Tulisan ini sudah pernah dimuat di website akumassa, tertanggal 7 April, 2014.

“Tempat nyobolos di mana nanti, ya, Pak?” tanya saya kepada Pak Taeng, Pak Kos, ketika membayar uang kosan.

“Ada nanti di lapangan, dekat rawa itu,” jawabnya. Di belakang kompleks kos-kosan saya, ada lapangan luas yang merupakan pekarangan sebuah masjid besar, bernama Masjid Al-Hikam. Biasanya, acara-acara yang berhubungan dengan kerumunan warga di sekitaran Kukusan Teknik (biasa disingkat Kutek), Beji, Depok, diadakan di sana. Dan mungkin juga untuk Pemilu 2014 ini.

Setelah membayar uang kos, saya segera bergegas mandi dan bersiap-siap berangkat  menuju Lenteng Agung. Niat saya untuk berbincang lebih jauh soal keikutsertaan Pak Taeng di Pemilu 2014 terpaksa harus ditunda. Sepertinya, beliau ada urusan keluarga sehingga tak bisa menemani saya ngobrol lebih lama.

Sebelum berangkat ke Lenteng Agung, saya sempatkan diri untuk melihat ke lapangan belakang. Ada Aboy, seorang teman dari Lebak, yang menyertai saya hari itu. Seperti sudah saya duga sebelumnya, tak ada tanda-tanda keberadaan tenda TPS. Kerangka tendanya pun belum ada. Mungkin baru akan dibangun besok, H-1 pemungutan suara.

Saya dan Aboy juga tak langsung menuju Lenteng Agung. Kami mampir dulu ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Meskipun sudah lulus dari kampus itu, saya sering menyempatkan diri ke sana sekedar untuk bertemu kawan-kawan mahasiswa atau dosen. Di perjalanan, saat melewati pintu gerbang menuju kampus, saya melihat beberapa alat peraga kampanye masih menempel di pagar gerbang. Hari ini adalah hari kedua dari tiga hari tenang Pemilu Legislatif 2014 (tanggal 6, 7 dan 8 April, 2014). Ada beberapa artikel di media online menyebutkan bahwa target pembersihan total akan rampung pada H-1 coblos, ada juga yang menyebutkan bahwa seharusnya semua alat peraga kampanye dibersihkan sebelum masa tenang. Terlepas ada unsur kesengajaan atau tidak, apa yang saya lihat di gerbang Kutek menunjukkan kinerja Panwaslu dan Bawaslu dalam mengawasi peserta pemilu tahun ini.

Sesampainya di kampus, saya langsung ke warung langganan saya, warung Pak Yayat, untuk membeli rokok. Saya biasanya memanggilnya Babe, dan tanpa basa-basi, saya bertanya padanya tentang keikutsertaan di Pemilu 2014.

“Tanggal 9 ntar, nyobolos, ga, Be?”

“Ya, nyoblos… biasanya juga nyoblos.”

“Kalau nyoblos, ke TPS mana biasanya?”

“Itu di Pocin (Pondok Cina-red).”

“Udah urus daftar sebagai pemilih, Be?”

“Sudah, kan nanti tinggal dateng aja,” katanya. Pak Yayat sibuk dengan pekerjaannya membersihkan tong sampah.

“Kalau di tempat saya, sih, katanya diurusin RT, dateng ke rumah-rumah, ngasih tahu ke TPS mana.”

“Kita udah daftar,” katanya, sepertinya tak nyambung dengan maksud ucapan saya. “Kalau gak daftar, ya kagak bisa, lah!”

Saya lalu diam dan hanya memperhatikan si ibu yang sedang mengambilkan enam batang rokok kretek buat saya. Tak lama kemudian, Pak Yayat berkata lagi, “Kalau dulu, kan pake bawa surat ‘abe’ aja, noh…! Yang kemarin bawa begitu juga, gak bisa, karena gak kedaftar.”

Saya malah tambah bingung dengan penjelasan Pak Yayat. Mungkin, surat ‘abe’ yang ia maksud itu adalah Surat Formulir C6 (surat undangan atau surat pemberitahuan dari Ketua RT setemat) kalau dalam Pemilu 2014. Saya sudah browsing di internet, dan memeriksa kemungkinan nama surat di Pemilu 2009 dan 2004, tak saya temukan yang namanya surat ‘abe’. Kalaupun ada yang bunyinya mirip, ialah surat ‘ate’, atau Surat Formulir A.T., dan itu pun khusus dipegang oleh KPU.

Ada tiga model surat dalam Pemilu 2014. Pertama, surat model C (1-6), sebagai surat berita acara. Model C1 untuk hasil penghitungan perolehan suara di TPS, C2 untuk pencatatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses pemungutan suara di TPS, C3 untuk surat pernyataan pendamping pemilih, C4 untuk pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), C5 untuk tanda terima penyampaian berita acara bagi para saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan C6 untuk surat pemberitahuan (undangan) pemungutan suara bagi para pemilih terdaftar. Sementara itu, untuk surat keterangan pindah memilih ke TPS lain, disebut Forumulir A5. Model yang terakhir, Formulir A.T., berfungsi untuk pencatatan nama-nama pemlih yang datang ke TPS menggunakan KTP.

Dari warung rokok, saya beranjak ke warung langganan yang lain untuk memesan es teh. Namanya warung Mang Ari. Salah seorang pegawai Mang Ari, namanya Mang Andi, menyapa saya, “Zikri!”

“Eh, Mang, pesen es teh, yak!” seru saya sembari mengambil sendiri es tehnya dan memberikan uang dua ribu rupiah. Dan juga tanpa basa-basi, saya pun bertanya padanya, “Tanggal 9 ikut nyoblos gak, Mang?”

“Nggak. Golput aja.”

“Lho, kenapa golput?”

“Emangnya kenapa? Salah, ya, kalau golput?”

“Ya, enggak, sih… tapi ya sayang aja surat suaranya.”

Mang Andi berjalan ke dapur warungnya untuk mengambil pesanan nasi yang siap untuk dihantarkan ke pelanggan.

“Kenapa, sih, Mang, kok golput?”

“Jauh…!” serunya Mang Andi singkat.

“Emang dapil-nya masuk daftar mana?”

“Bogor. Gak kekejar, harus bolak-balik.”

“TPS-nya di Bogor? Emang Mang Andi tinggal di mana? Bogor juga, kan?”

“Ya…” tangan kanannya bergerak menunjuk ke depan dan ke dirinya.

“Oh, maksudnya repot bolak-balik ke Bogor pas jam dagang, ya?”

“Iya, padahal cuma sebentar doang, tapi susah ninggalin…”

“Tapi kalau milih, ada sih, yak?”

“Ya, gitu-gitu aja… sama aja semua, mah…!”

“Jiah…!” seru saya sembari berlalu dari warungnya.

Saya sampai tak sadar ada Aboy yang menemani saya sedari tadi. Ternyata dia sudah duduk di salah satu meja kantin dan memesan es teh juga. Tapi, bukannya menghampiri mejanya, saya justru menghampiri meja yang lain, di belakang meja kasir. Di meja yang saya datangi itu, ada seorang teman, senior saya dulu saat masih kuliah di Jurusan Kriminologi UI.

“Apa kabar, lu?” tanya Galih, teman saya itu. “Gimana dunia kerja?”

“Ya, gitu-gitu aja, Bang. Hahaha!”

“Tapi masih di sana, di Lenteng?” yang dia maksud adalah Forum Lenteng, tempat saya berkegiatan sekarang. “Jadi bikin buku?” sambungnya menanggapi anggukan kepala saya.

“Jadi, itu, tuh salah satu penulisnya,” kata saya menunjuk Aboy di mejanya.

“Oh, kumpulan tulisan, ya, bentuknya?” seru Galih seraya menghembuskan asap rokok yang ia hisap sedari tadi. “Emanglah, ya, mahasiswa krimminologi yang satu ini. Beda sendiri. Keren die!” Galih mengucapkan kalimat itu ke Mas Min, si penjaga kasir yang mejanya di sebelah meja kami, yang sedari tadi tersenyum-senyum melihat obrolan kami berdua.

Sekali lagi, tanpa basa-basi, saya melemparkan pertanyan yang sama ke Mas Min, “Tanggal 9 ikut nyoblos gak, Mas?”

“Nggak… gak bisa milih di sini aku…” jawabnya.

“Oh, DPT-nya beda, ya?” kata saya. Saya bertanya ke Galih, “Mas Min dari mana, sih?”

“Solo,” jawab Galih.

“Kan, bisa diurus, Mas…?!”

“Belum diurus…”

“Padahal kemarin BEM UI sempat buka posko bantuan untuk ngurus itu, Mas!” kata saya. “Tapi, ya emang cuma tiga hari…”

“Sekarang udah gak bisa?!” Galih menanggapi, entah bertanya, entah memberi tahu.

“Ya, sekarang kan udah masa tenang.”

Saya lanjut bertanya ke Mas Min, “Tapi sebenarnya ada yang mau dipilih, Mas?”

“Nggak ada… aku ya pengennya milih di kampung, tapi gak ada waktu untuk balik,” jawab Mas Min.

“Oh, kalau di sini nggak ada yang kenal, ya, Mas? Tapi kalau di kampung ada yang kenal? Maksudnya, ada yang mau didukung?” tanya saya bertubi-tubi. Mas Min hanya menganggukkan kepala.

“Kamu sendiri, milih gak?” Mas Min balik bertanya.

“Ya, nggak lah…! Saya, mah, golput aja. Kagak ada yang kenal…!” ucapan saya itu disambut tawa oleh Mas Min dan Galih. Saya sempat melirik Aboy, dia sedang asik dengan handphone-nya.

“Kalau gue, sih… kenal, ya, kenal dengan caleg-caleg Depok,” ujar Galih. “Tapi sepak terjangnya itu kan yang kita gak tahu…”

Dari ucapan itu, obrolan saya dan Galih melebar ke persoalan-persoalan korupsi dan kampanye hitam para caleg. Tak lupa pula menyinggung perdebatan soal hak suara yang harus diselamatkan, antara BEM UI dan beberapa BEM tingkat fakultas.

“Yang satu, argumennya, arus suara bisa kacau karena orang-orang rantauan, ‘kan sejatinya gak kenal dengan caleg-caleg di Depok. Buka posko pemindahan DPT justru mendorong orang asal milih,” saya menjelaskan apa yang saya tahu soal isu aksi protes beberapa kalangan mahasiswa atas tindakan BEM UI yang membuka posko bantuan pengurusan pemindahan daftar pilih ke TPS di Depok bagi mahasiswa rantauan. “Sementara, dari BEM UI-nya sendiri bilang bahwa motivasinya, ya, murni untuk menyelamatkan hak suara, daripada disalahgunakan di daerah asal.”

“Argumen keduanya benar, sih…” tanggap Galih mengangguk-angguk. “Tapi, kan, persoalannya, mahasiswanya bisa kritis atau tidak. Ya, yang namanya politik, pasti korupsi. Pemilu itu musimnya banget. Sekarang mana ada yang bisa memaparkan baik-buruknya caleg secara detil… makanya gue tadi bilang, kalau kenal, sih, kenal… tapi, kan itu, sepak terjangnya yang kita gak tahu. Kalau soal suara yang dimainin, ya, bukan hal baru.”

“Udah, nyoblos aja, nyoblos…!” Mas Min menimpali, setelah beberapa menit ia tak ikut serta dalam obrolan karena harus melayani pelanggan-pelanggan yang membayar uang makan.

Saya, saat menyadari ada ibu-ibu penjual nasi pecel (saya tak tahu namanya karena jarang membeli makanan di warungnya), langsung melemparkan pertanyaan juga, “Tanggal 9, nyoblos, gak, Bu?”

“Apa, Mas?”

“Ikut nyoblos, gak?”

“Ya, ikut…”

“Nyoblosnya di mana, Bu, biasanya?”

Si Ibu itu menyebutkan nama sebuah gang, tapi saya tak ingat. Waktu saya tanya ke Galih, daerah mana yang ia maksud, Galih mengatakan itu sebuah gang di dekat kompleks perumahan Pesona Khayangan, Jalan Margonda, Depok.

“Lu lagi survei, nih, ceritanya?” Galih menggoda saya.

“Ya, rencananya gue mau buat tulisan. Pengen tahu aja, motivasi orang-orang nyoblos atau golput.”

“Intinya, tuh, Zik… bukannya kita atau gue gitu, gak mau nyoblos…” Mas Min menanggapi. Terkadang dia ber-‘aku-kamu’, kadang ber-‘gue-elu’. “Tapi, ngurusnya itu lama. Harus bawa surat lagi, urus yang di kampung dulu, kasih ke pengurus yang di sini. Lama. Dan banyak maunya juga… ini-itu…”

“Ada pungli-pungli gitu, maksudnya?”

“Ya, ada juga yang begitu…!” kata Mas Min. “Makanya, ya mendingan gak usah milih. Yang dulu-dulu juga gak milih…”

“Dateng aja, Mas, ke TPS-nya… ‘golput putih’, coblos aja semuanya… sayang surat suaranya, Mas!” seru Galih.

“Kalau partai, Mas… kira-kira dukung yang mana?” tanya saya.

“Apa, ya…?”

“Pasti ada, dong…”

“Nggak juga… biasa aja… soalnya yang di kepala itu, ya golput… jadi gak ngikutin perkembangan, gak tahu mau mana yang harus didukung.”

Sebenarnya, keluhan-keluhan seperti Mas Min itu bisa saja diredam meskipun memang harus bergantung kepada kesadaran masing-masing individu. Seperti mengurus surat pindahan memilih ke TPS di tempat rantau, misalnya. Jika sudah siap sejak jauh-jauh hari, si pemilih terdaftar bisa terlebih dahulu mengurus formulir A5 ke PPS asal hanya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja sebagai bukti bahwa nama yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah mendapatkan Surat A5 dari PPS asal, si pemilih harus melaporkan ke PPS tempat tinggalnya yang sekarang. Jika tak sempat, pada hari H pemilihan, Surat A5 itu juga tetap berfungsi dan bisa diserahkan ke KPPS setempat, sebagai bukti sudah pindah TPS. Tak merepotkan, sebenarnya, dan si pemilik surat A5 tetap dapat memilih.

Setelah tak ada lagi bahan obrolan, dan juga karena Galih harus pergi ke suatu tempat, saya beranjak ke meja yang lain (tak lupa mengajak Aboy), ke tempat tongkrongan mahasiswa kriminologi. Jawaban-jawaban mereka tak jauh beda ketika saya menanyakan apakah masing-masing dari mereka akan ikut nyoblos di tanggal 9 April atau tidak. Tanpa basa-basi, mereka mengatakan akan golput saja karena tak akrab dengan para caleg. Berbeda dengan topik legislatif, bayangan-bayangan akan memilih calon presiden yang mana, lebih terlihat jelas. Citra-citra para calon presiden di media massa, paling tidak, sedikit memberikan gambaran bagi para mahasiswa yang saya temui itu. Mereka mampu memilah yang mana penjahat media, penjahat kemanusiaan, dan yang mana yang kutu loncat. Saya lupa menanyakan pendapat Pak Yayat, Mang Andi dan Mas Min soal calon presiden. Tentunya pendapat mereka akan lebih menarik. Mungkin lain waktu, karena jam di handphone saya memberitahukan bahwa saya dan Aboy harus segera ke Forum Lenteng.

Isi perbincangan saya hari ini tak jauh beda dengan ujaran-ujaran Mbak Minah dan suaminya, induk semang di kontrakan Forum Lenteng, dua hari lalu. Mereka bilang bahwa mereka cukup menunggu kabar dari Pak RT saja soal kapan dan di mana harus mencoblos. Ketika saya tanya pandangan mereka soal siapa kira-kira caleg yang layak dipertimbangkan, jawabnya, “Ya, yang kita tahu dari poster-poster aja. Mau pilih siapa, ya rahasia, dong!”

Jawaban-jawaban atas pertanyaan pancingan saya kepada orang-orang yang saya temui itu seakan merefleksikan suatu kejenuhan atas demokrasi. Atau mungkin, hanya karena memang saya yang jenuh? Mulai dari cara parta-partai mengkader anggota untuk dijadikan perwakilan, cara berkampanye yang tak sehat, hingga proses sosialisasi dari Bawaslu dan Panwaslu yang tak maksimal. Barangkali, Pemilu 2014, bagi kita, tak lagi menjadi sebuah perayaan, tapi lebih kepada kebiasaan lima tahunan yang mesti dijalankan. Menyikapinya seolah-olah dipaksa menjadi mudah: jika lupa ikuti perkembangan, golput saja; jika sayang dengan surat suaranya, coblos semua nomor saja; jika memang ingin memilih, pilih yang paling sering dilihat saja. Fasilitas dan akses bagi peningkatan kritisisme masyarakat terhadap pemilu dan para peserta pemilu, sepertinya belum lagi terbangun dengan baik. Tak tahulah pada saat pemilihan presiden nanti. Sebab, katanya, ada warna baru yang sudah lama dinanti-nanti. *

Artikel ini sudah pernah dimuat di website akumassa, tertanggal 10 April, 2014.

Rencana saya di tanggal 9 April, 2014, berantakan gara-gara bangun kesiangan. Pukul setengah sepuluh, saat terjaga, saya langsung bangun dari tempat tidur dan berlari menuju TPS di Gang Anyar, Jalan Lenteng Agung. Bukan untuk nyoblos, tapi untuk memperhatikan orang-orang nyoblos, khususnya Mbak Minah dan Mas Min, pasangan suami-isteri yang merupakan induk semang di kontrakan tempat Forum Lenteng bermarkas.

Sudah pastilah harapan saya ketika berlari tak akan terwujud, yakni menyaksikan Mbak Minah dan suaminya nyoblos. Sebab, sehari sebelumnya mereka bilang akan nyoblos pada jam tujuh pagi. Setibanya di TPS No. 16, RT 007/RW 002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa itu, saya hanya melihat pemandangan biasa yang tak jauh beda dengan peristiwa pemungutan suara Gubernur Jakarta pada Bulan Juli, 2012. Saya sempat memperhatikan peristiwa itu beberapa menit, lalu memutuskan kembali ke kontrakan Forum Lenteng, memutar otak untuk mencari angle baru untuk tulisan yang hendak dibuat.

Siang harinya, saya kembali mendatangi TPS itu. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sedang menghitung jumlah suara. Panitia menyebut, “Satu suara untuk si anu dan partai anu” atau terkadang juga menyebut, “Satu suara untuk partai anu saja, tanpa nama calon”. Karena peristiwa itu masih membosankan, saya pulang lagi ke Forum Lenteng.

Sore harinya, saya datang lagi ke TPS. Panitia masih menghitung suara. Beberapa orang sibuk di depan papan pencatatan suara, menghitung-hitung dan menulis jumlah suara. Saya menunggu cukup lama, tapi tak terjadi sesuatu. Saya bertanya ke salah seorang ibu yang ada di sana, “Hasilnya sudah diumumkan, Bu?”

“Nggak, katanya hasilnya nggak diumumin,” jawab ibu itu.

Lalu, saya mendengar salah seorang panitia berseru, “Ini dilipat saja, ya?! Sudah dihitung, kan?”

Sedetik kemudian saya menghampiri si panitia, dan meminta izin ingin mengambil foto kertas-kertas penghitungan suara yang akan dilipat. Sialnya, saya hanya dapat mengambil foto hasil suara untuk pemilihan DPD.

Saat kembali ke Forum Lenteng maghribnya, saya tetap tak menemukan angle baru. Sebab, memang incaran saya adalah kisah Mbak Minah dan suaminya saat mencoblos. Pertimbangan saya mengapa harus Mbak Minah dan suaminya adalah karena pasangan suami-istri ini merupakan rantauan dari Cilacap dan Kebumen yang sudah tinggal cukup lama di Jakarta. Pandangan mereka mengenai peristiwa Pemilu 2014, secara umum melalui pengalaman mereka di TPS Lenteng Agung, saya rasa cukup tepat untuk membuka wacana perspektif warga masyarakat awam mengenai demokrasi.

Akhirnya, Kamis pagi, 10 April, 2014, saya putuskan untuk tetap mewawancarai Mbak Minah dan suaminya. Saya minta mereka menceritakan pengalaman mereka saat nyoblos. Percakapan yang tertera di bawah ini hanya kira-kira, seingat saya saja, karena memang wawancaranya tak saya rekam. Lebih kurang, dialog yang saya tuliskan di sini mengandung inti percakapan kami.

“Saya gak tahu, Kri!” ujar Mbak Minah. “Gak ngerti omongan yang begitu. Milih, ya milih aja. Kemarin juga datangnya telat, udah sepi…”

“Kemarin ke TPS-nya jam berapa, Mbak?” tanya saya. “Sama-sama dengan Mas Min juga?”

“Siang saya datangnya… Kalau Mas Min udah duluan, pagi-pagi.”

“Ya, saya pengen tahu, bagaimana Mbak Minah milihnya,” saya coba pancing terus ketika ada penolakan darinya untuk berbagi pengalaman. “Kenapa milihnya si itu, alasannya apa?”

“Saya juga bingung,” katanya. “Orang kemarin saya panggil panitianya, ‘Sini-sini, saya gak tahu ini gimana caranya?!’ … Begitu!” Mbak Minah memperagakan ceritanya dengan menggerakkan tangan seperti memanggil orang.

“Lagi survei, Mas?” tanya seorang laki-laki yang kebetulan waktu itu ikut duduk di depan warungnya Mbak Minah. Saya tak tahu dia siapa.

“Iya, untuk tulisan tentang pemilu,” kata saya.

“LSI atau…?”

“Ini, Forum Lenteng,” kata saya sambil menunjuk kantor Forum Lenteng yang berada tepat di depan warung Mbak Minah.

“Sama dia aja, dia lebih tahu!” kata Mba Minah.

“Ya, yang lain juga nanti saya tanya, tapi saya mau tahu pengalaman Mbak Minah dulu,” kata saya. “Gini, lho, Mbak! Pengalaman Mbak Minah aja, pertimbangan Mbak Minah kenapa milihcaleg-nya. Calegnya gak perlu disebut.”

“Orang aja gak kenal, gak tahu mau milih yang mana…”

“Tapi tetap nyoblos, kan? Pernah lihat calon-calonnya di TV atau tahu dari mana, gitu?”

“Nggak, sekarang ini saya udah jarang nonton TV, Kri…”

“Terus, pas milih kemarin, gimana nentuinnya?”

“Ya, pilih yang mana suka aja.”

“Alasan sukanya…?”

“Kemarin sebelum masuk nyoblos, saya lihat dulu di papan depan TPS, tuh, kan ada foto-foto calonnya,” cerita Mba Minah. “Pas mau nyoblos, bingung… ‘Oh, iya! Ingat fotonya, sempat lihat di depan…!’ Ya, saya pilih itu.”

“Gitu doang???”

“Iya…” kata Mbak Minah dengan ekspresi meyakinkan. “Orang bingung… beda kayak yang pemilu dulu.”

“Emang yang dulu gimana?” saya penasaran. “Bedanya apa?”

“Kalau dulu itu, kan ada foto-fotonya, ada partainya, ada namanya,” kata Mbak Minah. “Kalau yang sekarang nggak, foto aja semua. Ada juga yang cuma partainya doang, terus nama-nama, gak ada foto.”

Lalu saya meminta Mbak Minah menjelaskan bentuk surat suara yang ia coblos. Penjelasannya serupa dengan contoh surat suara Pemilu 2014 yang saya lihat di internet. Surat pertama berwarna merah yang di dalamnya tertera foto-foto bernama (tanpa partai), untuk memilih anggota DPD. Kedua (biru) dan ketiga (kuning) adalah surat yang di dalamnya tertera logo partai dan nama-nama di bawah setiap logo, yakni surat untuk memilih anggota DPRD dan DPR RI. Menurut Mbak Minah, pemilu sebelumnya tidak seperti itu. Kemasannya lebih lengkap, setiap partai mencantumkan foto dan nama. Oleh sebab itu, Mbak Minah menentukan pilihannya berdasarkan foto yang ia lihat terpampang di papan pengumuman depan TPS. Ia pun tak mencoblos nama, hanya logo partainya.

“Pokoknya bingung, Kri…!” kata Mbak Minah menegaskan lagi. “Kalau nenek-nenek yang milih pasti juga makin bingung…”

Saya tertawa mendengar keluhan Mbak Minah itu. Diam beberapa saat, laki-laki yang tadi bertanya kepada saya, mencoba memberikan pendapatnya.

“Sekarang ini, ya susah juga, Mas!” katanya, yang ketika saya tanya mengaku bernama Suyanto. “Kalau milih, belum tentu baik buat kita. Gak milih, juga gak baik buat kita. Jadi, ya daripada gakmilih, ya ikut nyoblos aja.”

Saya diam saja mendengar pendapatnya dan dia berkata lagi, “Daripada gak ada…?! Palingnggak, ya satu suara untuk partai. Karena, kan sekarang ini susah kalau gak lewat partai. Mana ada sekarang tokoh yang independen terus maju jadi presiden?! Makanya, yang pileg kemarin, coblos untuk partainya saja.”

“Ya, memang sih, susah kalau berpolitik gak lewat partai,” kata saya.

“Terus juga kalau diamati, ya, Mas, masyarakat itu juga memilih kalau bukan karena duit, ya gak akan milih,” katanya. “Banyak itu kejadian. Contohnya, kayak di kampung isteri saya itu, begitu…!”

“Kampungnya di mana, Mas?”

Mas Suyanto diam sebentar, lalu berakta, “Ya, di sekitaran Solo lah…”

“Hm… terus, terus?!”

“Ya, masyarakat awal dukung yang ini. Pagi-pagi sebelum milih, dikasih seratus lima puluh, langsung semuanya balik,” kata Mas Suyanto melanjutkan cerita. “Walaupun masyarakat dukungnya yang ini, kalau lawannya bisa ngasih duit lebih banyak, ya semua orang milih yang ada duitnya.” Mas Suyanto bercerita sambil memperagakan sekawanan orang-orang di atas meja dengan jarinya, lalu jari-jari tangannya itu bergerak ke arah yang berlawanan.

“Iya, saya juga mah kalau ada duitnya, gak bakal nolak!” Mbak Minah menimpali, lalu tertawa keras.

“Tapi, ya kalau dipikir-pikir, dari semua caleg itu, yang nyuap juga cuma dua puluh persen,” kata Mas Suyanto lagi. “Selebihnya, masyarakat yang minta, yang akhirnya bikin para caleg menyuap secara gak langsung.”

Saya mengerutkan kening mendengar pendapat itu. Menyadari kebingungan saya, Mas Suyanto menjelaskan lagi, “Sekarang-sekarang ini memang udah jarang orang yang datang ngasih duit supaya masyarakat mau coblos. Tapi, warga di kampung-kampung itu biasanya akan milih kalau si calon bisa kasih sesuatu buat kampungnya.”

Cerita Mas Suyanto itu cukup panjang. Ringkasnya, menurut Mas Suyanto, umumnya warga akan memilih seorang calon jika calon tersebut dapat memenuhi tuntutan warga pada saat pra pemilihan. Dalam pandangan Mas Suyanto, warga sudah sulit untuk percaya dengan para calon karena jika sudah terpilih, ujung-ujungnya hanya dibohongi dan warga tidak dapat apa-apa. Jadi, ketika kampanye, warga terlebih dahulu menuntut sesuatu dari calon sebagai jaminan, dan kalau sudah dipenuhi, barulah warga memilih. Berdasarkan pengalaman Mas Suyanto, yang diakuinya ia dapatkan dari obrolan sesama warga, di warung kopi, dan pengalaman di kampung, mulai dari pemilihan Lurah, Camat hingga sekelas Legislatif, yang diminta oleh warga masyarakat adalah perbaikan jalan atau infrastruktur kampung.

“Biasanya mereka minta sekian ratus sak semen, buat perbaikan jalan,” kata Mas Suyanto. “Jadi, ya masyarakatnya juga yang bikin caleg-caleg jadi nyuap. Iya, toh?”

Saya hanya mengangguk-angguk saja.

“Ya, begitu! Kalau tidak dipilih, ya mau gimana? Lebih baik, kan daripada roda pemerintahan gakjalan. Ya, paling nggak dana kampanyenya bisa buat warga, bisa beli kebutuhan-kebutuhan… beli gas… Yang paling penting, biasanya, ya perbaikan jalan.”

“Iya, jalan itu penting. Soalnya buat akses kita juga, Kri, kalau mau ke mana-mana,” Mas Min akhirnya angkat bicara juga. “Sama kayak di kampung kita, juga begitu, kan?”

“Iya!” kata Mbak Minah. “Lurah di kampung saya itu gobloknya minta ampun. Masa kebutuhan warga soal perbaikan jalan nggak dipenuhin. Katanya, karena belum balik modal.”

“Lurahnya ngomong begitu?”

“Iya…!”

“Nama kelurahan di kampung Mbak Minah itu apa?”

“Apa, yak?” Mbak Minah malah bertanya ke suaminya.

Mas Min berpikir mengingat-ingat, kemudian menyebut nama Kelurahan Kali Gending, Kecamatan Sadang, Kebumen. Desa tempat tinggal mereka adalah Desa Pereng.

“Itu tahun berapa kejadiannya, Mbak?”

“Baru-baru ini… Lurahnya masih menjabat. Kalau nggak salah, dua tahun lagi, apa, masa jabatannya selesai…” kata Mbak Minah. “Pernah masuk TV juga itu…”

Semua keterangan itu saya catat di kertas yang saya bawa. Melihat saya mencatat seperti itu, Mas Suyanto pun bertanya  lagi, “Kalau survei-survei begini, bisanya bisa langsung ke pemerintah, gitu ya, Mas?”

“Ya, gak secara langsung, sih…” jawab saya.

“Nah, itu… menyampaikan aspirasi ke pemerintah itu juga susah,” kata Mas Suyanto. “Kita orang kecil ini gak bisa apa-apa.”

“Sama juga itu kayak RT di kampung saya, suruh bikin proposal untuk perbaikan jalan ke Lurah,gak bisa-bisa,” kata Mas Min.

Mbak Minah dan Mas Min pun menceritakan bahwa RT di tempat tinggal mereka di Desa Pereng itu masih termasuk saudara mereka sehingga obrolan mereka bisa lebih santai ketika membahas si Lurah.

“Saya pernah marahin RT-nya,” kata Mbak Minah. “Saya bilang, ‘Kamu itu gimana, sih jadi RT? Goblok bener?! Masa ngurusin buat jalan ini ke Lurah aja gak bisa-bisa?!’ Soalnya dia juga keluarga kita, gitu, jadi bisa ngomong blak-blakan.”

Mas Suyanto pun memberikan pendapatnya lagi bahwa seharusnya yang terpilih bisa menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat. Tapi, kenyataannya tidak, warga dibohongi. Apalagi sekarang, calon-calon yang maju tidak dikenal oleh masyarakat.

“Banyak pilihan, tapi justru gak bisa milih, ya, Mas?” ujar saya.

“Iya, bener!” seru Mas Suyanto. “Mendingan dulu zaman Pak Harto, tiga partai aja cukup, gakperlu pusing. Kalau zaman dia itu, kan, masyarakat gak perlu tahu negara ada utang berapa, yang penting bisa hidup tenang. Gaji sedikit tapi berasa kaya. Gak kayak sekarang, gaji banyak tapi kok gak cukup-cukup…”

“Piye kabare? Enak jamanku toh, Le?” ucap Mbak Minah menirukan iklan kampanye sejumlah calon legislatif yang menggunkan ikon Soeharto untuk menarik perhatian warga.

Miris juga mendengar pendapat-pendapat seperti itu. Ada semacam keterputusan pemahaman tentang polemik jatuhnya rezim Orde Baru dan kebermanfaatan era keterbukaan informasi di mata orang-orang yang saya ajak bicara tersebut. Tapi, saya tak mencoba untuk menggangu pendapat mereka. Saya biarkan saja mereka mengutarakan apa yang mereka rasakan.

Saya pun hanya menjelaskan cara kerja penelitian saya, “Kita buat tulisan ini untuk naik di mediaonline, di internet, nanti disebar. Jadi semua orang bisa baca. Paling nggak, ya masyarakat bisa membacanya dan kemudian jadi sadar dan kritis.”

“Sebenarnya sekarang ini udah banyak masyarakat yang kritis, lho, Mas?” kata Mas Suyanto menanggapi saya.

“Ya, kritis itu kan ada dua macam. Kritis yang mengeluh saja, atau kritis yang ada aksi konkretnya.”

“Nah, itu dia, yang ada ya ngeluhnya doang!” seru Mas Min, dan Mas Suyanto pun mengiyakan.

“Makanya, kalau Forum Lenteng biasanya memuat tulisan yang selain mencoba menyadarkan masyarakat, kita sebisa mungkin memaparkan semacam rekomendasi dan solusi yang bisa diikuti oleh warga yang membaca, jadi tidak hanya tinggal diam mengeluh. Ya, kita sama-sama usaha.”

Setelah itu, oborlan kami mulai beranjak jauh dari bahasan pemilu. Saya pun berpamitan dari warung Mbak Minah dan kembali ke ruangan kerja untuk langsung menulis.

Ah, sungguh aneh, memang! Di era kebeasan seperti ini masyarakat justru terkungkung dalam ketidakmengertian dan ketidaktegasan memilih. Budaya “ikut apa kata pemerintah” yang dilakukan oleh Orde Baru, justru menjadi hal yang dirindukan. Paling tidak, oleh tiga orang yang saya ajak berbincang sebagai narasumber itu.

Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Mas Suyanto, “Toh yang ngusulin calon DPR itu, kan partai! Bukan usulan benar-benar dari masyarakat. Lebih baik dulu, tiga partai saja. Kita pilih saja partainya, nanti baru mereka yang tentukan. Jadinya tidak mubazir dan buang-buang duit buat kampanye. Mendingan duitnya dikasih buat orang-orang kecil beli makan.”

Ada baiknya kita tangkap cara berpikir seperti itu sebagai suatu dampak kekecewaan atas tiadanya signifikansi reformasi bagi masyarakat awam (di luar keuntungan bagi kaum intelektual dan pers). Masyarakat ingin sesuatu yang konkret, bukan kebebasan mengawang yang justru memberikan keterbatasan dalam bentuk yang baru. Jika dulu tak tahu mengapa seorang tokoh bisa terpilih jadi pejabat, sekarang masyarakat tak mengerti kok bisa begitu banyak orang bisa mencalonkan diri, padahal tak dikenal.

Mungkin, masyarakat membutuhkan akses dan cara yang jelas, terukur pasti, dan mudah diindikasi langkah apa yang harus dilakukan, tidak terkecuali dalam isu pemilu ini. Sama halnya dengan pandangan masyarakat yang meyakini bahwa perbaikan jalan sebagai akses penting untuk membantu kondisi ekonomi, akses yang jelas ke informasi tentang apa dan mengapa harus memilih pun juga harus konkret. Paling tidak, akses yang jelas untuk menyampaikan aspirasi, semacam proposal perbaikan jalan. Apa jadinya jika kampanye lebih dianggap sebagai momentum yang lebih menguntungkan ketimbang waktu pencoblosan dan pasca pemilihan. Betapa, nasib demokrasi kita sekarang. *