa Penyadaran” secara berkeliling di Surabaya, Solo, Salatiga, dan Yogyakarta (Moelyono, 2013). Contoh gejolak dan dinamika kesenian di Asia Tenggara pada era ’90-an ini menegaskan bahwa seni secara komperhensif dapat menawarkan suatu kritik, atau alternatif, terhadap struktur kekuasaan—seni visual (visual art) dianggap sebagai sarana nyata bagi pemberdayaan populer (lihat Lenzi, 2011, para. 6).

Untuk konteks Indonesia, kejatuhan Orde Baru membuka keran kebebasan, beriringan dengan merebaknya teknologi audio-visual (video) yang dijual secara massal untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta faktor bertambah mudahnya akses masyarakat terhadap teknologi internet. Kondisi ini juga memicu bermacam gerakan profesional dan akar rumput di bidang media dan kesenian yang, tidak bisa tidak, memiliki korespondensi dengan gagasan-gagasan pemberdayaan. Masa-masa menjelang Reformasi 1998 adalah era euforia menyambut demokrasi baru di Indonesia. Juliastuti (2006) menjelaskan bahwa pada masa ini, pendekatan-pendekatan media dan teknologi media, tidak terbatas hanya video, kemudian semakin banyak didayagunakan untuk tujuan keadilan sosial, seperti munculnya gerakan media-media komunitas lokal, seperti radio komunitas, media cetak warga (zine lokal), media online, yang memanfaatkan distribusi mandiri dan bawah tanah di lingkaran pegiat komunitas tersebut (lihat KUNCI Cultural Studies Center & EngageMedia, 2009, hal. 18). Juga tercatat bahwa, secara khusus teknologi video bahkan telah digunakan sebagai alat pemberdayaan oleh aktivis-aktivis di Indonesia sejak 1980-an, seperti kegiatan pemberdayaan oleh Pusat Kateketik (PUSKAT) di Yogyakarta, kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan di Flores Timur dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang terkena wabah lepra, atau gerakan advokasi hak adat masyarakat Kepulauan Kei, Maluku, oleh Insist (lihat KUNCI Cultural Studies Center & EngageMedia, 2009, hal. 19).

Terkait dengan perpaduan antara wacana media dan seni tersebut, di era tahun 2000-an kemudian muncul beberapa organisasi yang secara tegas menggunakan perspektif seni untuk menggaungkan potensi media dan kerja-kerja komunitas sebagai taktik untuk menciptakan perubahan sosial. Dua diantaranya yang penting disebut ialah ruangrupa dengan festival OK. Video-nya, serta Jatiwangi Art Factory dengan bermacam-macam kegiatan pemberdayaannya. Kedua contoh organisasi ini menerapkan strategi berjejaring dengan begitu banyak organisasi, baik organisasi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia maupun jaringan internasional, dan mengemas persoalan-persoalan kontemporer ke dalam peristiwa kesenian, serta menyelenggarakan begitu banyak lokakarya yang berfungsi sebagai wadah pendidikan bagi peningkatan kapasitas individu dan kelompok. Di waktu yang sama (2003), Forum Lenteng didirikan dan kemudian salah satunya menggagas program Pendidikan Media Berbasis Komunitas, AKUMASSA, dalam rangka menanggapi perubahan tajam di ranah sosial dan budaya pasca peristiwa Reformasi, mewacanakan gerakan pemberdayaan di tingkat komunitas yang membawa semangat kebudayaan.

Pemberdayaan dalam Proyek Seni AKUMASSA Chronicle

Ulasan mengenai definisi ‘pemberdayaan’ dan ‘empowerment’ yang telah kami coba paparkan sebelumnya, menghasilkan beberapa kata kunci yang dapat dipilih untuk menegaskan definisi konsep dan aksi pemberdayaan dalam Proyek Seni AKUMASSA Chronicle, yakni‘proses’, ‘akal-budi’, ‘berbagi’, ‘kesadaran’, ‘kesetaraan’, ‘komunikasi’, dan ‘budaya’.

AKUMASSA memiliki fokus pada isu pendidikan media berbasis komunitas. Kesadaran terhadap media, segala potensinya, dan semua isu terkait media yang dapat dikelola untuk kedewasaan masyarakat, adalah ranah yang digeluti AKUMASSA. Akan tetapi, yang tak kalah penting dalam ideologi AKUMASSA ialah, tata cara atau tata laksana dari proses penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi, baik dari media maupun tentang media itu sendiri, dirumuskan sebagai kegiatan yang berlangsung secara egaliter. AKUMASSA meyakini bahwa setiap orang, kelompok, komunitas, masyarakat, di setiap tempat, memiliki kekayaan pengetahuan dan tipe kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya sendiri yang tidak lebih rendah atau lebih tinggi satu sama lain. Aksi pemberdayaan dalam kegiatan Proyek Seni AKUMASSA Chronicle menerapkan kerja kolaboratif-partisipatif sebagai metode utama. AKUMASSA meyakini bahwa pemberdayaan bukanlah domain profesional (jurnalis, aktivis, seniman, peneliti, atau akademisi) semata, tetapi secara sejajar juga domain warga biasa. Hal ini berdasar pada orientasi dari pemberdayaan itu sendiri yang dijelaskan oleh Rappaport (1985), yakni mengganti terma ‘klien’ dan ‘ahli’ menjadi ‘partisipan’ dan ‘kolaborator’ (Zimmerman, 2000, hal. 44).

Berpegang teguh pada esensi kebudayaan sebagai tolak ukur kualitas kemadanian sebuah masyarakat, Forum Lenteng melalui AKUMASSA memilih media sebagai bilah utamanya. Sebab, sebagaimana yang kami yakini, setiap kebudayaan selalu dibangun oleh kerja-kerja bermedia. Media adalah apa pun. Bahkan, secara konseptual, kegiatan-kegiatan kebudayaan itu sendiri, seperti peristiwa kesenian, gerakan masyarakat adat, atau gejolak subkultur, dapat menjadi media itu sendiri. Memang, kami kembali pada pengertian dasar dari ‘media’, yakni “sarana perantara dan penghubung”. Demi mengkonstruk suatu tatanan (dalam hal ini, tatanan kebudayaan), dibutuhkan kepekaan terhadap sarana-sarana yang dapat menghubungkan antara elemen yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kesadaran media selalu diacu sebagai kesadaran paling pokok sebelum melangkah kepada kesadaran-kesadaran lanjutan, termasuk kesadaran budaya.

Pada fenomena kontemporer, isu media menjadi persoalan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi jika kita berbicara soal media massa. Mendominasinya pengaruh konglomerasi media membuat masyarakat menjadi semakin hilang arah. Kita mengalami suatu kondisi paradoks. Teknologi yang semakin canggih membuahkan begitu banyak sumber informasi, tetapi terasa demikian sulit terakses seiring dengan berlipat gandanya pengaruh sistem kapitalisme lanjut (plus kemunculan dunia maya) yang dibumbui oleh kepentingan politik dan huru-hara global berkandung mitos keagamaan dan rasisme. Sumber pengetahuan dan informasi apa pun, di sisi yang lain, dipegang oleh segelintir pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur keadaan. Keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan informasi ini lantas berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai daerah, dan bersamaan pula dengan kealpaan kita untuk memahami signifikansi budaya sebagai pusat solusinya.

Secara esensial, perlu kita yakini bahwa kondisi ekonomi dan sosial dalam kehidupan adalah konsekuensi dari ciri budaya yang dibangun. Pemahaman mendalam terhadap kebudayaan akan dengan sendirinya menentukan pola kehidupan dan membentuk karakteristik ekonomi dan sosial sebuah masyarakat. Oleh karenanya, intervensi terhadap kebudayaan berpeluang untuk memicu efek-efek tertentu demi perbaikan tatanan kehidupan.

Tentu saja, signifikansi konsep kebudayaan, dalam aksi pemberdayaan yang diusung oleh AKUMASSA Chronicle, merupakan sudut pendirian yang dipilih berdasarkan dengan ranah kerja kami selama ini. Namun begitu, pada kerangka konseptual dan praktis dari pemberdayaan itu sendiri, pada dasarnya, terbuka peluang yang lebar bagi kebudayaan untuk menjadi pokok energinya.

Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa orientasi pemberdayaan ialah menciptakan perubahan sosial dengan mengarahkan perhatian terhadap proses adaptasi dan peningkatan kompetensi. Pendekatan di dalam pemberdayaan sesungguhnya jauh melampui tindakan yang hanya sekadar memperbaiki aspek negatif dari sebuah situasi, karena pemberdayaan justru menggeledah aspek-aspek positif yang ada (hal. 44). Selain itu, pemberdayaan juga berorientasi bahwa anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya harus memiliki peran aktif dalam proses perubahan itu, tidak hanya dalam pelaksanaan sebuah proyek, tetapi juga dalam menetapkan agenda (hal. 45). Hal ini berarti bahwa di dalam diri individu, kelompok (organisasi), dan masyarakat, harus terdapat suatu kesadaran atas orientasi-orientasi tersebut, atau paling tidak sesuatu yang memicu kesadarannya. Dalam konteks mikro, Bandura (2000) mendefinisikan pemberdayaan sebagai pengembangan atau pembinaan terhadap self-efficacy atau ‘kemujaraban-diri’, yang dalam konteks pengalaman emosional, seseorang mesti belajar untuk mengolah pengalaman-pengalamannya dalam rangka memberdayakan dirinya sendiri demi menjadi agen yang mandiri (Wallace-DiGarbo & Hill, 2006). Sementara itu, beberapa hasil studi telah menunjukkan bahwa beragam proyek yang menggunakan intervensi seni, dapat mengisi kebutuhan tersebut. Kesenian memungkinan seseorang untuk berpikir secara berbeda, membuka peluang imajinasi, olah pikir yang fleksibel, menawarkan sarana ekspresi diri akan harapan, dan konsisten dengan kompleksitas dan integritas pengalaman sehari-hari, sehingga ia berpotensi menjadi alat yang kuat untuk membangun kompetensi seseorang, dan dapat memobilisasi ragam sumber daya internal dan eksternal (lihat Wallace-DiGarbo & Hill, 2006, hal. 119).

Karenanya, AKUMASSA secara spesifik juga meyakini seni sebagai strategi jitu untuk menggugah suatu keadaan sosial masyarakat agar lebih peka terhadap kebudayaan. Dalam konteks ini, AKUMASSA melihat bahwa seni adalah media, dan media menjadi seni. Gagasan literasi media (media literacy) yang diusung oleh AKUMASSA tidak hanya terbatas pada persoalan kedewasaan manusia dalam menanggapi fenomena media massa, atau semata kritisisme terhadap arus informasi, tetapi lebih daripada itu. Literasi media yang dimaksud mencakup segala hal yang dapat dilihat sebagai peluang untuk menata dan mengelola kepentingan-kepentingan umum milik masyarakat, demi mencapai kesetaraan di segala ranah kehidupan. Dan seni, baik secara gagasan maupun praktik, adalah sarana sekaligus arena yang mampu memberikan spekulasi-spekulasi tertentu bagi kita dalam membaca kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengubah keadaan. Melalui seni, intervensi kebudayaan menjadi sangat niscaya. Melalui media, wacana itu dapat diperluas dan dilipatgandakan. Berangkat dari konstruksi inilah pemberdayaan dalam kerangka kerja Proyek Seni AKUMASSA Chronicle itu dilakukan.

Jakarta, 28 April, 2016

End Notes

[1] Kami, yakni, pelaku-pelaku inti yang terlibat dalam berbagai kegiatan AKUMASSA. Program ini digagas oleh Forum Lenteng, sebagai bagian dari Program Pendidikan Media Berbasis Komunitas, sejak tahun 2008, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal di berbagai daerah untuk mengembangkan media center yang dapat mandiri memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan-informasi-pengalaman demi membangun wilayah lokal tempat komunitas-komunitas tersebut berada.

[2] Oleh sumber yang sama, disebutkan bahwa era ini berkisar pada tahun 1150-1500-an.

[3] Ragam dari Norman French—bahasa Perancis Lama yang dituturkan oleh orang Normandia—yang digunakan di Inggris setelah penaklukan Inggris oleh William dari Normandia, dan menjadi bahasa bangsawan Inggris selama beberapa abad.

[4] Lincoln et al. (2002, hal. 272) mengutip kalimat tersebut sebagai berikut: ‘‘Letters from the Pope’’, wrote L’Estrange, ‘‘empowering them to erect this college.’’. Namun, jika kita meninjau naskah The Reign of King Charles yang diterbitkan tahun 1656 (dengan keterangan mengenai penerbitnya, yakni London: Printed by F.L. and J.G. for Hen: Seile, Senior and Junior, over against St. Dunstans Church in Fleetstreet, and Edw: Dod, at the Gun in Ivy-lane), hal. 73, Hamon L’Estrange menulis: “They found also divers letters from the Pope to them, empowering them to to erect this college under the name of Domus Probationis…”.

[5] Dalam puisi Paradise Lost, Buku X, baris 369 dan 370, tertulis: “Within Hell Gates till now, thou us impow’rd; To fortifie thus farr, and overlay”. Lihat di situs web Paradise Lost: http://www.paradiselost.org/, diakses pada 21 April 2016.

[6]Dalam konteks bahasannya, kata ‘power’ tersebut berarti ‘kekuasaan’ dalam bahasa Indonesia.

[7] Secara sederhana, zero-sum dapat diartikan bahwa jumlah nilai pihak yang menang (+1) ditambah dengan pihak yang kalah (-1) adalah selalu nol [(+1)(-1)=0].

[8] Tetapi, dengan keterbatasan yang dimiliki, penulis tidak dapat memastikan bentuk pelafalannya.

Bibliografi

AKUMASSA. (n.d.). AKUMASSA Chronicle. (Forum Lenteng) Dipetik April 26, 2006, dari akumassa.org: http://akumassa.org/id/tentang-proyek-akumassa-chronicle/

Chaudhuri, S. (2010, Januari 1). Women’s Empowerment in South Asia and Southeast Asia: A Comparative Analysis. Dipetik April 27, 2016, dari Situs web The Munich Personal RePEc Archive (MPRA): https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19686/

Connolly, B. (2011). Community Based Adult Education. Dalam K. Rubenson (Penyunt.), Adult Learning and Education (hal. 133-130). Amsterdam: Elsevier.

KUNCI Cultural Studies Center & EngageMedia. (2009). Videokronik: Aktivisme Video dan Distribusi Video di Indonesia. Collingwood: EngageMedia.

Lenzi, I. (2011, Agustus). Art as Voice: Political Art in Southeast Asia at the Turn of the Twenty-First Century. Dipetik April 27, 2016, dari Situs web AAA: http://www.aaa.org.hk/Diaaalogue/Details/1057#5

Lincoln, N. D., Travers, C., Ackers, P., & Wilkinson, A. (2002, September). The Meaning of Empowerment: The Interdisciplinary Etymology of A New Management Concept. International Journal of Management Reviews, 4(3), 271-290.

Macdonell, A. A. (Penyunt.). (1893). A Sanskrit-English Dictionary: Being A Practical Handbook With Transliteration, Accentuation, And Etymological Analysis Throughout. London: Longmans, Green, and Co.

Moelyono. (2013, Mei 19). Seni Rupa Penyadaran. Dipetik April 27, 2016, dari Situs web blog Gerakgerak Seni Rupa: https://gerakgeraksenirupa.wordpress.com/2013/05/19/seni-rupa-penyadaran/

Munodawafa, D. (2009). Women’s Empowerment to Address Social and Economic Determinants of Health: A Self-Employed Women’s Association (SEWA) Experience. Community Empowerment: with Case Study from the South-East Asia Region. Nairobi, Kenya: 7th Global Conference on Health Promotion, “Promoting Health and Development: Closing the Implementation Gap” (26-30 Oktober 2009). Dokumen Kerja Konferensi.

Page, N., & Czuba, E. C. (1999, Oktober). Empowerment: What Is It? Journal of Extension, 37(5), http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php.

Rigg, J. (Penyunt.). (1862). A Dictionary of Sunda Language of Java. Batavia: Lange & Co.

Sadan, E. (2004). Empowerment and Community Practice. Dipetik April 21, 2016, dari mpow.org – Elisheva Sadan’s website: http://www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment.pdf

Sugono, D., Sugiyono, Maryani, Y., Qodratillah, M. T., Sitanggang, C., Hardaniwati, M., et al. (Penyunt.). (2008). Kamus Bahasa Indonesia (IV ed.). Jakarta: Pusat Bahasa.

The Right Livelihood Award. (2013, September). Self-Employed Women’s Association / Ela Bhatt (1984, India). Dipetik April 27, 2016, dari Situs web The Right Livelihood Award: http://www.rightlivelihood.org/sewa.html

Wallace-DiGarbo, A., & Hill, D. C. (2006). Art as Agency: Exploring Empowerment of At-Risk Youth. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 23(3), 119-125.

Wedgwood, H. (1872). A Dictionary of English Etymology (2nd ed.). London: Trübner & co., 8 & 60., Paternoster Row.

Zikri, M. (2015). Masyarakat Berdaya untuk Pemberdayaan Pemerintah. Dalam O. Widasari, & M. Zikri (Penyunt.), Gerimis Sepanjang Tahun (hal. 2-15). Jakarta: Forum Lenteng.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis. Dalam J. Rappaport, & E. Seidman (Penyunt.), Handbook of Community Psychology (hal. 43-63). New York: Springer Science+Business Media, LLC.


Judul asli tulisan ini adalah “Epilog 2”, diambil dari Manshur Zikri (2016) “Epilog 2”, dalam O. Widasari, M. Zikri & M. Sibawaihi (2016), Sebelas Kisah Dari Tenggara, Jakarta: Forum Lenteng. Buku tersebut dapat diunduh di sini.

Kembali Ke Bangsal; Kembali Ke Kehidupan

MALAM SEBELUM PELAKSANAAN pesta rakyat itu, saya mengemukakan pendapat bahwa di Pemenang telah berlangsung rangkaian peristiwa yang sekali lagi membuktikan hipotesis (yang sering saya dan Otty Widasari, Direktur Program AKUMASSA, diskusikan) tentang masyarakat berdaya. Pendapat saya singkat saja karena malam itu saya percaya bahwa orang-orang yang hadir sudah sangat memahaminya karena sebagian besar dari mereka selalu terlibat dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan sebelum hari H.

Pesta rakyat itu adalah Bangsal Menggawe. ‘Bangsal’ adalah nama sebuah pelabuhan di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Menggawe diambil dari bahasa Sasak, artinya ‘berpesta’. Pesta rakyat Bangsal Menggawe adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan dalam Proyek Seni AKUMASSA Chronicle. Proyek ini digagas oleh Forum Lenteng, dengan kuratornya, Otty Widasari, dan ko-kuratornya, Arief Yudi. Melibatkan para seniman, aktivis kebudayaan, peneliti, dan penulis, untuk merespon sebuah isu tertentu yang kontekstual dengan lokasi tempat proyek itu dijalankan. Kecamatan Pemenang adalah lokasi pertama bagi pelaksanaan proyek tersebut dari tanggal 19 Januari hingga 28 Februari, 2016.

Ide Bangsal Menggawe muncul di salah satu peristiwa diskusi, pada malam hari yang larut, yang kami lakukan di kantor Pasirputih. Adalah sahabat saya, Muhammad Sibawaihi, anggota Pasirputih, pemuda lokal di Pemenang, juga penulis aktif di jurnal online http://www.akumassa.org, yang menelurkan ide tersebut. Pasirputih sendiri merupakan organisasi kebudayaan yang berbasis di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Organisasi ini sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi media dan kesenian sejak tahun 2010, pasca-perkenalannya dengan Forum Lenteng dalam workshop AKUMASSA. Pasirputih adalah komunitas dampingan Forum Lenteng melalui program AKUMASSA untuk merealisasikan cita-cita aktivisme di ranah sosial dan kebudayaan.

Forum Lenteng sendiri mencanangkan Program AKUMASSA Chronicle sebagai sarana dan strategi pengembangan organisasi untuk komunitas-komunitas yang tergabung dalam jaringan AKUMASSA, yang dalam konteks program, pengembangan ini berjalan selama dua tahun, di luar kegiatan utamanya yang berupa proyek kolaborasi selama satu bulan di lokasi pilihan, antara pegiat komunitas lokal dan para seniman undangan.

Para seniman yang diundang dalam Program AKUMASSA Chronicle di Lomgok Utara, antara lain adalah
1. Gelar Soemantri
(seniman video, Jakarta);
2. Bujangan Urban
(seniman grafiti, Jakarta);
3. Sulung Widya Prasastyo
(perupa, Yogyakarta);
4. The Broy
(komikus, Surabaya/Jakarta);
5. Ismal Muntaha
(seniman lintas media, Jatiwangi);
6. Syamsul Fajri a.k.a Jabo
(pegiat teater, Mataram);
7. Baiq Ilda Karwayu
(penyair, Mataram);
8. Khairunnas Mahadi a.k.a Nash Ja’una
(aktor pantomim, Bima);
9. Ahmad Saleh Tabibuddin a.k.a Asta
(pegiat teater, Lombok Barat);
10. Muhaimi
(pegiat Wayang Sasak, Lombok Barat); dan
11. Imam Hujjatul Islam
(pelukis, Lombok Utara).

Loyalitas dan progresivitas Pasirputih dalam membangun wilayah lokalnya secara mandiri itulah yang merupakan faktor pendorong utama bagi AKUMASSA Chronicle untuk memilih Lombok Utara sebagal awal pewujudan gagasannya. Loyalitas itu terbukti dari antusiasme anggotanya. Kawan-kawan Pasirputih tidak berhenti belajar. Seniman-seniman yang diundang untuk terlibat dalam AKUMASSA Chronicle disambut gembira oleh Pasirputih sebagai kawan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman menakjubkan, inspiratif, dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan warga lokal di kampung tempat mereka tinggal. Untuk memfasilitasi kegiatan AKUMASSA Chronicle, organisasi ini piawai menghubungkan elemen-elemen masyarakat lokal dengan para kurator dan seniman sehingga gagasan kuratorial tentang kolaborasi seni dapat berjalan dengan lancar.

Pasirputih mengenalkan para seniman kepada para tetangga, atau berkomunikasi dengan berbagai elemen pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten. Sebagaimana desain kuratorial Otty Widasari dan Arief Yudi, bahwa dibutuhkan sharing wawasan antara partisipan proyek dan warga di Pemenang, Pasirputih berhasil mendapatkan akses yang dibutuhkan seniman, sekaligus membuka akses bagi beberapa warga untuk mendapatkan pengetahuan baru. Demikianlah jadinya, seniman macam Ilda dan Nash dengan mantapnya dapat hadir di beberapa sekolah untuk berbagi pengetahuan seni dan sastra kepada siswa-siswi. Atau The Broy dan Sulung, karena jaringan yang dimiliki Pasirputih, dapat bermain-main dan bersilaturahmi ke kampung Budha, yakni Dusun Tebango dan Tebango Bolot. Atau Ismal, dengan bantuan Pasirputih, berhasil berdiskusi secara intens dengan para pemuka adat dan agama se-Pemenang. Jabo, giat membangkitkan semangat dan kepercayaan diri para penari tradisional rudat di Terengan. Bujangan Urban, karena gaulnya Pasirputih, menemukan kawan-kawan baru yang sangat bersahabat dan jagoan. Muhaimi, menemukan murid-murid baru yang berbakat di Dusun Karang Baru. Gelar, mengajak bocah-bocah di Bangsal memancing footage di laut. Dan Asta, dengan fasilitasi oleh Pasirputih, berhasil mengajak Pak Camat untuk menendang bola pada pembukaan kompetisi sepak bola pantai. Tak lupa, Hujjatul yang merupakan anggota Pasirputih, menemukan metode menarik untuk menyensus saudara-saudaranya di Pemenang, yakni dengan metode melukis. Dua kurator pun dapat duduk bersama sambil ngopi, membicarakan masa depan Pemenang, dengan Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Mereka berbagi sudut pandang tentang signifikansi praktik-praktik kesenian dalam strategi kebijakan untuk pembangunan. Semua itu dapat terwujud melalui negosiasi Pasirputih.

Tak bisa dipungkiri, Pasirputih memiliki posisi tawar yang begitu penting dalam percaturan sosiopolitik dan sosiokultural Nusa Tenggara Barat meskipun mereka berasal dari lokasi yang terhitung masih muda usianya sebagai kabupaten di provinsi tersebut.

Kembali ke ide Bangsal Menggawe, di sela-sela kesibukannya memfasilitasi para seniman, anggota-anggota Pasirputih tak lupa akan jati diri mereka sebagai pewaris kebudayaan Pemenang. Dari situlah permasalahan Bangsal kembali mengemuka di dalam diskusi: Bangsal kini bukanlah Bangsal yang dulu. Pembangunan di bidang pariwisata yang terasa tidak bijak menyebabkan praktik-praktik lokal yang menunjukkan Pemenang sebagai masyarakat berbudaya seakan hilang ditelan oleh tuntutan-tuntutan untuk bersaing di wilayah ekonomi. Potensi pariwisata, yang dilihat sebagai salah satu pendapatan terbesar Kabupaten Lombok Utara, dikembangkan secara tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal akan kearifan kultural. Bagaimana masyarakat Pemenang di masa sekarang menanggapi krisis itu?

Bangsal, adalah lokasi penting. Dulu dia adalah lokasi pusat kegiatan warga, layaknya alun-alun kota. Tempat di mana warga berkumpul dan menjadikan Bangsal sebagai hotspot Pemenang. Kemudian, di Bangsal pula berbagai pihak menyadari potensi pariwisata. Namun sekarang, Bangsal hanya berfungsi sebagai pelabuhan aktif yang melayani kebutuhan ekonomi dan pariwisata. Dia tak lebih sebagai ruang singgah menuju Tiga Gili. Ketika Lombok Utara menjadi kabupaten baru, di manakah jati diri Bangsal yang seharusnya kaya dan memiliki potensi budaya masyarakat itu? Kalau warga ternyata masih menrindukan Bangsal, lantas bagaimana membangunkan atau menghidupkan kembali Bangsal yang berbudaya dan dimiliki warga? Siapa yang bisa? Kami percaya, tentulah hanya warga.

Sibawaihi cukup jeli merangkum opini-opini kami semua (baik yang warga asli Pemenang, terutama anggota-anggota Pasirputih, maupun yang berasal dari luar Pemenang, yakni saya sendiri, dua orang kurator, dan beberapa seniman) ke dalam sebuah kisah mengenai kenangan tentang aktivitas sederhana: meta keke (mencari kerang).

“Saya dulu sering mandi, berenang, sambil mencari keke di Bangsal!” seru Sibawaihi. “Ya, kita sudah terlalu jauh dari Bangsal. Jadi, kita harus kembali ke Bangsal. Kita harus ‘mandi’, Zik!”

Mencari jawaban untuk jati diri Bangsal di masa depan, ternyata, memang layak diusahakan dengan cara menjalin ingatan warga tentang keberadaan Bangsal dulu dan sekarang. Melalui jalinan ingatan itulah kemudian akan terlihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Pemenang. Jangan kaget kalau jawabannya adalah “mandi”.

Membasaq adalah tema yang kami angkat untuk Bangsal Menggawe 2016. Juga diambil dari bahasa Sasak, kata ini bisa diartikan sebagai ‘membasuh’ atau ‘menyucikan diri’. “Mandi” atau “membasahkan diri ke laut” adalah ritual lokal yang, menariknya, dimiliki oleh pemeluk dari masing-masing tiga agama di Pemenang: Muslim, Hindu, dan Budha. Sebuah ritual yang mirip satu sama lain, yang meyakini bahwa air laut di pantai Bangsal mujarab menyembuhkan penyakit. Ide ritual ini pun membuahkan premis: sesungguhnya, kebiasaan lama yang masih tersisa sampai sekarang itu adalah gambaran konkret tentang kerukunan antarumat. Inilah jawabannya. Kerukunan antarumat adalah aset utama Kecamatan Pemenang yang sesungguhnya, yang dilakukan (secara sadar atau tidak) setiap hari oleh warganya, tetapi seolah-olah keunggulan nilainya berlalu begitu saja. Pelaksanaan Bangsal Menggawe: Membasaq kemudian dijadikan sebagai tonggak baru yang menegaskan aset itu, baik sebagai janji maupun sebagai otokritik bagi warga masyarakat Pemenang kontemporer.

Benar saja, ketika Pasirputih kemudian mensosialisasikan ide ini kepada seluruh warga dan juga pemerintah daerah, efeknya berubah sangat kentara. Aksi memfasilitasi kegiatan kesenian itu berkembang menjadi dua arah: bukan lagi hanya atas dasar kepentingan seniman, melalui Pasirputih, untuk warga, tetapi juga dari warga, bersama-sama pasirputih, terhadap seniman. Kolaborasi ini kemudian memicu kolaborasi lain yang lebih strategis: kolaborasi antara warga dan pemerintah. Implementasi nyata dari gagasan mengenai masyarakat berdaya untuk pemberdayaan pemerintah.

Saya pun menyaksikan bentuk kontribusi yang demikian riil berasal dari warga masyarakat demi terwujudnya pesta rakyat itu. Naq Pitu, misalnya, tetangga kami yang baik hati, penjual opaq-opaq, dengan senang hati turut menyumbangkan konsumsi bagi orang-orang yang bergotong-royong memempersiapkan dan mengisi acara Bangsal Menggawe. Komunitas Gerbong Tua, kumpulan beberapa pemuda asli Pemenang, dengan begitu gembira dan semangatnya membuat rengka (semacam tandu yang diisi makanan untuk diarak sebagai ungkapan syukur) agar dapat dibawa saat pawai dan dipersembahkan kepada pemuka-pemuka Pemenang. Puluhan anak-anak dan remaja dari berbagai dusun, turut bergembira bermain bersama para seniman, serta mengisi acara di Bangsal Menggawe: paduan suara anak, demo ilmu bela diri (silat dan karate), pantomim, drumband, dan mars Pemenang. Pak Wahid, mengizinkan fasilitas bisnis TV Kabelnya sebagai saluran bagi karya-karya gambar bergerak milik warga masyarakat yang telah didonasikan ke Pasirputih. Beberapa warga perwakilan setiap dusun pun terlibat dalam produksi karya seni video yang diselenggarakan oleh Gelar bersama Trio Amfibi (terdiri dari Hamdani, Onyong, dan Oka, tiga orang anggota Pasirputih). Pak Zakaria dari Sanggar Seni Panca Pesona, berkolaborasi dengan Syamsul Fajri untuk menggerakkan para pegiat tarian tradisional Rudat. Begitu pula dengan Muhaimi, bersama anak-anak Dusun Karang Baru, menciptakan kreasi baru tarian tradisional Sematian secara lebih kini.

Selain itu, B.O.N, komunitas grafiti di Pemenang, turut menyumbangkan karya kreatif mereka, melengkapi dan memperkaya kehadiran karya-karya Bujangan Urban, The Broy, dan Sulung di beberapa tembok milik warga yang tinggal di sekitaran Bangsal. Lokasi-lokasi tembok ditemukan atas bantuan para pemuda Bangsal yang mengenal dekat para pemilik tanah dan bangunan. Sementara itu, ibu-ibu di Tebango turut memberikan sumbangan uang untuk membeli material agar proyek kolaborasi berbasis teks yang digagas Sulung dan Komunitas Kearifan Lokal Tebango dapat berjalan. Beberapa pemuda juga ikut berkolaborasi dengan Asta, mempersiapkan kompetisi sepak bola Bangsal Cup, mulai dari pelaksanaan rapat, penyebaran undangan, sosialisasi acara, hingga ke pelaksanaannya. Kompetisi ini kemudian diputuskan oleh kurator menjadi salah satu acara utama pada Bangsal Menggawe. Komunitas seniman lokal yang sudah lama bergiat di Pemenang, seperti grup qasidah dan pemusik gambus Sasak, juga berkontribusi menampilkan kepiawaian mereka di pesta rakyat tersebut. Beberapa hari sebelum hari H, sosialisasi tentang pesta rakyat melalui komik buatan The Broy pun berjalan secara otomatis: warga, terutama anak-anak, memperbanyak selebaran itu dengan alasan bahwa mereka memang menyukai ide cerita di dalamnya, yakni meta keke itu sendiri. Hal itu bersanding dengan keberhasilan Hujjatul membuat lima ratus lukisan potret; membuat bahagia warga-warga yang dilukis dan antusias menyaksikan diri mereka hadir di dalam karya tersebut saat pesta rakyat Bangsal Menggawe berlangsung. Semua kegiatan kreatif seniman yang berkolaborasi dengan warga itu, direkam oleh Baiq Ilda Karwayu dalam buku antologi puisi, Identitasmu, Pemenang! (Lombok Utara: Forum Lenteng, 2016).

Semua contoh yang saya sebutkan di atas, dilakukan oleh warga masyarakat tanpa pamrih. Ini bukti bahwa warga pun pada akhirnya menyadari rasa kepemilikan mereka terhadap Bangsal Menggawe dan mendukung proyek AKUMASSA Chronicle. Tak hanya itu, peran pemerintah lokal pun juga tak kalah konkret. Kepala Desa Pemenang Barat dan Pemenang Timur, beserta Camat Pemenang, adalah orang-orang yang giat mensosialisaskan ide dan acara Bangsal Menggawe kepada seluruh perangkat desa. Alasan mereka cuma satu: ingin Pemenang bangkit. Sedangkan Sekretaris Daerah Lombok Utara, Pak Suardi, adalah orang yang cukup berjasa dalam membuka peluang negosiasi antara Pasirputih dan berbagai dinas sehingga lembaga semacam Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Syahbandar, dan Polisi Sektor Pemenang, turut berperan dalam perihal izin dan modal sosialisasi. Dalam situasi ini, pemerintah lokal bertindak bukan karena kebutuhan realisasi kebijakan mereka, tetapi dalam rangka merespon apa yang sedang dilakukan oleh warga. Sedangkan para seniman (yang juga tetap berkarya sesuai bidangnya masing-masing) dan Pasirputih, mereka bertindak sebagai pemicu jiwa kreatif masyarakat, terutama untuk membuat kemasan yang baik dan sesuai dengan selera kultural lokal di Pemenang.

Karena kolaborasi yang masif ini maka pada tanggal 28 Februari 2016, ribuan—sekali lagi saya katakan, ribuan—warga Pemenang bersedia ikut serta dalam kegiatan pawai untuk membuka acara Bangsal Menggawe. Kami semua berjalan dari Lapangan Guntur Muda menelusuri gang-gang pemukiman dan Jalan Raya Pemenang, disusul oleh warga-warga lainnya yang memulai perjalanan pawai dari depan rumah mereka sendiri yang terletak di pinggir jalan. Mereka semua menuju satu lokasi: Bangsal. Mereka “kembali” ke Bangsal. Ribuan warga itu memobilisasi diri mereka sendiri. Pada saat rangkaian acara pembuka berakhir, seluruh warga yang hadir di Pelabuhan Bangsal kemudian tumpah ruah ke area pantai di sebelah timur pelabuhan. Kejadian-kejadian yang sebelumnya hanya saya dengar dalam cerita berdasarkan ingatan kawan-kawan Pasirputih, saya saksikan langsung: keluarga bertamasya di pantai sambil menikmati plecing kangkung; anak-anak merentangkan kaki, memunggungi pulau Gili, untuk menemukan keke; seraya pertandingan final Bangsal Cup berlangsung, pantai sebelah timur itu telah dipenuhi massa, sebagian duduk-duduk dan berlari-larian di pasir, sebagian besar lainnya telah membasahkan diri ke laut.

Pada saat pawai dari Lapangan Guntur Muda menuju Pelabuhan Bangsal, di barisan paling depan, dua-tiga cidomo mengangkut sebuah prasasti berisikan teks “Wasiat Pemenang” (yang digagas oleh Ismal bersama para pemuka adat dan agama). Cidomo-cidomo ini juga menjadi kendaraan bagi Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin, untuk berpawai bersama-sama warga. Mengingat momen ketika cidomo-cidomo itu berjalan sebagai kendaraan yang penting, saya lantas berpikir, tepatkah cidomo-cidomo itu digantikan sama sekali oleh roda-roda bermesin…? Bukankah cidomo adalah juga kearifan kultural warga Pemenang?!

Sekali lagi saya teringat cerita Sibawaihi. “Dulu, kalau ingin ke Bangsal, saya dan kawan-kawan sering berlari mengejar cidomo, menumpang sampai ke pelabuhan. Gratis!” katanya. “Kok, bisa?” tanya saya. “Ya, sebenarnya orang-orang di sini saudara, Zik!”

Entahlah apakah Sibawaihi hanya berlebih-lebihan. Bisa saja aktivitas menaiki cidomo secara cuma-cuma itu karena faktor teman saja. Tapi yang jelas, ingatan itu terepresentasi sebagai penutup dalam teks “Wasiat Pemenang” yang dibacakan oleh Bupati: “Membangun Pemenang Dengan Semangat Kebersamaan, Kemandirian, Tanpa Kesenjangan, Berlandaskan Kearifan Budaya dan Keberagaman Dalam Bingkai Mempolong Merenten.” Kata polong (populer di Lombok Utara bagian barat) dan renten (populer di Lombok Utara bagian timur) adalah ‘bersaudara’ dalam bahasa Indonesia. Kebersamaan dan rasa persaudaraan itu terlihat sekali lagi pada momen ketika Bupati, diiringi oleh tokoh-tokoh masyarakat di Pemenang, berjalan beramai-ramai bersama warga yang sangat antusias, menuju ujung dermaga Bangsal untuk melwati monumen pintu yang dirancang oleh Ismal, menyerahkan “Wasiat Pemenang” kepada para tokoh-tokoh masyarakat (mewakili seluruh warga Pemenang) untuk disimpan di Bukit Tebango Bolot, sebagai pesan bagi generasi masa depan.

Fenomena yang jarang terjadi ini ditegaskan oleh Kongso Sukoco (budayawan dan mantan Ketua Dewan Kesenian Nusa Tenggara Barat) sebagai peristiwa budaya paling keren yang pernah beliau alami di NTB. Oleh Dr. Lalu Muchsin Muchtar, salah satu tokoh intelektual dan pemuka agama di Pemenang, peristiwa ini dianggap sebagai sejarah baru yang dapat menginspirasi dan menghubungkan masyarakat Pemenang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Rasa kepemilikan terhadap Bangsal ternyata tak berhenti hanya pada saat pesta rakyat Bangsal Menggawe. Sehari setelah pesta itu berakhir, Pasirputih dibantu oleh cukup banyak warga, membersihkan area Syahbandar dan pantai Bangsal dari sampah-sampah. Mereka membersihkan sampah-sampah itu seolah-olah sedang membersihkan kotoran-kotoran batiniah dan jasmaniah mereka sendiri demi menciptakan kehidupan Bangsal yang asri, kehidupan mereka sendiri.

Bangsal kembali hidup dan bergerak. Pemangku-pemangku kebijakan telah dicubit untuk melek budaya. Warga menemukan kembali tempat permandiannya. Semoga saja dengan kepemilikan atas Bangsal Menggawe itu, Bangsal tidak akan sendirian lagi ditinggal oleh orang-orangnya. Kita layak menanti era ketika Segara Gunung (‘masyarakat laut dan gunung’) menjadi wajah masa depan Bangsal dan Kecamatan Pemenang.


Tulisan ini sudah pernah dimuat di situs web AKUMASSA dengan judul yang sama: Kembali Ke Bangsal; Kembali Ke Kehidupan, 18 Maret 2016.

Aktivasi Ruang Demi Seni Sehari-hari

“KALIAN…, ANAK MUDA itu, butuh sesuatu…membuat yang lain…!” begitu pernyataan dari WokTheRock, yang di-post oleh akun media sosial Instagram @kaleidoskop.project, dua hari sebelum saya memulai tulisan ini.

Tempat penyelenggaraan KALEIDOSKOP – “Jauh Dekat”, 2015 di Ex-Pool DAMRI, Jalan Mangkuyudan No. 50A, Yogyakarta. Image oleh KALEIDOSKOP.

Jika diamati dan didengarkan dengan saksama potongan rekaman yang berdurasi kurang lebih 15 detik tersebut, dia yang disebut sebagai Kurator Jogja Biennale 2015 itu sempat menyinggung kata “biennale” dan “triennale” dengan nada yang, rasanya, mengesankan bahwa kedua hal itu bukanlah tujuan pokok dari pernyataannya. Mungkin sekali, jika dugaan saya tak salah, WokTheRock saat itu sedang mengapresiasi penyelenggaraan KALEIDOSKOP—yang pada tahun pertamanya ini mengangkat tajuk “Jauh Dekat 2015”—sebagai program pameran dua tahunan untuk seniman muda terkini Yogyakarta yang mencoba memberikan kemasan berbeda dari salah satu kecenderungan di lingkungan seni kita. Kecenderungan yang saya maksud ialah hasrat untuk menyelenggarakan pameran besar (baik berkelompok maupun tunggal) yang menonjolkan individualitas seniman, beraksi secara artistik dengan orientasi menghasilkan object-based artwork, lantas semakin menguatnya elitisme seniman di tengah masyarakat.

02

Faktanya, kuratorial KALEIDOSKOP pertama ini sejak awal memang diniatkan untuk tampil berbeda, tidak mau terjebak pada dua kata “dua tahunan” yang rentan membatasi seniman dengan beban-beban “biennale”—apalagi, jika beban-beban itu muncul sebagai buah dari kesalahkaprahan memaknai Biennale. Itu siratan yang saya tangkap dari jawaban Syafiatudina, Kurator KALEIDOSKOP 2015, dalam wawancara yang saya lakukan di Ace House, Kamis pagi, 17 September, pasca pelaksanaan presentasi publik “Jauh Dekat 2015”-nya, tanggal 15-16 September. Inti perbincangan kami pun memang tidak membahas KALEIDOSKOP—proyek pameran yang digagas oleh Kedai Kebun Forum, Ruang Mes 56, Ace House Collective ini—sebagai “biennale-nya anak muda” secara lebih jauh.

Saya justru berpendapat bahwa perhelatan “Jauh Dekat 2015” penting untuk dicatat karena peristiwanya turut berkontribusi membumbui perdebatan tentang bagaimana cara kita menilai suatu inisiatif, tindakan, dan peristiwa artistik. Sejak tahun 2008, akumassa, melalui praktik-praktik kewargaannya, juga ikut bergulat dalam perdebatan itu, bahkan hingga ke forum-forum dan meja persidangan akademis. Saya pun menyadari, perlu ada usaha yang lebih untuk menawarkan ancang-ancang baru bagi segala bentuk pola pikir yang berhubungan dengan kegiatan seni di Indonesia, dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya, kehadiran sesuatu yang sebelumnya tak lumrah dari sudut pandang artistik seni sebagai hal yang sekarang ini mau tak mau harus diterima oleh kalangan pelaku seni, karena sesuatu itu telah menjadi bagian darinya. Toh, bukankah selama ini, seni, dengan segala “ketidaklumrahannya” itu, telah diterima oleh keseharian kita? Tentu seni, sejatinya, tidak akan menolak hal yang sebaliknya: menerima yang sehari-hari sebagai seni itu sendiri.

03

Sebetulnya, pelaksanaan KALEIDOSKOP tahun ini di Yogyakarta, yang dilakukan oleh satu kurator dan empat belas seniman itu, sedikit-banyak, mirip dengan aksi yang dilakukan akumassa dalam proyek akumassa AdHoc di Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, untuk Jakarta Biennale 2013: SIASAT. Saya berpikir bahwa kemiripan di antara keduanya merupakan hal menarik yang perlu kita perbincangkan bersama. Alih-alih sekadar soal “anak muda” atau “seniman muda”, saya rasa kita juga perlu mengapresiasi ide-ide seni yang bergerak untuk mengaktifkan “publik bukan seni” sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Sebagaimana kata Dina, sapaan si kurator, kepada saya: “Bagaimana kita melihatperistiwa sebagai medium.”

– § –

04
Seniman partisipan KALEIDOSKOP ketika sedang mengikuti kegiatan workshop di Kunci Cultural Studies Center, Ngadinegaran, Yogyakarta. (Foto adalah dokumentsi KUNCI, diakses dari aku instagram @kaleidoskop.project).

“JADINYA KITA MALAH bikin karya bareng-bareng, Zik!” begitu kira-kira penggalan kalimat yang keluar dari mulut Abi, beberapa hari sebelum presentasi publik “Jauh Dekat 2015” dilaksanakan. Saat itu, dia dan dua rekannya, Rambo dan Hanif (mereka bertiga terdaftar sebagai partisipan KALEIDOSKOP 2015 dengan nama Klub Karya Bulu Tangkis), di sela kesibukan proyek “Jauh Dekat 2015”-nya, menemui saya yang sedang mempersiapkan pameran tunggal Otty Widasari, Direktur Program akumassa, di Ark Galerie.

Cerita Abi saat itu membuat saya penasaran, karena katanya, output final dari proyek yang mereka lakukan dalam KALEIDOSKOP tidak akan berbentuk “pameran” seperti yang dilakukan Jakarta 32°C (festival seni kontemporer dua tahunan untuk anak-anak muda dan mahasiswa di Jakarta).

Seniman peserta KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).
Seniman peserta KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).

Abi, Rambo dan Hanif bercerita kepada saya, bahwa para partisipan KALEIDOSKOP yang telah berminggu-minggu menghabiskan waktu bersama untuk berdiskusi dan mengelaborasi ide karya, justru menemukan keasikan kolektif yang mendorong mereka untuk memutuskan bekerja secara kolaboratif. Hal itu diakui pula oleh Dina—atau justru menegaskan agenda yang disusun oleh kurator ini [?]—bahwa ada perubahan pola yang terjadi selama proses pengerjaan proyek, yang menurutnya di luar ekspektasi pribadinya sendiri.

“Ternyata, aku menemukan bahwa mayoritas dari mereka (partisipan—red) sudah cocok satu sama lain,” ujar Dina. “Hubungan yang tadinya profesional, antarseniman ini, itu mulai berkembang menjadi afinitas, ketertarikan yang sama, yang tadinya profesional akhirnya jadi personal.”

Hanif, Abi dan Rambo (tiga orang sebelah kiri) ketika mengikuti kegiatan KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).
Hanif, Abi dan Rambo (tiga orang sebelah kiri) ketika mengikuti kegiatan KALEIDOSKOP di markas Ace House. (Foto diambil dari akun instagram @kaleidoskop.project).

Dina pun menjelaskan, bahwa latar belakang penyusunan kuratorialnya untuk KALEIDOSKOP adalah ide yang berangkat dari Made in Commons, sebuah proyek kolaboratif yang ia lakukan dengan KUNCI Cultural Studies Center, Yogyakarta, yang juga berkolaborasi dengan Stedelijk Museum Amsterdam. Proyek ini dimulai tahun 2013 dan baru berakhir Maret lalu. Fokusnya adalah mempelajari secara bersama-sama tata cara pengelolaan dan pendistribusian sumber daya nirmaterial dan material yang juga dilakukan secara bersama-sama. Untuk mencapai tujuan terciptanya “aksi bersama” itu, menurut Dina, kegiatan berbentuk pameran tidaklah cukup sehingga diperlukan aksi-aksi kecil yang sifatnya durasional dan berkelanjutan, sebagaimana halnya sebuah metode riset. Karena ketertarikannya dengan ide ini, Dina berpikir bahwa ‘biennale’ (apalagi dengan embel-embel “biennale seniman muda” yang sempat disinggung panitia KALEIDOSKOP saat mengenalkan proyek ini kepadanya) bukanlah tempat yang tepat untuk mengembangkan ide tersebut. Kalaupun ide itu tetap digunakan, hasilnya akan sangat jauh berbeda.

“Ternyata mereka setuju,” kata Dina, tertawa.

07

Saat wawancara ini terjadi, Ace House, yang menjadi base camp mereka selama proyek KALEIDOSKOP, masih dalam suasana sepi karena sebagian besar para seniman partisipan masih terlelap. Malam hari sebelumnya, setelah menutup acara “Jauh Dekat 2015”, seniman-seniman yang sudah seperti ‘kolektif dadakan’ ini berpesta hingga pagi dini hari.

Ditemani jeruk hangat yang kami pesan dari pedagang angkringan yang mangkal di depan Ace House, saya pun melanjutkan pertanyaan yang sedari awal membuat saya penasaran.

“Lalu, kenapa proyek ini berangkat dari ‘waktu luang’?” tanya saya, terkait dengan topik yang menjadi fokus mereka.

“Kita berdasar pada apa yang kita temukan dalam kegiatan dan diskusi-diskusi yang berlangsung selama proses pengerjaan proyek ini,” jawab Dina. “Satu temuannya adalah, bahwa selama kita bekerja sama dalam kolektif yang ‘dipaksakan’ ini, durasi kerja kita semakin panjang. Makan siang, itu kerja, karena sambil diskusi. Naik sepeda, beli rokok, itu kerja. Duduk kayak gini, tuh, kerja. Maksudnya, memang seperti kerja beneran, berdiskusi. Kita bahkan membuat semacam time table, dan aku minta mereka (partisipan—red) menandai mana kegiatan-kegiatan yang kerja dan nonkerja.  Yang termasuk ‘gak kerja’ itu adalah tidur. Akhirnya, ya, kita ngomongin tentang itu, durasi kerja yang panjang. Bahwa, ini karakter dari ekonomi kreatif, yang kerja itu justru otaknya, kerjanya bisa di mana saja. Bagaimana sebenarnya, dalam seni, kerja di sini artinya adalah kita bekerja untuk menciptakan waktu luang bagi orang lain.”

Dina juga menerangkan lebih jauh, bahwa di media cetak arus utama pun, seni-budaya diletakkan dalam rubrik khusus yang masuk dalam kategori ‘waktu luang’ atau hiburan, misalnya edisi Harian Kompas yang terbit di hari Minggu. Dan menurutnya, meskipun di masyarakat kita belum ada tradisi atau budaya bermuseum, pada kenyataannya kegiatan mengunjungi museum—atau acara-acara kesenian lainnya—memang selalu dilakukan di hari-hari ‘waktu luang’.

“Kita (seniman—red) bekerja untuk menciptakan waktu luang bagi orang lain, tapi kita justru tidak punya waktu jeda yang luang, selain tidur,” ujar Dina.

KALEIDOSKOP 2015: Simulasi 01. (Foto dari dokumentasi tim KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP 2015: Simulasi 01. (Foto dari dokumentasi tim KALEIDOSKOP).

Menanggapi lebih jauh pertanyaan saya, Dina memaparkan bahwa selama proyek KALEIDOSKOP berjalan, ia dan para seniman melakukan dua macam simulasi sebagai pra-presentasi publik “Jauh Dekat 2015” untuk membicarakan ‘waktu luang’ tersebut. Simulasi pertama, ialah kegiatan tidur. Dengan simulasi ini, mereka berbicara soal sudut pandang dalam memaknai kerja: bagaimana jika tidur menjadi sebuah kerja? Melalui simulasi itu—meminta semua seniman partisipan melakukan performance tidur, benar-benar tidur—aktivitas tidur pun menjadi sebuah kerja (yakni, kerja seni). Simulasi kedua, kegiatan diskusi, tetapi menggunakan teknologi berkirim pesan via telepon seluler, yakni aplikasi Whatsapp. Semua partisipan hadir di dalam ruang fisik yang sama, tetapi kegiatan diskusi berjalan di ruang maya. Menurut saya, ini juga berhubungan dengan ‘waktu luang’ tatkala ‘forum-forum gembira’ melalui fitur grup whatsapp diubah fungsinya menjadi ruang diskusi yang dijalankan secara serius.

KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
KALEIDOSKOP: Simulasi 02 (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).

Karena saya berangkat dari perspektif akumassa untuk menyusun rangkaian pertanyaan, saya pun bertanya, “Selama proses kegiatan KALEIDOSKOP, pada fase mana terjadi proses transfer atau aksi berbagi pengetahuan dengan warga masyarakat, dalam artian yang konkret?”

Pertanyaan ini dijawab oleh Dina dengan menjelaskan bahwa seniman-seniman didorong untuk melakukan riset di seluruh area lokasi yang menjadi tempat kegiatan mereka, yakni di sekitaran Jalan Mangkuyudan, Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta. Meskipun sejak awal metode yang mereka lakukan sangat berbeda dengan akumassa—di akumassa, bukan seniman tapi justru wargalah yang menjadi partisipan kegiatan—proses riset (misalnya, observasi lokasi dan negosiasi perizinan dengan pengurus RT-RW-kelurahan) yang dilakukan seniman-seniman ini membuka suatu dialog yang menuntut mereka harus menjelaskan secara detail maksud dan agenda kegiatan KALEIDOSKOP. Dalam dialog-dialog dengan warga itulah, menurut Dina, terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman timbal-balik antara seniman dan warga. Seniman menjadi mengerti apa yang dibutuhkan warga, sedangkan warga menjadi mengerti apa manfaat yang dapat ditarik dari kerja-kerja berbasis seni.

– § –

11

SIANG MENJELANG SORE, 15 September, saya berjalan menuju lokasi pertunjukan acara “Jauh Dekat 2015” yang dalam beberapa menit akan segera dibuka. Pasukan KALEIDOSKOP memilih sebuah bangunan kosong peninggalan Perum DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) yang jaraknya hanya 3-5 menit berjalan kaki dari Ace House. Ketika berada di depan gerbang, saya mendengar sebuah pengumuman yang berasal dari pengeras suara sebuah tower, memberitahukan bahwa hari itu dan esoknya, di Ex-Pool DAMRI, Jalan Mangkuyudan No. 50A, akan dihelatkan sebuah kegiatan seni yang diinisiasi oleh anak-anak muda. Si pemberi pengumuman mengimbau seluruh warga RT-RW yang tinggal di sekitaran sana untuk datang beramai-ramai ke acara tersebut.

Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” melakukan briefing sebelum membuka acara.
Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” melakukan briefing sebelum membuka acara.

Saat memberikan kata sambutan pada pembukaan acara “Jauh Dekat 2015” (yang juga dihadiri oleh perangkat RW dan Pak Lurah Mantrijeron), Pak Pur sebagai RT yang menjadi tuan rumah, memaparkan bahwa gedung DAMRI yang menjadi lokasi pertunjukkan tersebut, awalnya, diyakini sebagai tempat yang angker. Jarang ada warga yang berani masuk ke area gedung itu akibat desas-desus keangkerannya. Namun, menurutnya seniman-seniman muda ini sangat berpikiran rasional dan berani sehingga dapat membuktkan bahwa ternyata, area gedung DAMRI itu bisa difungsikan sebagai tempat yang nyaman bagi kegiatan-kegiatan publik.

Pembukaan KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” di Ex-Pool DAMRI, Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta.
Pembukaan KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” di Ex-Pool DAMRI, Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta.

Saat saya berdiskusi dengan Rambo, malam harinya, saya jadi tahu bahwa alasan pemilihan gedung DAMRI sebagai lokasi acara ternyata juga cukup menarik. Masih berhubungan dengan ide mereka mengenai ‘waktu luang’, bahwa aktivitas kerja di perkotaan memunculkan dampak pembangunan yang demikian cepat, tapi di antara gerak pembangunan itu, ada satu titik lokasi yang ‘berhenti’, yakni gedung DAMRI tersebut. Para seniman KALEIDOSKOP pun berinisiatif mengaktifkan sesuatu yang berhenti itu, salah satunya adalah membuat beragam acara kesenian di dalamnya. Isu mengenai DAMRI juga menarik, karena seperti yang diutarakan Dina saat membuka acara “Jauh Dekat 2015”, bahwa masalah krisis angkutan kota di Yogyakarta sesungguhnya juga terepresentasi dari objek riil bus-bus yang terbengkalai di dalam gedung yang ditinggalkan tersebut. Ironi inilah yang kemudian juga menguatkan niat para seniman KALEIDOSKOP untuk memilih Ex-Pool DAMRI sebagai lokasi peristiwa seni: bekerja untuk mengaktifkan sebuah ruang yang mati sebagai tempat baru demi penciptaan ‘waktu luang’ bagi warga, yang secara tidak langsung justru akan mengaktifkan warga itu sendiri.

Seniman-seniman KALEIDOSKOP menempel poster di dinding di area jalan masuk ke gedung DAMRI.
Seniman-seniman KALEIDOSKOP menempel poster di dinding di area jalan masuk ke gedung DAMRI.

Namun, ada cerita yang mengusik selama persiapan acara “Jauh Dekat 2015” ini. Menurut Dina—begitu pula yang saya dengar dari Abi, Rambo dan Hanif—awalnya gedung kosong itu benar-benar terbuka, dalam artian tidak ada pembatas resmi (semacam pagar atau palang pintu) yang menutupnya. Saat empat belas seniman KALEIDOSKOP mulai keluar-masuk gedung untuk observasi, serta mengurus perizinan dengan pihak DAMRI yang kantornya telah berpindah di lokasi yang lain, di suatu hari secara tiba-tiba gedung tersebut diberi pagar.

“Ini menarik. Aksi kami seakan memberi tahu pihak DAMRI bahwa gedung itu adalah aset berharga,” ujar Dina.

Inisiatif mengokupasi sebuah ruang yang awalnya seperti tak ada batas dengan warga itu, justru memunculkan batas fisik, karena ada pagar baru yang menutup area gedung. Tapi, apakah itu menyebabkan keterbatasan lain yang akan menyulitkan warga untuk memanfaatkan gedung yang tak terpakai tersebut? Jika awalnya gedung itu mati karena ditinggal pemiliknya dan hampir tak pernah didekati oleh karena mitos-mitos gaib yang beredar, kini warga masih harus berhadapan dengan keterbatasan baru: sang pemilik mulai menunjukkan bahwa mereka masih menguasai area gedung DAMRI.

“Itu bagaimana?” tanya saya kepada Dina.

“Itu menjadi keuntungan yang lain,” jawab Dina. “Karena dengan begitu, warga justru memiliki patokan yang jelas jika ingin menggunakan gedung tersebut. Mereka jadi tahu harus ke mana mengurus izin, tidak lagi terjebak dengan mitos-mitos yang beredar.”

Artinya, seni dalam hal ini memecah mitos-mitos itu menjadi sesuatu yang lebih konkret: paling tidak, warga tidak perlu membuat proposal ke hantu.

– § –

TULISAN SAYA INI sempat tertunda selama beberapa hari karena kesibukan mengurus kegiatan yang lain. Sudah sebelas hari KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” berlalu. Abi, Rambo dan Hanif tampaknya betah di Yogyakarta. Saya tidak tahu, apakah mereka masih berada di kota itu, tapi hingga hari ini, saya belum melihat batang hidung mereka di Forum Lenteng.

Beberapa hari yang lalu, sekelompok mahasiswa Jurusan Krminologi Universits Indonesia, datang menemui saya untuk berkonsultasi mengenai acara proyek sosial yang akan mereka lakukan di bulan Oktober hingga November. Mereka berkata, “Kami ingin bikin pameran, Bang!”

Karenanya, kepala saya kembali menerawang pengalaman ketika mengerjakan proyek akumassa AdHoc dua tahun lalu di Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Mengundang beberapa pegiat akumassa dari beberapa kota untuk datang ke Jakarta, kami kemudian tinggal selama beberapa minggu di sebuah kontrakan di kelurahan itu, berbaur dengan warga lokal di sana, saling bertukar pengalaman dan gagasan untuk membuat sesuatu di sebuah lapangan, bernama Lapangan Perintis. Salah satunya, kegiatan lokakarya fotografi menggunakan kamera ponsel bersama anak-anak di lingkungan Paseban selama tiga hari.

17
18
Dokumentasi akumassa AdHoc (2013) di Paseban, Senen, Jakarta Pusat.
Dokumentasi akumassa AdHoc (2013) di Paseban, Senen, Jakarta Pusat.

Kegiatan lokakarya itu ditutup dengan semacam aksi ‘performance’. Kami, pegiat akumassa AdHoc, bersama anak-anak peserta lokakarya fotografi, menempel karya-karya foto yang sudah dicetak ke salah satu dinding bangunan di pinggir Lapangan Perintis. Aksi men-display beramai-ramai itu, menurut Otty Widasari, juga dapat dilihat sebagai peristiwa yang artistik dan menawarkan suatu estetika lain dalam seni: estetika berkomunitas, barangkali. Bukan lagi dilakukan terbatas hanya oleh seniman, proses peletakan objek-objek seni di sebuah ruang pamer (yang dalam hal ini, adalah ruang publik) mengalami pergeseran makna tatkala aksi itu dilakukan secara sadar oleh warga masyarakat umum. Dengan kata lain, definisi seni pun mengalami perubahan pula (walau sedikit saja). Tidak hanya dapat melihat karya fotografi, orang-orang yang berlalu lalang atau nongkrong di sekitaran lapangan itu juga dapat menyaksikan sebuah pertunjukan tentang bagaimana proses karya-karya itu ditampilkan ke publik. Situasinya kalang kabut, anak-anak menempel foto-foto hasil jepretan mereka sendiri di tempat yang mereka inginkan, sangat riuh. Foto-foto yang jumlahnya ratusan itu terpajang secara ‘berantakan’ di dinding, tetapi menunjukkan suatu pola tertentu sehingga ‘susunan tidak teratur’ itu menjadi sebuah ‘keteraturan organik’ yang memberikan pengalaman keindahan yang berbeda. Kesimpulan saya berdasarkan pengalaman tersebut, itulah seni, di situlah aspek artistiknya.

Saya pun mendorong kawan-kawan mahasiswa kriminologi UI untuk melakukan hal yang sama: melakukan lokakarya di markas mereka yang lokasinya berada di tengah-tengah kampung di dekat Jalan Kober, Depok, dan melibatkan warga lokal di sana dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jujur saja, usulan saya itu juga dipengaruhi oleh pengalaman sehabis menyaksikan KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”.

20

Acara KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” itu berlangsung selama dua hari. Orang-orang yang ingin menyaksikan penampilan band (hari pertama) di acara “Jauh Dekat 2015”, dianjurkan membayar tiket masuk, tapi tiketnya adalah beras. Tapi bukan berarti jika tidak membawa beras, tidak bisa masuk. Sebab, semua acara terbuka untuk warga umum. Oleh panitia, beras-beras yang sudah terkumpul itu kemudian digunakan sebagai bahan untuk memasak bersama oleh seniman-seniman (dilakukan di hari kedua), dan mengundang warga-warga sekitar untuk hadir menyantapnya.

Acara masak-masa bersama di hari kedua KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”. (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
Acara masak-masa bersama di hari kedua KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”. (Foto dari dokumentasi KALEIDOSKOP).
22
23
24

Saya masih ingat, di antara semua rangkaian acara (penampilan band, mural, kegiatan masak berjamaah, dan nonton bareng), betapa menariknya penampilan Lansia Band di acara pembuka “Jauh Dekat 2015” itu. Tampil dengan gesture yang kaku, mereka memainkan alat musik dengan sound system sederhana—sering kali nada lagunya terdengar sumbang—lima orang personel lanjut usia itu melantunkan lagu-lagu lawas. Dua orang seniman dari KALEIDOSKOP, Rambo dan Arum Tresnaningtyas, turut tampil berkolaborasi dengan Lansia Band. Mungkin, bagi penonton yang menginginkan pertunjukan musik yang baik, penampilan Lansia Band tampak tidak artistik sama sekali. Tapi, bagi saya, justru penampilan merekalah puncak dari gagasan tentang “seni bersama warga” yang dilakukan oleh “Jauh Dekat 2015”. Sebab, sejauh amatan saya, pada saat penampilan mereka, interaksi natural antara ‘pelaku seni’ dan ‘warga awam’ terjadi dengan sangat cair: terjadi dialog yang jelas antara si pemain musik di pangung dan warga yang menyaksikannya di bangku penonton, karena di antara mereka, hubungan kekerabatan sosial itu telah terbangun cukup lama. Dengan kata lain, acara itu tidak hadir hanya untuk “publik seni”, tetapi untuk publik yang benar-benar umum.

Lansia Band tampil di KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” (Foto dari akun instagram @kaleidoskop.project).
Lansia Band tampil di KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” (Foto dari akun instagram @kaleidoskop.project).

Kembali ke istilah yang saya singgung di awal tulisan, Federica Martini (penulis Just another exhibition. Histories and politics of biennials, Postmedia Books, 2011) menganggap Biennale adalah tentang potensi hubungan-hubungan diplomatik serta rencana-rencana pembaruan urban. Ia tak sekadar berbicara tentang “di sini dan sekarang” dan dampaknya terhadap “spektakularisasi sehari-hari”. Martini juga melihat bahwa peristiwa kultural (atau perisitwa seni) dalam konsep Biennale harus merujuk, memproduksi, dan membingkai sejarah sebuah lokasi dan memori-memori kolektif warganya.

Saya pribadi setuju dengan pengertian Biennale yang saya kutip dari Wikipedia itu, bahwa yang artistik dari Biennale adalah juga terletak pada kepekaan sang seni dan seniman terhadap relasi-relasi yang mungkin terbentuk antara diri mereka dan warga, tentang bagaimana hubungan itu berjalan secara timbal balik. Bahwa, yang artistik kini tidak lagi dinilai semata-mata dari tampilan fisik, menurut saya, Dina tak perlu khawatir apakah KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015” itu telah mengingkari harapan-harapan tentang perayaan dua tahunan.

Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”.
Tim KALEIDOSKOP “Jauh Dekat 2015”.

Anak muda itu, butuh sesuatu…membuat yang baru, yang bisa menjauhkannya dari ketidakpercayaan diri atas definisi-definisi seni yang mapan, dan mendekatkannya kepada warga yang selalu siap berpartisipasi, untuk mewujudkan seni yang sifatnya lebih sehari-hari.***


Tulisan ini sudah pernah dimuat di Jurnal akumassa (28 September, 2015).

Proses Kegiatan Pelatihan Program Akumassa Bernas

Artikel ini sudah terbit lebih dulu di jurnal akumassa pada tanggal 24 Juli 2013.

Pelatihan akumassa bernas, sebuah program lanjutan dari akumassa yang digagas oleh Forum Lenteng, guna meningkatkan kemampuan para penulis akumassa agar dapat menghasilkan karya tulis berdasarkan hasil liputan mendalam, diselenggarakan selama empat hari, tanggal 20-23 Juli 2013. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Para partisipan akumassa bernas mendapat wawasan baru mengenai jurnalisme investigasi secara umum, sekaligus pengalaman turun lapangan dan melakukan liputan mendalam untuk dijadikan bahan tulisan.

Otty Widasari, Koordinator Program akumassa Forum Lenteng, sekaligus fasilitator pelatihan akumassa bernas, memandu para partisipan dalam membedah tulisannya masing-masing.

Pada hari pertama, tanggal 20 Juli 2013, Otty Widasari, Koordinator Program akumassa yang sekaligus menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan akumassa bernas, melakukan identifikasi dan pemetaan masalah terhadap isu-isu yang berada di sekitar para partisipan di wilayah lokalnya masing-masing. Pemetaan ini dilakukan dengan cara mendedah tulisan-tulisan para partisipan yang sudah pernah dimuat di dalam website http://www.akumassa.org. Otty mengupas kekuatan dan kelemahan setiap tulisan, sekaligus memaparkan peluang-peluang yang dimiliki si penulis serta isu yang ditulisnya, agar dapat menghasilkan karya tulis yang bernas: tajam, tangkas, padat berisi dan mendalam, serta dapat dipercaya.

Bambang Sulistyo memberikan materi tentang moralitas, etika dan hukum kewartawanan.

Siang harinya, setelah jeda waktu sholat zuhur, para partisipan mendapatkan materi dari Bambang Sulistyo, seorang jurnalis Desk Seni dan Budaya di Majalah Gatra, mengenai moralitas, etika dan hukum kewartawanan. Secara mendalam, Bambang menjelaskan setiap poin yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik, memberikan contoh-contoh bagaimana jurnalis profesional menerapkannya, lantas mengaitkan konteks bagaimana Kode Etik Jurnalistik dapat juga menjadi pedoman bagi warga biasa ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan mengarah ke aktivitas jurnalistik, seperti membuat tulisan akumassa, salah satunya. Dalam menjelaskan contoh ini, Bambang menceritakan pengalamannya dalam melakukan investigasi di Bali mengenai praktek pedofilia yang dilakukan oleh seorang pemilik sebuah yayasan terhadap anak-anak di lingkungan setempat.

Bambang Sulistyo memberikan materi tentang bagaimana membuat outline dalam kerja jurnalisme investigasi.

Malam harinya, Bambang memberikan materi tentang bagaimana membuat outline sebuah tulisan investigasi. Wawasan tentang pembuatan outline liputan investigasi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan para partisipan sehingga dapat diterapkan dalam melakukan liputan mendalam di lapangan. Unsur-unsur penting dalam pembuatan outline tersebut antara lain adalah penjabaran tentang latar belakang dan angle yang hendak diambil, rencana teknis pengumpulan data (termasuk juga di dalamnya rencana foto-foto yang akan diambil untuk keperluan tulisan). Di dalam outline juga dicantumkan penjelasan mengenai manajemen pelaksanaan investigasi, seperti durasi kerja dan dana yang dibutuhkan.

Meskipun apa yang dijelaskan oleh Bambang adalah metode para jurnalis profesional, Bambang menyampaikan kepada para partisipan bahwa metode tersebut dapat diadopsi sesuai kebutuhan bagi para penulis warga, seperti penulis-penulis akumassa. Selain itu, Bambang juga berpesan bahwa menulis karya jurnalistik investigasi yang baik harus dilakukan secara sabar dan pelan-pelan.

“Warga biasa lebih bebas, karena tidak tertekan oleh deadline dan pengaruh perusahaan medianya,” begitulah kira-kira kata Bambang. “Banyak para jurnalis profesional yang sebenarnya memiliki cita-cita menjadi penulis independen seperti para penulis akumassa. Jadi, manfaatkanlah sebaik-baiknya kelebihan kalian.”

Linda Christanty memberikan materi tentang Jurnalisme Baru, Jurnalisme Sastrawi dan Jurnalisme Naratif.

Pada hari kedua, 21 Juli 2013, pukul setengah sembilan pagi, para partisipan mendapatkan materi tentang jurnalisme investigasi dan jurnalisme sastrawi dari seorang sastrawan cum-wartawan, Linda Christanty. Dalam sesi itu, Linda secara detail menerangkan kepada para partisipan tentang sejarah perkembangan teori dari investigasi, di antaranya dimulai dari Jurnalisme Baru di kisaran tahun 1960-1970, yang memiliki ciri khas berupa adanya adegan, detail, dialog, dan sudut pandang orang ketiga dalam karya tulis jurnalistik. Gaya jurnalisme ini mendapat kritik dan sekaligus dikembangkan oleh teori Jurnalisme Sastrawi, yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Di dalam praktek jurnalisme sastrawi, unsur-unsur yang digunakan antara lain adalah adanya fakta, konflik, karakter, emosi, akses, perjalanan waktu, dan kebaruan.

Lebih jauh, Linda Christanty juga menjelaskan tentang Jurnalisme Naratif, yang menurut Robert Vare, dianggap sebagai puncak dari jurnalisme bercerita. Linda menjelaskan bahwa dalam jurnalisme baru, unsur 5W+1H merupakan hal utama, tetapi memiliki istilah yang berbeda dari jurnalisme biasa: who berubah menjadi karakter, what berubah menjadi alur atau plot, why berubah menjadi motif, when berubah menjadi kronologi, where berubah menjadi setting, dan how berubah menjadi narasi.

Firmansyah (kedua dari kiri) sedang membacakan karya tulis Dian Komala, berjudul “Berjanji”.

Setelah memberikan materi tentang teori jurnalisme investigasi tersebut, Linda mempersilahkan satu dua orang partisipan membacakan sebuah karya tulis yang sudah pernah dimuat di website http://www.akumassa.org, untuk kemudian dikupas lebih jauh. Dua tulisan yang dibacakan ialah “Ditangkap Satpol PP” karya Chandra Zefri Airlangga dari Padangpanjang, Sumatera Barat (dibacakan oleh partisipan dari Lombok, Muhammad Sibawaihi), dan “Berjanji” karya Dian Komala dari Parungkuda, Sukabumi (dibacakan oleh partisipan dari Lebak, Firmansyah). Melalui dua tulisan tersebut, Linda kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing tulisan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Satu prinsip yang kemudian ditekankan oleh Linda adalah, “Dalam jurnalisme, objektif itu bukanlah tujuan, melainkan metode.” Hal ini memberikan pemahaman kepada para partisipan bahwa objektivitas sebuah karya jurnalistik hanya dapat dicapai jika menerapkan kerangka kerja yang baik dan benar.

Pada hari ketiga, sore, 22 Juli 2013, para partisipan melakukan simulasi dengan turun lapangan ke lokasi secara langsung. Lokasi yang dipilih adalah kawasan Warung Kaleng, atau Kampung Sampai, Cisarua, Bogor. Setiap orang dibagi berdasarkan desk yang sudah ditentukan dalam diskusi outline pada pagi harinya. Observasi di lapangan ini berlangsung dari sekitar pukul tiga hingga pukul tujuh. Setelah merasa cukup mengumpulkan bahan-bahan, para partisipan kembali ke Vila Radiant Bamboo untuk memberikan laporan kepada fasilitator, di mana diskusi tersebut dipimpin oleh pemimpin redaksi sementara akumassa bernas, yakni Muhammad Sibawaihi.

Partisipan pelatihan akumassa bernas sedang bersiap-siap melakukan observasi di kawasan Kampung Arab (Warung Kaleng), Cisarua, Bogor.
Firmansyah (baju putih), partisipan dari Komunitas Saidjah Forum, Lebak, ketika sedang melakukan observasi ke warung-warung di sekitar Kampung Arab.
Pijar (baju kuning), partisipan dari Komunitas Kinetik, Surabaya, ketika sedang melakukan wawancara kepada penjaga kios ponsel di sekitar Kampung Arab.

Bahan-bahan yang dilaporkan oleh masing-masing partisipan ini, kemudian, oleh fasilitator, dipilah-pilah menjadi tiga kategori, yakni fakta, asumsi, dan kesimpulan sementara. Setiap data dituliskan di dalam post-it dan ditempelkan di papan tulis. Setelah semua data dijabarkan, para partisipan dipersilahkan untuk berdiskusi lebih jauh agar dapat menentukan angle tulisan, serta tema unik apa yang dapat ditulis. Setelah diskusi outline dan pemilahan data ini, setiap partisipan membuat satu karya tulis sebelum kemudian diserahkan kepada fasilitator untuk dikoreksi.

Partisipan akumassa bernas melakukan diskusi dan laporan hasil observasi.
Otty Widasari, memandu partisipan untuk melakukan pemilahan data.
Otty Widasari, memandu partisipan untuk melakukan pemilahan data.

Pada hari keempat, 23 Juli 2013, sesi terakhir dari rangkaian kegiatan pelatihan ini adalah bagaimana cara membuat proposal sederhana untuk pengajuan ide karya tulis dalam Program akumassa bernas. Sesi ini diberikan oleh Hafiz, Ketua Forum Lenteng. Pada sesi itu, para partisipan juga mendiskusikan bagaimana teknis pelaksanaan Program akumassa bernas, seperti bentuk kerjasama antara mereka dengan tim redaksi akumassa di Jakarta, tentang bagaimana teknis pengiriman karya, serta proses pendampingan, dan sebagainya.

Hafiz, Ketua Forum Lenteng, ketika memberikan materi tentang pembuatan proposal.

Rangkaian kegiatan pelatihan Program akumassa bernas berakhir setelah sesi Hafiz. Para partisipan, yang sejak pagi sudah check out dari kamar masing-masing, dipersilahkan untuk membawa barang-barang ke mobil jemputan, dan tak lama setelah itu, rombongan akumassa bernas kembali pulang menuju markas Forum Lenteng, di Lenteng Agung, Jakarta.

Dalam beberapa waktu ke depan, redaksi http://www.akumassa.org akan memuat tulisan-tulisan hasil simulasi akumassa bernas sebagai rangkaian tulisan akumassa bernas yang pertama. *

Program Akumassa Bernas

Artikel ini sudah lebih dulu terbit di jurnal akumassa pada tanggal 20 Juli 2013.

AKUMASSA adalah program utama yang terus dikembangkan oleh Forum Lenteng untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sadar terhadap media. Melalui program ini, kesadaran warga dibangun untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial, ekonomi dan budaya, sekaligus juga ditempa keterampilannya dalam memproduksi informasi secara independen dan kemudian mengelolanya menjadi sumber pengetahuan yang dapat disebarkan secara luas ke masyarakat.

Pertemuan hari pertama kegiatan pelatihan program akumassa bernas.

Lebih kurang empat tahun, Program akumassa dijalankan oleh Forum Lenteng. Tahun 2008 hingga 2012, program ini berjalan di beberapa lokasi dalam bentuk kegiatan workshop selama satu bulan, dengan output berupa karya video akumassa. Setiap komunitas yang berpartisipasi dalam program ini—biasa disebut sebagai komunitas dampingan akumassa—juga memproduksi informasi dalam bentuk teks (tulisan) dan image (foto dan gambar) oleh para anggotanya, dan karya-karya itu dimuat di website online http://www.akumassa.org. Selain komunitas dampingan akumassa, ada juga para kontributor dari lokasi-lokasi lain, baik personal maupun komunitas, yang turut menyumbangkan karya tulisannya kepada jurnal online ini.

Dokumentasi akumassa: Peluncuran Buku Rekam Media (April, 2013).

Bulan Februari, 2012, Forum Lenteng melakukan sebuah gebrakan dengan mencetuskan program pemantauan terhadap media massa arus utama yang beroperasi di tingkat lokal, yang disebut Program Rekam Media : Pemantauan Media Berbasis Komunitas. Program yang melibatkan sepuluh orang warga biasa sebagai pemantau media massa ini, rampung pada Bulan Februari 2013, dengan output berupa hasil penelitian tentang sajian media massa lokal, dan diterbitkan dalam bentuk buku, berjudul Kajian Terhadap Sajian Informasi Media Massa Lokal Melalui Lima Kategori Isu (Good Governance, Hak Asasi Manusia, Perempuan dan/atau Anak, Kriminalitas, dan Lingkungan Hidup) Dari Perspektif Akumassa, pada Bulan April 2013.

Dari kanan: Manshur Zikri, Anib Basatada Wicaksono, Albert Rahman Putra, Pijar Crissanti, Muhammad Sibawaihi.

Gebrakan Forum Lenteng tidak berhenti sampai di situ. Setelah beraksi dalam wacana “literasi media” dan “kritisisme terhadap media”, Program akumassa melangkah lebih jauh untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas konten dan kemampuan penulis-penulis akumassa. Maka, pada pertengahan tahun ini, Forum Lenteng mencetuskan Program akumassa bernas: Liputan Mendalam Berbasis Komunitas, yang mana penyelenggaraan pelatihan program ini dilaksanakan tepatnya pada tanggal 20-23 Juli 2013, di Villa Radiant Bamboo, Jl. Raya Cidokom Pasir Kuta, Megamendung, Bogor (Puncak).

Program akumassa bernas: Liputan Mendalam Berbasis Komunitas memiliki fokus bagaimana menempa kemampuan para penulis akumassa untuk dapat memproduksi karya jurnalisme warga yang lebih baik dari segi konten. Tidak lain, tujuan yang hendak dicapai dari program ini ialah menghasilkan para penulis jurnalisme warga berwawasan dan bermental profesional, serta karya-karya tulisan mendalam yang diakui, dipercaya, dan diapresiasi serta disejajarkan dengan karya-karya jurnalisme profesional. Hal ini menjadi semacam usaha dari Forum Lenteng untuk menjawab tantangan bagi jurnalisme warga dalam menjawab keraguan terhadap karya-karya tulisan yang memiliki gaya dan perspektif dari perspektif warga biasa.

Firmansyah.

Dalam menjalankan program pelatihan ini, akumassa mengundang enam orang penulis akumassa yang berasal dari beberapa daerah (empat di antaranya adalah komunitas dampingan akumassa, dan satu komunitas di luar dampingan akumassa). Mereka adalah Albert Rahman Putra, dari Komunitas Gubuak Kopi, Solok, Sumatera Barat; Firmansyah, dari Komunitas Saidjah Forum, Lebak, Banten; Pijar Crissandi, dari Komunitas Kinetik, Surabaya, Jawa Timur; Anib Basatada Wicaksono, dari Komunitas Anak Seribu Pulau, Blora, Jawa Tengah; Muhammad Sibawaihi, dari Komunitas Pasir Putih, Pemenang, Lombok Utara; dan Manshur Zikri, dari perwakilan akumassa di Jakarta.

Otty Widasari, Koordinator Program akumassa sedang menjelaskan Program akumassa bernas.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, diundang dua orang pemateri yang sudah lama berkecimpung di wilayah kerja profesional, yakni Bambang Sulistyo dari Majalah Gatra, dan Linda Christanty, seorang sastrawan cum-wartawan, yang pernah menulis beberapa buku, salah satunya berjudul Jangan Tulis Kami Teroris. Selain itu, kegiatan pelatihan ini juga diisi oleh Otty Widasari, Koordinator Program akumassa, dan juga oleh Hafiz, Ketua Forum Lenteng.

Dalam beberapa hari ke depan, jurnal online http://www.akumassa.org akan memuat artikel yang fokus melaporkan perkembangan kegiatan pelatihan Program akumassa bernas, dan secara khusus tulisan yang mengulas proses pembelajaran yang berlangsung dalam kegiatan tersebut. *

Buruh Orasi di Bojongkokosan

Pada artikel berjudul Akan Orasi di Bojongkokosan, saya sempat berjanji akan memuat artikel lanjutan mengenai demonstrasi buruh di Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya dan Ageung membuat sebuah tulisan mengenai peringatan Hari Buruh Internasional yang dilakukan di Bojongkokosan, dan dimuat di website akumassa dengan judul Sedikit Cerita tentang Serikat Buruh di Parungkuda, pada tanggal 2 Mei 2013.

Tulisan ini sedikit banyak adalah hasil buah pikir Ageung sementara saya menyumbangkan buah pikiran melalui diskusi dan saran-saran mengenai bentuk kerangka atau kemasan tulisan. Ageung juga memuat artikel ini di blognya.

Berikut saya post artikelnya. Silahkan dibaca, tanggapi, dan sebarkan! #asyek

—————-***—————-

Sabtu, 27 April 2013, ketika menuju kamar kecil, aku melihat ada banyak selebaran pengumuman ditempel di dinding-dinding bagian dalam gedung pabrik tempatku bekerja, di PT. Nina Venus Indonesia, Jalan Angkrong, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Isinya adalah pemberitahuan tentang pergantian hari libur untuk buruh pabrik. Semua buruh di PT. Nina diwajibkan masuk kerja pada tanggal 9 Mei, yang merupakan hari libur nasional, sebagai pengganti hari tidak masuk kerja pada Hari Rabu, 1 Mei 2013. Bagi pihak perusahaan, May Day seharusnya bukan hari libur.

Spanduk-MAY-DAY-1

Tiga hari kemudian, temanku, Zikri, bertanya, “Gimana hasil obrolanmu dengan ketua serikat buruh di sana?”

“Tidak memuaskan,” jawabku. “Sepanjang obrolan, mereka selalu mempertanyakan status keanggotaanku di serikat, apa aku udah jadi anggota atau belum.”

Emangnya harus daftar dulu baru bisa tahu tentang serikat buruh itu?”

Gak tahu, deh! Pokoknya, setiap aku bertanya tentang serikat buruh itu, tentang struktur organisasinya, gimana kerjanya…, semuanya deh, obrolan selau diarahkan ke sana. Bahkan, waktu aku nyoba ngasih ide bikin blog untuk serikat buruh, mereka bilang aku harus jadi anggota dulu. ‘Kalau tidak begitu, statusnya gimana?’ katanya…”

Serikat buruh yang kami perbincangkan itu adalah Serikat Buruh Industri Plastik – Gabungan Serikat Buruh Independen, disingkat SBIP-GSBI, tetapi biasanya buruh-buruh di PT. Nina menyebutnya dengan ‘GSBI’ saja. Beberapa hari belakangan, aku tertarik dengan keberadaan serikat buruh ini, dan sempat terniat ingin bergabung ke dalamnya meskipun belum menyerahkan formulir pendaftaran yang aku dapatkan lebih dari sebulan yang lalu.

Baju-seragam-GSBI-yang-mengusung-prinsip-independen-militan-patriotik-dan-demokratis

Menurut Anton, ketua GSBI PT. Nina Venus Indonesia, yang sempat berbincang denganku dua hari yang lalu, buruh se-Parungkuda akan melakukan orasi di halaman taman Monumen Bojongkokosan, yang berjarak sekitar sepuluh menit menaiki angkot dari Stasiun Parungkuda ke arah Bogor.

Taman-Monumen-Bojongkokosan

Kemarin, pagi hari, 1 Mei 2013, Teh Asih, teman satu pabrik di PT. Nina Venus Indonesia yangngontrak kamar di rumahku sedang mengepel lantai. Sambil menikmati segelas kopi, Zikri bertanya padanya, “Gak ikutan demo ke Bojongkokosan, Teh?”

Nggak, ah! Takut rusuh!” jawab Teh Asih. “Belum demo aja, kemarin udah ada pabrik yangkebakar.”

“Oh, yang Hari Minggu kemarin itu, ya?” kata Zikri. Dia dan aku sempat melihat kepulan asap memenuhi langit di arah Bogor ketika menaiki angkot dari Parakansalak menuju Stasiun Parungkuda. “Itu di mana, Teh? Kenapa bisa terbakar?”

“Pabrik garmen, katanya. Menurut gosipnya, ada yang bilang karena puntung rokok, tapi ada juga yang bilang karena lampu listrik.”

“Udah kayak pertanda akan terjadi apa-apa ya, Teh?” kata Zikri bercanda sementara Teh Asih menanggapinya dengan tertawa.

Tapi, toh ternyata memang tidak terjadi kerusuhan atau malapetaka apa-apa di Bojongkokosan. Penyelenggaraan demonstrasi oleh para buruh yang dikawal ketat oleh satuan keamanan dari Polres Kabupaten Sukabumi dan TNI itu berlangsung biasa-biasa saja. Barisan massanya tidak seheboh di Bundaran HI ketika aku berkesempatan melihat acara peringatan May Day di Jakarta tahun lalu. Yang tidak biasa adalah justru kebingunganku dengan keberadaan Serikat Buruh di Parungkuda, khususnya GSBI di PT. Nina Venus Indonesia, sehubungan dengan kegunaan dan fungsinya bagi kesejahteraan para buruh di Parungkuda.

Yang aku bayangkan, seharusnya serikat buruh itu bertugas sebagai wakil buruh untuk pengantar pesan aspirasi buruh. Artinya, serikat buruh harus melakukan segala usaha untuk membantu semua buruh tanpa terkecuali. Menurut hasil diskusiku dengan Zikri, serikat buruh menjadi penting bagi penyelesaian masalah-masalah buruh, seperti masalah perampasan hak buruh akan aset-aset publik, masalah akses pendidikan bagi kaum buruh, masalah kesetaraan hak dan jaminan kesehatan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak, serta masalah perlindungan kemanan dan kenyamanan kerja buruh, terutama bagi buruh migran di luar negeri.

Aku pernah bertanya kepada Munir dan Teh Amira , temanku di pabrik, tentang alasan mereka mengapa bergabung ke serikat buruh. “Supaya punya tempat berlindung,” kata mereka.

Munir berkata, “Kita tidak tahu 5 tahun lagi, entah nanti pabrik bangkrut, terus kita di-PHK, jadi ada yang iniin kita lah… biar gak di-PHK.”

Sedangkan Teh Amira berkata, “Awal-awal kenaikan gaji buruh mengikuti UMR, banyak buruh yang ditekan dan gosipnya akan diancam keluar. Terus masuk ke serikat, biar ada tempat berlindung.”

Namun, aku bertanya-tanya di dalam hati, “Tempat berlindung yang seperti apa?” Bagaimana mungkin menjelaskan tempat berlindung itu hanya dengan menyebutnya sebagai suatu wadah yang bisa menjamin kenaikan gaji atau aman dari PHK saja. Tidak ada penjelasan yang lain? Kesan yang aku dapatkan adalah GSBI, atau serikat buruh umumnya di Parungkuda, dianggap ada kalau soal gaji saja, dan ketika gaji sudah memuaskan, ya sudah. Teh Puput pun, temanku yang lain, pernah bercanda waktu aku bertanya apakah dia akan ikut serta GSBI untuk demo atau tidak di Bojongkokosan, “Arek naon demo, pan geus naek gaji na?!” (“Ngapain demo, kan udah naik gajinya?”)

Di sisi lain, penjelasan Anton sebagai ketua Serikat Buruh GSBI PT. Nina juga tidak memuaskan. Ketika aku bertanya tentang apa contoh konkret yang bisa diperjuangkan oleh GSBI soal hak buruh, dia menjelaskan seperti ini:

“Kalau perempuan, kan punya hari libur karena mens dan hamil. Nah, dengan adanya serikat, hak bagi buruh laki-laki juga akan diperjuangkan, misalnya. Jadi semuanya adil.”

“Ha?!” itulah ekspresiku ketika mendengar jawabannya. Aku benar-benar bingung. Sebenarnya, adil yang diinginkan serikat buruh itu yang seperti apa, ya?

Awalnya Zikri kurang percaya dengan ceritaku itu. “Masa begitu, sih cara berpikirnya?” ucap Zikri. Namun, begitu, kebingungan ini tidak mengurungkan niat kami untuk menyaksikan bagaimana situasi demonstrasi yang akan dilangsungkan di Monumen Bojongkokosan pada hari May Day.

Kami tiba sekitar pukul setengah sembilan pagi di Monumen Bojongkokosan. Suasana masih sangat sepi, hanya ada beberapa polisi yang sedang berjaga-jaga.

Monumen-Bojongkokosan-masih-sepi-pada-pagi-hari

“Demonstrasinya mulai jam berapa, Pak?” tanya Zikri kepada salah seorang polisi.

“Seharusnya jam delapan, tapi gak tahu, deh. Belum ada laporan lagi. Ditunggu saja!” jawab polisi tersebut. “Dari mana?”

“Saya mahasiswa, Pak, mau nulis aja buat blog tentang demo buruh di Parungkuda pas Hari Buruh,” kata Zikri. “Kami ijin ambil-ambil gambar, ya, Pak?”

“Ya, silahkan!”

Di sepanjang pagar taman Monumen Bojongkokosan, dipampang berbagai spanduk, salah satunya Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) dan GSBI. Pada spanduk itu tertulis: “Gerakan Buruh Indonesia Melawan Perampasan Upah, Tanah, Kerja & Union Busting”. Di depan kantor Badan Pembina Pelestarian Nilai-Nilai 45, yang terletak di sebelah taman Monumen Bojongkokosan, juga terpampang spanduk besar yang berisi ucapan selamat Hari Buruh Internasional dari Polres Sukabumi. Di sana juga ada mobil bertuliskan “Donor Sekarang” yang melayani para sukarelawan yang ingin mendonorkan darahnya.

Spanduk-MAY-DAY-2

“Lah, itu mereka pada ke mana?” seruku ketika melihat rombongan motor mengenakan baju warna biru-biru (seragam GSBI) melintas di depan taman Monumen Bojongkokosan, menyusuri Jalan Raya Parungkuda ke arah Cicurug. Hingga detik itu, kami tidak tahu bahwa ternyata barisan massa buruh berkumpul di Cicurug dan akan berjalan kaki menuju Bojongkokosan untuk berorasi. Kami baru mengetahuinya setelah jam makan siang, pukul 13:06 WIB, ketika rombongan massa gabungan buruh se-Parungkuda datang dengan iring-iringan mobil panggung berisi sound systemdan bendera-bendera serikat buruh. Menjelang siang itu, Bojongkokosan sepi, hanya ada beberapa buruh yang datang duluan, dan para petugas keamanan.

Suasana di Monumen Bojongkokosan ketika para buruh yang-tiba terlebih dahulu di sana menunggu rombongan massa dari Cicurug

Suasana di Monumen Bojongkokosan ketika para buruh yang-tiba terlebih dahulu di sana menunggu rombongan massa dari Cicurug

Suasana-di-Monumen-Bojongkokosan-ketika-para-buruh-yang-tiba-terlebih-dahulu-di-sana-menunggu-rombongan-massa-dari-Cicurug-2

Beberapa-buruh-yang-menunggu-rombongan-massa-dari-Cicurug-juga-menyiapkan-bendera-serikatnya-masing-masing

Beberapa-buruh-sudah-tiba-di-Monumen-Bojongkokosan

Beberapa-buruh-dan-petugas-keamanan-mencari-tempat-berteduh-di-bawah-pohon

Suasana-makan-siang-petugas-keamanan-1

Saat rombongan buruh yang berjalan kaki itu tiba di Bojongkokosan, seorang orator yang merupakan Koordinator Koalisi Buruh Sukabumi (KBS), Bung Dadeng Nazarudin, menyapa para buruh.

Bung-Dadeng-Nazarudin-Koordinator-Koalisi-Buruh-Sukabumi-KBS

“Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!”serunya. “Ayo temen-temen, semuanya bergabung ke tengah, jangan ada yang berteduh. Bagi buruh-buruh yang berteduh, kalau perempuan, saya sumpahi akan hitam keling, dan bagi buruh laki-laki, saya sumpahi tidak akan pernah bisa bersenggama dengan buruh perempuan itu!”

“Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Buruh!” serunya lagi. “Hidup… buruh… perempuan!” serunya diakhir.

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-1

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-2

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-3

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-4

Rombongan-massa-buruh-dari-Cicurug-mendekati-Monumen-Bojongkokosan-5

Bung Dadeng menyampaikan pidato politiknya, yang secara garis besar berisikan tentang sejarah Hari Buruh, di mana pada tahun 1890 merupakan momentum bagi kesejahteraan buruh karena ada kesepakatan dalam Konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi Internasional No. 47 tahun 1935 yang menetapkan jam kerja buruh selama 8 jam sehari, mengganti ketetapan lama, yakni 18 jam sehari.

“Tapi, apa yang kawan-kawan rasakan di Sukabumi? Kita bekerja lebih dari 8 jam. Kita pulang hingga pukul 11!” teriaknya keras dan dilanjutkan dengan menyumpahi pejabat-pejabat yang ada di Komisi Perburuhan, tanpa mau menyebut fraksi partainya, karena buta dan tuli dengan tuntutan-tuntutan para buruh di Parungkuda selama ini.

Dalam pidato politiknya itu pula, Bung Dadeng menyampaikan 10 tuntutan buruh. Butir pertama, buruh menuntut penghapusan Kepmen No. 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, dan menuntut diberlakukannya Upah Minimum Nasional. “Harga bala-bala di Jakarta dan di Sukabumi sama, betul tidak kawan-kawan?! Harga indomie di Jakarta dan di Sukabumi sama, betul tidak kawan-kawan?!”

Spanduk-berisi-10-tuntutan-buruh-pada-May-Day-2013

Butir kedua, buruh menuntut penghentian pemberangusan serikat buruh. Butir ketiga, buruh menolak Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menuntut jaminan sosial bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia di mana kewajiban itu ditanggung oleh negara. Butir keempat, buruh menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. Butir kelima, buruh menolak privatisasi aset-aset negara. Butir keenam, buruh menuntut pemberlakuan Undang-Undang yang pro buruh. Butir ketujuh, buruh menuntut perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia sekaligus juga menuntut dicabutnya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri (PPTKILN) No. 39 Tahun 2004.

Butir kedelapan, buruh menuntut supaya tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari libur nasional. Aku dan Zikri sempat membaca berita terkait hal ini. Katanya, Presiden SBY telah menyetujui untuk menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional meskipun baru akan berlaku tahun depan. “Jadi, tidak ada lagi hari libur nasional lain dijadikan hari kerja oleh perusahaan untuk mengganti tanggal 1 Mei!” seru Bung Dadeng.

Butir kesembilan, buruh menuntut supaya dihentikan liberalisasi perdagangan. Dan di butir kesepuluh, para buruh menuntut dihentikannya perampasan upah, tanah, dan kerja, serta menuntut dilaksanakannya land reform sejati bagi kaum buruh. Butir kesepuluh itu yang menjadi tema May Day di Parungkuda pada tahun ini.

Ke sepuluh butir tersebut dituliskan pada spanduk, tertanggal 1 Mei 2013 di Parungkuda, oleh gabungan serikat-serikat buruh, yakni  Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Pekerja Danone Aqua Group (SPDAG), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Pada sesi akhir pidato politiknya, Bung Dadeng menyebutkan bahwa demonstrasi hari itu juga didukung oleh pihak pemerintah setempat, yakni ajaran Muspida (Musyawara Pimpinan Daerah), seperti Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi dan Kapolres Sukabumi AKBP M Firman, dan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Akhmad Jajuli, dan Kepala Disnakertrans Aam Amarhalim.

Beberapa-pejabat-juga-turut-hadir-dalam-kegiatan-orasi-memperingati-Hari-Buruh-Internasional-di-Monumen-Bojongkokosan

Namun, yang membuat kami bingung, orasi ini semakin lama terasa seperti kampanye. Pada pidato itu disebutkan bahwa Pak Aam, Kepala Disnakertrans, berencana akan mencalonkan diri menjadi Bupati pada periode selanjutnya. “Kami para buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Sukabumi, sangat mendukung beliau, karena beliau sangat dekat dan mau bekerjasama dengan kita,” kata Bung Dadeng. Dia bahkan memuji-muji para pejabat yang berdiri di atas panggung mobil karena rela berpanas-panas ikut mengiringi massa buruh yang berjalan kaki dari Cicurug menuju Bojongkokosan. Ketika nama Kepala Disnakertrans itu diteriakkan, “Hidup Aam!”, para buruh yang berkumpul di depan panggung turut berteriak, “Hidup!”

Suasana-ketika-orasi-di-Bojongkokosan-1

Suasana-ketika-orasi-di-Bojongkokosan-2

Setelah Bung Dadeng, satu per satu pejabat-pejabat tersebut juga memberi kata sambutan. Wakil Bupati sangat mengapresiasi kegiatan aksi damai yang berlangsung hari itu dan memuji-muji buruh yang begitu semangat bertahan di bawah panas terik matahari. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi juga demikian, dan sangat menghimbau para buruh untuk tidak segan-segan menyampaikan suaranya kepada jajaran dewan agar dapat dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan mengenai buruh.

Wakil-Bupati-memberikan-sepatah-dua-patah-kata

Ketika giliran Kepala Disnakertrans, dia berseru sebagaimana Bung Dadeng sebelumnya, “Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh!” setiap seruannya disambut oleh para buruh. Kemudian, dia berseru lagi, “Perempuan… buruh!” katanya pelan sambil menunjuk rombongan buruh perempuan yang berteduh di bawah pohon di depan mobil panggung, dan disambut dengan tertawa kecil oleh buruh laki-laki.

Kepala-Disnakertrans-memberikan-sepatah-dua-patah-kata1

Pada pidato Kepala Dianakertrans tersebut, disampaikan bahwa sudah ada Surat Keputusan (SK) Upah untuk sektor makan dan minuman. Menurut SK tersebut, UMR buruh di sektor makanan dan minuman meningkat dari 1,2 juta menjadi 1,4 juta. Kabar ini disambut dengan gembira, dan pada saat itu pula SK itu dibacakan secara lengkap di hadapan para buruh yang hadir.

Dirasa-rasa, seperti komentar Zikri kepadaku, demonstrasi KBS kemarin di Bojongkokosan lebih berbentuk acara seremonial untuk menyampaikan dukungan daripada menyampaikan protes. Selain menyampaikan 10 tuntutan dan pengumuman tentang SK baru mengenai UMR tersebut, acara ini juga diisi dengan pemberian cinderamata dari KBS kepada dua orang buruh berprestasi yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam organisasi.

Akhirnya, sekitar pukul dua siang, aku dan Zikri memutuskan untuk pulang ke rumah karena acara orasi telah selesai dan ditutup dengan sujud syukur bersama, foto-foto, dan pertunjukkan kesenian oleh buruh-buruh yang masih bertahan di depan panggung hingga orasi selesai.

Buruh-melakukan-sujud-syukur-di-akhir-kegiatan-orasi1

Buruh-melakukan-foto-foto-diakhir-orasi

Di angkot, aku berkata pada Zikri, “Agak menyedihkan, ya…?! Demonya cuma begitu doang…”

“Ya, namanya juga serikat buruh, rentan oleh konflik kepentingan,” Zikri menanggapi. “Aneh, ya, aspirasi buruh perempuan kurang diangkat. Padahal, sebagian besar buruh di sini perempuan, kan?”

“Ya, gitu deh…!” kataku pelan.

————–***————–

Demikian tulisan tentang buruh di Parungkuda. Semoga lain waktu saya dan Ageung bisa menghasilkan tulisan-tulisan lainnya dari Parungkuda. #asyek